Jakarta, CNN Indonesia — Setelah sebelumnya mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Buya Syafii Maarif yang meminta Presiden Indonesia Joko Widodo merombak pimpinan lembaga penegak hukum, kali ini giliran MAARIF Institute yang bersuara sama. Pernyataan tersebut dilontarkan Direktur Eksekutif Fajar Riza Ul Haq dalam keterangan pers yang diterima CNN Indonesia.

Fajar mengatakan bahwa sikap Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso saat menanggapi kritik dari Buya Maarif sebagai sikap yang terlalu konfrontatif.

“Sikap tersebut tidak mencerminkan komitmen governance kepolisian dalam proses penegakan hukum,” ujar Fajar, Rabu (15/7).
Menurut Fajar, publik memiliki hak untuk mengetahui pertimbangan dari penyidik Bareskrim saat menetapkan status tersangka pada dua komisioner Komisi Yudisial. Dia takut bahwa penegakan hukum yang dilakukan Bareskrim berjalan tanpa kontrol dan sangat berbahaya.

Isu kriminalisasi pun diangkat oleh Fajar dalam kasus penetapan tersangka komisioner KY tersebut. Menurutnya, kriminalisasi bisa terjadi pada siapa saja yang dianggap mengganggu kepentingan elite.

“Rekomendasi Buya Syafii didasari atas kegelisahan publik dan menerima masukan seiring kian melemahnya komitmen pemberantasan korupsi dari pemerintaha Jokowi-Jusuf Kalla,” katanya.

Fajar menyayangkan Polri tidak peka atas keinginan pemberantasan korupsi dan malah dijadikan alat politik. Oleh karena itu Fajar juga mendesak Jokowi segera mengambil langkah tegas terhadap sikap konfrontatif yang ditunjukkan oleh Budi Waseso.

“Presiden harus berani mencopot Kabareskrim demi integritas dan transparansi penegakan hukum. Terlalu mahal ongkosnya jika presiden mengabaikan aspirasi publik yang sudah tak percaya pada ujung tombak penegakan hukum,” kata Fajar.

Sebelumnya, Buya Maarif memberikan saran pada Jokowi terkait masalah KY dengan Polri. Dia meminta agar para penegak hukum di Indonesia jangan bermain kucing-kucingan dan Jokowi bertindak tegas atasi itu.

Selain itu, Buya juga meminta agar para penegak hukum di Indonesia jangan memasukkan unsur emosi dalam menggunakan wewenangnya. “Saya harap bangsa ini jangan dipimpin oleh orang yang tidak karu-karuan,” ujarnya di Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin (13/7).

Budi Waseso pun sudah angkat bicara terkait tudingan kepada dirinya tersebut. Dia mempertanyakan posisi dari Buya saat mengeluarkan komentar tersebut.

“Apa kapasitas beliau? Tak perlu lah berkomentar dan mencampuri penegakan hukum jika tidak mengerti penegakan hukum itu sendiri,” kata Budi saat ditemui di Mabes Polri, Selasa (14/7).

Budi menegaskan dirinya tahu kapasitas dari seorang Buya Maarif yang pasti mengerti hukum dan bukan orang yang bodoh. Maka dari itu seharusnya Buya bisa mengerti mana yang salah dan mana yang benar. (sur)

TEMPO.CO, Jakarta – Mantan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif menilai penetapan tersangka dua komisioner Komisi Yudisial tidak terkait penegakan hukum. Syafii mengatakan penetapan status tersebut adalah kriminalisasi yang dibumbui dendam politik.

“Ini bukan persoalan hukum. Ini politik, dendam, karena sebelumnya Sarpin sudah dihujat orang di mana-mana,” kata Buya Syafii saat dihubungi Tempo, Rabu, 15 Juli 2015. Yang dimaksud adalah Sarpin Rizaldi, hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada Februari lalu, Sarpin memenangkan Komjen Budi Waseso (kini Wakil Kapolri) dalam sidang praperadilan. Sarpin menganggap penetapan Budi sebagai tersangka kasus korupsi tidak sah.

Keputusan Sarpin itu mengejutkan banyak kalangan. Komisi Yudisial yang bertugas mengawasi hakim lalu menyelidiki penetapan tersebut. Dua komisioner KY kemudian memberi komentar ke media massa bahwa Sarpin melakukan pelanggaran etika. Sarpin tak terima dan melaporkan keduanya. Polisi kini menetapkan dua komisioner KY itu sebagai tersangka.(Baca: KY Minta Tolong Jokowi, Budi Waseso: Kok, Ketakutan?)

