Pelajar se-Jawa lkuti Jambore, Menolak Sektarianisme

Pengarang: http://kabargress.com/

Surabaya, KabarGRESS.com – Peristiwa amuk massa yang membakar vihara dan kelenteng di Tanjung Balai mencerminkan bahasa kekerasan masih dominan dalam menyikapi perbedaaan. Tak hanya dalam konteks eksternal umat beragama, di internal umat beragama pun kekerasan tak dapat dihindari. Kebinekaan bangsa akan terkoyak jika kekerasan masih diberi tempat dalam kehidupan berbangsa.

Masih munculnya gejolak konflik sosial di tengah meningkatnya sentimen kebencian terhadap kelompok yang berbeda merupakan latar belakang penyelenggaraan Jambore Pelajar SMA Se-Jawa 2016 yang diselenggarakan dari tanggal 1-6 Agustus 2016, di Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Timur dengan mengangkat tema “Merawat Kebinekaan, Menolak Sektarianisme”.

Hal ini diutarakan Direktur Program MAARIF Institute, Muhammad AbduIlah Darraz, pada acara Penutupan jambore tersebut. “Kasus kekerasan bernuansa SARA yang kerap kali terjadi di negeri ini akibat kurangnya nilai-nilai kebinekaan, keberagaman dan toleransi,” ungkap Darraz.

Darraz menambahkan bahwa kegiatan Jambore Pelajar SMA Se-Jawa 2016 ini merupakan kegiatan tahunan kali keempat sejak tahun 2013. Tahun ini kegiatan diikuti oleh 100 pelajar dari 19 kabupaten/kota di Pulau Jawa yang telah Iolos seleksi.

Ketua PW Muhammadiyah Jawa Timur, Dr. KH. Saad Ibrahim, menegaskan bahwa kerjasama antara PW Muhammadiyah Jawa Timur dengan MAARIF Institute menegaskan komitmen Muhammadiyah sebagai organisasi pembaharu untuk turut serta merawat bangsa. “Upaya yang kami lakukan bersama merupakan bentuk partisipasi masyarakat sipil dalam membantu Negara menyikapi krisis teladan di kalangan pelajar,” tukas KH. Saad Ibrahim.

Bagi Sekar Kusuma, siswa SMA Negeri 1 Singosari Malang yang beragama Kristen Protestan, Jambore Pelajar ini merupakan kegiatan yang sangat edukatif. “Selama mengikuti kegiatan ini, saya sadar bahwa perbedaan adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa dinafikan,” ujar Sekar.

Sementara itu, Ghazwul Fikr, siswa SMA Muhammadiyah 2 Surabaya merasa pandangannya semakin terbuka setelah mengikuti acara Jambore pelajar. “Saya jadi Iebih memahami Indonesia dari banyak sudut pandang. Dan merasa lebih utuh karena dipertemukan dengan teman lain yang berasal dari daerah dan latar belakang agama yang berbeda”, tukas Ghazwul.

DaIam arahan dan nasehatnya di Graha Utama LPMP Jawa Timur, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.AP, menyampaikan bahwa inisiatif yang dilakukan oleh MAARIF Institute merupakan bentuk konkrit dari partisipasi public terhadap dunia pendidikan. “Acara Jambore yang diselenggarakan oleh MAARIF Institute dengan menggandeng PW Muhammadiyah Jawa Timur patut diapresiasi sebagai bentuk kepedulian masyarakat sipiI dalam merawat nilai-nilai luhur bangsa dan menolak kekerasan yang terjadi di bumi pertiwi,” tukasnya. (ro)

Pelajar se-Jawa Ikuti Jambore Menolak Sektarianisme

Pengarang: http://news.detik.com/

Jakarta – Sebanyak 100 orang pelajar SMA se-Jawa mengikuti kegiatan Jambore yang digelar MAARIF Institute. Jambore yang membahas isu sektarianisme ini salah satunya digelar sebagai respons atas kerusuhan berbau SARA yang terjadi di Tanjungbalai, Sumut pada Jumat (29/7) lalu.

“Tema jambore ini berkaitan dengan semakin intensnya ketegangan sosial berbasis sektarian bahkan konflik yang disulut sentimen etnis seperti kasus Tanjungbalai kemarin. Fenomena ini mengisyaratkan perlunya kita terus memperkuat dan menyemaikan nilai-nilai toleransi, terutama di kalangan generasi muda”, ucap Direktur Eksekutif MAARIF Institute Fajar Riza Ul Haq dalam keterangan tertulis, Senin (1/8/2016).

Kegiatan Jambore Pelajar SMA Se-Jawa 2016 ini merupakan kegiatan tahunan kali keempat sejak tahun 2013. Ada 100 pelajar dari 19 kabupaten/kota di Pulau Jawa yang telah lolos seleksi mengikuti kegiatan ini. Menurut Direktur Program MAARIF Institute Abdullah Daraz, peserta berasal dari SMA dan SMK negeri maupun swasta pilihan, karena syarat masuk peserta cukup ketat.

Tak hanya memiliki pengalaman aktifitas kesiswaan di sekolah masing-masing, para peserta juga harus mengirimkan tulisan esai yang dinilai tim juri. Konsistensi MAARIF Institute menyelenggarakan kegiatan ini secara reguler bertujuan memberikan pencerahan dan penyadaran bagi para generasi muda agar tidak mudah terbawa arus kebencian yang kian gencar disebarkan oleh para ashabul fitnah (kelompok ekstrem yang menggunakan strategi fitnah) yang dapat menyebabkan disintegrasi bangsa.

