Pergumulan Teologis dan Realitas Hidup (II)

/0 Comments/in /by

REPUBLIKA.CO.ID,Oleh Ahmad Syafii Maarif

Apakah Tuhan memang sedang murka pada kita umat Islam yang papa ini, sehingga masih saja berada dalam keadaan tersungkur, sebagaimana terbaca pada bait terakhir dalam “protes” Iqbal di atas? Aduh, sudah papa kena murka lagi.

Tentu, jika Tuhan memang sedang murka kepada umat ini, semestinya kita melakukan kritik diri secara jujur dan tajam, mengapa berlaku demikian? Belum ada perbaikan yang mendasar sebagai syarat untuk bangkit sebagai umat yang diridai. Iman kita mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji, asal syarat-syarat untuk itu dipenuhi oleh hamba-Nya.

Protes Iqbal berlanjut: Di tempat-tempat pemujaan syirik, si musyrik berkata, “Umat Islam telah tamat!” Mereka girang karena penjaga Kabah telah pergi.
… Si kafir bersorak terbahak; apakah Engkau pekak, tak peduli? Akan halnya keesaan Engkau, seolah kehilangan makna?
(Lihat Muhammad Iqbal, Complaint and Answer. Terjemahan AJ Arberry. Kashmiri Bazar, Lahore: SH Muhammad Ashraf, 1977, hlm 17).

Protes Iqbal terasa keras sekali, seolah-olah pesan tauhid telah kehilangan makna dalam realitas kehidupan umat Islam. Dalam Jawabi-Shikwa, jika dikaitkan dengan fenomena sektarianisme yang membuat umat Islam kocar-kacir, kita baca bait ini:
Di sini sektarianisme menang, kelas dan kasta menguasai zaman; Masih beralasankah kamu untuk berjaya, untuk meraih kembali kekuasaan yang telah silam? (Ibid, 49).

Dengan jawaban ini semakin sadarlah kita bahwa sektarianisme yang masih dipuja itu adalah pengkhianatan telanjang terhadap doktrin tauhid yang menjadi inti teologi Islam. Semestinya, dengan berlandaskan tauhid sejati, umat Islam tidak patut porak-poranda seperti yang sekarang berlaku.

Rupanya landasan teologi utama itulah yang telah digerogoti za man, padahal teologi itu pulalah yang mesti direbut kembali, jika umat ini mau beranjak dari suasana kehinaan akibat virus sektarianisme yang melumpuhkan itu.

Saya sudah lama berpendapat bahwa baik sunisme maupun syiisme tidak lain dari ciptaan sejarah yang tidak muncul di era nabi, tetapi mengapa masih diberhalakan sampai sekarang? Masing-masing pendukung sekte berkata merekalah yang mewakili Islam secara benar.

Bukankah klaim serupa ini adalah sifat manusia takabbur? Bagi saya, kita harus punya keberanian teologis untuk membongkar klaim-klaim palsu hasil sejarah sengketa karena berebut kuasa di kalangan internal umat itu. Tanpa keberanian ini, saya khawatir, darah masih akan tertumpah lebih banyak lagi dari kalangan umat yang bernasib malang ini.

Saya setuju dengan pandangan bahwa pihak Barat tidak rela jika umat Islam bangkit lagi dengan penuh percaya diri, setelah mereka menyadari kesalahan fatal yang diperbuat selama ini. Tetapi, percayalah, pihak lain hanya akan mam pu melumpuhkan barisan kita di saat keadaan internal kita kacau-balau, mengalami kerapuhan dari dalam, seperti yang berabad-abad kita derita.

Masalahnya adalah sudah sepakatkah kita bahwa kondisi umat ini memang kacau-balau dan rapuh? Jika sudah sepakat, mari kita perbaiki dengan syarat bersedia menghilangkan egoisme sejarah dan subjektivisme sektarianisme kita?

Akhirnya, pergumulan keras teologis dengan realitas hidup ini masih akan berlangsung terus selama idealisme ajaran masih jauh di sana, masih dalam suasana pecah kongsi berhadapan dengan perilaku kita yang sudah jauh menyimpang dari jalan kebenaran, jalan tauhid yang sejati. Sektarianisme adalah penyakit kronis peradaban, tetapi masih saja dibela orang karena dianggap benar. Jika demikian, di mana Alquran, sebuah Kitab Suci, yang menyatakan perang total terhadap segala corak sektarianisme sejak 14 abad yang lalu?

Kunto Hendardi, Sopir Tanpa Empedu

/0 Comments/in /by

REPUBLIKA.CO.ID,Oleh Ahmad Syafii Maarif

Kamis, 23 Mei 2013. Sekitar pukul 14.30 turun dari pesawat GA 210 Jakarta-Yogyakarta, saya langsung pesan taksi Rajawali, semacam perusahaan resmi taksi milik teman-teman AURI yang beroperasi di Bandara Adisutjipto Yogyakarta.

Dalam perjalanan ke Nogotirto, Sleman, sekitar 45 menit (biasanya hanya 30 menit), Bung Kunto Hendardi (52 tahun), sang sopir bercerita panjang tentang diri dan keluarga, karena memang saya pancing agar mau bertutur, sebagai mana dulu sopir Marsudi telah berbuat serupa. (Lihat “Resonansi, Republika Online, 26 Maret 2013).

Dari empat bersaudara, Bung Kunto adalah satu-satunya yang tidak berhasil menyelesaikan S-1 karena sakit. Ayahnya adalah mantan hakim tinggi yang telah wafat beberapa tahun yang lalu. Karena merasa telah banyak mengeluarkan biaya pengobatan, Bung Kunto tidak meneruskan kuliahnya agar saudara saudaranya yang lain tidak terganggu.

Cerita punya cerita, ternyata kantong empedu sahabat kita ini telah diangkat karena di dalamnya bersarang batu empedu. Fungsi empedu adalah pembantu hati untuk membuang limbah tertentu, seperti pigmen hasil pemecahan sel darah merah dan kelebihan kolestrol, di samping membantu pencernaan dan pemecah lemak. Dengan diangkatnya kantong empedu, maka hati bekerja lebih kuat karena harus dipikul sendiri tanpa pembantu.

Menurut ceritanya, tanpa empedu Bung Kunto tidak boleh bekerja terlalu keras. “Hidup”, tuturnya, “Biar mengalir begitu saja,” sekalipun untuk menghidupi keluarga penghasilan tidak seberapa. Sikap pasrah Bung Kunto ini patut diapresiasi, ditambah lagi istrinya hanyalah seorang ibu rumah tangga yang tidak bekerja sampingan.
Ada hal lain lagi yang saya perlu catat.

