Cities that embody sharia-based local regulations in Indonesia have failed to implement the best practices of Islamic values in their governance, says the Islamic City Index report published by the Maarif Institute.

The institute launched the index by assessing local regulations and documents from government institutions, as well as interviewing selected local figures, to see whether they fulfilled the Islamic city indicators, namely security, welfare and happiness, in their public services and governance.

The indicators referred to Islamic principles written in the Koran and hadiths, starting from the view of Islam asRahmatan lil alamin ( blessing for the universe ), which upholds governance in line with citizens development, Maarif Institute research director Ahmad Imam Mujadid Raid said.

The study sought to assess the numerous local governments that have begun to develop local regulations by referring to sharia, while at the same time, the mayors had the responsibility to focus on developing the human resources, education and well-being of the people, Ahmad said.

“We want to see whether a city that implements sharia-based regulations becomes a true Islamic city or not,” Ahmad told the journalists on Tuesday.

In overall score, Yogyakarta, Bandung and Denpasar ranked as the best cities with scores of 80.64 out of 100, with local regulations and public services that fulfilled the criteria of Islamic cities, while Kupang, Padang and Makassar occupied the three lowest positions scoring 59.39, 58.37 and 51.28 respectively.

Despite numerous cases of intolerance in Yogyakarta over the past few years, Ahmad said, the reason why the city scored the highest was because in other respects such as education, income, and health, which comprised the welfare indicator, the city performed well.

In Makassar, happiness was the indicator that contributed to its lowest position in the index, with a score of only 37.5, since the city did not have specified regulations regarding environmental management or good spatial planning, which reduced the harmony between the citizens and nature, Ahmad added.

Meanwhile, particularly in the security indicator, which comprised the freedom to exercise beliefs and religion, law enforcement and the fulfillment of political rights of women, children and disabled people, Serang ranked the highest with a score of 82.5.

Scholar Yudi Latif said the fact that cities with sharia-based local regulations did not meet the criteria to be dubbed Islamic cities showed that the local governments might just be using religion as a shield to conceal their inability to develop the city and benefit residents.

“It seems like an over-compensation when the city fails to deliver security, welfare and happiness for its people. [The local government] immediately covers it up with formal claims, saying it implements Islamic values in governance,” Yudi said.

However, Yudi said, given that the study had mainly relied on local government data, it could be improved by collecting more information on public perceptions of public services since the indicators, particularly happiness, were subjective.

Welfare and security should not be seen in just generic terms because the most important thing was that development should be visible and benefit local residents, Yudi said. ( bbn )

Bandung – Kota Bandung menempati posisi kedua dengan nilai 80.64 sebagai Kota Islami dalam hasil penelitian yang dilakukan Maarif institute. Begini respons Wali Kota Bandung Ridwan Kamil atas penilaian tersebut.

“Saya berterimakasih dengan penelitiannya. Tapi apakah itu luar biasa atau tidak, saya akan teliti. Kalau positif diteruskan, kalau negatif diperbaiki,” ujar pria yang karib disapa Emil tersebut di Jalan Merdeka, Rabu (18/5/2016).

Emil malah mengomentari peringkat ketiga yang ditempati Kota Denpasar. Menurutnya di suatu daerah yang mayoritas agama Hindu, bisa mencapai indeks kota islaminya peringkat ketiga.

“Kota yang mayoritas Hindu tapi indeks kota islaminya tinggi. Membuktikan bahwa islam adalah nilai universal tentang kebaikan yang diperlihatkan oleh kegiatan pembangunan,” ungkapnya.

Marif Instutute melakukan penelitian Indeks Kota Islami (IKI) pada 29 Kota di Indonesia. Variabelnya dinilai dari keamanan, kebebasan beragama dan keyakinan, perlindungan hukum, kepemimpinan, pemenuhan hak politik perempuan dan hak anak dan difabel. Urutan pertama ditempati Yogyakarta, Bandung dan Denpasar.

Semarang – Maarif Institute memulai kegiatan Halaqah Fikih Antiterorisme di Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus). Menko Polhukam, Luhut Binsar Panjaitan dan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir membuka acara di aula Unimus lantai 4.

Direktur Program Maarif Institute, Muhd. Abdullah Darraz mengatakan program tersebut dihelat untuk melahirkan satu rumusan pemahaman yang lebih utuh dan kritis dalam memaknai ulang doktrin kunci yang bersumber dari Al Quran dan Hadist.

