REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Indonesia dinilai merupakan negara yang sangat menjaga toleransi. Kondisi itu membuat Indonesia mampu menerapkan demokrasi. Asisten Profesor Studi Global di Boston University, Jeremy Menchik, mengatakan, usaha menjaga toleransi yang dilakukan berbagai elemen di Indonesia sangat bermanfaat.

Menurut Jeremy, salah satu manfaat toleransi yang jelas terasa sampai sekarang, adalah berhasilnya Indonesia menerapkan sistem demokrasi. “Indonesia bukan yang terbaik, tapi demokrasi jelas berhasil di Indonesia,” kata Jeremy saat ditemui di Maarif Institue, Senin (7/3).

Ia menjelaskan kalau ormas-ormas Islam yang ada banyak memberikan peran, terutama dalam menjaga toleransi untuk menjalankan menjalankan demokrasi di Indonesia. Hal itu, lanjut Jeremy, dikarenakan ormas-ormas besar seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, senantiasa menjunjung tinggi demokrasi.

Jeremy melihat kondisi itu disebabkan ormas-ormas seperti NU dan Muhammadiyah, meyakini demokrasi memberikan keadilan dan persamaan derajat saat diterapkan. Bahkan, ia merasa demokrasi yang diterapkan di Indonesia lebih berhasil, dibandingkan demokrasi yang diterapkan di AS saat ini.

Hal itu, lanjut Jeremy, dapat terlihat jelas dari Islamofobia yang melanda hampir seluruh penjuru di Amerika Serikat, dengan jumlah 3-4.000 kasus per tahun. Selain itu, ia menuturkan, kasus-kasus intoleransi yang terus terjadi, seperti  ujaran kebencian dengan 6.000 kasus per-tahun.

Surabaya (ANTARA News) – Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Syafii Maarif menegaskan bahwa gerakan ISIS sebenarnya hanya “alat” yang digunakan negara lain untuk mengobok-obok negara Islam atau negara berpenduduk mayoritas Islam.

“Tetapi, hal itu terjadi karena kesalahan kita sendiri, sebab kita tidak siap dengan perbedaan, sehingga kita mudah berkelahi dan hal itu yang dimanfaatkan (sebagai alat) orang lain,” katanya di Gedung PW Muhammadiyah Jatim, Surabaya, Jumat.

Dalam pengajian rutin bertajuk “Merawat Kebhinnekaan untuk Mewujudkan Islam Rahmatan lil Alamin” itu, ia menjelaskan kalangan radikal ada yang beralasan bahwa mereka tidak terima dengan umat Islam yang dihina di Palestina dan sebagainya.

“Itu bukan faktor penyebab, karena para radikalis itu bukan memerangi Israel, melainkan justru membantai sesama Islam yang kebetulan menjadi oposisi di Mesir, Irak, Syiria, bahkan sampai sekarang tak selesai dan korbannya sesama Muslim,” katanya.

Menurut Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 1998-2005 itu, umat Islam harus kembali kepada Al Quran, karena Al Quran itu ternyata sangat toleran dan mudah menerima perbedaan dibandingkan dengan umat Islam itu sendiri.

“Surah Yunus menyebut jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi, seluruhnya, maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang beriman semuanya,” katanya.

Artinya, kata dia, Tuhan itu tidak tersinggung dan bahkan menghendaki pluralitas atau kebhinnekaan (perbedaan), karena itu tidak boleh ada upaya memaksakan agama, sebab ketidaksiapan menerima perbedaan akan justru menjadi “alat” pihak lain untuk mempermainkan.

“Kalau ada umat Islam yang suka kekerasan berarti dia tidak iqra pada Al Quran. Warga Muhammadiyah juga belum siap berbeda, padahal pendiri Muhammadiyah KH Ahmad Dahlan memiliki dokumen Muhammadiyah tanpa azas, tapi warga Muhammadiyah sekarang berdebat soal azas, apakah azas Pancasila atau azas Islam,” katanya.

Guru Besar Sejarah Peradaban Islam UGM Yogyakarta itu mengatakan perbedaan, kebhinekaan, atau pluralitas itu penting dan diajarkan Islam, namun perbedaan itu bukan untuk memicu konflik, melainkan untuk memahami.

“Memahami itu bukan meyakini lho, karena banyak orang yang salah paham terhadap pluralitas, karena pluralitas dinilai akan menyamakan agama atau ajaran agama, padahal pluralitas itu sebatas menerima dan memahami, tidak lebih. Itulah Rahmatan lil Alamin,” katanya.

Senada dengan itu, Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya Prof Ahmad Jainuri menilai kebhinnekaan atau pluralitas itu masih sulit diterima oleh sebagian warga Muhammadiyah, karena pluralitas dikira menyamakan semua agama, padahal hanya memahami.

“Kita punya semangat Tunggal Ika, sehingga kita hanya fokus pada persoalan internal dan kurang sosialisasi dengan warga non-Muhammadiyah, yang berbeda dengan warga NU yang mirip diaspora yang ada dimana-mana, meski ada kesan ada posisi yang dipaksakan,” katanya.

Dalam acara itu, Prof Jainuri menyitir Surah Al Maidah ayat 48 dan Al Hujurat ayat 13 yang mempertegas bahwa manusia memang diciptakan berbeda-beda untuk satu tujuan yakni saling memahami.

“Ada dua cara untuk merawat potensi berbeda itu yakni dialog dan memahami universalitas Islam. Dialog itu untuk menunjukkan perbedaan, tapi tidak boleh main klaim, sedangkan Universalitas Islam itu harus dipahami, sebab Islam itu ajaran untuk rahmat bagi semesta, berkembang sepanjang masa,” katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Guru Besar Psikologi Universitas Indonesia, Prof. Dr. Sarlito Wirawan Sarwono menilai proses melawan radikalisasi atau kontra-radikalisasi sulit dilakukan. Salah satu penyebabnya adalah keengganan pemerintah terlibat dalam isu terorisme yang dianggap sensitif.

“Sejauh ini sumbernya kebimbangan, enggan masuk terlalu jauh (ke dalam masalah terorisme, red), pembesar masih takut,” ujar Sarlito dalam diskusi terbatas mengenai kajian penyusunan buku Fikih Tentang Terorisme, di Jakarta, Kamis (25/2).

Ia menambahkan, beratnya mengupayakan masalah fanatisme menyimpang juga karena kurangnya kontrol terhadap ajaran agama yang disebarkan. Hal itu makin kompleks, karena di lembaga akademik dan masjid pun radikalisasi telah masuk.

Sarlito menilai ada organisasi kemahasiswaan dan khotib masjid yang berpemikiran radikal tanpa diketahui pengurus setempat. Padahal, hal tersebut sangat berbahaya.

“Di SMA guru agama tidak ada yang mengontrol apa yang diajarkan. Ada radikalis yang berkumpul di organisasi kemahasiswaan dan rektor diam saja. Itu yang membuat deradikalisasi berat,” papar Sarlito.

Upaya deradikalisasi menurut Sarlito harus dilakukan oleh sistem, termasuk negara. Lembaga pemasyarakatan (lapas) salah satunya harus lebih memahami cara memberlakukan eks pelaku teror. Padahal kebanyakan yang terlibat terorisme banyak yang masih bisa dihapuskan pandangan radikalnya.