“Upaya yang kami bersama Majelis Disdasmen Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur ini lakukan ini merupakan bentuk partisipasi publik, partisipasi masyarakat sipil dalam membantu negara menyikapi perkembangan intoleransi dan krisis identitas kebangsaan di kalangan remaja. Menjadi manusia Indonesia sama sekali tidak akan mengurangi kadar keimanan seorang warga negara. Kami fokus menyasar pelajar yang membutuhkan contoh keteladanan, termasuk praktek menghargai keragaman etnis dan perbedaan keyakinan”, papar Darraz.

Kegiatan ini akan dibuka secara resmi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Muhadjir Effendy Selasa (2/8) hari ini pukul 09.30 WIB, di Gedung Graha Witjaksana Praja, Kantor Gubernur Jawa Timur, Jl. Pahlawan Surabaya. Akan hadir dalam acara pembukaan itu antara lain Gubernur Jawa Timur dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur yang juga merupakan co-partner dari kegiatan jambore ini.
(miq/bal)

Syafii Maarif: Keluarga Teroris Ditembak Mati Harus Dihidupi

Pengarang: http://nasional.news.viva.co.id/
VIVA.co.id – Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif, mengingatkan pemerintah tentang pentingnya mengatasi permasalahan terorisme dari dasarnya, yakni kesenjangan ekonomi dan sosial. Penanggulangan terorisme tak melulu penindakan, seperti menembak mati teroris.
Menurut dia, pemberantasan terorisme dengan pendekatan militer hanya akan memunculkan teroris-teroris baru. Mereka yang bersimpati kepada teroris yang ditembak mati akan menjadi teroris baru. Pada saat yang sama, kehidupan ekonomi mereka tidak baik.
Buya Syafii (panggilan akrabnya) mencontohkan situasi setelah Santoso, pemimpin kelompok Mujahidin Indonesia Timur, ditembak mati oleh aparat. Sebagian warga masyarakat bersimpati kepada Santoso, bahkan mengidolakannya.
“Santoso telah ditembak mati namun muncul santoso-santoso lain, bahkan ada masyarakat yang mengidolakan Santoso,” kata Buya Syafii dalam sebuah diskusi tentang gerakan radikal dan terorisme di kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) pada Kamis, 28 Juli 2016.
Guru Besar UMY itu menilai, permasalahan hulu yang belum disentuh pemerintah adalah kesenjangan ekonomi yang cukup jauh di masyarakat. Kelompok teroris dengan keahliannya mudah sekali merekrut kader-kader baru.
Buya Syafii mengaku pernah berdiskusi dengan Tito Karnavian (Kepala Polri) saat jenderal itu menjabat Kepala Badan Penanggulangan Terorisme. Tito, katanya, mengakui potensi besar muncul kader-kader teroris atau kelompok radikal setelah teroris yang sesungguhnya ditembak mati.
Masalah lain yang belum disentuh adalah keluarga atau istri dan anak dari teroris yang ditembak mati atau dipenjara. Sebagian dari mereka menggantungkan hidup dari suaminya. Kehidupan ekonomi mereka yang tak diperhatikan pemerintah dapat memicu kebencian dan berpotensi melahirkan kader baru teroris.
“Selama keadilan sosial bagi seluruh masyarakat belum dirasakan, maka terorisme masih sulit diberantas,” kata Buya Syafii.
Saat kesenjangan sosial-ekonomi masih tinggi, sementara akses informasi sangat mudah, situasi itu dimanfaatkan pelaku terorisme untuk menyebarkan paham radikal melalui dunia maya, seperti media sosial.
“Masa ada anak muda yang mengidolakan Santoso, seorang teroris yang warga Magelang dan dulunya hanya buruh bangunan. Anak muda ini dapat informasi dari dunia maya yang sangat mudah diakses.”

Syafii Maarif: syahid Santoso dibuat-buat

Pengarang: http://www.antaranews.com/

Jakarta (ANTARA News) – Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif menegaskan kematian syahid yang disematkan kepada Santoso alias Abu Wardah oleh pengikutnya adalah syahid yang dibuat-buat atau sekadar klaim.

“Syahid menurut mereka (teroris), tapi itu syahid yang dibuat-buat,” kata Syafii dalam Dialog Pencegahan Paham Radikal Terorisme dan ISIS Bersama Muhammadiyah di Yogyakarta, sebagaimana dikutip dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat.

Menurut dia klaim itu terjadi karena kelompok teroris menganut teologi sesat yang jelas-jelas telah menyelewengkan nilai-nilai slam rahmatan lil alamin atau Islam yang membawa rahmat bagi alam semesta.

“Dia (Santoso dan kelompoknya, Red) sudah membunuh banyak orang, tentara dibunuh, orang Islam dibunuh, dan banyak lagi masyarakat yang tidak salah dibunuh. Apakah itu syahid?” kata Syafii.

Lebih lanjut Syafii mengatakan peran tokoh agama dibutuhkan dalam pencegahan terorisme di Indonesia. Namun, ia mengingatkan bahwa pemilihan tokoh agama juga harus selektif karena ada yang mengaku tokoh agama tetapi sekaligus bapak teror.

Menurutnya, tokoh agama yang benar adalah yang menjadikan konsep atau filosofi rahmatan lil alamin sebagai acuan dalam memberi pemahaman dan pembelajaran pada umat.

