Dalam kurun waktu 8 Januari sampai 31 Maret 2016, Maarif Institute melakukan penelitian yang menarik, bertajuk Indeks Kota Islami (IKI) di Indonesia. Penelitian ini seolah melanjutkan di tingkat kota dari penelitian sosial di tingkat negara oleh Scheherazade. S Rehman dan Hossein Askari dari The George Washington University bertema”How Islamic are Islamic Countries”.

Penelitian Scheherazade S. Rehman dan Hossein Askari menyuguhkan hasil yang mungkin mengejutkan bagi sebagian Muslim kita, bahwa dari 208 negara di dunia yang diteliti, hasilnya dalam 2010 dan 2014 memperlihatkan justru negara-negara non-Muslim menempati posisi teratas dan negara-negara Muslim (termasuk negara Islam) menempati posisi bawah. Arab Saudi berada di urutan ke-131. Tak terkecuali Indonesia. Negeri berpenduduk Muslim terbesar di dunia ini berada di urutan ke-140.

Maka, di sisi lain, Indeks Kota Islami bisa dilihat semacam upaya memverifikasi hasil penelitian tersebut: benarkah kemusliman sebuah kawasan tak menjamin keislamiannya? Hasilnya ternyata benar, dan tentu itu akan tetap mengejutkan bagi sebagian Muslim kita yang memang kerap subjektif dan apologetik dalam melihat sesuatu.

Salah satu kesimpulan penelitian Indeks Kota Islami adalah bahwa dominasi pemeluk suatu agama (Islam dalam hal ini) tidak menentukan tinggi rendahnya nilai Indeks Kota Islami. Terbukti, Denpasar yang merupakan kota berpenduduk mayoritas Hindu justru berada di urutan atas, yakni urutan ke-3. Adapun kota-kota yang menerapkan syariat Islam, seperti Aceh berada di urutan bawah atau maksimal di tengah, yakni peringkat ke-14.

Lalu, bagaimana kita seharusnya melihat dan menyikapi temuan ini?

Pertama, kita memang sepatutnya memverifikasi dan hasilnya bisa saja meragukan atau bahkan menolak hasil penelitian tersebut. Namun, sikap itu harus berangkat dari pemahaman atas penelitian tersebut yang kemudian melahirkan kritik-kritik yang tepat dan objektif. Apalagi penelitian tersebut terkait isu keagamaan yang rentan membuat seseorang subjektif dan apologetik dalam melihat, memahami, dan menilainya.

Misalnya, saya masih bertanya-tanya mengapa Yogyakarta berada di urutan teratas, di tengah toleransi keberagamaan, bahkan kebermadzhaban di sana yang masih buruk. Dalam catatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH), selama 2011-2015, setidaknya ada 13 peristiwa pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Begitu pun sebaliknya, verifikasi juga bisa saja menghasilkan kesimpulan yang mengarah pada membenarkan dan menerima hasil penelitian itu untuk kemudian menjadi otokritik dan pembenahan diri internal umat Islam di masing-masing kota. Toh, itu sama sekali takkan mencoreng nama Islam sebagai agama karena itu tentang penganutnya, bukan agamanya.

Kedua, patut dipahami bahwa penelitian itu merupakan penelitian sosial, bukan penelitian ritual. Ia bukan meneliti tingkat kesalehan ritual, melainkan kesalehan sosial. Karena itu, penelitian itu bertajuk “Indeks Kota Islami”, bukan “Indeks Kota Islam”. Walaupun sebenarnya kita tak bisa melepaskan keduanya. Sebab, Allah selalu menghubungkan aspek ritual dan sosial, atau dalam terminologi agama: fikih dan akhlak.

Salat dalam al-Qur’an sebagai sesuatu yang menjauhkan pelakunya dari kekejian dan kemunkaran (al-‘Ankabut: 45). Serta sebaliknya: neraka Wayl bagi mereka yang salat untukriya’ dan tak mau memberi pertolongan (al-Ma’un: 4-7), zakat menjadi sia-sia jika diikuti kata-kata yang melukai (al-Baqarah: 264), dan seterusnya.

