Merespons Pembubaran Kemah Pemuda Ahmadiyah di Karanganyar: Negara Gagal Melindungi Hak Konstitusional Warga

MAARIF Institute, 6 Juni 2026. MAARIF Institute menyatakan keprihatinan yang mendalam sekaligus mengecam keras tindakan pembubaran paksa kegiatan perkemahan pemuda yang diselenggarakan oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di kawasan Watu Gambir Park, Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, pada Jumat, 5 Juni 2026.

Kegiatan yang diikuti oleh hampir seribu remaja dan anak-anak tersebut mengusung tema “Nabi Muhammad SAW Pembawa Damai” yang berisi agenda pembinaan generasi muda, olahraga, pendidikan moral, serta penguatan nilai-nilai persatuan dan perdamaian. Tidak ada satu pun unsur aktivitas yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban umum. Namun demikian, kegiatan tersebut terpaksa dihentikan pada hari pertama oleh aparat kepolisian setelah mendapat tekanan dari sekelompok massa yang mengatasnamakan Forum Ukhuwah Umat Islam Solo-Raya.

Dalam pengamatan MAARIF Institute, terdapat beberapa catatan yang harus menjadi perhatian bersama. Pertama, pembubaran dilakukan tanpa dasar administratif yang memadai. Pihak JAI selaku panitia telah meminta surat perintah tertulis, namun kepolisian tidak memberikannya. Ini menunjukkan bahwa pembubaran tersebut bukan atas dasar hukum, melainkan karena tekanan massa dengan dalih menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kedua, paradoks yang terjadi di hadapan kita adalah kelompok inkonstitusional yang melakukan tekanan justru berhasil menekan kelompok konstitusional yang sedang menjalankan aktivitas yang dilindungi konstitusi.

Ketiga, sebagian besar peserta yang terdampak adalah remaja dan anak-anak usia sekolah. Pembubaran paksa yang mereka saksikan berpotensi meninggalkan trauma psikologis dan mengikis kepercayaan generasi muda terhadap negara sebagai pelindung seluruh warganya.

Keempat, peristiwa pembubaran aktivitas yang dilakukan oleh JAI bukanlah kali pertama terjadi. Ini merupakan peristiwa berulang selama puluhan tahun, menunjukkan lemahnya perlindungan negara terhadap kelompok minoritas.

MAARIF Institute menegaskan bahwa apa yang terjadi di Karanganyar adalah cerminan nyata dari kegagalan negara menjalankan fungsi dasarnya: melindungi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Ketika aparat keamanan memilih membubarkan kegiatan yang sah dan damai karena tekanan kelompok massa, maka negara sedang memindahkan otoritasnya dari hukum kepada tekanan massa.

Pasal 28E ayat (1) dan (3) UUD 1945 dengan tegas menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadat menurut keyakinannya, serta kebebasan untuk berserikat dan berkumpul. Jaminan konstitusional ini tidak bersyarat dan tidak dapat dikurangi hanya karena ada kelompok lain yang tidak menyukainya. Jemaat Ahmadiyah Indonesia, sama seperti warga Indonesia lainnya, memiliki hak penuh untuk berkumpul dan berserikat.

Bila pola ini dibiarkan terus berlangsung tanpa koreksi, maka kita sedang membangun preseden yang amat buruk: tekanan massa lebih ampuh daripada konstitusi. Demokrasi yang sehat bukan hanya tentang suara mayoritas, melainkan juga tentang jaminan perlindungan bagi kelompok yang paling rentan.

Berdasarkan poin-poin di atas, MAARIF Institute menyampaikan 3 (tiga) tuntutan:

1. Presiden Republik Indonesia mengambil langkah nyata untuk memastikan terpenuhinya hak-hak warga negara dan tidak tunduh pada tekanan kelompok massa.
2. Kapolri dan Kapolda Jawa Tengah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh atas tindakan anggotanya yang membubarkan kegiatan warga negara yang sah tanpa dasar hukum yang kuat, dan memastikan kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari.
3. Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama untuk memberikan arahan tegas kepada seluruh aparat di daerah agar konsisten menegakkan hak-hak konstitusional seluruh warga negara, termasuk bagi kelompok minoritas.

Indonesia dibangun di atas keberagaman dan dijaga oleh komitmen bersama untuk menghormati perbedaan. Keberagaman bukan ancaman, melainkan kekuatan. Tugas negara adalah memastikan setiap anak bangsa, tanpa memandang identitas agama atau keyakinannya, dapat hidup dengan aman, bebas, dan bermartabat di bawah naungan konstitusi.