MAARIF Institute

Memunculkan Pemimpin Alternatif

Ahmad Fuad Fanani ;  Direktur Riset Maarif Institute for Culture and Humanity, Pengajar di Universitas Muhammadiyah Prof Dr HAMKA
MEDIA INDONESIA, 19 Maret 2013


MENJELANG 2014, banyak kandidat yang berlomba untuk mempromosikan diri sebagai calon Presiden Indonesia. Berbagai cara mereka tempuh, mulai dari mengiklankan diri, melakukan politik blusukan, mendirikan partai, hingga aktif mendekati partai-partai. Mayoritas kandidat yang ada masih berasal dari tokoh lama atau politisi lama dengan pencitraan baru. Dari 259 juta lebih penduduk Indonesia, kita seakan kesulitan menemukan pemimpin yang tepat untuk membawa Indonesia ke gerbang kemajuan, kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran.

Kalau kita serius berusaha, banyak potensi kepemimpinan yang mampu memimpin perubahan di Indonesia. Banyak orang Indonesia yang masih bersih, berkomitmen, lurus, mempunyai visi, dan siap melakukan perubahan. Potensipotensi kepemimpinan itu ada di banyak tempat, baik di pemerintah, partai politik, maupun kampus dan organisasi masyarakat, di tingkat nasional dan lokal. Namun, karena wacana ini banyak dihegemoni oleh oligarki partai dan didominasi oleh politik Jakarta, potensi kepemimpinan itu mengalami hambatan untuk muncul.

Perlunya Pemimpin Alternatif

Mencermati model kepemimpinan dan para pemimpin yang ada sekarang, Indonesia memang sedang mengalami dilema besar dan berada di persimpangan jalan. Dengan potensi ekonomi, sumber daya alam dan manusia, posisinya di Asia, serta jumlah penduduknya, Indonesia sangat strategis di mata dunia. Laju pertumbuhan ekonomi dan potensi masa depan Indonesia menjadikannya sebagai negara yang diperhitungkan oleh Barat, setelah China dan India (Hugh White, 2012). Tidak mengherankan jika Australia dan banyak negara Barat lainnya ingin lebih memfokuskan kerja samanya dengan Asia, terutama ketiga negara itu.

Sayangnya, karena para pemimpin sekarang ini kurang tegas, tidak cekatan, penuh pertimbangan, serta sibuk menjaga citranya, menjadikan Indonesia gamang. Mestinya seorang pemimpin haruslah berdiri di garda depan dengan menyingsingkan baju, fokus bekerja, berkomitmen pada kebutuhan rakyat, serta menjadikan kemakmuran dan kemajuan Indonesia sebagai tujuan utama. Yang terlihat, pemerintah dan para pemimpin sibuk dengan urusan pribadi, urusan partai, serta pencitraan diri. Banyak pencitraan positif yang dibangun di luar negeri, tapi pekerjaan rumah di dalam negeri tak kunjung juga ditangani.

Dalam kondisi yang sedemikian itu, wacana untuk memunculkan pemimpin alternatif untuk Indonesia 2014 menjadi pekerjaan yang harus segera direalisasikan. Pemunculan pemimpin alternatif yang sudah diketahui track recordnya, visi dan misinya, gaya hidupnya, serta komitmennya untuk membuat kebijakan yang prorakyat haruslah menjadi agenda bersama. Dengan pemimpin yang menjadikan nilai-nilai keutamaan publik (public virtue) dan keinginan yang gigih (passion) untuk mengabdi pada rakyat sebagai landasan kepemimpinannya, masa depan Indonesia yang lebih baik bukan lagi mimpi belaka. 
Kita butuh pemimpin yang berkomitmen menerapkan imbauan Manuel L Quezon, “My loyalty to my party ends when my loyalty to my country begins.“ Dengan begitu, kebijakan-kebijakan publik yang akan ia ambil dan terapkan diharapkan berorientasi pada rakyat.

Memunculkan pemimpin-pemimpin alternatif untuk masa depan Indonesia perlu dilakukan agar kebijakan dan anggaran negara bisa lebih diproyeksikan untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat. Banyak anggaran yang selama ini menguap, hanya dinikmati segelintir orang, dan menjadi ajang korupsi untuk pendanaan partai. Ketika rakyat serius dan rajin membayar pajak, banyak pejabat dan pengusaha besar yang bermasalah dengan pembayaran pajak mereka.

Para pemimpin alternatif itu diharapkan tidak mengulangi kesalahan para pendahulu mereka yang tanpa beban enggan membayar pajak dan menikmati fasilitas negara tanpa peduli dengan rakyat. Sebagaimana dikatakan oleh Vaclav Havel (1992), politik bukanlah cara untuk menipu atau memerkosa hak-hak rakyat. Politik adalah cara untuk mendukung kebahagiaan dan kepentingan umum guna membuat dunia yang lebih baik.