Bahkan, dalam hadist ditegaskan bahwa akhlak yang buruk justru bisa merusak amal, seperti cuka merusak madu atau di hadist lain dimisalkan seperti api melalap kayu bakar (HR. Ibn Majah). Puncaknya, siapa yang mendustakan agama? Mereka yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi pada orang miskin (al-Ma’un: 1-3), sebagaimana Nabi katakan bahwa agama adalah akhlak yang baik, misalnya jangan marah.

Atau di hadist lain, dikatakan bahwa yang kuat dan lemahnya iman bergantung pada akhlak. Dan sebaliknya, kata kafir dalam al-Qur’an dihubungkan dengan “tidak setia” (Luqman: 32), “pengkhianat (al-Hajj: 38), “pendusta” (az-Zumar: 3), “kepala batu” (al-Qaf: 24), dan seterusnya.

Kita bisa membeberkan sederet ayat dan hadist tentang ini. Oleh karena itu, jika kita membaca dan memahami maqasid asy-syari’ah (tujuan-tujuan syariat), maka akan didapat bahwa satu poin berorientasi ritual: hifzh al-din (menjaga agama), dan selebihnya berorientasi sosial: hifzh al-mal (menjaga harta benda), hifzh al- nafs (menjaga kehidupan),hifzh al-‘aql (menjaga akal), hifzh al-nasl (menjaga keturunan), serta hifzh al-bi’ah (menjaga lingkungan).

Ketiga, kita harus menyadari dan berani mengakui bahwa Muslim masih kerap berjarak dengan Islam. Kawasan berpenduduk Muslim belum tentu menjadi kawasan yang islami. Kenyataan ini bahkan telah diakui terlebih dulu dan jauh-jauh hari oleh Muhammad Abduh dalam diskusinya dengan Ernest Renan di awal abad ke-20 silam, bahwa ia mengakui tidak bisa menunjukkan satu komunitas Muslim yang mengamalkan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sebab, sering kali keislaman seseorang hanya di tingkat keyakinan dan perkataan, atau paling jauh ritual.

Bahkan, yang disebut terakhir saja masih bisa kita pertanyakan di tengah maraknya fenomena “Muslim KTP”. Adapun keislaman di tingkat kepribadian dan sikap masih kerap absen dari kita. Padahal, sebagaimana dikemukakan dalam laporan hasil penelitian Indeks Kota Islami, Islam adalah ad-din wa an-ni’mah (agama dan peradaban). Islam sebagai agama harus membawa perubahan nyata berupa ni’mah (keadaan baik/al-hâlah al-hasanah: al-Asfahani) bagi yang lain. Bahkan, soal ini, al-Qur’an sejak awal, 14 abad lalu telah menyindir dalam surat al-Jumuah: 5 bahwa permisalan agama tanpa amal bagaian keledai yang memikul kitab.

Keempat, sebagaimana dikemukakan dalam al-Baqarah: 126, kawasan yang ideal tak mesti kawasan berpenduduk Muslim atau orang-orang beriman saja. Ia akan Allah karuniai bahkan kepada kawasan orang-orang kafir sekalipun. Itu adalah manifestasi dari rahman-Nya yang memang meliputi siapa saja. Berbeda dengan rahim-Nya yang itu hanya meliputi umat Islam dan beriman saja, yang itu tak berkaitan dengan nasib sebuah kaum di dunia karena telah menjadi janji-Nya (baca: al-Ra’d: 11) bahwa itu bergantung pada bagaimana kaum itu membangun peradabannya sendiri.

