Tag Archive for: jokowi

DALAM POLITIK KEKUASAAN MUHAMMADIYAH ITU YATIM PIATU

/0 Comments/in , /by

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Ahmad Syafii Maarif

Ada sebuah ungkapan yang saya minta Asmul Khairi, anggota TIM Pengembangan Madrasah Mu’allimin Yogyakarta, mengingatkan via WA saat bertemu dengan Presiden Ir. Joko Widodo di istana negara, 19 September 2019 sebelum zuhur. Ungkapan itu berbunyi: Muhammadiyah yatim secara politik. Maksudnya bila menyangkut politik kekuasaan, Muhammadiyah nyaris tak berdaya. Maka di antara misi saya untuk bertemu presiden adalah untuk menjelaskan betapa lemahnya posisi politik Muhammadiyah bila menyangkut politik kekuasaan itu. Tidak satu pun parpol yang ada di Indonesia sekarang yang bersedia membantu Muhammadiyah untuk memperjuangkan aspirasi politiknya.

Tetapi dalam politik kebangsaan, Muhammadiyah adalah salah satu pilar utama masyarakat sipil yang memperkuat anyaman integrasi nasional karena jaringannya telah menembus masyarakat yang paling udik melalui kerja-kerja nyata. Negara jelas belum mampu menangani semua masalah masyarakat ini, sekalipun itu menurut konstitusi merupakan tugas dan kewajiban pemerintah negara. Oleh sebab itu, sudah berkali saya katakan, bila negara membantu Muhammadiyah sama artinya negara membantu dirinya sendiri.

Bukan hanya untuk kepentingan politik tingkat pusat, dalam pengurusan izin dari negara bagi pengembangan rumah sakit atau perguruan tinggi, Muhammadiyah sering benar dihadang di tengah jalan, padahal segala persyaratan sudah terpenuhi. Saya tidak faham mengapa perlakuan semacam ini harus ditimpakan kepada Muhammadiyah yang sudah lebih satu abad membantu bangsa ini tanpa pamrih.

Muhammadiyah sangat taat hukum dan mematuhi segala prosedur yang harus dilalui. Terakhir misalnya, PKU Muhammadiyah Gombong sudah siap membangun Pusat Layanan Kanker Radio Terapi. Tetapi untuk mendapatkan izin sampai sekarang belum juga diberikan, padahal sudah ada pihak lain yang mendapatkan izin dalam posisi yang sama dengan Muhammadiyah. Mengapa Muhammadiyah dipersukar? Antara lain,tidak punya tangan poilitik.

Presiden lalu bertanya: “Bagamana PAN,?” Jawaban saya: “Sama saja.” Saya lupa mengucapkannya dalam bahasa Jawa: “Sami mawon.” Wajah Mensekneg yang mendampingi presiden saat pertemuan itu terlihat serius, karena memang saya menyampaikannya dengan sungguh-sungguh tanpa kepentingan pribadi apa pun. Sumbangan Muhammadiyah untuk kepentingan bangsa dan negara ini mungkin sukar ditandingi oleh organinasi mana pun di Indonesia. Semua orang tahu bahwa kegiatan pendididikan Muhammadiyah tidak hanya buat rakyat seagama. Presiden bahkan bercerita pernah mengunjungi Universitas Muhammadiyah Kupang yang sekitar 80% mahasiswanya adalah non-Muslim.

Presiden pasti telah membaca maksud terdalam yang tersirat dalam ungkapan itu yang dalam pertemuan itu saya disertai oleh Bung Fajar Zia Ul Haq, staf khusus Menko PMDK. Bidang amal Muhammadiyah itu tidak hanya terbatas pada ranah pendidikan dan kesehatan untuk rakyat yang sudah dikenal selama ini, tetapi sejak beberapa tahun terakhir telah merambah pula ke sektor lain dalam bentuk penanggulangan bencana domestik dan global dalam organisasi MDMC (Muhammadiyah Disaster Management Center) dan MPM (Majelis Pengembangan Masyarakat) yang kegiatannya telah menyasar pelosok-pelosok terjauh, tanpa melihat etnisitas dan latar belakang agama. MDMC misalnya telah sampai ke Nepal dalam membantu penaggulangan bencana di sana.