Bung Kunto sudah punya menantu, seorang pria sarjana teknik sipil tamatan sebuah perguruan tinggi swasta terkenal di Yogyakarta. Kini bekerja di Kalimantan Ti mur pada perusahaan kelapa sawit.

Dulu putri Bung Kunto diajak ke Kaltim mendampingi sang suami, tetapi karena sering sakit, sekarang kembali hidup bersama ayah-ibunya di Yogya.

Lalu, saya tanya, “Apakah kiriman dari menantu Anda bisa teratur?” Dijawab, “Itulah masalahnya, sehingga beban tanggungan ekonomi saya menjadi lebih berat.” Pertanyaan saya teruskan, “Apakah sang menantu masih sering kontak dengan istrinya?” Jika masalah kontak tak pernah berhenti, bahkan “hampir setiap malam,” jawab Kunto. Terbaca di sini sikap Bung Kunto yang terlalu “halus,” tak tega memohon perhatian, sementara sang menantu punya penghasilan yang lumayan di tempat pekerjaannya.

Bulan Agustus 2013 ini, jika semuanya berjalan lancar, Bung Kunto bakal punya cucu pertama. Biaya pemeriksaan ke hamilan anaknya, semuanya ditanggung oleh sopir tanpa empedu ini. Semoga Resonansi ini terbaca oleh sang menantu untuk lebih peduli terhadap istrinya yang kini sedang hamil tua. Janganlah beban ekonomi Bung Kunto yang sudah berat sebagai sopir taksi semakin bertambah berat. Sekarang Bung Kunto bersama istri dan dua anaknya tinggal di sebuah rumah kecil dengan segala kepasrahan dan kesederhanaan yang semestinya tidak harus demikian.

Sebagai seorang yang hampir buta terhadap masalah empedu, maka saya harus buka internet. Ternyata, manusia bisa bertahan hidup tanpa kantong empedu. Tentu saja harus lebih hati-hati, sebagaimana Bung Kunto telah menyadarinya. Dalam bahasa Jawa “jangan ngoyo” (tidak berlebihan bekerja).

Bung Kunto jika tidak sedang menyopir, malah membantu istri menyiapkan makanan untuk keluarga. Sekalipun punya beban ekonomi yang tidak ringan, Bung Kunto sebagai rakyat kecil tetap bertahan dengan iman seorang Muslim yang tak tergoyahkan. Dibandingkan dengan nasib puluhan juta rakyat Indonesia yang lebih miskin, Bung Kunto masih bisa bertahan hidup dengan segala suka dukanya.

Oleh sebab itu, tuan dan puan, bila naik taksi, mohon jangan terlalu cerewet dalam menawar ongkos, manusia baik tipe Bung Kunto banyak kita temui dalam berbagai kesempatan dan peristiwa!

Pergumulan Teologis dan Realitas Hidup (I)

/0 Comments/in /by

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Ahmad Syafii Maarif 

Yang saya maksudkan dengan teologi dalam tulisan ini adalah sistem kepercayaan kepada Tuhan yang selalu berpihak pada kebenaran, keadilan, kesabaran, kejujuran, dan ketakwaan. Dalam Alquran banyak ayat yang menegaskan tentang keberpihakan ini. Artinya, Tuhan tidaklah netral dalam sejarah.

Tetapi, dengan kekalahan beruntun umat Islam dalam perlombaan peradaban selama rentang waktu yang panjang, apakah pemihakan itu sudah tidak berlaku lagi? Mengapa? Di sinilah pergumulan teologis dan realitas hidup itu semakin menegangkan dan sulit dipahami.

Dari sisi pihak lain, keterangan Karen Armstrong patut juga didengar. Menurut penulis perempuan Inggris ini, banyak orang Inggris tidak percaya lagi kepada Tuhan, dengan alasan Tuhan tidak berbuat sesuatu untuk menyetop Perang Dunia (PD) II yang telah membawa malapetaka dahsyat bagi Eropa itu.

Berbeda dengan orang Inggris, sepanjang pengetahuan saya, betapapun umat Islam telah mengalami kekalahan demi kekalahan, mereka tidaklah sampai meninggalkan iman mereka kepada Allah. Paling-paling sebagian mereka salah tingkah dalam menjawab tantangan yang tidak mampu dihadapi.

Mereka bahkan masih terus berdoa agar umat ini bangkit kembali dari segala macam keterpurukan dan kehinaan yang datang silih berganti. Tengoklah apa yang sedang berlaku di Suriah, Irak, Afghanistan, Pakistan, dan di kawasan lain, umat Islam hidup dalam kegelisahan, ketidakamanan, dan penderitaan yang mengenaskan. Bom bunuh diri meledak di berbagai tempat. Pengungsi bertebaran di mana-mana, akibat hidup sudah tidak aman lagi.

Belum lagi bentrok sektarian antara puak Suni dan puak Syiah yang terus saja terjadi sejak ratusan tahun yang lalu di berbagai bagian dunia. Ironisnya, konflik sektarian ini sama-sama mengklaim sebagai umat beriman.

Saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini: kepada golongan mana pemihakan Tuhan dalam masalah konflik sektarianisme ini. Atau, memang tidak ada pemihakan itu karena masing-masing sekte sudah teramat jauh dari jalan kebenaran dan jalan ketakwaan. Yang tersisa adalah sikap saling mengklaim kebenaran tanpa kriteria yang jelas.

Apa yang berlaku di dunia Arab sejak 2010 adalah drama berdarah-darah akibat hilangnya kepercayaan rakyat banyak kepada penguasa zalim yang seagama dengan mereka. Ribuan sudah menjadi korban, di samping harta dan bangunan yang merata dengan tanah.

Kerentanan ini telah dimanfaatkan dengan baik oleh kekuatan Neoimperialisme Barat untuk semakin meremukkan jiwa dan tubuh umat Islam yang telah lama tak berdaya membela martabat dan hak mereka di muka bumi. Jika logika Alquran dijadikan acuan tentang intervensi Tuhan baru akan menjadi kenyataan jika umat Islam bersedia mengubah sikap mental mereka yang telah lama berkubang dalam dosa dan dusta, kembali ke jalan yang benar dan lurus. (Lihat QS al-Ra’du ayat 11).

Ayat ini masih sering diucapkan, tetapi apakah kita sungguh-sungguh memahami dan kemudian melaksanakannya dalam menata hubungan sesama umat Islam? Kita piawai dalam soal kutip-mengutip, tetapi hati telah lama gersang untuk menangkap maknanya yang autentik dan terdalam. Inilah yang sangat merisaukan dan mendera kita semua sampai detik ini.