Buya meminta Presiden Jokowi menindaklanjuti usulannya untuk mencopot para penegak hukum yang melakukan kriminalisasi pada sejumlah tokoh antikorupsi. Ini terkait penetapan tersangka Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki dan Komisioner KY Taufiqurrahman Sahuri oleh Kepolisian. (baca: Budi Waseso: Buya Syafii Jangan Campuri Hukum ) dan (Tonton: Syafii Maarif: Copot Budi Waseso Sebagai Kabareskrim)

Saat ini, Syafii Maarif telah pensiun dari kepemimpinan pusat Muhammadiyah. Walau masih bergiat di Muhammadiyah, sebagai sesepuh, kegiatan utamanya adalah di Maarif Institute for Culture and Humanity. Ia adalah lulusan Universitas Ohio, AS, untuk bidang sejarah dan meraih gelar doktor di Universitas Chicago untuk telaahnya tentang Islam sebagai dasar bernegara.

Latar pendidikan Barat itu yang menyebabkan beberapa penulis Islamis meremehkan kapasitas pengetahuan agamanya. Hartono Ahmad Jaiz, misalnya, mengomentari kolom Syafii Maarif di Republika sebagai menafsirkan Al-Qur’an secara ngawur. Ada lontaran semacam, “Syafii Maarif kan sejarawan, bukan ahli agama atau Al-Qur’an.” Ini keliru besar. Sejak kecil, ia tinggal di lingkungan Islam yang kental. Ia lahir di Sumpurkudus, Sumatera Barat, pada 31 Mei 1935. Sejak kecil ia sekolah di pesantren dan madrasah, hingga kepindahannya ke Yogyakarta. Hingga tua, ia tak pernah lepas dari aktivisme di ormas-ormas Islam.

Syafii Maarif, dengan demikian, adalah sosok intelektual yang lengkap. Ia, juga, adalah seorang yang sangat bersahaja. Dan seorang yang tegas, walau lembut dan santun tutur katanya. Redaktur Madina, Hikmat Darmawan, menemuinya di masjid dekat rumahnya, di sela maghrib dan isya, pada 12 Agustus 2008 lalu.

Bagaimana perasaan Anda mendapat anugerah Magsasay ini?

Tentunya saya merasa senang. Tapi masih tersisa pertanyaan dalam diri saya. Apa saya pantas? Anugerah itu kan untuk aktivitas di bidang peace and international understanding.. Sebetulnya, apa sih sumbangsih saya terhadap perdamaian internasional itu?

Apakah berarti, buya (panggilan hormat pada Syafii Ma’arif) masih ingin berbuat lebih banyak?

Tak tahulah. Yang jelas, usia saya sudah tua. Alhamdulillah, saya masih sehat. Saya masih bisa bolak-balik Yogyakarta dan Jakarta. Kadang, saya seminggu di Jakarta, seminggu di Yogyakarta. Obsesi saya …saya ingin melihat sebuah Islam yang damai, yang sejuk. Buat saya, dalam Islam, kaum Atheis pun punya hak untuk hidup. Asal kita saling menjaga, saling menghormati. Tidak saling curiga. Menurut Al-Qur’an, iman itu adalah atas izin Allah. Gamblang sekali. Jadi, Al-Qur’an itu jauh lebih toleran daripada orang Islam sendiri. Ini sebetulnya berhubungan dengan bagaimana orang memahami Islam itu sendiri. Masalahnya memang pemahaman. Orang-orang Islam yang tidak toleran itu tidak melihat benang merahnya. Kalau saya, saya ingin meletakkan ’Islam sebagai rahmat bagi alam semesta’ sebagai payung besarnya. Semua pikiran mengalir di bawahnya.

Apakah itu begitu susahnya?

Sebetulnya tidak susah. Tapi karena kita sudah tak terlalu akrab lagi dengan Al-Qur’an, jadinya begitu. Kita menafsirkannya melalui para penafsir di abad lampau, yang terikat oleh zaman. Saya berharap bahwa mereka yang menafsir Al-Qur’an secara sempit itu harus membaca Al-Qur’an secara utuh. Jangan hanya melihat ayat Al-Qur’an yang ayat-ayat jihad saja. Lihat dulu konteksnya. Tapi payung besarnya harus dipahami dulu, yakni rahmatan lil ’alamin, rahmat bagi alam semesta. Pemahaman terhadap Al-Qur’an itu bisa seluas samudera, asal kita tulus. Asal otak kita sehat, hati kita sehat… Al-Qur’an itu sangat bersahabat dengan kita. Asal pemahaman kita itu tidak ditumpangi oleh agenda-agenda yang duniawi.

Apa saja agenda duniawi yang bisa membuat kita ter-hijab dari pemahaman yang benar tentang Al-Qur’an?

Saya rasa, yang sudah berumur ribuan tahun, ya, kekuasaan dan harta. Syahwat politik, syahwat benda… yang semacam itulah. Itu saja, sebetulnya. Tapi, hal-hal itu didukung dengan dalil. Itu yang saya katakan sebagai pembajakan terhadap ayat-ayat suci.

Apakah di Indonesia memang sedang begitu, ya. Kok, sepertinya, orang Indonesia di pentas politik dan sehari-hari tampak semakin keras, tidak toleran, sambil tampak semakin melayani syahwat politik dan syahwat kebendaan tadi….

