MAARIF Institute

Bertanya-tanya tentang Pemimpin

"Kita tak perlu tepuk dan sorak kalau kita tak sanggup berjuang,” kata Bung Hatta. Ya, kita tak ingin pemimpin yang tak sanggup berjuang, yang melulu berpijak pada teriak dan slogan, bukan pada kenyataan!

Barangkali hanya Indonesia, negara yang sudah puluhan tahun merdeka, tetapi masih bertanya-tanya pemimpin macam apa yang kita perlukan. Sebab, selama ini belum ada ”tangan-tangan” keadilan dari kepemimpinan yang mewujudkan kemakmuran rakyat di Tanah Air yang berlimpah kekayaan ini.

Indonesia dihadapkan pada kenyataan lemahnya basis-basis kepemimpinan dan tiadanya kepemimpinan yang berjuang setelah menang dalam perebutan kekuasaan. Lebih banyak pemimpin yang berjuang saat berebut kekuasaan. Lantas apa yang membuat kita gelisah dan bertanya-tanya mengenai seperti apa pemimpin di republik ini?

Basis Kepemimpinan

Hampir setiap hari ada saja berita tentang kebobrokan basis-basis kepemimpinan. Kerusakan mental bangsa lebih banyak diinisiasi oleh elite pemegang kewenangan/kekuasaan yang hulunya adalah partai politik, tempat bersemainya kepemimpinan politik.

Tim Litbang Kompas (24 Juli 2012) mencatat, tahun ini jumlah kepala daerah (bupati/wali kota/gubernur) yang tersangkut korupsi sebanyak 213 orang. Dari jumlah total 495 kepala daerah, berarti sekitar 43 persen kepala daerah bermasalah dengan kasus-kasus korupsi. Para kepala daerah itu jauh dari harapan tipikal pemimpin modern yang seharusnya bersih dari korupsi, berintegritas, populis, dan bekerja sepenuh hati untuk rakyat.

Itulah bukti corong-corong kepemimpinan di parpol lemah, bahkan mengalami kerusakan. Akibatnya, seperti keluhan Haji Agus Salim (1931), rakyat seolah diperbuat seperti kayu mati, yang dirundingkan bagaimana caranya harus dikerat, dipotong, dibelah, diketam, diketuk, dibentuk. Untuk keperluan siapa?

Memang, tipe masyarakat Indonesia masih sangat terpengaruh oleh para pemimpin. Kepemimpinan merupakan ”jiwa politik” yang melekat dalam dinamika politik di Tanah Air. Kepemimpinan politik yang tegas, kuat, dan merakyat menjadi harapan perbaikan negara.

Seorang pemimpin pasti diperlukan. Namun, Jakob Oetama (2003) mempertanyakan, pemimpin macam apa yang semakin mendesak dibutuhkan ketika orang menengok ke kiri dan ke kanan tak pula merasa menemukan sosok yang sepadan dengan tantangan zaman.

Kepemimpinan politik yang diperlukan adalah pemimpin bangsa yang berkepribadian, berkarakter, bervisi, berkomitmen, dan menjadi suri teladan bagi bawahan dan rakyatnya. Untuk menghadapi perubahan zaman seperti sekarang, kita perlu pemimpin politik yang mampu menyelenggarakan kekuasaan secara beradab, menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, yang tidak menyalahgunakan kekuasaan, wewenang, kesempatan, dan koneksi.

Di samping itu, rakyat jangan dikondisikan membeo kepada pemimpin yang tak beradab, yang dijadikan obyek tipu-daya dan pembodohan diam-diam demi kepentingan kekuasaan. Tentang hal ini, Mestika Zed (2003) mengutip pernyataan Bung Hatta. ”Negara yang rakyatnya hanya tahu menerima perintah dan tidak pernah turut memperhatikan atau mengatur pemerintahan negerinya, (berarti) tidak memiliki kemauan dan tidak melakukan kemauan itu dengan rasa tanggung jawab penuh.”

Jika demikian, rakyat tidak akan pernah insaf akan harga diri dan kedaulatannya sehingga ia mudah tunduk ke bawah kekuasaan apa dan siapa saja, rakyat akan tetap tertindas oleh orang yang berkuasa.

Artinya, tugas pemimpin pertama-tama ialah mendidik rakyat, bukan memperalat rakyat. Memimpin berarti menyelami perasaan dan pikiran rakyat serta memberikan inspirasi agar rakyat bisa keluar dari kesulitan yang membebaninya.