Kerisauan ini merupakan derita bagi banyak penulis Muslim sepanjang abad, tetapi suasana ke arah perbaikan belum juga kunjung datang. Alangkah sabarnya para penulis ini dalam menunggu pemihakan Tuhan kepada umat ini. Umat ini sulit sekali sadar untuk mengubah kelakuan, mengubah sikap mental sebagai konsekuensi logis dari seorang yang beriman yang tulus.

Tidak jarang para penulis itu melakukan “protes” terhadap kebijakan Tuhan atas umat Islam, seperti terbaca dalam karya Iqbal Shikwa wa Jawab-i-Shikwa (“Keluhan dan Jawaban atas Keluhan) yang dibacakan pertama kali tahun 1909 di Lahore. Kita kutip satu di antaranya:

Ada umat dengan iman yang berbeda, sebagian mereka zalim.

Sebagian rendah hati; sebagian mabuk dalam semangat kesombongan.

Sebagian pemalas, sebagian dungu, sebagian punya otak,

Ratusan yang lain ada pula yang putus asa terhadap nama-Mu.

Rahmat-Mu terguyur atas rumah-rumah orang tak beriman, semuanya asing.

Hanya atas si Muslim yang papa, kemurkaan-Mu ibarat kilat yang menyambar.

(Lihat Muhammad Iqbal, Shikwa wa Jawab-i-Shikwa. Terjemahan dari bahasa Urdu oleh Khushwant Singh. Delhi: Oxford University Press, 1983, halaman 41).

Negara Masih Rentan

/0 Comments/in /by

Kompas cetak, 27 April 2013
Oleh Fajar Riza Ul Haq

Satu pesantren penganut tarekat di Tasikmalaya menjadi korban penyerangan massa ormas Islam pada Sabtu (6/4) malam. Massa penyerang menuduh pihak pesantren mengajarkan aliran sesat, padahal lembaga ini sudah berdiri sejak era perjuangan kemerdekaan.

Pada minggu yang sama, Pemerintah Kabupaten Bekasi menutup Masjid Al Misbah, milik Jemaah Ahmadiyah Indonesia. Pemerintah daerah bersikukuh bahwa eksekusi penyegelan masjid merupakan tindakan legal atas dasar SKB Tiga Menteri Nomor 3 Tahun 2008, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No 11/2005, Peraturan Gubernur Jawa Barat No 12/2011, dan Peraturan Wali Kota Bekasi No 40/2011. Nasib tragis serupa telah lebih dahulu menimpa Gereja HKBP Setu di wilayah hukum yang sama, akhir Maret. Pemda membongkar rumah Tuhan itu dengan dalih bangunan tak mengantongi izin mendirikan bangunan.

Pada saat bersamaan, rencana pemindahan dan pembangunan Masjid Al Munawwar Sarulla di Tarutung, Tapanuli Utara, ditentang sekelompok masyarakat dengan alasan adat. Proses negosiasi antara kedua pihak masih menemui jalan buntu meskipun pimpinan HKBP, Pdt WTP Simarmata, sudah menyatakan dukungannya. Seperti dilaporkan Aliansi Sumut Bersatu, HKBP sudah mendesak pemerintah setempat segera mengeluarkan izin pembangunan masjid dan syarat kelengkapan yang harus dipenuhi. Kasus serupa pernah juga mencuat dua tahun lalu saat pembangunan Masjid Nur Musofir di Butuplat, Kupang. Surat izin yang dikeluarkan bupati atas dasar rekomendasi Forum Kerukunan Umat Beragama tidak bisa diterima oleh kelompok masyarakat setempat.

Beberapa contoh kasus di atas merefleksikan setidaknya dua masalah serius yang kian menghantui integritas kita sebagai bangsa yang berbineka. Pertama, menguatnya sektarianisme yang rentan dijadikan kuda troya kepentingan ekonomi-politik para aktor lokal. Gejala ini terlihat dari intensitas konflik antar-aliran ataupun kelompok keagamaan yang cenderung meningkat, bahkan bereskalasi meski masih dalam rumpun tradisi yang sama. Tentu kita masih ingat massa beringas merusak Pesantren Masyhadul Mustatobah (Depok) dan membakar perkampungan Tarekat Tijaniah (Sukabumi), tahun lalu. Beberapa tahun ke belakang, tuduhan aliran sesat memakan korban Pesantren Miftahul Huda di Serang.

Saling sandera

Pada dasarnya, ajaran pesantren korban aksi amuk massa di Tasikmalaya itu mengikuti garis Tarekat Idrisiyyah, satu dari 40 aliran tarekat yang diakui konsensus ulama NU (mutabaroh). Pendiri gerakan ini, Syaikh Ahmad bin Idris al Fasi, dikenal sebagai tokoh neosufisme abad ke-19. Namun, mengapa kini mereka disesatkan? Satu hal yang sulit dipahami jika dilihat dari perspektif genealogi gerakan pembaruan sufisme di dunia Islam, termasuk dari sisi tradisionalisme Islam. Seorang kiai muda, pengelola salah satu pesantren di Kabupaten Tasik, meragukan penyerangan murni disulut keberadaan ajaran tarekat itu sendiri.

Merujuk pada pandangan MUI setempat, pihak pesantren membantah keras tuduhan sesat yang dialamatkan kepadanya dan mencurigai adanya motif untuk menjatuhkan nama baik lembaga. Pada konteks ini, polarisasi aliran keagamaan di tengah defisitnya budaya kewargaan menyebabkan kegagalan proses dalam memediasi kesalahpahaman dan persaingan kepentingan antarkelompok yang sering bermuara pada fragmentasi, friksi, dan konflik terbuka di tingkat akar rumput.

Kedua, eskalasi konflik pendirian rumah ibadah. Hal ini disebabkan rendahnya kesadaran hukum di masyarakat, lemahnya penegakan hukum di kalangan aparat negara, dan substansi peraturannya sendiri. Pada banyak kasus, SKB Tiga Menteri No 9 dan 8/2006 seakan jadi senjata legal kelompok mayoritas untuk mempersulit, bahkan melarang, upaya pembangunan rumah ibadah oleh kelompok agama lain yang secara politik dan sosial pada posisi minoritas. Menarik mencermati pernyataan Imdadun Rahmat, komisioner Komnas HAM, mengenai polemik IMB rumah ibadah. Menurutnya, 85 persen rumah ibadah di Indonesia tak punya IMB sehingga berpotensi bahkan layak dibongkar. Jumlah masjid dan mushala merupakan mayoritas dalam kelompok ini.