Ya, saya kira itu pengaruh kapitalisme global dan kapitalisme lokal yang tak punya ampun. Saya baca sejarah Indonesia sejak proklamasi. Tak ada pemerintahan yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro orang miskin. Sampai hari ini. Pancasila kan bagus sekali, ya, sebagai dasar negara. Tapi, kita tidak mengacu ke situ. Memang pada 1950-an ada pemerintahan yang baik, tapi umurnya pendek, karena perselisihan partai-partai. Itu, sila kelima itu kan jelas sekali, yaitu keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia. Tapi kita semakin jauh dari gagasan itu.

Bahkan setelah reformasi, malah…

Iya, malah semakin kacau. Itu karena para pemimpin yang muncul adalah pemimpin-pemimpin yang dadakan. Politisi instan. Pemimpin atau politisi yang muncul dadakan, tidak terlatih, dan umumnya mereka tak punya prioritas tentang rakyat. Mereka menjadikan politik sebagai mata pencaharian.

Berarti, buya memandang bahwa gerakan struktural untuk memperbaiki keadaan akan terkait dengan gerakan Islam damai?

Iya. Saya rasa iya. Jadi Islam tidak sekadar inspirasi saja. Ada movement, gerakan juga. Islam itu, Al-Qur’an itu, adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Karena ia petunjuk bagi umat manusia, maka ia harus inspiratif. Dan kalau Anda lihat, konsep keadilan adalah sisi lain dari taufiq. Itu sebenarnya adalah sisi lain dari mata uang yang sama.

Ini akan terkait dengan posisi, katakanlah, kaum moderat Islam. Bukankah kalangan moderat Islam sering kali melempem dalam gerakan sosial?

Iya, karena memang kaum moderat ini kurang aksi, ya. Jarang mereka mau turun ke lapangan. Yang kita perlukan saat ini, saya rasa, mengubah cara pandang kita agar tidak hanya melayang-layang di langit tinggi, sementara kita lihat kemiskinan semakin parah. Tapi saya rasa upaya untuk itu ada. Kami di Muhammadiyah sekarang sedang mulai melakukan upaya-upaya untuk memberdayakan kaum miskin.

Masalahnya, baik kebijakan negara dan gerakan sosial yang ada di Indonesia seringkali tidak konkret menjangkau orang miskin….

Saya rasa, mereka masih tidak serius dan tidak tulus.

Kalau buya diminta melakukan sebuah gerakan sosial, apa yang akan Anda sasar?

Saya belum tahu apa yang harus saya lakukan, ya. Masalahnya kini sudah begitu rumit. Barangkali saya akan mulai dengan himbauan-himbauan moral dulu. Dengan bahasa yang tajam. Siapa tahu dari situ banyak yang tersentuh mau membantu. Dari perorangan, atau kecil-kecilan dulu.

Apakah Islam mesti lebih sosialis?

Saya rasa menjadi sosialis tak ada salahnya. Seorang Hatta, seorang Natsir ketika di Masyumi, itu kan mengembangkan pemahaman sosialisme religius, ya. Jadi begini. Al-Qur’an itu kan sebenarnya pro orang miskin. Pro orang miskin, tapi anti-kemiskinan. Ada suatu yang halus di situ. Misalnya, dalam Al-Qur’an disebutkan bahwa walau seseorang beribadah, ia adalah seorang pendusta, apabila membiarkan orang miskin di sekitarnya tidak terawat dan tidak tersentuh. Pada sisi lain, Al-Qur’an menyatakan, keluarkan zakat. Tak ada perintah untuk menerima zakat. Lho, zakat itu kan hanya dilakukan oleh orang-orang berpunya. Jadi harus dihalau kemiskinan itu.

Apakah itu yang jadi perhatian Ma’arif Institute? Karena penghargaan kemarin itu unik juga, ya. Beda, misalnya, dengan penghargaan dari Freedom Institute.

O, iya, jelas itu. Yang kita cari itu memang pemimpin lokal. Dan kemarin itu kan hebat sekali, itu, karya-karya lokal mereka. Orang-orang lokal kan jarang terekspos, ya. Padahal ada kearifan lokal, pemimpin lokal.

Sementara banyak partai politik yang ada kayaknya abai, ya, terhadap yang lokal….

Abai, memang. Hampir totally, mereka abai terhadap kearifan dan pemimpin lokal.

Apakah buya optimis, atau pesimis, jika melihat perkembangan menjelang pemilu tahun depan?