Inilah potret identitas Muhammadiyah dalam makna dan spirit yang benar dan autentik. Maka jika ada segelintir warga Muhammadiyah berprilaku menyimpang dari spirit mulia yang telah tertanam sejak lebih satu abad yang lalu, maka mereka bukanlah kader Muhammadiyah yang sejati. Mereka telah tercabut dari urat tunggang Muhammadiyah. Atau mungkin karena mereka telah terpapar oleh ideologi impor yang sedang sekarat yang berasal dari kawasan lain, tetapi dibungkus dengan dalil-dalil agama.

Kepada presiden sedikit saya bayangkan fenomena sosiologis teranyar yang sedang menimpa Muhammadiyah sekarang dan organisasi Muslim lainnya yang juga tidak kebal dari serbuan ideologi pendatang itu. Jika fenomena ini tidak dibendung, bangsa dan negara ini akan kelimpungan. Apalagi beberapa BUMN dan Perguruan Tinggi dan sekolah-sekolah negeri dan swasta sedang berada dalam ancaman ideologi impor itu.

Akhirnya, karena Resonansi ini lebih terpusat pada pembicaraan tentang Muhammadiyah, saya juga memberikan pandangan agar pimpinan Muhammadiyah segera berbenah diri agar pengaruh-pengaruh asing yang destruktif bisa ditangkal lebih dini dan efektif.

Zaken Kabinet

/0 Comments/in , /by

Zaken Kabinet diharapkan menjadi salah satu solusi membentuk pemerintahan pro rakyat

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Ahmad Syafii Maarif

Gagasan pembentukan Zaken Kabinet (kabinet yang diisi oleh para menteri yang ahli, berintegritas, dan punya kepedulian yang tinggi untuk kepentingan bangsa dan negara) bukan sebuah gagasan untuk menyingkirkan peran parpol dalam pemerintahan. Parpol sebagai salah satu pilar terpenting dalam sistem demokrasi modern wajib secara aktif dan partisipatif dalam mengurus negara.

Namun, pengalaman selama ini, wakil-wakil parpol dalam kabinet kurang menampakkan kinerjanya sebagai pejabat profesional, berintegritas, apalagi negarawan. Bukan rahasia lagi seorang menteri asal parpol bisa saja dijadikan ATM oleh parpol pengusungnya di lingkungan kultur politik biaya tinggi, sementara pundi-pundi partai memang belum memadai.

Tetapi dalam pantauan saya, parpol yang sekarang ini pasti punya kader profesional, berintegritas, dan berpotensi untuk naik kelas jadi negarawan, sekalipun jumlahnya terbatas. Biasanya, mereka ini tidak mau menonjolkan diri, apalagi minta jabatan, karena itu berlawanan dengan integritas moral dan martabatnya.

Oleh sebab itu, elite parpol mesti menyeleksi para kader profesionalnya untuk diajukan sebagai calon menteri kepada presiden terpilih. Kemudian, presiden punya hak dan wewenang penuh menentukan kader parpol untuk dijadikan pembantunya dalam kabinet. Presiden jangan sampai disandera oleh parpol dalam proses penentuan ini.

Adapun untuk pos-pos tertentu, seperti menteri pendidikan dan kebudayaan, menteri agama, menteri perguruan tinggi dan teknologi akan jauh lebih bijak dibebaskan dari dominasi parpol. Pengalaman riil selama ini, pos-pos tertentu ini tidak jarang telah menjadi dapur parpol sehingga kebijakan yang diambil terkesan dipengaruhi parpol pengusungnya.

Ini pasti akan mengorbankan kepentingan bangsa dan negara dan menimbulkan kecurigaan dalam masyarakat. Saya masih percaya bahwa bangsa ini punya stok yang cukup untuk menduduki pos-pos apa pun dalam kabinet.

