Ormas Perlu Lebih Terlibat

MAKASSAR, KOMPAS — Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif menilai, organisasi Islam tidak lagi cukup hanya dengan membantu pemerintah. Kini, sudah saatnya organisasi Islam untuk lebih terlibat di dalam pengelolaan negara, termasuk untuk memberantas praktik-praktik penyimpangan.

“(Keberadaan) Muhammadiyah saat ini sudah memasuki abad kedua. Kalau pada abad pertama, Muhammadiyah menjadi mitra pemerintah dan berkontribusi membantu program pemerintah. Maka, pada abad kedua ini, tidak cukup hanya membantu,” kata Syafii Maarif di sela peluncuran buku Muazin Bangsa di Makkah Darat di arena Muktamar Muhammadiyah di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (4/8).

Menurut Syafii Maarif, AD/ART Muhammadiyah yang dibuat pada 1965 memuat pasal tentang gerakan amar makruf nahi mungkar atau menyeru kebaikan mencegah kemungkaran bagi bangsa Indonesia.

Saat ini, kata dia, kemungkaran yang terjadi di Indonesia sudah semakin banyak. Ini terlihat dari maraknya praktik korupsi, praktik mafia, dan sebagainya. “Muhammadiyah tidak berdaya menghadapinya. Negara juga seperti tidak berdaya. Karena itu, Muhammadiyah harus ikut terlibat langsung di pemerintahan untuk berkontribusi memberantas praktik-praktik kemungkaran,” ujar Syafii Maarif.

Ia menegaskan, Muhammadiyah harus mendorong kadernya untuk duduk di pemerintahan guna menduduki jabatan publik di eksekutif, baik sebagai menteri, gubernur, bupati, wali kota, maupun jabatan lainnya. Namun, kader Muhammadiyah yang berada di dalam pemerintahan harus tetap menjaga amanah untuk melawan kemungkaran dan tidak boleh larut di dalamnya.

“Agar kader Muhammadiyah tidak larut, maka sebelum masuk ke pemerintahan, dia harus sudah mapan lebih dulu sehingga tidak mencari pekerjaan di pemerintahan,” katanya.

Peran NU

Gagasan yang hampir serupa, yaitu memperkuat peran organisasi Islam dalam sejumlah sektor kehidupan, juga dikumandangkan dalam Muktamar Ke-33 Nahdlatul Ulama di Jombang, Jawa Timur. Salah satu rekomendasi muktamar ini adalah penguatan peran NU di sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan nahdliyin.

NU memahami peningkatan sumber daya manusia sangat penting guna menghadapi tantangan pada era globalisasi.

Upaya ini terlihat dari rekomendasi sidang komisi program yang mengusulkan PBNU untuk membentuk tiga badan khusus di tiga sektor tersebut. Tiga badan yang dimaksud adalah Badan Pelaksana Bidang Kesehatan, Badan Penyelenggara Pendidikan Maarif NU, dan Badan Penyelenggara Kesehatan NU. Badan-badan tersebut direncanakan memiliki struktur di tingkat pusat, wilayah, dan cabang. Kesimpulan ini akan disampaikan kepada muktamirin, Rabu pagi.

“Badan ini akan mengakselerasi tiga aspek itu yang sangat penting dalam indeks pembangunan manusia. Harapannya, dalam 10 tahun mendatang, di mana NU memasuki usia 100 tahun, sosok SDM NU semakin berkualitas. Kami berharap hasil kerja badan ini bisa dilihat 10 tahun lagi,” kata Ketua Komisi Program Muktamar Ke-33 NU, yang juga Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia NU, Yahya Mashum.

Menurut dia, pentingnya sumber daya manusia menjadi fokus utama PBNU ialah karena cukup banyak anggota NU yang berada di pedesaan. Mereka menghadapi persoalan kemiskinan. Akselerasi program di tiga bidang itu diharapkan mampu mengurangi persoalan tersebut.

Yahya menambahkan, badan khusus ini menyinergikan lembaga-lembaga yang sudah ada di NU. Badan khusus ini akan diisi oleh orang-orang yang profesional. (Ant/BIL/GAL)