Kalau melihat perkembangan golput yang semakin banyak, saya merasa pesimis. Kalau yang memilih hanya kurang dari 50%, maka terjadi sebuah krisis sosial. Karena itu berarti proyek demokratisasi itu jadi rapuh. Skenario terburuknya, kalau orang sudah tidak percaya lagi pada pemerintahan. Apatisme itu kan melumpuhkan. Sementara, angka kemiskinan kita itu tinggi sekali. Saya rasa, jumlah orang miskin kita saat ini di atas 100 juta orang. Jumlah orang miskin sudah banyak, naiknya BBM hanya memperparah keadaan saja. Bayangkan orang berpenghasilan satu juta rupiah per-bulan, anak ada dua, bagaimana biaya sekolah, bagaimana harus memberi makan. Anda bisa bayangkan. Nah, yang berpenghasilan jauh di bawah itu juga ada. Tak terbayangkan. Pemerintah seperti tidak paham itu. Memang, sekarang ada BLT (Bantuan Langsung Tunai). Tapi itu tak memecahkan masalah. Tentu ada gunanya bagi orang miskin yang menerimanya. Tapi untuk jangka panjang itu tidak membantu, tidak memberdayakan orang miskin.

Tapi, apatisme terhadap pemerintah itu kemudian ada yang menjadi semacam sikap untuk tidak mengandalkan pada negara, dan mengurusi diri sendiri.

Ya, memang bisa begitu. Bisa begitu. Itu positif, artinya. Artinya, masyarakat akan bergerak. Ada banyak yang begitu. Tapi, belum merupakan gelombang besar. Itulah mengapa Syafii Maarif Institute berusaha mencari pemimpin-pemimpin lokal, agar bisa menangkap itu. Pokoknya pertimbangan kami adalah lokal, lokal, lokal.

Kalau skenario terbaik bagi pemilu tahun depan?

Saya berharap para pemimpin nasional ini cepat siuman, ya. Cepatkan selamatkan negeri ini. Berantakan, Indonesia ini. Indonesia adalah bangsa yang besar. Etnisitasnya banyak dan beragam. Bahasanya. Sumber dayanya. Kaya sekali. Tapi para pemimpin kita ini kan tak menyadari itu. Para pemimpin kita itu rata-rata ada di Jakarta saja. Jadi, tidak paham situasi. Saya belum melihat sosok pemimpin yang sudah siuman itu.

Kalau begitu, kita berharap apa?

Ya, siapa tahu dalam beberapa bulan ini muncul seorang macam Obama, begitu… (tertawa).

Kan sudah ada yang mengaku macam Obama….

(Tertawa kecil) Ya, itu sih mengaku-ngaku saja. Orang itu harus punya alasan untuk muncul, yang otentik. Yang saya maksud seperti Obama, ya mudanya, ya inspiratifnya, ya semua capaian politiknya. SBY dan Jusuf Kalla itu, kita ingat, kan juga mengampanyekan perubahan. Tapi kita lihat, apanya yang berubah? O, ya, tentu saja dalam masa kepemimpinan mereka ada banyak kendala, misalnya bencana alam. Tapi itu jangan dijadikan alasan.

Apa politik selalu merusak?

Kalau politik tak punya acuan moral, selalu merusak. Tapi kalau politik punya acuan moral, saya rasa bisa berguna. Kalau berpolitik tujuannya bukan sekadar mendapat kekuasaan, tapi bagaimana agar melunakkan kekuasaan itu sendiri untuk kepentingan orang banyak, saya rasa politik masih berguna.

Tapi kalau dalam sebuah sistem ada terlalu banyak orang yang korup….

Ya, kalau melihat itu, rasanya tak ada jalan keluar, ya. Tapi, masak tak ada. Cobalah untuk optimis. Tapi, optimisme yang kritis. Yang saya harapkan bagi para pemimpin nantinya, dalam pemilu depan, adalah: yang pertama, mereka harus pro-rakyat. Yang kedua, semua kegiatan harus mengacu pada filosofi dasar negara kita. Dan agama, asal dipahami secara benar, bisa membantu itu semua. Tapi, sekarang ini, agama kan seperti pakaian. Bisa dipakai, dilepaskan, dipakai, dilepaskan lagi. Itu nggak serius beragama, agama hanya jadi komoditi.

Tapi, soal beragama, sekarang ini di Indonesia tumbuh pengerasan sikap dan wacana. Bahkan terjadi juga kekerasan-kekerasan berbaju agama. Pengerasan itu tak hanya pada kelompok-kelompok terbatas saja. Tapi sudah merembes ke mimbar-mimbar Jumat, media massa, televisi, buku-buku laris….

Saya berharap itu jangan berumur panjang. Jadi, harus ada alternatif lain. Sebab, seorang Mahatma Gandhi, yang Hindu itu, kan anti-kekerasan. Masak orang Islam kalah dari orang Hindu? Sekarang ini banyak yang menggunakan ayat-ayat ‘keras’. Ayat-ayat ‘keras’ itu kan ada konteksnya. Dan jumlahnya sedikit sekali. Sebagian besar kan ayat yang menebarkan kasih sayang, yang menentang kemiskinan. Ayat-ayat itu harus dibaca. Para khatib Jumat ini harus mau belajar Islam lebih dalam. Lebih konprehensif.