Presiden bisa meminta KPK dan PPATK menelusuri jejak rekam para calon menteri tidak saja untuk pos-pos tertentu, tetapi untuk semua calon menteri. Waktunya sudah sangat tinggi agar pemerintah yang akan datang benar-benar bekerja untuk kepentingan yang lebih besar: bangsa dan negara. Zaken cabinet (bahasa Belanda) berarti business cabinet (kabinet kerja).

Dalam beberapa diskusi di lingkungan BPIP (Badan Pembina Ideologi Pancasila) untuk lima tahun ke depan, rakyat harus yakin benar bahwa pemerintah punya komitmen total agar sila ke-5 Pancasila dijadikan pedoman utama dan pertama dalam menyusun strategi pembangunan nasional.

Ketimpangan sosial-ekonomi yang masih sangat dirasakan sampai hari ini harus segera diakhiri secara berangsur, tetapi pasti. Hari depan integrasi nasional akan sangat bergantung pada berhasil atau gagalnya negara dalam upaya mewujudkan “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Bung Karno dalam sidang BPUPK pada 1 Juni 1945 melontarkan kalimat ini: “…tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia Merdeka.” (Lih. R.M. A.B. Kusuma, Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta: Badan Penerbit Fakustas Hukum Universitas Indonesia, 2009, hlm. 162). Ini adalah mimpi dan harapan besar dari proklamator Kemerdekaan Indonesia.

Sekarang sudah berjalan hampir 74 tahun usia kemerdekaan kita, mimpi dan harapan besar itu masih jauh dari kenyataan. Munculnya gerakan-gerakan radikal yang menyeret agama akan dapat ditepis secara efektif manakala mimpi dan harapan besar ini tidak dibiarkan menggantung di awan tinggi.

Maka itu, pemerintah yang akan datang mesti secara serius dan tulus membaca kalimat Bung Karno di atas. Mimpi besar Bung Karno jangan dibiarkan telantar lebih lama lagi. Sikap bertopeng Pancasila tetapi nilai-nilai luhurnya dikhianati dalam strategi pembangunan akan menjadi malapetaka besar bagi bangsa dan negara ini.

Gagasan tentang Zaken Kabinet diharapkan akan menjadi salah satu solusi untuk membentuk pemerintahan yang benar-benar pro rakyat. Bahwa telah muncul kelas menengah baru adalah sebuah capaian negara, tetapi pada saat yang bersamaan ketimpangan sosial juga masih menyertainya.

Dalam negara Pancasila, ketimpangan yang tajam ini harus diakhiri secepatnya. Politik identitas akan kehilangan bumi tempat berpijak di negara Pancasila yang adil.

Sudah 440 Nyawa KPPS Melayang

/0 Comments/in , /by

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Ahmad Syafii Maarif

Dalam Resonansi pekan yang lalu berdasarkan sumber Republika, sudah tercatat 272 petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) yang wafat. Baru berjalan seminggu, Republika (5 Mei 2019, hlm. 3) kembali mengutip sumber KPU bahwa jumlah nyawa yang melayang sudah berada pada angka 440.

Pada bagian akhir Resonansi, 30 April saya menulis: “Saya juga kecewa berat karena paslon 01 dan 02 seperti membisu atas kematian yang tragis dan dramatis ini.”

Jelas bukan para paslon itu yang bersalah, melainkan setidak-tidaknya mereka semestinya menunjukkan rasa duka yang dalam, mengapa penyelenggaraan pemilu yang relatif aman dan damai itu harus menelan korban yang begitu banyak.

Mungkin saja rasa duka telah disampaikan, tetapi sepengetahuan saya, gemanya tidak memasuki arus besar pemberitaan media, baik cetak maupun elektronik.

Menurut keterangan KPU, penyebab kematian ini terutama adalah faktor kelelahan para petugas sebagai penyelenggra pemilu yang begitu rumit dengan ketegangan mental yang tinggi.

Inilah pernyataan Komisioner KPU Ilham Saputra tentang pemilu 17 April itu: “Penyelenggaraan pemilu seperti kemarin merujuk kepada undang-undang. Jadi, sudah melalui pertimbangan yang matang…” (Republika, 5 Mei 2019, hlm. 3 di bawah judul: “440 KPPS Wafat Harus Dievaluasi”).