“Kalau ajarannya melakukan tindakan kekerasan, itu sudah berkhianat pada konsep rahmatan lil alamin, dan itu sama saja mereka menggunakan teologi maut. Tokoh agama yang benar mengembangkan teologi yang membela kehidupan,” tandas Syafii.

Syafii mengatakan perlu ada dialog terus menerus antara BNPT dan Densus 88 dengan masyarakat luas, tokoh masyarakat, kiai atau para guru agar tidak terjadi kesalahpamahan dalam kegiatan pemberantasan terorisme yang menghabiskan energi.

Sementara Dosen Fisip Universitas Tadulako, Palu, Sulawesi Tengah, Muzakir Tawil mengungkapkan dalam konteks berbangsa dan bernegara, perjuangan yang mengarah ke jihad sebenarnya bisa tersalur dalam wadah-wadah dan mekanisme yang ada.

“Jalan atau perjuangan yang ditempuh oleh Santoso adalah jalan yang harus dikaji. Langkah yang dijalani Santoso perlu diperbaiki karena melawan negara itu jelas salah. Memang sulit memperbaikinya dan itu memerlukan pendekatan multidisiplin dan memakan waktu yang lama,” kata Muzakir.

Menurut Muzakir, penyelesaian masalah Poso perlu waktu lama karena persoalannya tidak melulu ideologi, tapi juga sosial, ekonomi, politik, dan rasa kecewa.

“Pemerintah memerlukan pendekatan yang multidimensi untuk menyelesaikan persoalan Poso dan melibatkan berbagai stakeholder. Selain itu, juga diperlukan pemahaman dari masyarakat,” kata tokoh masyarakat Poso itu.

Syafii Maarif: penyelesaian terorisme harus dari akarnya

Pengarang: http://www.antaranews.com/

Jakarta (ANTARA News) – Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif mengatakan penyelesaian masalah terorisme di Indonesia harus dari akar masalahnya karena terorisme tidak hanya disebabkan faktor ideologi tetapi juga akibat kesenjangan ekonomi dan sosial.

“Jika ingin menyelesaikan terorisme di Indonesia secara utuh maka akar masalahnya, yaitu ekonomi dan sosial, harus diselesaikan lebih dulu,” ujar Syafii pada Dialog Pencegahan Paham Radikal Terorisme dan ISIS bersama Muhammadiyah di Sportorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Kamis.

“Selama akar masalah itu tidak diselesaikan maka jangan mimpi terorisme di Indonesia bisa diselesaikan secara utuh,” tambah Syafii seperti dikutip dalam siaran pers.

Buktinya, kata dia, sejak dulu tokoh teroris selalu muncul ke permukaan setelah tokoh lainnya tewas. Ia memperkirakan hal serupa akan terjadi pada kasus Santoso di Poso.

Ia menilai tindakan terorisme bertentangan dengan semua agama karena konsep pemahamannya beraliran konsep kematian. Artinya, tidak ada satu pun teroris yang tidak siap mati.

“Semuanya siap mati, apa pun kondisinya. Pemikiran inilah yang berbahaya dan merupakan sebuah kekeliruan dalam memahami agama Islam yang rahmatan lil alamin,” katanya.

Ia mengungkapkan bahwa kelompok masyarakat miskin serta kehidupan sosialnya terisolasi akan mudah tertarik dengan pemikiran atau doktrin yang sesuai dengan kondisi mereka yang cenderung putus asa, ditambah mereka juga tidak paham masalah agama.

“Inilah yang menjadi tanggung jawab semua pihak untuk bersama-sama menyelesaikan masalah ini. Hal itulah yang menjadi konsen Muhammadiyah agar penyelesaian masalah terorisme dilakukan secara utuh sehingga sasaran yang diinginkan dapat dicapai,” katanya.

Di tempat yang sama Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT Mayjen TNI Abdul Rahman Kadir menyatakan sepakat dengan pernyataan Syafii Maarif. Menurutnya hal inilah yang membuat BNPT terus memperkuat sinergi dengan PP Muhammadiyah dalam pencegahan terorisme.

“Tugas BNPT adalah mengajak masyarakat untuk melakukan aksi dalam mencegah penyebaran paham radikal terorisme. Sejauh ini kami sudah sejalan dengan Muhammadiyah. Soalnya kalau tidak, cepat atau lambat masyarakat kita akan terkena virus terorisme tersebut,” katanya.

Ia berharap kerja sama BNPT dengan Muhammadiyah dan ormas lainnya seperti NU, serta lembaga pemerintah terkait bisa menjadi solusi untuk melakukan pencegahan paham radikal terorisme yang lebih baik ke depan.

Ia menilai radikal dalam berbagai pandangan tidak selamanya tidak baik, tetapi saat ini radikal itu dimanfaatkan kelompok prokekerasan untuk menyebarkan pahamnya, termasuk di dunia maya.

“Mereka (teroris) pandai melakukan propaganda di dunia maya. Di sisi lain, kami kewalahan melakukan perlawanan. Karena itu, kita harus bersinergi dalam menciptakan perdamaian di dunia maya untuk membentengi generasi muda dari propaganda kekerasan ini,” kata dia.

Jambore Pelajar Teladan Bangsa Tolak Sektarian di Indonesia

Pengarang: http://khazanah.republika.co.id/

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Maarif Institute kembali menggelar jambore pelajar SMA se-Jawa. Tahun ini, jambore mengangkat tema Merawat Kebhinekaan Menolak Sektarianisme.