Kaum moderat sendiri ndilalah-nya tidak melakukan kaderisasi….

Saya rasa ada, hanya tak jadi gelombang besar. Apa yang dilakukan Masdar F. Mas’udi di P3M, Wahid Institute, dan banyak lagi, itu kan upaya pengaderan juga. Hanya saja, kaum moderat ini kan berpikirnya jangka panjang. Sementara yang menghasung kekerasan ini …begini, kekerasan itu sekarang sudah menjadi mata pencaharian.

Di kalangan moderat sendiri, di lingkungan intelektualnya, terjadi pengerasan juga. Misalnya, kasus pemecatan dosen di Universitas Muhammadiyah Gresik, antara lain karena dianggap menyebarkan pluralisme….

Ya, ya. Tapi itu riak kecil saja. Gelombang besar intelektual muda itu moderat. Para intelektual muda itu bagus-bagus. Mereka percaya umat Islam itu umatan wasathan, umat moderat. Tapi, kadang-kadang, bisa saja gelombang besar itu disusupi virus-virus pengerasan itu. Itu terkait latar belakang pendidikan mereka. Mereka tidak sempat melihat Al-Qur’an secara holistik. Kalau dilihat seluruhnya, sesungguhnya enak sekali. Kalau Anda paham Al-Qur’an, mendekati Al-Qur’an secara holistik, kita akan bisa bersahabat dengan siapa saja. Termasuk dengan orang tidak beriman.

Tapi, sekarang banyak yang menganggap pluralisme cara berpikir yang sesat….

Mereka menafsirkan pluralisme sebagai “orang bebas pindah-pindah agama”. Itu dari mana? Bisa saja ada pendapat begitu, tapi bukan begitu pluralisme yang kita pahami. Pluralisme artinya kita mengakui adanya keberbagaian. Apa itu agama, ideologi, hukum, itu berbagai-bagai. Al-Qur’an menyatakan bahwa, Wahai manusia, Kami jadikan kalian bersuku-suku agar saling mengenal. Saling mengenal itu artinya bertukar unsur-unsur peradaban. Kemudian dinyatakan bahwa yang paling mulia di antara manusia adalah yang paling bertakwa. Nah, yang paling bertakwa di sini artinya adalah yang kualitas spiritualnya paling tinggi. Yang bisa begini siapa saja dalam Islam, termasuk yang buta huruf. Bukan hanya mereka yang sekolah tinggi-tinggi saja, tapi seorang nelayan pun bisa menjadi yang paling mulia.

Bagaimana dengan ulama? Apakah di samping memahami Al-Qur’an, mereka juga harus lebih memahami kenyataan?

Saya rasa, para ulama sekarang, termasuk Majelis Ulama Indonesia, harus mendefinisikan ulang dirinya sendiri, peran mereka dalam masyarakat, dengan Al-Qur’an sebagai rujukan yang pertama dan utama. Tapi Al-Qur’an itu harus dipahami secara jujur, otentik, tidak ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan jangka pendek, rendah, duniawi. ***

Ahmad Syafii Maarif, mantan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu, baru saja berulang tahun ke-80. Buya, demikian sapaan akrabnya, kian matang sebagai guru bangsa. Dan, bangsa Indonesia patut bersyukur memiliki guru seperti dirinya.

Sosoknya sebagai guru bangsa cukup tecermin dalam perayaan ulang tahunnya yang ditandai dengan peluncuran buku Muazin Bangsa dari Makkah Darat (Penerbit Serambi, 2015) di Bentara Budaya Jakarta, Jumat (3/7). Acara itu bersahaja. Karena kebetulan berlangsung saat Ramadhan, maka disediakan takjil dan menu makanan untuk berbuka pada akhir acara.

Sejumlah tokoh nasional hadir. Sebut saja, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua sementara merangkap anggota sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrachman Ruki, sejarawan Anhar Gonggong, Guru Besar Filsafat Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Franz Magnis-Suseno, Dewan Penyantun Centre for Strategic and International Studies Harry Tjan Silalahi, dan Pemimpin Redaksi Harian Kompas Budiman Tanuredjo.

Ada juga diskusi dengan pembicara Mantan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Komaruddin Hidayat, Guru Besar Etika Komunikasi Politik Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Alois A Nugroho, dan Wakil Ketua Muhammadiyah Disaster Management Center Rahmawati Husein.

Para tokoh itu berasal dari beragam latar belakang. Ada pemimpin parlemen, politisi, pemimpin KPK, agamawan, akademisi, peneliti, aktivis perempuan, pemimpin organisasi keagamaan, penerbit, dan pemimpin media. Keberagaman mereka mewakili spektrum pengakuan yang luas kepada Buya.

Hal itu ditunjukkan ketika sebagian tokoh itu memberikan testimoni. Begitu juga saat pembahasan buku itu dalam diskusi. Meski disampaikan dalam bermacam komentar, semuanya sama-sama menahbiskan Buya sebagai guru bangsa yang tak lelah menyerukan pentingnya mengacu pada moral publik.