Pernyataan semacam ini bagi saya bernada pembelaan diri karena sudah sesuai dengan undang-undang dan bahkan katanya sudah melalui pertimbangan yang matang. Hal senada juga terbaca dalam pernyataan para pengusul judicial review, seperti telah saya kutip dalam Resonansi, Selasa yang lalu.

Jika demikian masalahnya, apakah secara moral dapat dibenarkan bahwa kematian yang sebesar itu menjadi sah dan biasa saja karena sudah sesuai dengan undang-undang dan pertimbangan yang matang?

Cobalah tuan dan puan bayangkan bagaimana perihnya keluarga yang ditinggal para petugas yang penuh dedikasi itu. Maka santunan Rp 36 juta bagi keluarga yang telah menjadi korban sama sekali tidak bisa diukur dengan kehilangan nyawa manusia yang dikasihi anak, istri, dan suami, yang jumlahnya bisa mencapai di atas 2.000.

Jika ditambah lagi dengan sanak famili yang lain, jumlah yang berduka itu bisa menembus 10 ribu orang.

Seperti telah saya jelaskan dalam Resonansi yang lalu, sekiranya korban petugas tidak membengkak seperti angka di atas, maka pemilu serentak bisa saja dilanjutkan pada masa yang akan datang, betapa pun sistem itu rumit dan sangat melelahkan.

Tetapi, semuanya sekarang telah menjadi sangat jelas bahwa jumlah yang mati demikian dahsyat, apakah bangsa ini akan membiarkan drama maut tanpa catatan yang serius?

Sahabat saya, Bung Dr Effendi Gazali, sebagai salah seorang pengusul judicial review untuk pemilu serentak melalui WA menyesalkan isi Resonansi yang lalu itu, dan dia siap bertanggung jawab.

Semua pihak harus bertanggung jawab dengan cara mengevaluasi segera sistem pembunuh yang sesuai dengan undang-undang itu. Pemilu sebagai salah satu ciri demokrasi modern semestinya dilalui dengan perasaan riang gembira, tidak mewariskan luka dan duka bagi petugas yang menjadi korban dan keluarganya yang ditinggal buat selama-lamanya.

Bagi saya, kematian yang semacam ini dapat dihindarkan jika saja pihak-pihak yang bertanggung jawab benar-benar telah memikirkan masak-masak secara perinci tentang pelaksanaannya di lapangan, yang ternyata telah membawa maut itu.

Adapun suara-suara yang mengaitkan kematian para petugas itu dengan politik persaingan antarpaslon dan antarpolitisi jelas tidak sehat, bahkan sesat pikir yang hanya akan semakin memicu ketegangan dalam masyarakat yang nyaris terbelah ini.

Oleh sebab itu, marilah kita semua bersikap jujur, realistik, dan lapang dada dalam membaca berbagai persoalan bangsa dan negara, khususnya yang menyangkut sistem demokrasi Indonesia yang belum menemukan bentuknya yang mendekati ideal.

Demokrasi yang membunuh warga negara adalah demokrasi yang cacat dan buruk, tidak akan banyak bedanya dengan sistem autoritarian yang memandang nyawa manusia dengan perasaan ringan.

Maka itu, demokrasi Indonesia harus membebaskan dirinya dengan segala cacat dan segala keburukan itu karena kelalaian kita dalam merumuskan teori dan pelaksanaan di lapangan yang bisa berakibat fatal.

Saatnya Mengendorkan Emosi

/0 Comments/in , /by

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Ahmad Syafii

Masih terngiang dalam ingatan saya ucapan Jimmy Carter saat dikalahkan Ronald Reagan dalam Pilpres 1980: “I can’t say it doesn’t hurt.” (Tidak bisa saya katakan ia [kekalahan] itu tidak menyakitkan).

Adalah aneh saat kalah orang akan bergembira ria, kecuali jika kemenangan itu memang tidak diinginkannya. Dalam Pilpres Indonesia 2019, kedua kontestan sama-sama ingin menang, tidak ada yang mau kalah. 