Kelima, tiga kota dengan Indeks Kota Islami tertinggi adalah kota-kota bercorak tradisi dan kebudayaan yang kental, yakni Yogyakarta (ke-1), Bandung (ke-2), dan Denpasar (ke-3). Ini harus menjadi catatan penting. Terlebih dihadapkan pada realitas bahwa ekstremisme Muslim kerap berpangkal salah satunya dari paradigm anti-kebudayaan. Kebudayaan dianggap bid’ah dan jejak-jejaknya dinilai sebagai thoghut yang rentan menggiring umat Islam pada kemusyrikan. Sebab, pada dasarnya, Islam berparadigma akomodatif terhadap budaya.

Termasuk syariat, sebagaimana misalnya dari riwayat dari Ibn Mas`ud bahwa “apa yang diyakini kaum Muslimin sebagai suatu kebajikan, berarti baik pula di sisi Allah, dan apa yang diyakini kaum Muslimin sebagai suatu keburukan, berarti buruk juga di sisi Allah” (HR. Ahmad dan Thabrany). Maka, dalam ushul fikih adat istiadat dapat dijadikan pijakan hukum(al-âdah syarî`ah muhakkamah), dan seterusnya.

Justru, Islam berwawasan kebudayaan itulah yang menjadikan Islam di Indonesia, sejak Nusantara dulu begitu mudah masuk, diterima, berkembang, dan luas khazanahnya dengan tipikal yang moderat dan toleran. Keberislaman yang kian dilirik oleh Muslim Timur Tengah di tengah krisis keislaman di sana.

Nahdlatul Ulama (NU) menyebutnya sebagai “Islam Nusantara”, bukan Islam Arab: dengan asumsi kita ambil Islamnya, tapi tidak kulturnya karena kita memiliki kultur tersendiri di mana Islam diakulturasikan dengannya, sebagaimana Nabi mengakulturasikan Islam awal dengan budaya Arab. Adapun Muhammadiyah menyebutnya “Islam Berkemajuan”, sebagai antitesa dari Islam yang jumud.

JAKARTA, PB – Baru-baru ini, Maarif Institute memberikan penilaian Indeks Kota Islami (IKI) kepada seluruh kota di Indonesia. Hasilnya, Kota Bengkulu dan Denpasar dinilai sebagai kota paling bahagia. Bengkulu dan Denpasar mendapatkan nilai sempurna, yakni 100.

Penilaian ini mereka berikan atas dasar pengawasan secara rutin yang dilakukan Kota Bengkulu terhadap Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK). Dalam hal ini, Kota Bengkulu memiliki Perda tersendiri. Setelah Bengkulu dan Denpasar, menyusul Metro, Semarang, Yogyakarta, Serang, Mataram, Pontianak, Palu, dan Bandung dengan skor Bahagia yang sama yakni 87,5.

Maarif juga merilis berdasarkan penelitian Indeks Kota Islami (IKI), Kota Bengkulu teraman kedua setelah Serang, Provinsi Banten. Bila serang meraih nilai 82,5, Kota Bengkulu meraih skor 77,5 bersama Yogyakarta dan Bandung. Diposisi terendah, terdapat Palu, Tangerang dan Jambi yaitu 47,5.

Direktur Riset Maarif Institute Ahmad Imam Mujadid Rais usai mengumumkan 29 kota IKI di Hotel Alia Cikini mengatakan, pihaknya merangkum secara universal nilai-nilai peradaban di kota-kota yang mereka survei dari segi pendidikan yang baik, kesehatan, kemudian kepemimpinan yang transparan.

Mereka melandasi IKI tersebut berdasarkan turunan operasional dari konsep negara atau kota ideal menurut Alquran. Riset mereka lakukan selama satu tahun dengan mengambil sampel 29 kota di Indonesia. Dari situ, kemudian Maarif Institute menyusun definisi kerja Kota Islami yaitu kota yang aman, sejahtera, dan bahagia. Masing-masing variabel ini, dibagi beberapa indikator.

