“Negara Wajib Pastikan Warga Merdeka Jalankan Keyakinannya”

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Eksekutif Maarif Institute Fajar Riza Ul Haq mengatakan, aksi massa yang meneror pendirian Masjid As-Syuhada di Kelurahan Girian Permai, Kota Bitung, Sulawesi Utara pada 9 November 2015, tidak bisa dibenarkan dan harus cepat disikapi pemerintah.

“Tindakan intimidasi apalagi melakukan ancaman akan memperkeruh situasi,” kata Fajar saat dihubungi dari Jakarta, Rabu (11/11/2015), seperti dikutip Antara.

Menurut dia, pihak kepolisian harus menjamin keamanan dan menindak tegas massa anarkistis. Penegakan hukum tidak boleh pandang dulu, keadilan harus ditegakkan.

Negara wajib memastikan semua warga bebas dari rasa takut dan merdeka menjalankan keyakinannya.

“Pemerintah daerah setempat harus transparan dalam memproses Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) masjid yang diajukan pihak pengelolanya. Jangan mempersulit jika sudah terpenuhi persyaratannya,” kata Fajar.

Seyogyanya, lanjut dia, para pemangku kepentingan agar bercermin dari kasus Singkil dan Tolikara yang disulut permasalahan rumah ibadah. Akan sangat mahal ongkos yang harus ditanggung jika Pemkot Bitung tidak peka dan diskriminatif.

“Kita patut waspada, jangan sampai konflik rumah ibadah merembet ke pelbagai tempat yang diprovokasi sentimen solidaritas dan balas dendam. Pemerintah perlu segera merevisi SKB mengenai pendirian rumah ibadah. Akar persoalannya disini,” kata dia.

Fajar menambahkan, selalu ada ketidakadilan yang dirasakan minoritas Muslim di daerah mayoritas Kristen dan juga menimpa minoritas non-Muslim di daerah mayoritas Muslim. Selama ini, ada gejala SKB dan IMB rumah ibadah sering dipakai pembenar ego mayoritas.

“Satu sisi, diperlukan aturan untuk mengelola konflik di tengah kemajemukan umat. Namun disisi lain, aturan tersebut jangan memberikan celah digunakan sebagai alat politik kelompok tertentu yang memiliki kekuatan atau akses politik,” katanya.