Kalimat bersayap: “Siap menang, siap kalah,” adalah untuk menjaga emosi pendukung agar mampu menjaga kedewasaan sikap menghadapi semua kemungkinan. Secara tersirat kalimat bersayap itu bisa saja berbunyi: “Siap menang, tidak siap kalah,” karena kekalahan itu memang menyakitkan, menggoreskan luka.

Namun, sebagai bangsa besar yang bineka, Indonesia sudah lulus dalam ujian dalam mengatasi bermacam tantangan dan cobaan yang pernah mengganggu keutuhan dan integrasi nasionalnya. Bahkan, pada akhir tahun 1950-an ketika daerah-daerah bergolak melawan Jakarta, menurut AH Nasution, kekuatan perlawanan sudah menguasai sepertujuh wilayah republik.

Nyaris saja Indonesia pada tahun-tahun penuh musibah itu terbelah. Tokh, pada akhirnya dapat dipertautkan kembali, sekalipun dengan meninggalkan luka bagi daerah-daerah yang bergolak.

Tantangan Pileg dan Pilpres 2019 berbeda wataknya dibandingkan pergolakan daerah tahun 1950-an/1960-an. Jika dulu bersifat vertikal: daerah versus pusat, sekarang horizontal: elite versus elite, pendukung versus pendukung dalam komunitas yang sama. Bahkan, getarannya terasa sampai di akar rumput, dalam rumah-rumah ibadah, dan di kedai-kedai kopi. 

Bahkan, dalam hubungan suami-istri. Suami ke utara, istri ke selatan, anak-anak ke barat, menantu ke timur. Tetapi yang menghibur adalah kenyataan dalam fenomena yang serbahorizontal ini hanya sedikit yang serius. Gelombang besarnya terlihat santai-santai saja.

Sabtu pagi, 20 April, saya didatangi seorang pengusaha dari Jakarta. Dia bercerita tentang keluarganya yang berbeda pilihan dengan sikap landai saja. Masing-masing bebas menyalurkan aspirasi politiknya, tanpa gesekan sedikit pun. Ada lagi, cerita teman saya beretnis Jawa, sedangkan istrinya etnis Gayo (Aceh). 

Etnis Jawa ke 01, etnis Gayo ke 02, senapas dengan kecenderungan masyarakat Aceh di daerah asal. Semuanya berjalan normal, tidak perlu neng-nengan (Jawa, saling membisu). Bagi saya, suasana semacam ini menyiratkan kedewasaan politik dalam sistem demokrasi yang semoga semakin waras.

Ada pun masih ada segelintir elite yang membawa-bawa agama sebagai pembenaran kecenderungan politik partisannya tak usah terlalu dirisaukan. Dalam perjalanan waktu, ketika demokrasi semakin sehat dan kuat, cara-cara semacam itu pasti akan ditelan musim.

Apalagi, ‘ancaman’ people power yang diteriakkan tanpa mematuhi konstitusi dan perangkat hukum, anggap saja sebagai hiburan politik saat demokrasi masih dalam proses menjadi. 

Kecemasan sebelum pemilu akan banyak yang golput ternyata tidak terbukti. Bahkan, info yang kita dapat bahwa semangat menggunakan hak pilih pada 17 April yang lalu sangat membesarkan hati, mencapai angka 80 persen, sementara politik uang kabarnya mulai berkurang.

Selain hal-hal positif di atas, kita juga perlu ingat bahwa proses pemilu kali ini sungguh ruwet, lima lembar surat suara (empat di DKI Jakarta) yang harus dicoblos, sungguh merepotkan, tidak saja bagi mereka yang kurang melek huruf, yang paling melek huruf sekalipun harus membolak-balik lembaran itu. Bahkan, kabarnya cawapres 02 memerlukan tempo 10 menit di kotak suara.