“Ada kebutuhan rumusan pandangan keagamaan yang kontekstual, kritis, dan operasional serta memiliki perspektif HAM untuk menyikapi persoalan terorisme kontemporer. Apalagi hal ini telah meluas dikampanyekan oleh kelompok ekstremis yang tergabung dalam ISIS. Mereka dengan piawai melakukan kampanye kekerasan melalui berbagai media sosial,” kata Abdullah.

Direktur Eksekutif Maarif Institute, Fajar Riza Ul Haq mengatakan terorisme mengatasnamakan Islam dan menafsir kitab suci Al Quran dengan sewenang-wenang. Padahal Islam mengajarkan untuk tidak menyebar ketakutan apalagi menghilangkan nyawa manusia tanpa proses adil.

“Selama ini kelompok ekstremis dan teroris telah menyalahgunakan konsep-konsep seperti jihad, takfiri, bayat, dan khilafah, untuk tujuan kekerasan dan terror,” tegasnya.

Sementara itu dalam sambutannya, Haedar mengatakan Muhammadiyah menegaskan menolak segala bentuk terorisme. Menururt Haedar penganut paham ekstremis menyalahgunakan tafsiran jihad untuk aksinya, padahal pada zaman Nabi Muhammad SAW, peperangan pun dilakukan dengan etika.

“Perang di zaman Nabi terjadi penuh etika sifatnya mempertahankan diri, banyak tidak bolehnya daripada bolehnya, jadi tidak brutal. Imam Samudra, melakukan tindakan yang ekstrem dalam tafsiran irhab,” tandas Haedar.

“Muhammadiyah menolak segala bentuk terorisme yang menciptakan ketakutan dan kerusakan di muka bumi atas nama apapun,” tegasnya.

Haedar menganggap Halaqah Fikih Anti Terorisme merupakan konsep Islam berkemajuan yang diusung Muhammadiyah, salah satunya mampu menyelesaikan persoalan termasuk persoalan terorisme.

“Muhammadiyah mengakui negara Pancasila sebagai darul ahdi wa syahada, NKRI Pancasila sebagai dasar filosofis menjadi fondasi bangsa dan negara,” katanya.

Sedangkan Luhut, dalam penjelasannya menyebutkan terorisme membawa citra agama Islam menjadi buruk seperti halnya yang dilakukan ISIS. Hal itu tentu saja buruk dan perlu diluruskan sehingga ia kerap menyampaikan tema tentang ajaran Islam yang sebenarnya dalam berbagai acara hingga ke luar negeri.

“Harus dijelaskan ISIS itu jadi konteks teroris, itu bukan Islam, Islam bukan teroris, itu jadi bahan ceramah dimana-mana. Islam itu bawa perdamaian dan kasih sayang, bukan brutalitas,” terang Luhut.

Foto: Angling AP/detikcom

“Islam yang penuh rahmat itu tidak seperti yang dibawa ISIS,” tegasnya.

Ia menjelaskan, akar terbentuknya terorisme berasal dari berbagai faktor diantaranya ekonomi, pergaulan Agama, dan intoleransi. Meski demikian jika berkaca pada kasus terorisme di luar negeri, ada juga yang pemicunya tidak melulu soal ekonomi.

“Pergaulan pendidikan agama, kalau dibuat profiling, tahanan Al Qaeda itu 90% dari keluarga harmonis. Jadi tidak selalu dari keluarga miskin, tidak pasti yang radikal dari pendidikan rendah. Tapi di Indonesia tidak seperti ini profilnya,” pungkas Luhut.

Dalam acara tersebut, Luhut juga menjelaskan hal lainnya tentang masalah narkoba dan perekonomian di Indonesia. Narkoba menurut Luhut saat ini lebih berbahaya dari terorisme karena tingkat kematian 35 orang per hari. Selain itu faktor ekonomi juga berperan penting mencegah terorisme oleh sebab itu program pemerintah harus didukung untuk pemerataan.

“Dalam kehidupan kita ketidakadilan jadi isu, fakor ekonomi jadi isu yang perlu diiperhatikan. Program pemerintah penting, tanpa pemerarataan tidak ada gunanya,” tuturnya.