Sebagai guru, Buya tak segan membagi ilmu kepada publik, baik lewat ceramah, tulisan-tulisan di buku, opini, atau komentarnya di media cetak. Lebih dari itu, dia juga tampil memberikan teladan yang mengamalkan ilmu yang dibicarakannya itu dalam kehidupan sehari-hari. Guru dalam pengertian sosok yang patut digugu (didengar) dan ditiru (dicontoh) sungguh lekat secara otentik pada figurnya.

Dan, keguruannya itu dia abdikan untuk bangsa Indonesia. Bangsa dalam arti luas, yaitu seluruh tumpah darah negeri ini. Bukan untuk satu golongan, kelompok, suku, atau agama tertentu. Sosoknya mewakili seorang ulama-intelektual yang sekaligus juga bangsawan, dalam pengertian figur yang sungguh-sungguh memikirkan dan bekerja untuk bangsa.

Persentuhan dengan Buya

Sebagai pewarta harian Kompas, saya mulai mewawancarai Buya sebagai narasumber sejak tahun 2004 saat saya mengawali bekerja di harian ini. Persentuhan itu berlangsung secara sporadis hingga sekarang. Semoga catatan sekilas ini bisa lebih mengenalkan sosoknya.

Wawancara pertama saya dengan Buya berlangsung di Bandara Adisutjipto, Yogyakarta, tahun 2004, pukul 06.00. Kebetulan Buya hendak bepergian ke luar kota pagi itu sehingga meminta bertemu di ruang tunggu bandara pada pagi itu, beberapa saat sebelum terbang. Tak mau kehilangan momen, sehabis subuh, saya serta-merta menderu dengan motor ke situ.

Di bandara, Buya sudah siap. Saya masih ingat, beliau mengenakan batik warna coklat dengan motif biru yang bersahaja. Senyumnya mengembang saat melihat saya datang. Saya langsung bertanya soal budaya di Yogyakarta, topik yang sejak awal saya sodorkan.

Buya menekankan pentingnya menjaga Yogyakarta sebagai kota “industri pemikiran” yang memberikan sumbangan gagasan bagi kemajuan bangsa. Pemikiran dilahirkan para akademisi, budayawan, seniman, dan negarawan yang ditopang banyak perguruan tinggi, kantong seni budaya, lembaga keagamaan, dan kelompok masyarakat.

Kota Yogyakarta kian menarik karena sejarah keberpihakan almarhum Sri Sultan Hamengku Buwono IX kepada Republik Indonesia. Itu artinya, sejak awal Yogyakarta memang memihak “keindonesiaan”.

Namun, belakangan, sebagaimana kota-kota lain, kota ini juga dirasuki nilai hedonisme. Untuk mengantisipasinya, masyarakat Yogyakarta perlu mengukuhkan kembali nilai-nilai luhur budaya. Saat bersamaan, agama harus difungsikan secara benar sehingga menjiwai perilaku manusianya.

“Jangan jadikan agama sebagai retorika politik sehingga sering terjadi perang ayat, bahkan Tuhan pun dibajak. Tuhan tidak tersinggung, tetapi geli melihat kelakuan hambanya yang tidak senonoh itu,” tuturnya tegas.

Hasil wawancara itu diterbitkan di halaman pertama edisi khusus suplemen Kompas untuk Daerah Istimewa Yogyakarta, 3 Maret 2004. Buya kami pilih sebagai narasumber karena merupakan tokoh bangsa yang tinggal di Yogyakarta.

Setelah itu, saya lama tidak bersentuhan dengan Buya karena saya ditugaskan sebagai wartawan daerah di Palembang, Sumatera Selatan. Sekitar 2,5 tahun di kota pempek, saya lantas kembali ke Jakarta sebagai wartawan budaya di Kompas Minggu. Sesekali saya kembali bersentuhan dengan Buya. Namun, persinggungan lebih kerap terjadi saat saya ditugaskan menjadi wartawan politik dan giat meliput isu-isu kebangsaan dan keagamaan.

Buya adalah salah satu narasumber penting untuk isu-isu terkait toleransi, kebinekaan, politik moral, juga korupsi. Setiap kali bangsa ini dirundung masalah pelik, kami merasa perlu meminta pandangan Buya untuk membantu memetakan persoalan seraya mendorong jalan keluar. Pandangannya selalu jernih, tajam, kritis, otentik, simpel, terbuka, apa adanya, berdiri di atas semua kelompok, dan menawarkan solusi.

Gerakan moral

Pada ujung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Buya bersama sejumlah tokoh lintas agama melontarkan kritik keras karena pemimpin negara dianggap hanya berwacana yang baik-baik, tetapi minim aksi nyata untuk memperbaiki keadaan.

