TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Buku mantan Ketua PP Muhammadiyah Prof Dr Ahmad Syafii Maarif (Buya Maarif) berjudul Muazin Bangsa dan Makkah Darat di Monumen Mandala, Jl Jenderal Soedirman, Makassar, Selasa (4/8/2015).

“Buya mempunyai pemikiran yang sangat berpengaruh bayangkan saja Buya pernah berkomentar Pak JK adalah the real president, ini membuat orang bertanya-tanya dan takjub dengan itu,” kata Cendikiawan Muslim, Prof Azyumardi Azra.

Ketua PCIM AS-Kanada, Prof Muhammad Ali mengakui Buya tak pernah melihat orang tapi apakah itu benar atau salah.

“Buya banyak mengambil dan mengutip bahan dan sumber dari syiah dan ateis untuk memantapkan akidah, Buya tak melihat orangnya, Buya mampu melihat apakah itu benar atau tidak bukan siapa,” katanya. (*)

Rimanews – Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif menilai ormas Islam tersebut tidak cukup hanya membantu pemerintah, tapi harus terlibat dalam pengelolaan negara.

“Muhammadiyah saat ini sudah memasuki abad kedua. Kalau pada abad pertama, Muhammadiyah menjadi mitra pemerintah dan berkontribusi membantu program pemerintah. Pada abad kedua saat ini, tidak cukup hanya membantu,” katanya di sela peluncuran buku “Muazin Bangsa di Makkah Darat” di arena Muktamar Muhammadiyah di Makassar, Selasa (4/08/2015).

Menurut Buya Syafii, dalam AD/ART Muhammadiyah yang dibuat tahun 1985, ada pasal yang isinya Muhammadiyah melakukan gerakan “amar makruf nahi munkar” bagi bangsa Indonesia.

Saat ini, kata dia, kemungkaran yang terjadi di Indonesia sudah semakin banyak seperti praktik korupsi, praktik mafia, dan sebagainya.

“Muhammadiyah tidak berdaya menghadapinya. Negara juga seperti tidak berdaya. Karena itu, Muhammadiyah harus ikut terlibat langsung di pemerintahan untuk berkontribusi memberantas praktik-praktik kemungkaran,” katanya.

Buya Syafii menegaskan bahwa Muhammadiyah harus mendorong kadernya untuk duduk di pemerintahan guna menduduki jabatan publik di eksekutif, baik sebagai menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan jabatan lainnya.

Kader Muhammadiyah yang duduk di pemerintahan tersebut, menurut dia, harus tetap menjaga amanah Muhammadiyah untuk melawan kemungkaran dan boleh tidak boleh larut di dalamnya.

“Agar kader Muhammadiyah tidak larut, maka sebelum masuk ke pemerintahan dia harus sudah mapan lebih dulu, sehingga tidak mencari  pekerjaan di pemerintahan,” katanya.

Syafii menambahkan, kalau orang masuk ke pemerintahan untuk mencari pekerjaan, maka dia akan larut dan negara akan semakin sulit.

Muktamar Muhammadiyah ke-47 berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan pada 3-7 Agustus 2015 dengan tema “Gerakan Pencerahan Menuju Indonesia Berkemajuan”.

Pengarang: http://detik.com
Jakarta – Perdana Menteri Inggris David Cameron melakukan lawatan diplomatik ke Indonesia. Salah satu agendanya berdialog tentang keberagaman dengan 5 pemuda-pemudi Indonesia di Masjid Sunda Kelapa.

Kelima pemuda dan pemudi yang beruntung itu adalah Ketua Umum PB HMI Arief Rosyid Hasan, perwakilan Peace Generation Irfan Amalee, perwakilan Sabang Merauke Institute Widya, perwakilan Komunitas Hijabers Diajeng Lestari, dan perwakilan Maarif Institute Fajar.

Kelimanya berdialog dengan David Cameron di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (28/7/2015).

“Dia datang untuk sharing dengan pemuda Indonesia dalam counter extremism dan akan merencanakan untuk agenda follow up terhadap pertemuan ini,” ujar Arief Rosyid dalam siaran pers.

Dalam diskusi itu, Cameron mengutarakan keinginannya untuk penguatan kelompok masyarakat sipil. Cameron sepakat bahwa Islam bukanlah negara yang mengajarkan soal radikalisme.

“Beliau sepakat di beberapa agama lain juga ada kelompok agama yang ekstrem,” kata Arief.

Arief menyebutkan pertemuan itu berlangsung hangat. Cameron dan perwakilan pemuda Indonesia sepakat bahwa Inggris dan Indonesia adalah bangsa yang majemuk dan kemajemukan itu dikelola secara toleran, dan kebebasan masing-masing warganya dijamin oleh konstitusi negara.

“Kami mengatakan bahwa Muslim di Indonesia dapat menjadi model dalam pengembangan watak keislaman yang
moderat dan toleran. Dalam kehidupan politik, Indonesia adalah bangsa Muslim yang mampu menyerap demokrasi, dan menjadi poros kekuatan Muslim moderat yang menjaga stabilitas di kawasan maupun di tingkat global,” jelasnya.
(tfq/nrl)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Aksi penyerangan terhadap umat Islam yang sedang menjalankan Salat Id di Tolikara, Papua (17/7) telah menodai suasana kerukunan antarumat beragama. ‎ Demikian dikatakan Direktur Eksekutif MAARIF Institute‎ Fajar Riza Ul Haq melalui pesan singkat kepada Tribunnews.com, Sabtu (18/7/2015).

‎”Dugaan adanya keterlibatan Gereja Injili Di Indonesia (DIGI) dalam tindakan brutal tersebut sangat disesalkan. Indikasi ini dihubungkan dengan keberadaan surat tanggal 11 Juli 2015 yang dikeluarkan Badan Pekerja Wilayah Toli DIGI. Isinya melarang umat Islam merayakan Idul Fitri pada tanggal 17 Juli di Toli,” tutur Fajar.

Fajar meminta kepolisian harus mengusut kebenaran surat yang dikeluarkan oleh DIGI. Surat tersebut dapat dianggap sebagai bentuk ancaman bahkan teror terhadap eksistensi kelompok-kelompok keagamaan lain di wilayah Tolikara.

“Pihak kepolisian harus segera menangkap dan mengusut motif dan aktor di balik aksi penyerangan,” katanya.

Menurut Fajar, hal itu dilakukan agar tidak berlarut-larut yang bisa menimbulkan opini liar di masyarakat. Ia mengatakan pembiaran terhadap kesewenang-wenangan kelompok non negara yang melarang kebebasan beribadah merupakan ancaman serius.

“Pemerintah harus menerapkan kebijakan sistematis dalam mengelola kemajemukan di bumi Papua,” tuturnya.