Acara Halaqah Fikih Anti Terorisme di Unimus tersebut digelar tiga hari mulai hari ini hingga Kamis (5/5) mendatang. Dalam pembukaannya, turut hadir Kepala BNPT, Komjen Tito Karnavian, Kapolda Jateng, Irjen Condro Kirono, Pangdam IV Diponegoro, Mayjen TNI Jaswadi. Dihadiri juga cendekiawan Muslim seperti Azyumardi Azra.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG — MAARIF Institute bekerja sama dengan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah dan Universitas Muhammadiyah Semarang akan menggelar “Halaqah Fikih Antiterorisme” di Semarang, Jawa Tengah pada 3-5 Mei 2016.

Pertemuan selama tiga hari ini rencananya akan dibuka secara langsung oleh Menko Polhukam Jend (Purn) Luhut Binsar Panjaitan dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir pada Selasa (3/5) pagi. Direktur Eksekutif MAARIF Institute Fajar Riza Ul Haq mengatakan, Halaqah Fikih ini digelar untuk membahas dan menyusun buku “Fikih Antiterorisme” berdasarkan pandangan para ulama guna membendung bahkan mendelegitimasi narasi-narasi ekstremis yang dianut kelompok-kelompok berideologi teror.

“Terorisme telah melakukan pembajakan atas nama agama disamping mengeksploitasi ketidakadilan yang rentan memicu frustasi dan kemarahan. Padahal tidak dibenarkan mengancam dan menyebarkan rasa ketakutan apalagi menghilangkan nyawa manusia tanpa proses hukum yang adil kecuali dalam situasi perang,” ujar Fajar dalam siaran persnya kepada Republika.co.id, Senin (2/5).

Menurut Fajar, tafsir atas kitab suci Alquran telah digunakan secara sewenang-wenang seakan kelompok teror ini bertindak atas nama Tuhan. “Selama ini kelompok ekstremis dan teroris telah menyalahgunakan konsep-konsep seperti jihad, takfiri, bay’at, dan khilafah untuk tujuan kekerasan dan teror yang sama sekali tidak sesuai dengan ajaran luhur Islam sebagai rahmat bagi semesta. Pesan al Quran jelas, membunuh satu nyawa tak berdosa sama harganya dengan merusak alam semesta. Aksi terorisme adalah kejahatan dan juga perbuatan dosa besar. Terorisme tidak identik dengan agama tertentu dan satu kelompok namun negara pun bisa masuk dalam kategori ini”, ungkap Fajar.

Direktur Program MAARIF Institute, Muhd Abdullah Darraz menambahkan, program “Halaqah Fikih Antiterorisme” dihelat guna melahirkan satu rumusan pemahaman yang lebih utuh dan kritis dalam memaknai ulang doktrin-doktrin kunci yang bersumber dari Alquran dan Hadis. “Ada kebutuhan sebuah rumusan pandangan keagamaan yang kontekstual, kritis, dan operasional serta memiliki perspektif HAM untuk menyikapi persoalan terorisme kontemporer. Apalagi hal ini telah secara meluas dikampanyekan oleh kelompok ekstremis yang tergabung dalam ISIS. Mereka dengan piawai melakukan kampanye kekerasan melalui berbagai media sosial,” tutur Darraz.

Menurut Darraz, kegiatan yang direncanakan berlangsung sejak Selasa pagi hingga Kamis ini akan dihadiri sejumlah ulama, intelektual, perwakilan pemerintah, dan aktivis HAM yang selama ini memiliki perhatian pada isu terorisme. Diantara narasumber yang akan hadir dalam halaqah ini adalah M. Busyro Muqoddas (Ketua PP Muhammadiyah), Azyumardi Azra (Cendekiawan Muslim), Komjen (Pol) Tito Karnavian (Kepala BNPT), Al Yasa Abubakar (Ketua Muhammadiyah Aceh), Falahuddin (Ketua Muhammadiyah NTB), dll.

Fajar menambahkan, kehadiran Luhut dan Tito dalam pertemuan para ulama Muhammadiyah ini menarik mengingat sikap kritis Muhammadiyah terhadap kasus kematian Siyono. “Mengabaikan peran Muhammadiyah jelas tidak menguntungkan pemerintah, pun memusuhi pemerintah bukanlah cara organisasi ini berdakwah. Kemauan kedua pihak untuk terus berdialog sangat positif, ini kabar buruk bagi pihak-pihak yang ingin membenturkan Muhammadiyah dengan agenda pemerintah memberantas terorisme,” tegas Fajar.