Para tokoh lintas agama meminta Yudhoyono sungguh-sungguh memenuhi sumpah dan janjinya untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan, terutama bagi rakyat miskin dan terpinggirkan. “Ini gerakan moral, sama sekali tidak ada urusannya dengan menjatuhkan siapa atau menaikkan siapa,” kata Buya, di Jakarta, Februari 2011 itu.

Pada April 2011, saya menonton pemutaran perdana film biografi masa kecil Buya, Si Anak Kampoeng, hasil besutan sutradara Damien Dematra di Jakarta. Buya ikut menonton bersama sejumlah sahabatnya.

Film ini mengisahkan perjalanan awal tokoh yang lahir pada 31 Mei 1935 itu saat menimba ilmu di Sumpur Kudus, Sumatera Barat. Ini menjadi pijakan penting sebelum dia hijrah ke Yogyakarta, melanjutkan studi S-2 di Universitas Ohio, dan S-3 di Universitas Chicago di Amerika Serikat.

Film itu hendak berpesan, anak muda jangan gampang berputus asa, tetapi terus berjuang untuk mencapai cita-cita. Seusai pemutaran, penonton menyalami dan beberapa orang melontarkan pujian. Buya justru merendah, “Wah, saya tidak sehebat itu.”

Salah satu gagasan Buya adalah mengembangkan pemahaman keislaman dalam bingkai keindonesiaan. Dalam sebuah diskusi di kantor pusat Muhammadiyah di Menteng, Jakarta, dia mengingatkan umat Islam bahwa sila-sila dalam Pancasila merupakan pintu masuk membumikan semangat Islam di Indonesia. Umat Islam tidak perlu lagi memperjuangkan gagasan negara Islam, yang justru akan mengganggu kesepakatan pendiri bangsa. Itu karena toleransi merupakan ajaran penting Islam.

Buya mengajak umat Islam di Indonesia untuk menyadari bahwa nilai-nilai Islam telah diserap dalam Pancasila. Karena itu, tidak perlu memformalkan nilai agama itu dalam bentuk syariat atau khilafah Islam. Karena itu pula, dia mengecam kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam, tetapi menghalalkan kekerasan, seperti dalam bentuk teror yang mengorbankan banyak orang, termasuk kaum Muslim sendiri.

“Teror dilakukan orang yang terpinggirkan dan berani mati. Orang yang tidak berani hidup, beraninya mati. Mereka tidak punya tawaran untuk memperbaiki keadaan,” katanya suatu ketika.

Buya selalu mengingatkan bahwa Indonesia yang majemuk ini merupakan anugerah Tuhan. Kita perlu merawatnya dengan memelihara dan saling menghargai di tengah kebinekaan suku, agama, budaya, dan bahasa.

Gagasan Bhinneka Tunggal Ika yang diambil Empu Tantular dari Kerajaan Majapahit telah ditetapkan sebagai prinsip bangsa Indonesia dan tertera dalam lambang negara. Jika negara lemah atau kurang peduli, kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki hati nurani dan akal sehat harus terus tampil memperjuangkan cita-cita kerukunan dalam kebinekaan itu.

Semangat ini juga diajarkan dalam agama-agama. “Islam mengajarkan, manusia diciptakan laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, untuk saling mengenal. Pengenalan ini juga berarti bertukar kebudayaan,” katanya.

“Pluralisme menyebabkan masyarakat dapat hidup bersama dengan damai. Orang ateis pun harus diberi hak hidup di muka bumi. Sebaiknya orang beriman, tetapi tidak boleh dipaksa, dan mereka harus tunduk pada konstitusi bangsa,” katanya pada suatu diskusi di Jakarta, November 2012.

Saat Pemilu Presiden 2014, saat sebagian orang ingin menampilkan diri netral, Buya justru memperlihatkan pemihakan. Saat itu, kompetisi antara dua pasangan calon presiden-calon wakil presiden, yaitu Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, sangat sengit. Joko Widodo (Jokowi) menjadi korban fitnah keji yang memainkan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Geram dengan cara kampanye kotor itu, Buya mengkritiknya secara keras.

“Ada kampanye najis dengan mengatakan Jokowi bukan Muslim dan memilihnya kafir,” katanya. Buya juga menemukan ada indikasi keterlibatan negara melalui gubernur, bupati, dan wali kota untuk memenangkan capres tertentu melalui instruksi sampai ke tingkat akar rumput, persis praktik Orde Baru. Saat bersamaan, terjadi juga politik uang yang masif. Akibat dari semua itu, terjadi polarisasi yang tajam.

“Pemihakan unsur-unsur negara dalam pilpres kepada pasangan tertentu tidak saja merusak demokrasi, tetapi lebih-lebih telah merendahkan martabat negara,” ujarnya.

Pemihakan atas nilai

Pemihakan Buya dalam pemilu sebenarnya adalah pemihakan atas nilai, yaitu bagaimana mendorong proses pemilihan yang adil, sehat, dan demokratis. Tak terlihat nafsu untuk memburu jabatan. Buktinya, saat ditawari jabatan sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) seusai pemilu, Buya memilih tidak menerimanya.

