MAARIF Institute

Bertanya-tanya tentang Pemimpin

"Kita tak perlu tepuk dan sorak kalau kita tak sanggup berjuang,” kata Bung Hatta. Ya, kita tak ingin pemimpin yang tak sanggup berjuang, yang melulu berpijak pada teriak dan slogan, bukan pada kenyataan!

Barangkali hanya Indonesia, negara yang sudah puluhan tahun merdeka, tetapi masih bertanya-tanya pemimpin macam apa yang kita perlukan. Sebab, selama ini belum ada ”tangan-tangan” keadilan dari kepemimpinan yang mewujudkan kemakmuran rakyat di Tanah Air yang berlimpah kekayaan ini.

Indonesia dihadapkan pada kenyataan lemahnya basis-basis kepemimpinan dan tiadanya kepemimpinan yang berjuang setelah menang dalam perebutan kekuasaan. Lebih banyak pemimpin yang berjuang saat berebut kekuasaan. Lantas apa yang membuat kita gelisah dan bertanya-tanya mengenai seperti apa pemimpin di republik ini?

Basis Kepemimpinan

Hampir setiap hari ada saja berita tentang kebobrokan basis-basis kepemimpinan. Kerusakan mental bangsa lebih banyak diinisiasi oleh elite pemegang kewenangan/kekuasaan yang hulunya adalah partai politik, tempat bersemainya kepemimpinan politik.

Tim Litbang Kompas (24 Juli 2012) mencatat, tahun ini jumlah kepala daerah (bupati/wali kota/gubernur) yang tersangkut korupsi sebanyak 213 orang. Dari jumlah total 495 kepala daerah, berarti sekitar 43 persen kepala daerah bermasalah dengan kasus-kasus korupsi. Para kepala daerah itu jauh dari harapan tipikal pemimpin modern yang seharusnya bersih dari korupsi, berintegritas, populis, dan bekerja sepenuh hati untuk rakyat.

Itulah bukti corong-corong kepemimpinan di parpol lemah, bahkan mengalami kerusakan. Akibatnya, seperti keluhan Haji Agus Salim (1931), rakyat seolah diperbuat seperti kayu mati, yang dirundingkan bagaimana caranya harus dikerat, dipotong, dibelah, diketam, diketuk, dibentuk. Untuk keperluan siapa?

Memang, tipe masyarakat Indonesia masih sangat terpengaruh oleh para pemimpin. Kepemimpinan merupakan ”jiwa politik” yang melekat dalam dinamika politik di Tanah Air. Kepemimpinan politik yang tegas, kuat, dan merakyat menjadi harapan perbaikan negara.

Seorang pemimpin pasti diperlukan. Namun, Jakob Oetama (2003) mempertanyakan, pemimpin macam apa yang semakin mendesak dibutuhkan ketika orang menengok ke kiri dan ke kanan tak pula merasa menemukan sosok yang sepadan dengan tantangan zaman.

Kepemimpinan politik yang diperlukan adalah pemimpin bangsa yang berkepribadian, berkarakter, bervisi, berkomitmen, dan menjadi suri teladan bagi bawahan dan rakyatnya. Untuk menghadapi perubahan zaman seperti sekarang, kita perlu pemimpin politik yang mampu menyelenggarakan kekuasaan secara beradab, menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, yang tidak menyalahgunakan kekuasaan, wewenang, kesempatan, dan koneksi.

Di samping itu, rakyat jangan dikondisikan membeo kepada pemimpin yang tak beradab, yang dijadikan obyek tipu-daya dan pembodohan diam-diam demi kepentingan kekuasaan. Tentang hal ini, Mestika Zed (2003) mengutip pernyataan Bung Hatta. ”Negara yang rakyatnya hanya tahu menerima perintah dan tidak pernah turut memperhatikan atau mengatur pemerintahan negerinya, (berarti) tidak memiliki kemauan dan tidak melakukan kemauan itu dengan rasa tanggung jawab penuh.”

Jika demikian, rakyat tidak akan pernah insaf akan harga diri dan kedaulatannya sehingga ia mudah tunduk ke bawah kekuasaan apa dan siapa saja, rakyat akan tetap tertindas oleh orang yang berkuasa.

Artinya, tugas pemimpin pertama-tama ialah mendidik rakyat, bukan memperalat rakyat. Memimpin berarti menyelami perasaan dan pikiran rakyat serta memberikan inspirasi agar rakyat bisa keluar dari kesulitan yang membebaninya.