Ketua Panitia Jambore Pelajar Teladan Bangsa, Pipit Aidulfitriyana, mengungkapkan keprihatinan atas insiden-insiden sektarian yang masih saja terjadi di Indonesia. Ia khawatir, peristiwa yang masih terjadi mencerminkan bahasa kekerasan, masih dominan dilakukan orang untuk menyikapi perbedaan.”Kebhinekaan bangsa akan terkoyak jika kekerasan masih diberi tempat dalam kehidupan berbangsa,” kata Pipit, Senin (1/8).

Senada, Direktur Eksekutif Maarif Institute, Fajar Riza Ul Haq, mengatakan tema jambore ini memang berkaitan dengan intensnya ketegangan sosial berbasis sektarian, termasuk sentimen etnis. Karenanya, ia meminta semua pihak untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia, terutama memperkuat toleransi.”Fenomena ini mengisyaratkan perlunya kita terus memperkuat dan menyemaikan nilai-nilai toleransi, terutama di kalangan muda,” ujar Fajar.

Jambore ini merupakan perhelatan ketiga yang digelar Maarif Institute sejak 2013, dan akan berlangsung pada 1-6 Agustus 2016 di LPMP Surabaya. Peserta yang berjumlah 100 pelajar berasal dari SMA dan SMK negeri maupun swasta, dari 19 kabupaten atau kota di Pulau Jawa dan telah lolos seleksi.

Kegiatan ini akan dibuka secara resmi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, Selasa (2/8) di Graha Witjaksana Praja Kantor Gubernur Jawa Timur. Rencananya, pembukaan Jambore Pelajar Teladan Bangsa se Pulau Jawa, turut dihadiri Gubernur Jawa Timur Soekarwo

Penyembuh Luka Korban Konflik

Pengarang: http://print.kompas.com

Konflik bernuansa agama yang mengoyak Poso, Sulawesi Tengah, tahun 1998-2001, mengubah jalan hidup Budiman Maliki (38). Saat ribuan orang mengungsi ke Palu, pemuda itu tergerak mengurusi mereka. Ketika konflik reda, ia pulang ke Poso dan terlibat dalam penyembuhan luka akibat konflik, menyemai perdamaian, seraya memberdayakan mantan pengungsi.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Budiman adalah warga Poso Pesisir, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Saat konflik, ia tengah menyelesaikan kuliah di Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako, Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Ia masih ingat, terjadi gesekan kecil di Poso Kota pada akhir 1998. Gesekan itu berubah jadi api pertikaian akibat dirasuki kepentingan politik dan-terutama-dikipas-kipasi oleh sentimen perbedaan agama oleh pihak-pihak tertentu.

Tahun 2000, pecah konflik lebih besar di Poso Kota, Poso Pesisir, dan Lage, lantas merembet ke daerah-daerah lain. Ratusan korban berjatuhan. Ribuan orang mengungsi ke Kota Palu (ibu kota Sulawesi Tengah) serta beberapa wilayah di provinsi itu, seperti Tentena, Lore, Parigi Moutong, Tojo Una-Una, dan Morowali.

“Saya sangat ingin ke Poso untuk mengevakuasi keluarga,” kenang Budiman di Jakarta, Minggu (12/6) siang.

Ia lelaki yang bersahaja. Ketika mengisahkan tragedi berdarah di Poso, ia kadang berhenti untuk menemukan kalimat yang pas, tidak provokatif. Kata-katanya meluncur lancar saat membahas proses rekonsiliasi.

Niat pemuda itu ke Poso tak kesampaian karena kampung halamannya sudah ditutup dengan alasan keamanan. Saat bersamaan, ada informasi bahwa keluarganya telah mengungsi ke Tojo Una-Una. Ia pun kembali ke Palu.

Palu diserbu ribuan pengungsi dengan bekal apa adanya, bahkan ada yang hanya berbekal baju melekat di badan. Sebagian anggota keluarga mereka hilang, terpisah, atau bahkan terbunuh. Situasi penuh ketakutan, tidak menentu, dan mereka tak punya tempat bernaung. “Saya dan beberapa teman merasa harus ada yang mengurus para pengungsi,” katanya.

Para aktivis lantas membentuk jaringan Relawan Penanganan Pengungsi Poso di Palu. Budiman dipercaya menjadi koordinator posko pengungsi di Stadion Gawalise. Ada sekitar 100 keluarga pengungsi yang tinggal di stadion. Relawan mengurus semua kebutuhan mereka, mulai makanan, kesehatan, pendidikan anak-anak, hingga penyembuhan trauma. Itu kerja menantang karena logistik terbatas, sementara pengungsi tertekan secara fisik dan mental.

“Kami pastikan semua pengungsi mendapat makanan, yang sakit diobati, dan anak-anak bisa sekolah. Kami ajak mereka mengatasi kebosanan dengan kegiatan positif,” katanya.

Budiman bahkan ikut mengurusi pernikahan antara pengungsi dan warga di sekitar stadion. “Saya kadang menjadi wali pernikahan,” ujarnya tersenyum.

Tak terbatas untuk pengungsi Muslim, Budiman dan kawan-kawan juga membantu pengungsi Kristen. Mereka sepakat, semua pengungsi, apa pun latar belakang agamanya, harus memperoleh bantuan. “Kami tak ingin terbawa arus sentimen perbedaan SARA (suku, ras, agama, dan antar-golongan). Kami bantu semua. Ini soal kemanusiaan,” katanya.

Tahun 2001, lewat perjanjian Malino 1, pihak-pihak yang bertikai di Poso bersepakat untuk berhenti saling serang. Para pengungsi pun mulai kembali ke kampung halaman.