Jika ada korban dalam pemilu kali ini bukan karena perbedaan pilihan politik, melainkan apa yang menimpa para petugas di lapangan. Dalam catatan Republika, sampai tanggal 19 April sudah jatuh korban 20 orang petugas pemilu dan polisi sebagai aparat pengawal keamanan. (lih. Republika, hlm. 2).

Mereka sebagian besar wafat karena kelelahan dalam bertugas, sebagian kecil karena sakit dan kecelakaan. Bayangkan para petugas itu telah bekerja siang dan malam dengan waktu istirahat yang sangat sempit.

Saya sarankan kepada negara agar keluarga para korban ini disantuni dengan memadai, seperti untuk pendidikan dan kesehatan anak-anaknya. Mereka telah memberikan nyawanya demi menegakkan sistem demokrasi Indonesia menjadi sehat dan kuat. Dan mohon diingat, anggaran pemilu kali kabarnya berada pada angka di atas 20 triliun, sebuah angka raksasa.

Oleh sebab itu, segala bentuk sengketa pemilu harus diselesaikan secara konstitusional. Tidak di luar jalur itu, sebab bisa memicu anarkisme dan tindakan brutal lainnya. Jika ini berlaku, korbannya bukan siapa-siapa, melainkan bangsa negara ini.

Sambil menanti pengumunan resmi KPU tentang hasil pemilu pada 22 Mei 2019, mari kita semua sama-sama mengendorkan emosi untuk bersabar kemudian menerima hasil final itu

Pesan Buat Cawapres KH Ma’ruf Amin

/0 Comments/in , /by

REPUBLIKA.CO.ID Oleh: Ahmad Syafii Maarif

Berdasarkan info dari pihak pimpinan PDIP Daerah Istimewa Yogyakarta dan dari kepolisian, Senin, 15 Oktober 2018 pukul 12.30-13.00, cawapres KH Ma’ruf Amin akan menemui saya di Nogotirto bersama tim kampanye yang mendampinginya. Sekalipun saya bersikap kritis atas proses pencalonannya sebagai cawapres, terhadap tamu menurut ajaran Islam dan kultur Indonesia, kedatangannya harus diterima dengan sebaik-baiknya.

Ada beberapa pesan yang akan saya sampaikan kepadanya, sekiranya jadi berkunjung. Jika berhalangan, semoga pesan ini akan sampai juga kepadanya.

Selain itu, ada pula titipan pesan dari dua intelektual muda NU papan atas, ZM dan SQ, untuk disampaikan pula kepada kiai ini, jika nanti terpilih jagi wapres. Titipan itu kita sebut lebih dulu. Dari ZM, agar fatwa MUI tidak dijadikan sebagai keputusan negara; MUI harus dijadikan lembaga pembentukan moral dan karakter bangsa; fatwa soal Ahmadiyah punya dampak negatif di bawah karena warga Ahmadiyah menjadi telantar dan dipersekusi.

Kemudian dari SQ, ada pesan singkat agar Kiai Ma’ruf kelak menjaga pentingnya toleransi agama di Indonesia. Pesan dari ZM dan SQ itu perlu menjadi perhatian serius dari Kiai Ma’ruf agar MUI, siapa pun ketua umumnya nanti, bisa menjadikan lembaganya sebagai payung moral umat Islam Indonesia. Politik praktis harus dihindari sebab akan menurunkan martabatnya.

Pesan dari saya sendiri ada tiga yang penting. Pertama, jika terpilih sebagai wapres, Kiai Ma’ruf mesti mendudukkan dirinya sebagai wapres seluruh rakyat Indonesia, bukan wapres dari parpol-parpol pendukung.

Ini perlu ditekankan, sebab sekali seseorang menempati posisi nomor 1 atau nomor 2 di republik ini, dia bukan lagi milik satu atau beberapa partai atau golongan, melainkan secara konstitusional sudah menjadi milik seluruh bangsa yang harus diperlakukan secara adil, tanpa pilih kasih.

Kedua, sejalan dengan semangat di atas, Kiai Ma’ruf tidak hanya mahir menyebut ‘Islam Nusantara’ sebagai produk dari wawasan kebangsaan NU, tetapi pada saat yang sama perlu pula menyebut ‘Islam Berkemajuan’ sebagai produk pemikiran Muhammadiyah. Selintas, masalah ini terkesan sepele, tetapi bagi perasaan umumnya manusia punya nilai penting dalam mengukuhkan pilar-pilar integrasi nasional.