Namun, kini kita tak punya lagi waktu untuk berandai-andai dan berkhayal menginginkan kembali sosok dwitunggal: Soekarno-Hatta. Ahmad Syafii Maarif pernah mengatakan, baiknya peradaban suatu bangsa akan dihasilkan oleh pemimpin yang berperadaban tinggi. Sebaliknya, buruknya peradaban bangsa akan dihasilkan oleh pemimpin yang berperadaban buruk.

Suluh Moral

Sejatinya, karakter pemimpin lahir dari partai politik. Karena melalui partai politik akan didistribusikan kader-kader terbaik bangsa untuk menempati jabatan publik di lembaga-lembaga negara.

Kaderisasi pemimpin politik erat kaitannya dengan kesinambungan kepemimpinan bangsa. Dalam kaitan ini, membangkitkan dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila sebagai suluh moral dalam pengaderan menjadi penting. Jangan sampai setiap pemimpin yang hadir selalu dituduh sebagai pengkhianat Pancasila.

Menetas pemimpin masa depan Indonesia perlu ”mengerami” calon-calon pemimpin dengan baik. Dengan begitu diharapkan muncul pemimpin yang mau, mampu, dan berani berjuang mengubah karut-marut kepemimpinan dari desa sampai istana. Begitulah kira-kira.... ●

David Krisna Alka ;  Peneliti Populis Institute;
Ma’arif Institute for Culture and Humanity

Sumber : KOMPAS, 31 Oktober 2012


Tanggal Muat:01/11/2012 11:33:00 [admin]
HIV/AIDS di Papua
REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Ahmad Syafii Maarif Harian "Sinar Harapan" pada tanggal 19 Nop. 2014, halaman 1, menurunkan berita mengerikan di bawah judul "Punahnya 45 Marga di Papua."Berita ini berkaitan dengan semakin merebaknya kasus HIV/AIDS di enam kabupaten di Papua di wilaya adat Meepago: Mimika, Nabire, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, dan Paniai."Di enam kabupaten ini 45 marga dalam proses kepunahan dihantam oleh penyakit yang membawa maut itu.
Muhammadiyah dan Pemerintah
ORANG Muhammadiyah itu orang merdeka. Terserah mereka dalam berwarga negara." Pernyataan itu terlontar dari Buya Syafii Maarif menjawab kejaran pertanyaan para wartawan seusai menerima kunjungan Joko Widodo (calon presiden kala itu) di kediamannya (Kompas, 3/5/2014). Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu menepis anggapan bahwa pertemuan dirinya dengan Jokowi mengarah pada kontrak politik antara capres PDI-P itu dan Muhammadiyah.
Kebangsaan Muhammadiyah
"Gerakan Pencerahan Menuju Indonesia Berkemajuan" menjadi tema dalam Milad ke-105 H/102 M Muhammadiyah (18 November 1912-18 November 2014). Tema ini diambil sebagai bentuk keprihatinan Muhammadiyah terhadap kebangsaan akibat kebangsaan semakin memudar dan rapuh. Kebangsaan jauh dari semangat Pancasila dan UUD 1945.
Absennya Muhammadiyah
Mengapa seolah-olah pemerintahan Jokowi-JK mengabaikan Muhammadiyah dalam menyusun Kabinet Kerja 2014- 2015? Apakah tidak ada profesional dari organisasi yang berdiri sejak 1912 ini yang layak untuk masuk dalam kabinet, termasuk di bidang kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial, bidang-bidang yang telah ditekuni oleh organisasi ini selama lebih dari satu abad? Apakah pengabaian ini terjadi sebagai akibat sampingan dari survei PPIM tahun 2011 lalu, yang merilis bahwa jumlah warga
Patriotisme
REPUBLIKA.CO.ID, Oleh:Ahmad Syafii Maarif Menurut Wikipedia, patriotisme sebagai kata benda abstrak baru muncul di Eropa awal abad ke-18. Hulu konsep patriotisme bisa dilacak kepada bahasa Latin abad ke-6 patriota atau bahasa Yunani kuno patriotes yang bermakna warga senegeri atau sebangsa. Maka patriotisme tidak lain keterikatan kultural kepada sebuah tanah air atau pengabdian kepada sebuah negeri dengan penuh cinta.