MAARIF House Edisi Perdana: Agama, Krisis Lingkungan, dan HAM: Izin Tambang bagi Ormas Maslahah atau Masalah?

MAARIF Institute meluncurkan program diskusi rutin MAARIF House. Inisiatif ini merupakan upaya konkret untuk mewujudkan visi besar Buya Syafii Maarif terkait konsep keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan, serta menanggapi berbagai dinamika dan persoalan krusial yang berkembang di masyarakat.

Acara perdana MAARIF House secara eksklusif akan diselenggarakan pada Kamis, 18 Juli 2024, pukul 13.00 – 16.00 wib bertempat di kantor MAARIF Institute. Adapun tema yang diangkat adalah “Agama, Krisis Lingkungan dan Persoalan HAM: Izin Tambang bagi Ormas, Maslahah atau Masalah?”. Isu ini dipilih karena adanya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang pemberian izin usaha pertambangan khusus (IUPK) kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan yang telah memicu kontroversi di berbagai kalangan, mulai dari tokoh agama, aktivis HAM, politisi, hingga masyarakat umum.

Seperti yang kita ketahui bersama, pemberian IUPK kepada ormas keagamaan oleh negara memunculkan beragam tanggapan dan kritik dari berbagai pihak. Isu ini tidak hanya menyangkut kapasitas kelembagaan ormas dalam pengelolaan pertambangan, tetapi juga dikhawatirkan sebagai bagian dari konsolidasi politik yang lebih luas untuk menaklukkan kelompok-kelompok yang berpotensi kritis terhadap kebijakan pemerintah.

MAARIF House edisi perdana ini akan menghadirkan pemantik utama  Ulil Abshar Abdalla (Ketua PBNU), Fajar Riza Ul-Haq (Ketua Lembaga Kajian dan Kemitraan Strategis (LKKS) Pimpinan Pusat Muhammadiyah), dan Siti Maimunah dari Badan Pengurus Jaringan Advokasi Tambang (JATAM).

Selain itu, hadir pula perwakilan dari sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil yang turut memberikan tanggapan, diantaranya: Amiruddin Rahab (Wakil Ketua Komnas HAM Periode 2017 – 2022), Budhy Munawar-Rachman (Direktur Paramadina Center for Religion and Philosophy), Fathun Karib (Dosen UIN Jakarta), Hening Parlan, Kornas (Green Faith Indonesia), John Muhammad (Presedium Nasional Partai Hijau Indonesia), Khalisah Khalid (Greenpeace Indonesia), M. Yana Aditya (Wakil Ketua Umum Ikatan Saudagar Muslim Indonesia), Mukhaer Pakkana (Wakil Ketua Majelis Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata PP Muhammadiyah), Tyovan Ari Widagdo (Ketua Umum HPN/ Ketua Lembaga Perekonomian PBNU/ CEO Edumo), Usman Hamid (Direktur Eksekutif Amnesty International, dan Visna Vulovic (PT. Globalindo Mineraltama Mandiri).

Bagi yang tertarik untuk mengikuti diskusi yang menarik ini melalui zoom meeting silakan registrasi di link berikut ini: https://bit.ly/MH-Seri-1