Atas tawaran itu, dia mengirim pesan pendek. “Baru saja Cecep Sutiawan, deputi SDM Sekneg, telp minta kesediaan saya untuk jadi anggota Wantimpres. Jawaban saya, saya sudah pernah jadi anggota DPA dulu. Sekarang saya sudah tua, mohon dicari yang lebih muda. Maarif.”

Meski berpeluang duduk di jabatan yang menarik, Buya memilih tetap di luar. Dengan begitu, dia tetap bebas mengutarakan pandangannya, termasuk mengkritik pemerintahan Jokowi. Namun, jika merasa perlu, dia kadang juga hadir ke Istana untuk memberikan masukan langsung kepada Presiden, tanpa harus menjadi Wantimpres.

Lihat saja ketegangan politik saat pengajuan Budi Gunawan sebagai calon kepala Polri. Presiden Jokowi secara mengejutkan mengajukan Budi ke DPR dan DPR menyetujuinya. Namun, sebagian publik menolak karena sosok tersebut ditetapkan KPK sebagai tersangka korupsi. Apalagi, sebelumnya sosok itu juga santer diberitakan sebagai salah satu perwira polisi yang memiliki rekening gendut.

Di tengah kontroversi itu, Buya bersama sejumlah tokoh menjadi tim pemberi masukan kepada Presiden. Tim ini mendesak Presiden untuk mencari sosok calon kepala Polri yang bersih dari permasalahan hukum. Sebelum Jokowi resmi berbicara, Buya menyatakan, Budi Gunawan tak akan dilantik sebagai kepala Polri, sebagaimana aspirasi sebagian rakyat. Memang akhirnya nama Budi ditarik dan diganti Badrodin Haiti yang kini jadi Kepala Polri.

Aktivitas Buya dalam isu kepala Polri tidak terlepas dari kegiatannya dalam gerakan pemberantasan korupsi. Dia dikenal lantang mengecam para pejabat yang korup akibat kehidupannya terlalu konsumtif, rakus, dan pragmatis.

“Sebagian pejabat sudah rabun ayam, hanya melihat yang dekat-dekat saja. Kepentingan bangsa dan negara tidak singgah dalam otaknya. Mereka menggunakan kekuasaan untuk memperoleh benda dan kesenangan, seperti hidup di tengah fatamorgana,” katanya pada Oktober 2013.

KPK termasuk lembaga yang mendapat perhatian besar Buya. Baginya, inilah satu-satunya lembaga penegak hukum yang masih dipercaya dan menjadi harapan publik untuk menegakkan hukum, khususnya memerangi korupsi. Karena itu, dalam banyak kesempatan, Buya menganjurkan pemerintah, termasuk Presiden Jokowi, untuk menjaga KPK sebagai amanat reformasi untuk membersihkan virus korupsi yang menggerogoti negeri ini.

Bahasa kiasan Melayu

Tak hanya soal isi, Buya juga sering kreatif dalam berbahasa, khususnya menyajikan diksi yang jitu. Ketika menggambarkan harapan yang sulit dipenuhi, misalnya, dia mengatakan, “Jangan minta tanduk kepada kuda.”

Mengomentari kelompok yang memaksakan kebenarannya sendiri sambil menyesatkan kelompok lain yang berbeda pandangan, Buya menyebut, “Mereka itu merasa benar di jalan yang sesat.” Kali lain, dia ungkapkan kalimat “jangan jadikan politik sebagai mata pencarian” untuk mengkritik para politisi yang lebih berjibaku mencari keuntungan pribadi ketimbang memperjuangkan aspirasi rakyat.

Bagi wartawan, kalimat-kalimat semacam itu sungguh menarik karena membantu untuk membuat lead (kalimat pembuka tulisan), bahkan judul berita. Kalimat-kalimat Buya, yang sebagian lahir dari tradisi kiasan bahasa Melayu, menyegarkan bahasa Indonesia, juga bahasa media yang terlalu rutin sehingga menjemukan.

Atas semua itu, maka Kompas memberikan anugerah Cendekiawan Berdedikasi kepada Buya dan empat tokoh lain saat ulang tahun Kompas ke-48 pada 2013. Ini semacam pengukuhan atas berbagai penghargaan yang pernah dia terima sebelumnya, baik secara formal maupun informal, dari masyarakat. Dia berharap anugerah itu bisa mendorong kemajuan bangsa. “Mari kibarkan bendera optimisme di tengah gelembung pesimisme saat ini,” katanya.

Optimisme itu pula yang kental terasa pada peluncuran buku dan diskusi di Bentara Budaya Jakarta, pekan lalu. Pada ulang tahunnya ke-80, Buya Syafii Maarif hadir sebagai sosok yang menumbuhkan harapan bagi kemajuan peradaban bangsa ini. Selamat ulang tahun, Buya, sang guru bangsa.