Namun, kini kita tak punya lagi waktu untuk berandai-andai dan berkhayal menginginkan kembali sosok dwitunggal: Soekarno-Hatta. Ahmad Syafii Maarif pernah mengatakan, baiknya peradaban suatu bangsa akan dihasilkan oleh pemimpin yang berperadaban tinggi. Sebaliknya, buruknya peradaban bangsa akan dihasilkan oleh pemimpin yang berperadaban buruk.

Suluh Moral

Sejatinya, karakter pemimpin lahir dari partai politik. Karena melalui partai politik akan didistribusikan kader-kader terbaik bangsa untuk menempati jabatan publik di lembaga-lembaga negara.

Kaderisasi pemimpin politik erat kaitannya dengan kesinambungan kepemimpinan bangsa. Dalam kaitan ini, membangkitkan dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila sebagai suluh moral dalam pengaderan menjadi penting. Jangan sampai setiap pemimpin yang hadir selalu dituduh sebagai pengkhianat Pancasila.

Menetas pemimpin masa depan Indonesia perlu ”mengerami” calon-calon pemimpin dengan baik. Dengan begitu diharapkan muncul pemimpin yang mau, mampu, dan berani berjuang mengubah karut-marut kepemimpinan dari desa sampai istana. Begitulah kira-kira.... ●

David Krisna Alka ;  Peneliti Populis Institute;
Ma’arif Institute for Culture and Humanity

Sumber : KOMPAS, 31 Oktober 2012


Tanggal Muat:01/11/2012 11:33:00 [admin]
Aku Memilih!
REPUBLIKA.CO.ID,Oleh: Ahmad Syafii Maarif Saya termasuk orang yang mengikuti secara teratur acara siaran RRI, khususnya Pro 3, karena sangat kaya informasi penting dari seluruh Tanah Air, termasuk dari daerah perbatasan. Dalam minggu-minggu menjelang pileg ini, Pro 3 telah mewawancarai berbagai lapisan masyarakat di perdesaan dan perkotaan tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan pemilu. Petani Nganjuk misalnya tidak akan ikut memilih dengan alasan tidak ada kaitannya dengan nasib
JK di Mata Profesor
REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Ahmad Syafii Maarif Saya adalah di antara orang yang tidak kaget, sekalipun senang, atas hasil survei Pol-Tracking Institute yang diadakan antara 3 Feb.s/d 10 Maret 2014 dengan menanyakan pendapat 330 profesor dari seluruh Indonesia tentang siapa sosok capres yang berada pada tingkat kualitas tertinggi. Dalam rilisnya Bung Hanta Yuda, direktur eksekutif institut itu, pada 23 Maret 2014, telah menempatkan JK pada posisi teratas sebagai capres dalam survei itu.
Perjuangan Politik Perempuan
Partisipasi sejajar antara laki-laki dan perempuan dalam ke- hidupan publik terus mengemuka. Hal tersebut sejalan dengan salah satu prinsip mendasar yang dia- manatkan di dalam Kon- vensi Penghapusan Segala Bentuk Dis- kriminasi terhadap Perem- puan (Conven- tion on the Elimination of All Forms of Discrimi- nation Against Women atau CEDAW). CE- DAW diadopsi oleh Sidang Umum PBB pada 1979 dan disahkan mulai 1981.
CEDAW telah mengilhami perempuan seluruh dunia untuk bangkit.
Senjakala Parpol Islam?
Dalam perjalanan dakwah ke Jawa Tengah beberapa waktu lalu bersama Hajriyanto Y Thohari (Wakil Ketua MPR RI), ada sebuah pemandangan yang menarik. Di sepanjang jalan antara Solo, Karanganyar, dan Sragen, sangat sedikit bendera, spanduk, dan baliho dari calon anggota legislatif (caleg) partai politik (parpol) Islam. Bendera partai Islam pun sangat jarang ada di sepanjang daerah itu. Yang tampak adalah bendera partai nasionalis seperti PDI-P, Golkar, Hanura, dan Gerindra.
Pemilu 1955
Sekiranya tidak meledak perang mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia atau juga yang dikenal sebagai revolusi kemerdekaan, tahun 1945-1949, pemilu pertama akan diadakan bulan Jan. 1946. Demikian tingginya semangat rakyat Indonesia untuk memberi makna kepada sistem demokrasi melalui pemilu agar pemerintah yang dibentuk benar-benar memiliki legitimasi konstitusional yang kuat. Tetapi Belanda sebagai mantan penjajah belum rela melihat Indonesia masuk ke peta dunia sebagai