Pembongkaran gereja HKBP di Bekasi dan penolakan pembangunan masjid di Tarutung berangkat dari logika yang sama, nalar relasi kuasa mayoritas-minoritas yang mengonstruksi SKB Tiga Menteri tersebut. Pertengahan tahun lalu, 20 gereja dilaporkan ditutup, bahkan terancam dibongkar Pemerintah Singkil, Aceh, karena dianggap tak memenuhi persyaratan administrasi IMB (Kompas, 12/6/12). Dengan argumentasi serupa, ribuan orang dari pelbagai kelompok masyarakat membatalkan rencana pembangunan masjid raya di Bitung, Sulawesi Utara, seperti diberitakan Suara Menado pada pertengahan Januari lalu.

Gejala politik saling menyandera atas nama kuasa mayoritas-minoritas ini sangat ironis mengingat tujuan awal keberadaan SKB untuk meminimalkan munculnya konflik rumah ibadah yang dapat merusak hubungan antarumat beragama. Pada kenyataannya, SKB Tiga Menteri menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya eskalasi konflik pendirian rumah ibadah di banyak tempat.

Pembiaran upaya penyesatan ajaran aliran keagamaan dan konflik pendirian rumah ibadah akan berpengaruh terhadap tingkat instabilitas politik dan kerentanan konflik di ranah domestik. Berdasarkan laporan United States Institute of Peace (2011), indeks rata-rata kerentanan konflik Indonesia dari enam indeks yang diperbandingkan berada di zona relatif aman (0,19). Namun, posisi ini cukup rentan karena tiga indeksnya masih berkubang di zona tidak aman, yaitu instabilitas politik (0,63), indikator konflik (0,53), dan negara gagal (0,48). Meskipun kekerasan dan pelbagai konflik horizontal yang terjadi masih bersifat lokal dan sporadis, pemerintah tak boleh mengabaikan efek eskalasinya dan semakin merosotnya ketidakpercayaan publik kepada penegakan hukum.

Imparsialitas negara

Ada dua langkah yang harus diambil pemerintah secara konsisten untuk mencegah memburuknya indeks instabilitas politik dan indikator konflik. Pertama, melembagakan nilai-nilai kewargaan dalam budaya bermasyarakat, terutama di lingkungan komunitas sosial dan keagamaan. Menguatnya identitas keagamaan di ruang publik belakangan ini jangan sampai berkorelasi negatif dengan budaya kewargaan. Kedua, mengevaluasi total efektivitas dan kemanfaatan produk regulasi yang mengatur hubungan antarumat beragama, khususnya SKB Tiga Menteri terkait pendirian rumah ibadah dan pelarangan aktivitas Ahmadiyah. Hubungan tak sehat antara pemerintah dan institusi keagamaan, termasuk kelompok paramiliter, akan mencederai prinsip imparsialitas negara dalam penegakan hukum.

Fajar Riza Ul Haq Direktur Eksekutif Maarif Insitute for Culture and Humanity

Neo-Imperialisme dan Senyum Inlander

/0 Comments/in /by

REPUBLIKA.CO.ID,Oleh: Ahmad Syafii Maarif

Pidato Pembelaan Bung Hatta di depan Mahkamah Belanda di Den Haag, pada bulan Maret 1928 di bawah judul “Indonesie Vrij” (Indonesia Merdeka) dan Pidato Pembelaan Bung Karno di depan Pengadilan Kolonial di Bandung, bulan Agustus 1930, dengan judul “Indonesia Menggugat” terasa masih relevan dengan situasi Indonesia sekarang ini.

Relevansi itu semakin terasa bila dikaitkan dengan masalah kedaulatan kita di bidang ekonomi yang semakin didikte oleh pihak asing, terutama sejak krisis moneter di akhir abad yang lalu. Ketergantungan Indonesia pada “instruksi” IMF (International Monetary Fund) dan Bank Dunia dalam mengatasi krisis melalui BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) sebesar Rp 650 triliun telah semakin menyengsarakan sebagian besar rakyat Indonesia, demi penalangan negara terhadap pengusaha hiu yang sedang kelimpungan saat itu.

Bung Hatta dalam kritik kerasnya kepada sistem kolonialisme dan imperialisme mengutip pendirian PI (Perhimpunan Indonesia) di negeri Belanda melalui ungkapan ini: “Lebih suka kami melihat Indonesia tenggelam ke dasar lautan, daripada melihatnya sebagai embel-embel abadi daripada suatu negara asing.” (Lihat hlm. 136-137).

Ungkapan sangat berani ini adalah inti pesan kemerdekaan bangsa yang paling autentik yang dialamatkan kepada Belanda yang tidak punya niat untuk mengendorkan nafsu kolonialnya atas tanah jajahannya. Bung Hatta ketika menyampaikan pidato itu baru berusia 26 tahun, tetapi api patriotisme dan nasionalismenya siap menghadapi segala risiko dari pernyataannya itu. Tidak hanya sampai di situ, Bung Hatta menantang lebih lanjut: “Jika tiba saatnya maka Nederland (Belanda, red) akan ditempatkan pada alternatif, mengundurkan diri dengan sukarela dari Indonesia atau dilemparkan ke luar dari Indonesia.” (Hlm. 139). Siapa yang tidak merinding bangga dengan sikap patriot sejati pada sosok Hatta ini.

Bung Karno dengan sangat jeli telah melihat kemungkinan bahwa imperialisme bisa mengalami metamorfose (perubahan bentuk, tetapi hakikatnya sami mawon (sama saja, red)). Kita kutip: “…imperialisme bukan saja sistem atau nafsu menaklukkan negeri dan bangsa lain, tapi imperialisme bisa juga hanya nafsu atau sistem memengaruhi ekonomi negeri dan bangsa lain. Ia tidak usah dijalankan dengan pedang atau bedil atau meriam atau kapal perang, tak usah berupa ‘perluasan negeri (sic.) daerah dengan kekuasaan senjata’ sebagai yang diartikan oleh van Kol, tetapi ia bisa juga berjalan dengan ‘putar lidah’ atau cara halus-halusan’ saja, bisa juga berjalan dengan cara penetration pacifique [penetrasi damai].” (Hlm. 17-18).

Siapa yang bisa menafikan bahwa Indonesia sekarang sedang berada dalam perangkap “halus-halusan” pihak neo-imperialisme yang telah merampas kedaulatan kita di bidang ekonomi dari tangan kekuasaan para elite dengan mentalitas terjajah. Quo vadis Indonesia?

Agar kondisi terjajah Indonesia di bidang ekonomi tidak dibiarkan lebih berlarut-larut lagi, saya sarankan dengan sangat agar pemimpin Indonesia yang akan datang bersedia menelaah kembali dua pidato Bung Hatta dan Bung Karno di atas. Tanpa berdaulat penuh di bidang ekonomi, kemerdekaan bangsa bisa menjadi sebuah ilusi, dan itu sangat menyakitkan batin semua patriot yang masih tersisa. Tren neo-liberialisme dengan ideologi ekonomi pasar yang masih dipertahankan sampai detik ini bagi saya adalah sebuah pengkhianatan telanjang terhadap seluruh cita-cita suci kemerdekaan bangsa.