Kiai Ma’ruf tentu sangat paham dengan apa yang saya sampaikan ini. Sebab, dia selama puluhan tahun telah malang melintang dalam dunia politik Indonesia melalui berbagai partai yang dimasukinya.

Pengalamannya di panggung politik nasional pasti telah mengkristal dalam pemikirannya sebagai modal utama baginya untuk berkiprah lebih bijak dan lebih adil sekiranya posisi wapres berhasil diraihnya nanti.

Ketiga, terhadap kelompok Syi’ah dan Ahmadiyah, Kiai Ma’ruf agar mau berpikir ulang. Mereka harus diperlakukan sebagai warga negara penuh, sekalipun kita tidak setuju dengan pandangan keagamaannya. Pengusiran dan persekusi terhadap mereka harus dihentikan sekali dan untuk selama-lamanya.

Indonesia adalah Bumi Pancasila, Bumi Bhinneka Tunggal Ika, dan Rumah Kita Bersama yang wajib dijaga dan dilindungi secara bersama pula. Sampai hari ini, kelompok-kelompok ini masih belum merasa aman hidup di tanah airnya sendiri.

Pimpinan ABI (Ahlul Bait Indonesia), salah satu komunitas Syi’ah di negeri ini setidaknya sudah dua kali menemui saya di Jakarta beberapa waktu yang lalu. Mereka masih saja dibayangi ketakutan hidup di Bumi Pancasila ini, gara-gara adanya fatwa keagamaan MUI yang tidak arif dan tidak konstitusional atas keberadaan mereka.

Memang tidak dapat dimungkiri, teman-teman Syi’ah dan Ahmadiyah sering bersikap eksklusif dalam pergaulannya dengan umat Islam yang lain. Sikap semacam ini dapat mengundang kecurigaan dari pihak lain.

Satu-satunya jalan lempang untuk mengatasi masalah ini adalah diktum Alquran dalam surah al-Hujurât (49) ayat 10: “Sesungguhnya orang-orang beriman itu tidak lain melainkan bersaudara, maka oleh sebab itu damaikanlah antara dua saudara kamu, dan takwalah kepada Allah agar kamu beroleh rahmat.”

Itulah beberapa pesan yang perlu diketahui oleh Kiai Ma’ruf Amin!

Sopir Taksi yang Pengacara dan Jokowi

/0 Comments/in , /by

REPUBLIKA.CO.ID Oleh: Ahmad Syafii Maarif

Benarlah kata orang bahwa “Everyone has his/her story” (setiap manusia punya kisahnya sendiri). Kisah itu bisa mirip, tetapi perbedaannya pasti lebih besar dan masing-masing bersifat unik. Saya rekamkan di sini tuturan seorang sopir taksi tentang percikan kisah hidupnya.

Teman ini well-informed (kaya informasi) dan kenal baik dengan Presiden Jokowi karena berasal dari daerah yang sama dan sama-sama alumnus SMP I Manahan, Solo.

Taksi yang dikemudikannya hari itu, Jumat, 24 Agustus 2018, bernomor AB 1547 AH, berangkat dari Nogotirto Elok 2 menuju Bandara Adisutjipto sekitar 08.10 pagi. Pertama kali menjemput saya.

Baru saja buka pintu mobil, Bung Joko Surodo SH langsung pegang kepalanya sambil menyebut nama saya dengan perasaan girang. Selang beberapa menit berjalan, sahabat kita ini langsung menyebut ungkapan Teologi Maut yang sudah jadi milik publik sejak dua-tiga tahun terakhir.

Tentu saja saya sedikit kaget, sopir taksi kenal dengan istilah ini yang untuk Indonesia mungkin saya yang pertama kali melontarkannya ke media. Ternyata Bung Joko seorang sarjana hukum alumnus UNS (Universitas Negeri Sebelas Maret) Solo tahun 1981. Dia suka baca, termasuk mahir dalam ber-WA.