Pasca konflik

Pasca konflik, kehidupan Poso masih dirundung trauma, dendam, permusuhan, dan syak wasangka antarkelompok masyarakat. Belum lagi masalah tempat tinggal, sekolah anak-anak, dan keterpurukan ekonomi akibat mereka kehilangan rumah, pendidikan, pekerjaan, dan anggota keluarga. “Dampak konflik masih panjang. Kami harus terus membantu orang-orang Poso,” kata Budiman.

Tahun 2002, ia bergabung dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional untuk memberikan bantuan kepada umat Islam ataupun Kristen. Kerja itu penuh risiko karena setiap kelompok kerap menggelar sweeping yang rentan berujung kekerasan. Suatu saat, mobil yang dibawa Budiman-dengan penumpang Muslim dan Kristen-dicegat. “Saya buru-buru bilang, kami dari LSM bawa bantuan beras. Alhamdulillah, boleh lewat.”

Bersama para aktivis, Budiman mendirikan Lembaga Penguatan Masyarakat Sipil (LPMS) tahun 2003. Ia menjadi koordinator program, sementara aktivis Iskandar Lamuka sebagai Direktur LPMS. Bermodal dana patungan terbatas, lembaga ini sempat berkantor di kamar kos Budiman di Palu sebelum pindah ke Poso dan menyewa rumah.

LPMS mengajak masyarakat untuk membangun perdamaian. Mereka menggelar pelatihan manajemen pasca konflik, diskusi, dan pemberdayaan ekonomi. Jaringan relawan dimanfaatkan untuk merintis rekonsiliasi. “Kami buat pertemuan-pertemuan terbatas di akar rumput, tidak menyentuh tokoh-tokoh yang menjadi ikon umat masing-masing.”

Para aktivis tersebut juga membantu pertanian warga. Dengan sokongan donatur internasional, misalnya, dikembangkan program percepatan tumbuhan kakao. Langkah ini cukup berhasil.

Bergabung dengan sejumlah LSM lain dalam Poso Center, LPMS mengawal bantuan untuk masyarakat korban konflik. Konsorsium ini pernah mengungkap dugaan penyimpangan bantuan oleh seorang pejabat pemerintah daerah. Kasus itu menjadi perhatian publik dan berlanjut hingga proses hukum.

Namun, LPMS-yang kebetulan menjadi markas Poso Center-sempat diteror. Suatu malam, sekitar pukul 21.00, bom rakitan diledakkan di kantor lembaga. Tidak ada korban jiwa, tetapi pintu, kaca, dan plafon rumah hancur. “Kami lapor ke polisi. Tapi, sampai kini, pelakunya tak terungkap.”

Tahun 2008, Budiman menjadi Direktur LPMS dan segera membuka Pos Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat (P2IPM). Bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum (LBH), mereka menemani warga korban kekerasan hingga penyelesaian hukum. Ia juga menggiatkan pemenuhan layanan dasar pemerintah untuk masyarakat, seperti bantuan kesehatan, pendidikan, air bersih, dan pemberdayaan lain. “Kami jadi jembatan,” katanya.

Aktivis yang tekun

Ketika kehidupan Poso berangsur membaik, jumlah LSM semakin berkurang. Sebagian besar aktivis beralih menjadi politisi, wirausaha, atau pegawai. Budiman juga sempat menjadi kader partai politik, tetapi tidak betah. Ia akhirnya kembali menekuni kerja aktivisme dengan merawat LPMS. “Ini mungkin jalan hidup saya agar bermanfaat untuk masyarakat.”

Jalan itu terinspirasi oleh ayahnya, Opiti Maliki (almarhum). Awalnya hidup mapan sebagai karyawan perusahaan minyak di Sorong, Papua, tetapi sang ayah lantas pulang ke Poso untuk mengabdi sebagai guru honorer di SMA Muhammadiyah dengan fasilitas seadanya. Keikhlasan ayah memantapkan pilihan Budiman untuk terus mengabdi bagi masyarakat. “Mudah-mudahan saya kuat,” katanya dengan mata berkaca-kaca.

Untuk menafkahi keluarga, Budiman mengembangkan usaha kecil-kecilan. Bersama istrinya, Eva Nuhung, ia membuat es lilin, lantas mengedarkannya ke warung-warung atau ibu-ibu rumah tangga yang mau menjualnya. “Hasilnya lumayan. Yang penting halal.”

Atas pengabdian itu, Maarif Institute-lembaga yang didirikan mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif-memilih Budiman sebagai salah satu penerima Maarif Award 2016. Dia dinilai turut memberdayakan masyarakat dan mendorong rekonsiliasi pasca konflik di Poso.

“Ini tantangan bagi saya untuk konsisten melanjutkan kerja kemanusiaan,” katanya.

http://print.kompas.com / 15 Juni 2016

Tiga Aktivis Dianugerahi Ma’arif Award 2016

Pengarang: http://www.jurnalasia.com/

Jakarta | Jurnal Asia
Ma’arif Award 2016 dianugerahkan kepada Budiman Maliki, Rudi Fofid dan Mosintuwu Institute yang dinilai menginspirasi dalam merawat ke­­bhinekaan, merekatkan integrasi sosial dan menggelorakan perdamaian di Poso dan Ambon.

Direktur Eksekutif Ma’arif Institute Fajar Riza Ulhaq saat konferensi pers di Jakarta, Minggu (12/6), mengatakan para penerima Ma’arif Award 2016 merupakan para pejuang dalam jalan sunyi yang jauh dari hingar bingar publikasi.