Ruh Bung Hatta dan ruh Bung Karno di alam sana pasti merintih dan menjerit karena menyaksikan Indonesia sejak 40 tahun terakhir telah tergadaikan, sementara pihak penguasa tidak merasa berdosa dan tetap senyum-senyum saja. Senyum manusia inlander

Pengalaman Memimpin Muhammadiyah (3-habis)

/0 Comments/in /by

REPUBLIKA.CO.ID,Oleh: Ahmad Syafii Maarif

Sekalipun Muhammadiyah disakiti dan harta miliknya dirusak, reaksi yang diberikan adalah dalam bentuk pernyataan di atas, yaitu agar hukum ditegakkan. Dengan sengaja menyamarkan nama pelaku teror itu, Muhammadiyah tidak rela lantaran politik kekuasaan persaudaraan umat di tingkat bawah menjadi kacau dan berantakan. Ongkosnya akan sangat tinggi bila teror dibalas dengan teror. Orang yang beradab pasti mampu menahan diri sebagai pertanda keadaban.

Anarkisme di Jawa Timur menjadi perhatian utama PP Muhammadiyah. Kontak dengan PWM Jawa Timur terus dilakukan sambil mendesak aparat agar tindakan kekerasan dihentikan secepatnya. Anak-anak muda NU yang dekat dengan saya terus dihubungi agar menggunakan pengaruh mereka untuk meredakan situasi yang panas, tetapi tidak membawa hasil. Cukup banyak milik Muhammadiyah yang menjadi sasaran tindakan brutal selama berbulan-bulan sampai Presiden Abdurrahman Wahid benar-benar harus rela meninggalkan kursi kepresidenannya pada 23 Juli 2001, setelah berkuasa sejak 20 Oktober 1999.

Pengalaman memimpin Muhammadiyah dalam kondisi semacam itu sungguh sangat membekas dalam hati dan perasaan saya. Ternyata sebagian umat Islam ketika tokoh idolanya sedang berada dalam proses kejatuhan karena dinilai melakukan kesalahan menjadi tidak stabil dan tidak normal, bahkan bisa berbuat apa saja yang dilarang agama. Sejarah Islam dalam bilangan abad tidak sunyi dari pengalaman pahit serupa ini, tetapi kita tidak mau belajar untuk tidak mengulanginya.

Alhamdulillah, beberapa bulan setelah itu hubungan NU-Muhammadiyah di tingkat dasar berangsur pulih secara perlahan, tetapi pasti. Kata orang, kepemimpinan saya telah lulus ujian, sekalipun Muhammadiyah harus berkorban. PBNU bukannya tidak mengakui bahwa milik Muhammadiyah telah dirusak oleh warganya. Oleh sebab itu, bantuan mereka tawarkan untuk perbaikan kembali, tetapi PWM Jawa Timur dengan sopan menolaknya dengan alasan: “…secara spontan warga Muhammadiyah telah mulai melakukan perbaikan.” Jawaban ini sebenarnya tajam, tetapi dianyam dalam bahasa simbolis yang santun, sejalan dengan salah satu diktum dalam kepribadian Muhammadiyah yang berbunyi: “Memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah.”

Saya dan teman-teman pimpinan yang telah bekerja keras sejak muktamar tahun 2000 untuk merajut tali persaudaraan yang tulus dengan kalangan NU tentu cukup terluka dengan apa yang dialami Muhammadiyah di Jawa Timur. Tetapi, di awal tahun 2002, upaya menguatkan persaudaraan itu saya teruskan lagi dengan hasil yang lumayan. Inilah rupanya risiko yang harus dilalui Muhammadiyah karena anggota masyarakat tertentu belum bisa membedakan antara figur Amien Rais sebagai Ketua MPR dengan Muhammadiyah yang ketika itu sudah berada di bawah kepemimpinan saya. Sampai dengan muktamar ke-45 di Malang, Juli 2005, gangguan terhadap Muhammadiyah sudah jauh berkurang, bahkan sampai hari ini, setelah saya sejak tahun itu tidak lagi berada dalam kepengurusan PP Muhammadiyah karena usia sudah 70 tahun.

Itulah sekilas pengalaman dari seorang anak kampung tersuruk dalam kiprah gerakan Muhammadiyah berhadapan dengan realitas umat dan bangsa. Suka dan getir saling melengkapi. Dalam segala cuaca, stamina spiritual memang tidak boleh melemah, sekalipun tidak jarang saya merasa sangat lelah.

Pengalaman Memimpin Muhammadiyah (1)

/0 Comments/in /by

REPUBLIKA.CO.ID,Oleh: Ahmad Syafii Maarif

Dari sekian banyak teori kepemimpinan yang dikembangkan oleh para ahli, tampaknya tipe kepemimpinan yang selaras dengan kultur Muhammadiyah adalah yang bercorak demokratik-konsultatif. Tipe kepemimpinan otokratif dan serbakomando, tidak akan pernah efektif dalam organisasi modern dan egalitarian ini.

Pengurus Muhammadiyah dari pusat sampai ke tingkat ranting bersifat sukarela tanpa gaji. Tidak ada janji keuangan atau jabatan duniawi yang ditawarkan, semuanya berdasarkan perintah iman untuk berbuat yang terbaik bagi kepentingan masyarakat luas.

Situasinya sungguh berbeda dengan lingkungan perusahaan melalui sistem karier, promosi, dan imbalan penggajian yang telah ditentukan. Agak mendekati apa yang berlaku di lingkungan perusahaan ini, yang berlaku dalam kultur partai politik belakangan ini sudah mengarah kepada janji-janji duniawi itu, sesuatu yang dapat mencederai sistem demokrasi. Politik yang semestinya untuk mengabdi pada kepentingan umum telah berubah menjadi ladang mencari rezeki.

Berbicara tentang pola hubungan antara pemimpin dan pengikut, dalam perusahaan tentu corak komunikasi otak (rasional) lebih diutamakan, dalam Muhammadiyah, komunikasi antara hati (spiritual) akan lebih efektif. Sesuatu yang mengalir dari hati akan mendarat di hati pula. Saya menggantikan posisi Prof Dr M Amien Rais yang sangat populer saat itu sebagai Ketua PP Muhammadiyah dalam situasi politik bangsa yang genting, suatu masa peralihan dari sistem otoritarian menuju sistem demokrasi. Sebagai seorang yang belum banyak dikenal publik, tiba-tiba harus memimpin organisasi sebesar Muhammadiyah, terus terang saya merasa ragu dan gamang.

