RMOL. Isu agama kerap menyeruak dalam setiap pemilihan umum. Penilaian bahwa harus memilih calon yang seagama juga dinilai akan muncul dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak pada 9 Desember 2015 mendatang.

Direktur Eksekutif Maarif Institute, Fajar Riza Ul Haq, tak menampik persoalan dasar memilih seorang pemimpin memang sudah menjadi perdebatan lama.

“Apakah agama merupakan hal prinsip yang tidak bisa dikompromikan atau sebatas kriteria ideal ketika menentukan pilihan?” kata Fajar dalam peluncuran buku “Fikih Kebinekaan” di Aula PP Muhammadiyah Jalan Menteng Raya Nomor 62 Menteng Jakarta Pusat, Kamis malam (20/8).

Dia menyampaikan itu sekaligus menanggapi pernyataan anggota Dewan Syariah Nasional MUI, Jaih Mubarok menyarankan agar umat Islam memilih calon Muslim meski korup daripada memilih calon non Muslim. “Agama adalah persoalan akidah dan korupsi adalah persoalan akhlak. Mana yang yang bisa diperbaiki atau diubah? Akhlak yang bisa diubah dan diperbaiki,” ujar Prof. Jaih

Fajar menjelaskan, mendahulukan agama sebagai hal prinsip dalam memilih pemimpin publik hanya salah satu pendapat yang berkembang di kalangan ulama klasik. Ada pandangan lain yang justru lebih relevan dengan semangat kemaslahatan publik dan konteks negara Pancasila yang majemuk.

“Berdasarkan kajian para ulama dan intelektual Muslim yang difasilitasi Maarif Institute, ternyata yang lebih prinsip itu adalah keadilan, bukan karena memeluk agama yang sama. Ulama besar Ibn Taimiyah mengeluarkan fatwa bahwa memilih pemimpin adil meski non Muslim lebih utama dibanding yang seagama tapi dholim,” ungkap Fajar merujuk pada rekomendasi kajian tersebut.

Hadir sejumlah pembicara dalam peluncuran buku yang terbitkan Maarif bekerja sama dengan Mizan tersebut. Yaitu, Sektretaris Umum PP Muhammadiyah, Dr. Abdul Mu’ti; Editor dan Penulis Buku Fikih Kebinekaan, Wawan Gunawan Abdul Wahid, Lc., MA; Sekretaris Dewan Syariah DPP Partai Keadilan Sejahtera, Bukhori. [zul]

JAKARTA, KOMPAS.com – Toleransi antar-umat beragama merupakan kunci dalam menjaga nilai-nilai kebhinekaan. Tanpa toleransi, maka akan sulit mewujudkan negara yang aman dan damai.

Hal itu diungkapkan anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Wawan Gunawan Abdul Wahid, dalam diskusi dan bedah buku “Fikih Kebhinekaan” di Kantor PP Muhammadiyah, Kamis (20/8/2015) malam.

Wawan mengatakan, bahkan sejak jaman Nabi Muhammad SAW, upaya membangun nilai-nilai toleransi beragama itu sudah diajarkan.

“Toleransi ini sering dicontohkan oleh Nabi, salah satunya dalam peristiwa fathul Mekah (peristiwa dikuasainya Mekah),” kata Wawan.

Ia menjelaskan, ketika Nabi Muhammad hendak membuka pintu Kabah, tugas itu justru diberikan kepada orang non-muslim. Nabi Muhammad percaya bahwa orang yang ia beri kepercayaan tersebut dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Dalam konteks kekinian, ia mengatakan, definisi mengenai umat sudah mulai berkembang. Secara harafiah, pengertian “ummat” jika diambil dari Bahasa Arab berarti melindungi. Namun, di dalam buku tersebut, makna “ummat” diperluas menjadi setiap warga negara baik muslim maupun non-muslim, memiliki kedudukan yang sama, baik dalam hak dan kewajiban.

“Merujuk pada Piagam Madinah, Muslim dan Nasrani bisa hidup berdampingan dalam rangka memajukan bangsanya,” kata dia.