Menurut dia, ketiga penerima tersebut sangat tepat dengan konteks yang terjadi saat ini, rekonsiliasi dengan masa lalu untuk menjadi pijakan yang lebih baik di masa depan. Hal ini sesuai tema yang diambil dalam Ma’arif Award 2016, memulihkan luka dan merawat solidaritas sosial bangsa.

Ia menambahkan, Ma’arif Award yang digelar sejak 2007 tersebut merupakan upaya menemukan orang-orang biasa dengan karya sosial dan kemanusiaan yang luar biasa. Anggota Dewan Juri Endy Ba­­yuni mengatakan, dalam Ma’arif Award kali ini, ketiganya berhasil men­­transformasikan semangat ke­bhinekaan dan keIndonesiaan sebagai perekat integrasi sosial. Sementara itu, dalam kesempatan tersebut ketiga penerima Ma’arif Award juga hadir.

Rudi Fofid merupakan penyintas dari konflik kekerasan di Ambon yang telah merenggut ayah dan kakak perempuannya. Aktivis perdamaian menjadi panggilan jiwanya. Ia meng­­gelorakan perdamaian dan menerobos sekat-sekat primordial keagamaan. Menyuarakan jurnalisme damai dan kini banyak beraktivitas dalam seni yang menggelorakan perdamaian.

“Di saat konflik banyak media justru turut berperan sebagai provokator, ini sebenarnya yang perlu untuk di­jauhkan,” kata aktivis wartawan yang aktif mengkonter berbagai pemberitaan yang mengundang provokasi saat konflik Ambon tersebut.

Budiman Maliki, pejuang hak dasar layanan masyarakat Poso. Seorang aktivis yang pernah terlibat dalam rangka penanganan pengungsi konflik Poso. Aktivitasnya melampaui batas-batas peimordial agama dan etnis. Kini berkutat pada pemberdayaan masyarakat.

Mosinwutu Intitute, sebuah lembaga yang mentransformasikan kekuatan pe­­rempuan menjadi gerakan Pembaruan di Poso pascakonflik. “Mosintuwu adalah bukti bahwa perempuan-perempuan penyintas konflik Poso mampu menjembatani konflik, mengurai dendam dan memahami perbedaan untuk kemudian bersama membangun Tanah Poso melalui desa,” kata Angota Dewan Juri Endy Bayuni. (ant)

Fazlur Rahman dalam Simposium (IV)

Oleh : Ahmad Syafii Maarif

REPUBLIKA.CO.ID, “Ismail al-Faruqi dan Fazlur Rahman adalah pencipta studi Islam kontemporer,” tulis Imtiyaz Yusuf.

Persahabatan antara keduanya, antara tahun 1958-1963, bermula saat kedua sarjana yang berusia muda itu mengajar di Institut Kajian Islam sebagai bagian dari Universitas McGill, Kanada, yang pada waktu itu dipimpin oleh Wilfred Cantwell Smith.

Tahun 1962, keduanya berangkat ke Karachi demi memperkuat pusat riset yang semula dibanggakan itu untuk menolong dunia Islam dalam memecahkan masalah-masalah mendesak yang dihadapi.

Ismail al-Faruqi hanya bertahan selama setahun setengah di Karachi, Pakistan, dan tahun 1964 kembali ke Amerika. Di mata Ismail al-Faruqi, Institut Kajian Islam Karachi tidak sungguh-sungguh memikirkan Islam dalam kaitannya dengan dunia modern.

Fazlur Rahman untuk sementara masih bertahan, tetapi kemudian hengkang juga ke Amerika Serikat. Perlawanan kubu ulama konservatif terlalu kuat menentangnya.

Kedua pemikir Muslim itu sama-sama menempatkan masalah pendidikan Islam sebagai prioritas utama untuk mencerahkan dunia Islam yang sedang bingung pada era pascakolonial itu.

Apa boleh buat, bumi Pakistan yang menyatakan dirinya sebagai Republik Islam Pakistan itu terlalu gersang bagi persemian gagasan-gagasan baru yang segar, dipandang dari sisi manapun.

Sebagai sarjana pada era modern, Ismail al-Faruqi dan Fazlur Rahman berupaya merumuskan “apa itu autentisitas Islam” di tengah kecenderungan ideologi monarkisme, sekularisme, sosialisme Arab, dan sosialisme Islam, politik teologis negara Islam ala Ikhwan al-Muslimun dan Jemaat Islami.

Sebagaimana kita maklumi, pemikiran dua gerakan Islam ini pernah sangat berpengaruh di Indonesia, khususnya di kalangan tokoh-tokoh Partai Masyumi pertengahan abad yang lalu. Saya sendiri sebelum belajar ke Chicago juga turut dalam perahu yang pernah ditumpangi Masyumi ini.

“Inilah era persaingan,” tulis Imtiyaz Yusuf, “antara ulama, modernis Muslim, teknokrat, dan klaim-klaim sekularis dari militer, pelaku pasar kapitalis di dunia niaga, kaum sosialis, dan kaum komunis.” Ismail al-Faruqi dan Fazlur Rahman-mengikuti jejak para pembaru sebelumnya: Syed Ahmad Khan, Muhammad Abduh, Muhammad Iqbal, Muhammad Asad dan banyak yang lain-tidak membayangkan sebuah negara Islam non-demokratik yang dikuasai semata-mata oleh ulama.