Amien Rais telah berkibar sebagai tokoh publik nasional dan internasional, khususnya sejak 1993, ketika melontarkan isu tentang perlunya suksesi kepemimpinan nasional dalam Sidang Tanwir Muhammadiyah di Surabaya. Lontaran ini telah memicu kemarahan luar biasa dari Presiden Soeharto dan para pendukungnya, termasuk yang ada di kalangan Muhammadiyah, selama beberapa tahun berikutnya sampai rezim Orde Baru itu jatuh pada Mei 1998. Perasaan gamang yang sering dibayang-banyangi sosok kharismatik Amien Rais berjalan sekitar setahun setelah saya memimpin Muhammadiyah. Kemudian, secara berangsur yang dibantu oleh banyak pihak, termasuk tokoh-tokoh lintas iman, saya mulai menemukan diri sendiri di tengah-tengah pergolakan politik nasional dalam iklim euforia demokrasi yang nyaris tanpa kendali itu.

Muhammdiyah sebagai representasi dari salah satu sayap umat Islam terbesar di Indonesia, di samping NU, harus dipimpin oleh seorang yang berasal dari kawasan udik yang secepatnya mesti pandai merangkak ke panggung nasional. Jelas tidak mudah bagi saya yang ketika itu sudah berusia 63 tahun.
Saya lahir di sebuah nagari tersuruk Sumpur Kudus yang terletak di pedalaman Sumatra Barat pada 31 Mei 1935. Ketika kecil tidak punya mimpi apa pun untuk beranjak jauh dari kawasan udik itu. Memang kemudian saya pernah belajar di madrasah Mu’allimin Muhammadiyah Lintau (Tanah Datar) dan Yogyakarta antara tahun 1950 dan 1956, tetapi modal itu terasa belum cukup untuk menduduki posisi puncak di Muhammadiyah.

Sekiranya Amien Rais tidak berputar haluan memasuki dunia politik, mungkin saya tidak akan pernah menjadi orang pertama di lingkungan Muhammadiyah. Maka, tidaklah heran, mengapa saya terkejut karena tiba-tiba harus tampil ke posisi seorang yang dituakan dalam Muhammadiyah. Sebelumnya hanyalah sebagai anggota pimpinan pusat dan sebagai wakil ketua sejak 1994, saat Amien Rais menggantikan posisi Ketua PP KH Azhar Basjir yang wafat pada tahun itu. Azhar Basjir, seorang kiai dengan pemahaman agama yang dalam dan lurus.

Partai Islam dan Masalah Moral Politik

/0 Comments/in /by

REPUBLIKA.CO.ID,Oleh: Ahmad Syafii Maarif

Ketika masih belajar di Madrasah Muallimin Muhammadiyah Jogjakarta tahun 1955, saking fanatiknya, saya telah turut berkampanye di kawasan Bantul untuk memenangkan partai Islam Masyumi dalam pemilu bulan September tahun itu.

Masyumi adalah sebuah parpol modern yang menjunjung tinggi prinsip moral dalam berpolitik. Pimpinan pusatnya umumnya berada di tangan mereka yang berlatar belakang pendidikan Barat, baik di Negeri Belanda, seperti Dr Sukiman Wirjosendjojo, Mr Ahmad Soebardjo, maupun di dalam negeri, seperti Mohammad Natsir, Prawoto Mangkusasmito, Mr Kasman Singodimedjo, Mr Mohamad Roem, Mr Joesoef Wibisono, Mr Sjafruddin Prawiranegara, Mr Burhanuddin Harahap, dan Dr Aboe Hanifah.

Sebagian mereka ini pernah dididik oleh HA Salim melalui Jong Islamieten Bond. Pada zamannya, mereka berada dalam kategori intelektual nasional kelas satu dalam makna yang otentik, setara dengan kaum intelektual pada kelompok-kelompok lain. Tetapi, di ranah moral politik, mereka tidak ada tandingannya. Tampaknya kesederhanaan hidup HA Salim sangat berbekas dalam diri mereka.

Masyumi bersama partai-partai Islam lain: NU, PSII, PERTI, dan Partai Tarekat Islam Indonesia dalam Majelis Konstituante yang bersidang pada tahun 1956-1959 memang memperjuangkan Islam sebagai dasar negara, berhadapan dengan kekuatan politik pendukung Pancasila yang dimotori PNI, PSI, Partai Katholik, Parkindo (Partai Kristen Indonesia), Partai Buruh, Partai Murba, dan bahkan PKI yang tidak akrab dengan Pancasila juga bergabung dengan partai-partai ini.

Tetapi, di ujung sidang majelis, tidak ada kekuatan politik yang mampu merebut suara mayoritas mutlak dalam majelis untuk mengegolkan ideologinya sehingga secara konstitusional dapat dijadikan dasar negara. Jalan buntu ini oleh Presiden Sukarno, yang didukung TNI, ditembus dengan sebuah dekrit presiden.

Sekalipun Dekrit 5 Juli 1959 dari Presiden Sukarno dinilai oleh sebagian melanggar konstitusi dan prinsip demokrasi, berkat dukungan TNI tidak ada kekuatan domestik yang mampu melawannya. Dengan dekrit ini, sejak itu Pancasila dan UUD 1945 telah dikukuhkan menjadi dasar dan konstitusi Indonesia. PSI dan Partai Katholik yang bergabung dengan faksi Pancasila dalam Majelis Konstituante, dalam menghadapi dekrit tersebut kedua partai ini bersatu dengan Masyumi dengan pertimbangannya masing-masing, meskipun dalam kultur politik ketiga partai ini banyak persamaannya. Mereka adalah pembela sistem demokrasi sampai titik darah penghabisan. Boleh jadi, karena para pemimpin mereka sama-sama dibentuk oleh latar belakang pendidikan Barat yang sangat antisistem politik yang bercorak otoritarian.

Di bawah sistem otoritarian Demokrasi Terpimpin (1959-1966), pada tahun 1960, Masyumi dan PSI dibubarkan dengan alasan pokok karena sebagian pemimpinnya terlibat dalam pergolakan daerah yang kemudian mengkristal dalam PRRI/Permesta (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia/Perjuangan Rakyat Semesta). Partai-partai lain dengan cepat menyesuaikan diri dengan sistem antidemokrasi itu, demi kelangsungan hidup. Masyumi dan PSI dengan demikian telah menghilang dari panggung politik nasional dan gagal bangkit kembali, sekalipun sistem otoritarian jilid pertama telah runtuh untuk digantikan oleh sistem serupa dalam format jilid kedua yang dikenal dengan nama Orde Baru (1966-1998).