Mencari Strategi

Yang menjadi kendala utama pemunculan kepemimpinan alternatif sekarang ini ialah masih sentralnya peran partai politik sebagai lembaga tunggal untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin negara. Konsekuensinya, banyak calon pemimpin alternatif yang kesulitan muncul karena tidak bergabung dengan partai politik. Semestinya, partai politik sebagai pilar penting demokrasi harus mengubah orientasi dan paradigma kerjanya dengan mendorong munculnya pemimpin alternatif. Indonesia punya preseden positif tentang itu. Di era kemerdekaan dan demokrasi parlementer banyak partai politik yang serius menyuarakan dan menjadi penyalur aspirasi rakyat. Perlu juga ada rekayasa sosial dan politik agar para tokoh alternatif itu bisa mendapat tempat di partai politik, entah dengan aktif di dalamnya atau ada sekelompok orang baik di partai politik yang mendorong perubahan di internal partai.
Selain itu, masyarakat sipil perlu bekerja sama dengan media, lembaga riset, kampus, dan partai politik untuk memunculkan pemimpin alternatif.
Selama ini, ketika kita menanyakan kepada rakyat siapa pemimpin yang mereka harapkan, rata-rata jawabannya ialah calon pemimpin yang populer dan banyak muncul di media. Umumnya, kita hanya mengikuti pendapat rakyat yang sebetulnya sudah terpengaruh oleh pencitraan-pencitraan politik calon pemimpin. Mestinya, kita menyeleksi calon pemimpin yang ada dan kemudian mempromosikan calon pemimpin itu kepada rakyat. Kita perlu membuat panggung-panggung sosial, budaya, dan politik yang bisa mendorong pemunculan pemimpin alternatif ini. Panggung-panggung itulah yang nantinya diharapkan mendekatkan calon pemimpin dengan rakyat di bawah agar mereka dapat berdialog dengan rakyat.

Yang juga tidak kalah penting, pemunculan pemimpin alternatif ini juga bisa dimulai dari pemetaan para pemimpin lokal yang sudah terbukti berhasil dan berkomitmen untuk rakyat. Juga para pemimpin dari komunitas lain seperti kampus, dunia usaha, ormas, dan profesi lainnya. Seperti di Amerika Serikat dan negara maju lainnya, banyak pemimpin yang muncul setelah sebelumnya sukses mengabdi untuk rakyat, baik sebagai gubernur, senator, maupun profesi lain.

Sayangnya, banyak pemimpin Indonesia yang muncul secara tiba-tiba karena oligarki ekonomi, politik, dan militer masih menguasai politik kita. Namun, kita harus tetap optimistis bahwa pemunculan pemimpin alternatif ini penting dan harus dilakukan bersama. Mahatma Gandhi mengatakan, “Lebih baik menyalakan lilin daripada terus mengutuk kegelapan.” Itulah yang harus kita lakukan segera agar masa depan Indonesia yang adil dan gemilang segera menjadi kenyataan. ●
Tanggal Muat:20/03/2013 11:27:00 [admin]
HIV/AIDS di Papua
REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Ahmad Syafii Maarif Harian "Sinar Harapan" pada tanggal 19 Nop. 2014, halaman 1, menurunkan berita mengerikan di bawah judul "Punahnya 45 Marga di Papua."Berita ini berkaitan dengan semakin merebaknya kasus HIV/AIDS di enam kabupaten di Papua di wilaya adat Meepago: Mimika, Nabire, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, dan Paniai."Di enam kabupaten ini 45 marga dalam proses kepunahan dihantam oleh penyakit yang membawa maut itu.
Muhammadiyah dan Pemerintah
ORANG Muhammadiyah itu orang merdeka. Terserah mereka dalam berwarga negara." Pernyataan itu terlontar dari Buya Syafii Maarif menjawab kejaran pertanyaan para wartawan seusai menerima kunjungan Joko Widodo (calon presiden kala itu) di kediamannya (Kompas, 3/5/2014). Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu menepis anggapan bahwa pertemuan dirinya dengan Jokowi mengarah pada kontrak politik antara capres PDI-P itu dan Muhammadiyah.
Kebangsaan Muhammadiyah
"Gerakan Pencerahan Menuju Indonesia Berkemajuan" menjadi tema dalam Milad ke-105 H/102 M Muhammadiyah (18 November 1912-18 November 2014). Tema ini diambil sebagai bentuk keprihatinan Muhammadiyah terhadap kebangsaan akibat kebangsaan semakin memudar dan rapuh. Kebangsaan jauh dari semangat Pancasila dan UUD 1945.
Absennya Muhammadiyah
Mengapa seolah-olah pemerintahan Jokowi-JK mengabaikan Muhammadiyah dalam menyusun Kabinet Kerja 2014- 2015? Apakah tidak ada profesional dari organisasi yang berdiri sejak 1912 ini yang layak untuk masuk dalam kabinet, termasuk di bidang kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial, bidang-bidang yang telah ditekuni oleh organisasi ini selama lebih dari satu abad? Apakah pengabaian ini terjadi sebagai akibat sampingan dari survei PPIM tahun 2011 lalu, yang merilis bahwa jumlah warga
Patriotisme
REPUBLIKA.CO.ID, Oleh:Ahmad Syafii Maarif Menurut Wikipedia, patriotisme sebagai kata benda abstrak baru muncul di Eropa awal abad ke-18. Hulu konsep patriotisme bisa dilacak kepada bahasa Latin abad ke-6 patriota atau bahasa Yunani kuno patriotes yang bermakna warga senegeri atau sebangsa. Maka patriotisme tidak lain keterikatan kultural kepada sebuah tanah air atau pengabdian kepada sebuah negeri dengan penuh cinta.