Kedua pemikir ini kemudian mengembangkan hasil pemikiran keislamannya bukan di tanah Muslim, melainkan di tanah Barat. Inilah sebuah fakta keras yang harus diakui!

Menurut Imtiyaz Yusuf, Ismail al-Faruqi dan Fazlur Rahman sama-sama aktivis dalam tipe yang berbeda. Terusir dari Palestina telah membuat Ismail al-Faruqi menjadi sarjana keras kepala untuk kepentingan Palestina, sedangkan Fazlur Rahman tetaplah sebagai seorang sensitive activist (aktivis yang peka).

Pemikiran kedua sarjana ini, lanjut Imtiyaz Yusuf, masih belum dikaji secara dalam sampai hari ini. Memang beberapa seminar telah diadakan tentang keduanya di berbagai negara, tetapi belum cukup. Ismail al-Faruqi dan Fazlur menjadi pemikir Muslim diaspora karena bumi Muslim belum memahaminya.

Dalam suratnya dari Karachi tertanggal 20 Maret 1963 kepada Prof FV Winnett dari Universtas Toronto, Kanada, Ismail al-Faruqi menulis: Amat disayangkan, studi Islam di negeri ini [Pakistan] sama sekali tidak sungguh-sungguh. Institut ini diatur oleh pemerintah untuk menjadi “pakar” atas ketukan Dewan Penasehat Ideologi Islam (sebuah badan sebagai rujukan semua masalah Islamitas dalam legislasi dan aksi publik di bawah konstitusi baru) melakukan tugasnya dengan mengundang “beberapa” orang untuk menulis “beberapa” buku tentang Islam.

Tidak ada kemauan atau keinginan untuk meletakkan kerjanya atas pijakan akademik apa pun. Selama satu setengah tahun sekarang, semua upaya untuk memberikan institut sebuah program akademik tidak ada faedahnya.

Itulah sebabnya, saya merencanakan untuk tidak memperbarui masa jabatan saya saat habis musim panas ini dan berharap untuk kembali ke Kanada. Pernyataan frustrasi Ismail al-Faruqi ini akan dialami Fazlur Rahman kemudian.

Kedua pemikir ini pada akhirnya harus pergi ke Barat untuk mewujudkan elan akademik dan intelektualnya secara lebih bebas dalam iklim yang terbuka.

Pengarang: http://www.republika.co.id

Pewarta Kasih Sayang

Pengarang: http://print.kompas.com

Josep Matheus Rudolf Fofid paham benar pedihnya konflik Maluku yang pecah pada 1999 dan baru reda 2002. Ia kehilangan ayah dan dua kakaknya dalam tragedi berdarah itu. Namun, ia tidak menyimpan dendam. Ia sadar bahwa mereka yang membunuh dan mereka yang terbunuh sebenarnya sama-sama korban. Ia pun berusaha menjahit kembali “kain” perdamaian yang terkoyak.

Berkat kerja keras dan konsistensinya, Opa-begitu sapaan akrabnya-mendapat Maarif Award 2016 pada Minggu (13/6) malam, di Jakarta. Ini penghargaan bergengsi yang diberikan kepada perorangan atau lembaga yang menebar nilai-nilai toleransi, penghargaan atas kebinekaan, dan keadilan sosial di akar rumput.

Maarif Award adalah salah satu program Maarif Institute-sebuah lembaga yang bergerak di bidang kebudayaan dalam konteks keislaman, kemanusiaan, dan keindonesiaan yang didirikan oleh mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif.

“Saya sebenarnya merasa tidak layak (mendapat penghargaan ini), tetapi harus saya terima karena ini bukan hanya untuk saya, melainkan juga untuk semua komunitas yang terlibat dalam kampanye perdamaian (di Maluku), para korban, dan pelaku,” ujar Opa.

Kami bertemu laki-laki keturunan Kei itu di sebuah mal di Jakarta, Minggu siang. Laki-laki ramping berusia 51 itu sederhana saja. Rambutnya yang keriting panjang diikat seadanya, jenggot dan kumisnya dibiarkan berantakan. Opa berbicara dengan suara lembut meski mengisahkan soal tragedi berdarah.

Tahun 1999, lanjutnya, konflik di Maluku pecah. Situasi memanas hingga ke pelosok kampung, termasuk di tempat tinggal ayah Opa di Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Para tetangga telah mengingatkan ayah Opa agar segera mengungsi karena rumahnya akan diserang. Namun, ayah Opa dan dua kakaknya bergeming. Ketika serangan benar-benar terjadi, mereka bertiga terbunuh.

Saat peristiwa itu terjadi, Opa sedang berada di Tual, Maluku. Tak terelakkan, “Saya menangis karena sedih tidak akan bisa bertemu mereka lagi.”

Namun, Opa tidak mau larut dalam kesedihan. Ia juga tidak ingin dikuasai oleh dendam. “Saya memilih meredakan kesedihan dan kemarahan. Saya tahu yang membunuh pasti bukan orang yang kami kenal atau orang yang terpaksa. Saya cuma tidak habis pikir mengapa konflik seperti ini bisa terjadi di Maluku yang masyarakatnya biasa hidup damai,” ujarnya.

Belum mendapat jawaban atas pertanyaannya, Opa harus menyaksikan konflik kian panas. Masyarakat terbelah berdasarkan agama. Situasi diperburuk oleh hadirnya posko-posko kemanusiaan yang hadir hanya untuk umat agama tertentu saja. Wartawan terbelah dan mulai memproduksi berita-berita yang bias.