Sekalipun secara organisasi struktural Masyumi telah lenyap, di era pasca-Orde Baru secara ideologis telah muncul beberapa partai politik Islam yang sedikit banyaknya masih terkait dengannya; secara moral adalah makhluk lain sama sekali. Partai-partai semisal PBB (Partai Bintang Bulan), PAN (Partai Amanat Nasional), PKS (Partai Keadilan Sejahtera) sedikit banyak ada bau Masyuminya.

PBB yang semakin membonsai itu adalah partai yang mengaku paling dekat dengan Masyumi, sedangkan PAN dan PKS masih dapat dikatakan sebagai anak ideologis, tetapi secara moral telah semakin longgar. Dengan kata lain, hilangnya Masyumi dari panggung nasional, dilihat dari sudut pandang perjuangan politik umat Islam, benar-benar sebuah kecelakaan sejarah. Partai-partai yang kemudian lahir dari rahim keluarga Masyumi tidak satu pun yang mampu mewarisi sikap moral perjuangan yang demikian fenomenal dari partai yang telah bubar itu.

Hampir tanpa kecuali, tokoh-tokoh Masyumi tak seorang pun yang terlibat dalam permainan kumuh untuk mengakali APBN/APBD/BUMN/BUMD demi kepentingan politik pragmatisme yang tunamoral, sebagaimana yang sangat marak belakangan ini. Dengan demikian, kelakuan elite partai yang berideologi Islam formal atau yang berbasis massa Islam setali tiga uang dengan kelakuan elite partai-partai lain yang secara historis tidak terkait dengan Masyumi, kecuali beberapa elite Golkar dan Partai Demokrat.

Pendek kata, di era Reformasi, kualitas moral politik pada hampir semua partai sudah merosot sampai tingkat yang paling rendah. Kondisi buruk yang serupa inilah yang menjadi sumber utama dari tindakan kekerasan, kegaduhan, dan ketidakpastian yang meliputi suasana umum dalam masyarakat Indonesia sekarang ini.

Jalan keluarnya yang tersedia hanya satu: pulihkan kembali visi dan praktik moral politik sebagaimana yang pernah ditunjukkan dengan nyata oleh Masyumi, Partai Katholik, dan PSI tempo dulu. Jika partai-partai yang mengaku memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ingin dihargai oleh publik secara luas, semestinya mereka menjadi avant-garde (pelopor paling depan) dalam upaya memulihkan moral politik itu dalam bentuk yang konkret dalam kehidupan kolektif kita.

Harapan ini mungkin terlalu tinggi jika dialamatkan kepada elite Muslim yang kini sedang memegang peran kunci. Tetapi, setidak-tidaknya saya telah mengingatkan tentang masalah moral politik adalah segala-galanya jika Islam masih mau disebut-sebut juga dalam retorika politik mereka.

Parpol dan Negarawan

/0 Comments/in /by

Ahmad Syafii Maarif ;   Pendiri Maarif Institute

KOMPAS, 03 April 2013

  

Di saat kritis dan serba tidak pasti sekarang, Indonesia benar-benar memerlukan para negarawan besar untuk memulihkan kepercayaan rakyat kepada institusi negara. Masih dapatkah kita berharap kepada partai politik untuk memenuhi harapan itu? Mari kita telusuri sekilas sejarah kepartaian di negeri ini.

Partai yang mula-mula lahir dari rahim Bumi Nusantara pada dasawarsa kedua abad ke-20 adalah Sarekat Islam (SI) dan Indische Partij (IP). Sama-sama berdiri pada tahun 1912, masing-masing dipimpin HOS Tjokroaminoto (16 Agustus 1882-17 Desember 1934) dan kawan-kawan, dan EFE Douwes Dekker (8 Oktober 1879-28 Agustus 1950), Tjipto Mangoenkoesoemo (4 Maret 1886-8 Maret 1943), dan Soewardi Soerjaningrat/Ki Hadjar Dewantara (2 Mei 1889-26 April 1959).

IP adalah partai radikal yang sejak awal menuntut Hindia Timur lepas dari negeri induk. Sayangnya, partai ini belum bisa berbuat banyak karena para pemimpinnya ditangkap dan kemudian diasingkan pada tahun 1913. SI ketika itu belum terang- terangan menuntut kemerdekaan meski dari gelagatnya, The pihak penguasa membaca tujuan partai SI serupa IP.

Berbeda dengan IP yang tidak pernah membesar, SI sampai pada tahun 1916 muncul sebagai cheap nba jerseys partai besar yang sangat berpengaruh. Apalagi, Tjokroaminoto kemudian mendapat darah intelektual baru yang berasal dari Minangkabau, HA Salim (8 Oktober 1884-4 November Lintas-Agama 1954), dan Abdoel Moeis (3 Juli 1883-17 Januari 1959), 4th penulis novel Salah Asoehan.

Potensi Negarawan

Nama-nama besar di atas sebenarnya punya potensi untuk tampil sebagai negarawan yang berasal dari partai sekiranya mereka punya peluang untuk itu. Di antara nama-nama itu, hanya HA Salim dan Ki Hadjar yang cukup dikenal publik di era Indonesia merdeka.

Tjokroaminoto bahkan telah wafat pada tahun 1934, lima tahun menjelang meletusnya Perang Dunia II atau 11 tahun sebelum proklamasi. Dr Tjipto Mangoenkoesoemo wafat tahun format 1943, dua setengah tahun sebelum proklamasi. Akan halnya Tjokroaminoto, karena banyak anak asuhannya menjadi orang penting di Indonesia, seperti Soekarno, Alimin, Moeso, dan Maridjan Kartosoewirjo, tidak salah jika dinobatkan sebagai Bapak Nasionalisme Indonesia. Gaya pidato Soekarno banyak dipengaruhinya.

Douwes Dekker, seorang Indo, pernah dibuang ke Kupang, Suriname, dan Belanda. Sikap radikalnya bukan saja muncul dalam sepak terjang dan tuntutan IP, melainkan Douwes Dekker bahkan juga terlibat Perang Boer II di Afrika Selatan.

Dalam keterbatasan masing-masing, para pemimpin partai dan pejuang kemerdekaan itu adalah kaum idealis kelas satu yang sepanjang hidupnya hanya mengenal pengorbanan demi pengorbanan dan situasi ketertindasan di bawah sistem kolonial. Sungguh sangat berbeda dengan sebagian besar elite partai sekarang yang menjadikan bangsa dan negara sebagai sapi perahan tanpa rasa malu.