Wawan menambahkan, kondisi yang terjadi di Indonesia sebenarnya tidak beda jauh dengan apa yang terjadi di Madinah. Sebagai negara multietnis, Indonesia dihuni oleh berbagai suku bangsa dengan latar belakang agama yang berbeda pua.

“Di sini ada umat Nasrani, Hindu, Muslim. Ada juga yang beragama tapi sedang belajar agama. Dalam kebhinekaan, semua saling membangun dalam visi misi Indonesia jaya,” ujarnya.

Jakarta – Semboyan Bhineka Tunggal Ika sangat melekat dengan bangsa Indonesia. Meski rakyat Indonesia berbeda suku, bangsa dan budaya tetapi tetap satu tujuan.

Dalam buku Fikih Kebinekaan terbitan Maarif Institute dibahas tentang bagaimana Islam melihat toleransi dalam masyarakat yang majemuk ini. Fikih Kebinekaan adalah sebuah rumusan fikih yang berpijak pada fenomena keberagaman di masyarakat.

Tujuan dari rumusan ini adalah untuk memberikan panduan fisiologis, teoritis-metodologis dan praktis di kalangan umat Islam Indonesia dalam mendorong hubungan sosial yang harmonis dan bebas diskriminatif. Selain itu juga bisa memperkuat demokratisasi dan memberi landasan normatif religius bagi negara dalam memenuhi hak-hak rakyat secara berkeadilan.

“Buku Fikih Kebinekaan ini saya harapkan bisa menjadi panduan akademik dan moral untuk mengukuhkan kebinekaan di Indonesia dan menjadi sumbangan intelektual Islam di pentas dunia,” ujar Syafii Maarif dalam prolognya di halaman 28.

Direktur Eksekutif Direktur Maarif Institut Fajar Riza Ul Haq dalam sambutannya di halaman 8 mengatakan buku ini merupakan hasil kegiatan  Halaqah Fikih Kebinekaa yang diadadakan 24-26 Febriari 2015 di Jakarta.

Buku ini membahas tiga topik utama, pertama konsep ummah (citizenship) yang lebih terbuka dan egaliter, kedua hubungan mayoritas-minoritas dalam relasi setara tanpa diskriminatif dan kepemimpinan dalam masyrakat majemuk yang menempatkan minoritas punya hak politik yang sama dengan mayoritas.

Permbahasan ketiga topik tersebut berangkat dari perspektif Islam dengan mempertimbangkan konteks kekinian dalam kerangka negara-bangsa.

Fikih Kebinekaan mengkaji ulang konsep kewarganegaraan, hubungan sosial antar kelompok dan kepemimpinan politik dengan mengacu pada prinsip kesetaraan dan keadilan.

“Kajian fikih klasik mainstream menjadikan agama sebagai basis legitimasi hak-hak politik. Orang yang berbeda agama tidak berhak mendapat pengakuan dan perlakukan politik yang sama. Kerangka Fikih Kebinekaan membuka tafsir baru atas persoalan tersebut dijiwai kesadaran kebangsaan yang inklusif, sejalan dengan tujuan negara menurut Alquran dan hadis,” jelas Riza.

Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin dalam sambutannya di buku ini halaman 18 mengatakan Fikih Kebinekaan dapat diartikan sebagai seperangkat aturan tentang perilaku sosial manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok, yang ditetapkan oleh ulama atau ahli yang berkompeten berdasarkan dalil yang terperinci untuk tujuan kemaslahatan umat. Lukman berharap rumusan Fikih Kebangsaan bermanfaat untuk membangun kemaslahatan bangsa dan negara.

“Kementerian Agama sangat berkepentingan dengan hasil-hasil Halaqah Fikih Kebinekaan ini, mengingat saat ini sedang menyusun RUU tentang Perlindungan Umat Beragama. RUU ini antara lain akan mengatur perlindungan hak umat beragama, syarat-syarat pendirian rumah ibadah hingga rambu-rambu penyiaran agama. Mudah-mudahan hasil halaqah ini (buku Fikih Kebinekaan) dapat memperkaya dengan masukan-masukan berharga untuk penyempurnaan RUU tersebut,” kata Lukman.