Indikator tersebut adalah kebebasan beragama dan keyakinan, perlindungan hukum, kepemimpinan, pemenuhan hak politik perempuan, hak anak dan difabel. Sementara untuk indikator variabel sejahtera adalah tingkat pendidikan, pekerjaan, pendapatan dan kesehatan. Terakhir, indikator variabel bahagia yakni berbagi dan kesetiakawanan serta harmoni dengan alam.

Data-data dalam riset ini dihimpun sejak 2014. Data-data diperoleh dengan cara wawancara tatap muka dengan narasumber. Pemilihan narasumber dilakukan dengan kriteria yang ketat selaras dengan penguasaan informasi atas indikator yang diukur. [RN]

Jakarta. Hindu-majority Denpasar has been named one of Indonesias “most Islamic cities,” along with Yogyakarta and Bandung, in an Islamic City Index survey released by the Maarif Institute on Tuesday (17/05).

None of the Indonesian cities who implement sharia law made it to the surveys top ten.

Fajar Riza Ul Haq, Maarif Institutes executive director, said Yogyakarta, Bandung and Denpasar all scored 80.64 out of a possible 100 points and topped the rank among 29 cities included in the survey.

Liputan6.com, Jakarta – Maarif Institute meneliti 29 kota di Indonesia untuk mencari kota paling islami. Penelitian pada 2014 menunjukkan, kota Yogyakarta, Bandung, dan Denpasar sebagai kota yang paling islami. Tiga kota teratas itu memiliki poin 80, dengan 3 indikator dan sederet analisis ketat.

Kota-kota islami itu dilihat dari 3 indikator yakni tingkat keamanan, kesejahteraan, dan kebahagiaan masyarakat di 29 kota itu.

Walau dalam pemberitaan beberapa media massa, Yogyakarta menjadi kota yang intoleran dan Denpasar dihuni mayoritas bukan penganut agama Islam. Namun, Maarif Institute mencatatkan kota-kota ini islami meski tak memiliki perda syariah.

Indikator yang dipakai Maarif Institute berlandaskan Al Quran dan hadis soal gambaran agama Islam tentang kota yang sejahtera, aman, dan bahagia.

Namun, kota-kota di Indonesia yang mengklaim dan menggunakan perda-perda (Peraturan daerah) syariah, malah menduduki posisi terendah sebagai kota yang islami.

Kota Banda Aceh berada di peringkat 19. Kota yang tingkat keamanannya rendah, namun untuk kesejahteraan dan nilai kebahagiaan mereka cukup tinggi.

Kota islami yang terendah ditempati Kota Padang, Ibu Kota Sumatera Barat yang digadang-gadang sebagai kota yang islami oleh Wali Kota-nya. Bahkan mereka memiliki falsafah, adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah (adat bersendi syariah, syariah bersendi Al Quran).

Kota ini memiliki tingkat keamanan yang rendah, tingkat kesejahteraan rendah, dan nilai kebahagiaan yang rendah. 3 indikator Maarif Institute, menunjukkan angka 50 saja.

Kota Padang berada di urutan ke 28 dari 29 kota yang diteliti. Dan kota lain di Sumatera Barat, yakni Kota Padangpanjang yang memiliki pesantren wanita terbaik, berada di urutan nomor 26. Padahal kota dua kota di tanah Minangkabau itu, jadi titik sentral perda syariah.

Sebut saja Kota Padangpanjang, di kota tersebut malahan tersebar pesantren-pesantren tempat tokoh ulama dicetak. Sedangkan nomor buncit ditempati Kota Makassar.

“Kami mengukur kota islami dengan melihat sikap lemah lembut seseorang dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik,” jelas Ahmad Imam Mujadid Rais, ketua koordinator penelitian Indeks Kota Islami.

Rais mengatakan, faktor-faktor yang menentukan kota islami itu antara lain dilihat dari faktor, seberapa sering masyarakat salat 5 waktu, berinfak, dan faktor lainnya.

“Ada perda syariah di Aceh, Padang, Mataram, dan Tasikmalaya contohnya, namun mereka berada di kelompok kota yang paling tidak islami,” jelas Rais.