“Situasi sangat kacau. Isu beredar lewat telepon. Fakta dibolak-balik,” kenang Opa yang saat itu bekerja sebagai wartawan di harian Suara Maluku.

Merangkul semua

Dalam situasi serba kacau, Opa dan kawan-kawan wartawan membentuk Tim Relawan untuk Kemanusiaan yang melayani siapa saja tanpa memandang agama dan latar belakangnya. Mereka mempertaruhkan nyawa menerobos barikade komunitas yang bertikai untuk memberi bantuan.

Istri Opa, Keety Renwarin, juga turut serta. Keety, yang berprofesi sebagai apoteker, sering kali bertindak sebagai dokter yang merawat, memberi resep, atau mengobati korban. “Saya bilang, Eh kamu apoteker tidak boleh jadi dokter gadungan. Istri saya jawab, Dalam situasi kacau begini, apa pun boleh dilakukan untuk menolong orang.”

Beberapa kali mereka dicegat kelompok yang bertikai. “Istri saya bahkah pernah dikalungi celurit. Syukurlah kami selamat.”

Pada saat yang sama, Opa bersama-sama wartawan lain terus berdiskusi untuk menghentikan provokasi dan bias informasi yang diproduksi media, termasuk media nasional. “Kami diskusikan lagi prinsip-prinsip jurnalistik dan kode etik. Kami rumuskan pilihan kata-kata (untuk koran) yang bisa mengarahkan pada perdamaian,” katanya.

Setahun kemudian, Opa dan kawan-kawan mendirikan Maluku Media Center (MMC) sebagai rumah bersama bagi para wartawan berbeda agama dan tempat konfirmasi atas isu yang beredar. MMC kemudian menerbitkan media alternatif yang menawarkan jurnalisme damai.

“Awalnya dua wartawan berbeda agama meliput di masing-masing kubu. Pada akhirnya, wartawan Kristen bisa masuk ke komunitas Islam dan sebaliknya. Beberapa kali kena razia, tetapi kami lolos karena ada penjamin,” katanya.

Selanjutnya Opa merangkul komunitas sastra, musik, pencinta alam, dan anak jalanan lintas agama. “Bahkan, aktivis penyelamat burung pun kami rangkul. Yang penting saya bisa membuat mereka berkumpul, berdialog, dan pada akhirnya menghormati setiap perbedaan.”

Setelah beberapa tahun, jumlah anggota komunitas yang berhasil Opa rangkul mencapai ribuan orang. Opa juga menyebarkan benih-benih perdamaian ke komunitas-komunitas di luar Ambon. “Merekalah yang selanjutnya akan menjadi pewarta kasih sayang,” ujar Opa dengan wajah bahagia.

Rapuh

Sejak kecil, Opa biasa bergaul dengan kelompok yang berbeda agama. Warga di kampung halamannya di Desa Ngilngof, Maluku Tenggara, mayoritas beragama Katolik. Ketika usia SD dan SMP, ia dan keluarganya tinggal di Bacan, Maluku Utara, yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Saat SMA, Opa tinggal di lingkungan dengan penduduk mayoritas Kristen Protestan.

Ketika dewasa, ia berkenalan dengan Pastor Jan van de Made MSC yang sering mengajaknya menghadiri kegiatan-kegiatan dialog antaragama. Dari pengalaman masa kecil dan persentuhan dengan Pastor Jan, ia memahami konsep pluralisme.

“Saya tidak pernah jauh dengan komunitas Islam. Dari dulu, saya punya hubungan baik dengan MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan kawan-kawan Muslim. Orang Maluku itu bertahun-tahun hidup harmonis meski beda agama.”

Karena itu, Opa tidak habis pikir ketika konflik berdarah pecah di Maluku pada 1999. “Saya tidak percaya ini konflik horizontal. Pasti ada tangan-tangan vertikal yang bermain,” ujarnya.

Kini, Opa bisa bernapas lega. Setelah bertahun-tahun konflik reda, tradisi untuk merayakan perjumpaan secara fisik di kalangan komunitas lintas agama kembali tumbuh. “Yang Islam, misalnya, mengundang yang Kristen untuk ikut berbuka puasa bersama di rumah.”

Meski demikian, Opa tetap menyimpan kekhawatiran. Ia tahu bahwa situasi Maluku sudah kembali damai, tetapi trauma akibat konflik masa lalu tidak pernah bisa diukur. Negara juga tidak pernah mendorong rekonsiliasi secara tuntas. Proses saling memaafkan secara kelembagaan tidak pernah didorong meski secara personal sudah terjadi.

“Luka lama akibat konflik dibiarkan dan dikira akan sembuh sendiri. Bekas petarung anak (anak-anak yang terlibat konflik) tidak ada yang urus. Mereka ada yang gila, tidak berani pulang kampung dan jadi preman. Yang bisa berdamai dengan masa lalu hanya sedikit. Mereka ada yang jadi relawan kemanusiaan,” tuturnya.

Situasi damai di Maluku, menurut Opa, masih rapuh. Pasalnya, masih ada bibit konflik lain seperti pilkada. Karena itu, Opa tidak mau berhenti untuk menjahit perdamaian.

Ia terus merangkul berbagai komunitas, apa pun latar belakangnya, untuk mengajarkan dialog dan rekonsiliasi. “Jika terjadi sesuatu lagi di Maluku, setidaknya orang lebih siap untuk menahan diri dan tidak mudah terprovokasi. Kami tak mau tragedi berdarah di Taman Eden terjadi lagi.”

http://print.kompas.com /14 Juni 2016