Joko sangat terkesan dengan istilah Teologi Maut itu. Demikianlah sekitar 40 menit dalam perjalanan kami terlibat dalam pembicaraan yang mengasyikkan. Dalam hati saya berbisik: “Jangan salah duga dengan seorang sopir taksi yang ternyata juga akrab dengan literasi.”

Joko Surodo pernah mengambil kuliah bahasa Inggris, tetapi tidak dirampungkannya untuk kemudian pindah ke Fakultas Hukum UNS. Menurut ceritanya saat mendaftar jadi mahasiswa, IPB juga membuka pintu untuknya. Artinya, dia punya otak cerdas. Maka, tuan dan puan tidak perlu heran jika ungkapan Teologi Maut itu selalu diingatnya.

Pembicaraan berlanjut ke masa sekolah di SMP I Manahan, satu angkatan, tetapi lain kelas dengan Joko Widodo (presiden ketujuh RI), seperti telah disebut di atas.

Saat di SMA keduanya berpisah: Joko Surodo di SMA 5, sedang Jokowi di SMA 6 Solo. Keduanya kenal baik. Empat tahun yang lalu, menurut Surodo, Jokowi masih kirim ucapan selamat Natal kepadanya.

Punya foto kebanggaannya bersama orang nomor satu di Indonesia ini. Foto itu diambil beberapa tahun yang silam. Lalu saya sambung, sejak tiga tahun terakhir, Presiden Jokowi juga mengirimkan gudeg asli Solo kepada saya di Yogya.

Joko Surodo pernah punya taksi sendiri di Solo sambil praktik sebagai pengacara, tetapi kemudian perusahaan yang diikutinya bangkrut, lalu sejak tiga tahun yang lalu jadi sopir taksi Pamungkas di Kota Gudeg.

Sebagai pengacara pun sudah jarang dapat klien. Tiga kali dalam seminggu: Senin, Rabu, dan Jumat dia bolak-balik Solo-Yogya-Solo dengan kereta api Prameks (Prambanan Ekpsres) yang murah, tetapi nyaman, sekalipun sering padat penumpang.

Sebagai penganut Kristen Protestan, Joko Surodo rajin ke gereja. Putra tunggalnya Karmia Adi masih belajar di SMP, sedangkan tiga kakaknya “sampun dipendhet” (wafat) saat kecil, kenang Joko dengan rasa pilu, sebuah nasib yang juga saya pernah alami.

Untunglah, kata Joko, Karmia sehat yang jadi buah mata dari keluarga. Kematian anak bagi yang sudah mengalami sungguh mengguncangkan. Maka adalah di luar kelaziman kemanusiaan, jika ada orang tua yang membunuh anaknya sendiri dengan beraneka penyebab.

Kembali kepada lanjutan cerita Joko Surodo tentang Jokowi. Dikatakannya bahwa sewaktu masih dalam posisi sebagai wali kota Solo, agar Jokowi lebih tangkas berbicara di depan publik, dosen-dosen UNS-lah sebagai mentornya.

Berhadapan dengan kaum intelektual ada kiatnya, dengan rakyat biasa ada pula caranya, dengan tokoh agama lain lagi strateginya. Joko Surodo mengamati bahwa Jokowi adalah seorang yang tidak malu-malu untuk senantiasa belajar dan berguru kepada siapa pun.

Pengamatan Joko Surodo ini benar adanya. Bahkan, saat saya berbicara empat mata dengan Presiden Jokowi, tidak saja dia dengarkan dengan baik, tetapi komputer kecil dimainkannya untuk merekamnya, padahal dia seorang presiden.

Mungkin saja apa yang kita sampaikan itu sudah diketahuinya, tetapi secara etika dia masih sabar untuk memperhatikannya. Tidak banyak presiden mau bersikap empati seperti itu.

Akhirnya, Joko Surodo akan sangat berbahagia jika Presiden Jokowi masih ingat dan sempat lagi mengirimkan kartu Natal kepadanya!