Jakarta – Sebanyak 13 anggota PP Muhammadiyah sudah terpilih dalam penghitungan suara di Muktamar ke-47 yang digelar panitia pemilihan pada Rabu (5/8).

“Selamat kepada keluarga besar Muhammadiyah yang sudah berhasil menjalani proses pemilihan calon formatur dan perhitungan suara secara tertib dan demokratis. Ini salah satu sumbangsih Muhammadiyah dalam memperkuat budaya berdemokrasi di kalangan masyarakat sipil,” ujar Direktur Eksekutif MAARIF Institute Fajar Riza Ul Haq dalam keterangannya, Kamis (6/8/2015).

Fajar Riza mengatakan, sesuai konvensi yang berlaku di Muhammadiyah, Haedar Nashir yang mendapat suara terbanyak dalam pemilihan akan mendapat kesempatan pertama untuk menyatakan siap atau tidak menerima amanah ketua umum.

“Akan menjadi sejarah baru jika ia bersedia melanjutkan kepemimpinan Muhammadiyah pasca Din Syamsuddin. Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini akan menjadi ketua umum Muhammadiyah pertama yang berasal dari Jawa Barat,” papar Fajar Riza.

Dalam sejarah perkembangan Muhammadiyah, ketua umum menurutnya selalu berasal dari daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Barat kecuali Din Syamsuddin dari Sumbawa Besar.

“Tentu ini semakin menghidupkan napas keindonesiaan dalam bermuhammadiyah, tumbuh kuat di dalam kebhinekaan etnis dan budaya. Kesadaran organisasi melampaui fanatisme etnisitas ini meneguhkan budaya modern dan meritokrasi dalam kultur organisasi Muhammadiyah,” sambung dia.

Dia berharap kepemimpinan Haedar nantinya bisa melanjutkan rintisan Din yang membuat Muhammadiyah mendunia dan mengembangkan proyek Islam berkemajuan pada ranah kebangsaan.

“Organisasi ini harus terus mentransformasikan komitmennya sebagai gerakan pencerahan dan tenda bangsa, terlebih sosok Haedar dikenal sebagai ideolog organisasi yang sangat memahami ruh Muhammadiyah,” ujar Fajar Riza.

Komposisi formatur yang cukup ideal disebut memberikan optimisme sebab kepemimpinan Muhammadiyah bersifat kolektif-kolegial.

Keberadaan tokoh-tokoh baru dalam jajaran kepengurusan seperti Busyro Muqoddas (mantan Komisioner KPK), Hajriyanto Tohari (mantan Waka MPR), Muhadjir Effendy (Rektor Universitas Muhammadiyah Malang), Suyatno (Rektor Universitas UHAMKA) menambah kekuatan gerak organisasi.

Nama-nama lain yang kembali terpilih adalah Yunahar Ilyas, Dahlan Rais, Dadang Kahmad, Anwar Abbas, Syafiq Mufghni, dan Agung Danarto, dan Good Will.

“Kepengurusan PP Muhammadiyah Periode 2015-2020 ini harus segera melakukan langkah-langkah strategis menata kelembagaan, diantaranya pembenahan kesekretariatan dan manajemen komunikasi publik yang selama ini kurang diperhatikan,” kata Fajar Riza.

Berikut Perolehan Suara 13 Pimpinan Muhammadiyah Muktamar 47 Makasar:

1. Haedar Nashir : 1947
2. Yunahar Ilyas : 1928
3. Dahlan rais: 1827
4. Busro M : 1811
5. Abdul mukti ; 1802
6. Anwar Abbas: 1436
7. Muhajir Efendy ; 1279
8. Syafiq Mughni : 1198
9. Dadang Kahmad : 1146
10. Suyatno : 1096
11. Agung danarto ; 1051
12. Goodwill : 1049
13. Hajrianto ; 968

Jumlah suara sah 2389, tidak sah 38