Sebuah partai tanpa idealisme untuk meraih sesuatu yang mulia dan besar mustahil akan melahirkan negarawan. Paling banter hanya memunculkan politisi rakus dan rabun ayam yang lebih merupakan perampok bangunan demokrasi yang sehat dan kuat, sesuatu yang masih jauh dari harapan kita semua.

Negarawan dan Politisi

Untuk sekadar mengulangi perbedaan antara negarawan dan politisi, keterangan berikut masih baik disertakan. Negarawan adalah seorang yang bervisi ke depan untuk kebesaran bangsa dan negara jauh melampaui usianya. Kekuasaan baginya hanyalah sebuah wahana untuk mewujudkan cita-cita mulia politiknya demi tegaknya keadilan dan terwujudnya kesejahteraan bersama, dan untuk tujuan itu dia sangat rela menderita.

Sebaliknya, politisi adalah seorang pragmatis yang pada umumnya tunavisi, tetapi syahwatnya terhadap kekuasaan demikian dahsyat. Release Dengan kekuasaan di tangan, banyak kenikmatan duniawi yang dapat diperoleh. Nyaris tak ada kepedulian terhadap tegaknya keadilan dan terciptanya kesejahteraan umum bagi semua.

Kini, bangsa Indonesia sedang menanti kedatangan negarawan andal untuk memulihkan kedaulatan bangsa di bidang ekonomi ke cheap mlb jerseys tangan pemilik yang sah dari penguasaan asing dan agen-agen domestik yang sudah sangat dalam mendominasi jantung kekayaan kita. Manusia dengan mental seorang hamba adalah musuh cita-cita agung kemerdekaan Sopir kita.

Tokoh-tokoh bangsa yang naik panggung hingga ke puncak pascaproklamasi; Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, dan Susilo Bambang Yudhoyono, semua punya potensi sebagai negarawan dengan kualifikasi dan jumlah ”tetapi”-nya masing-masing yang kurang elok dibeberkan semua di sini. Pada pokoknya, dalam kaitan dengan artikel ini, semakin besar peluang diberikan kepada pihak asing untuk mengisap darah daging bangsa, semakin panjang pula daftar ”tetapi” yang harus disandang seorang presiden.

Bagi pejuang sejati, masalah kedaulatan adalah sesuatu yang mutlak dimiliki sebuah bangsa dan negara merdeka. Harga diri dan martabat bangsa terletak di sana. Tanpa kedaulatan, kemerdekaan adalah ilusi. Trilogi Bung Karno masih relevan kita turunkan di sini: ”Berdaulat dalam politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.”

Situasi sejarah Indonesia sekarang sungguh sedang berada di tikungan sejarah yang sangat mencemaskan. Di mana kedaulatan kita, mengapa digadaikan? Apa yang ada di benak politisi dalam menyaksikan kedaulatan yang telah tergadai ini? Bila batinnya tidak terusik juga, lebih baik mereka hidup dalam kolonialisme, tidak di alam kemerdekaan. Iklim kemerdekaan harus bersih dari mental budak dan pecundang.

Lewat Partai

Kembali kepada pokok bahasan kita, semua yang naik ke posisi RI 1 pasti melalui partai atau pernah terlibat wholesale nfl jerseys dalam perjuangan kepartaian. Soekarno lewat PNI. Soeharto dan Habibie diusung Golkar yang sepenuhnya berfungsi sebagai partai sekalipun ketika itu berlindung di balik nama Golongan Karya. Abdurrahman Wahid, Megawati, dan Susilo Bambang Yudhoyono masing-masing diusung PKB, PDI-P, dan Partai Demokrat.

Sebelum tahun 2004, tidak ada presiden RI yang dipilih secara langsung. Dengan perubahan Pasal 7 UUD 1945, sejak tahun 2004 presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung lewat kendaraan partai.

Masalah serius yang diidap partai-partai politik sejak beberapa tahun terakhir adalah hilangnya kemandirian dalam hal keuangan karena sangat bergantung kepada dana negara, baik anggaran resmi maupun lewat cara-cara ilegal. Selain itu, hampir tidak ada parpol yang secara sungguh-sungguh melakukan pendidikan politik untuk melatih kadernya menjadi negarawan. Dengan fakta ini, adalah sia-sia berharap dari partai dalam tempo dekat akan munculnya para negarawan.

Dengan tingginya angka terpidana di kalangan gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia yang semuanya memakai kendaraan partai untuk naik, tidak ada kesimpulan lain yang tepat kecuali partai politik telah gagal mencetak para negarawan dan birokrat yang jujur sebagai pejabat publik. Akibat langsungnya adalah masyarakat luas belum terlayani kepentingan primernya.

Akhirnya, sampai detik ini pertanyaan dalam bentuk ”Quo vadis partai politik?” belum juga terjawab. Dengan demikian, tingkat peradaban demokrasi Indonesia yang tercermin dalam kelakuan elite partai masih sangat rendah, kumuh, dan sarat masalah. Dengan kata lain, partai bukan sebagai penyangga negara, tetapi malah sebagai beban negara.

Negara telah lama menjadi sapi perahan elite politik partai, terutama partai yang terlibat dalam mesin kekuasaan. Apakah Indonesia akan terus berada di lorong buntu ini? Sebagai bangsa merdeka, mestinya lorong buntu itu diterobos secara berani melalui proses demokrasi.

Dapatkah Pemilu 2014 menjebol jalan buntu yang menghadang sistem demokrasi bagi tegaknya keadilan dan meratanya kesejahteraan rakyat? Mari kita beri jawaban positif terhadap pertanyaan kunci ini dengan membuang sikap apatis terhadap masa depan Indonesia, negeri yang sama-sama kita cintai dan sedang menanti pembelaan seluruh anak bangsa yang bebas dari mentalitas budak. ●

Sopir Taksi Marsudi Bertutur

/0 Comments/in /by

REPUBLIKA.CO.ID,Oleh Ahmad Syafii Maarif

Percakapan saya berlangsung dengan sopir taksi Marsudi pada 5 Maret 2013 dalam perjalanan dari Bandara Adisucipto ke Perumahan Nogotirto Elok 2. Saya simak baik-baik segala tuturan sang sopir yang memang patut didengar itu.

Marsudi menyopir sejak masih belajar di SMA. Sekarang, usianya sudah 46 tahun. Anaknya empat dan sudah punya cucu dari anak pertama. Istri yang dikawininya sejak lebih seperempat abad lalu adalah sarjana S1 Jurusan Bahasa Indonesia Universitas Negeri Yogyakarta.

Sudah 10 tahun istrinya menjadi guru honor SD Negeri di Muntilan dengan naik sepeda motor pulang pergi dari tempat tinggalnya Desa Sambi Legi, tidak jauh dari Bandara Adisucipto.

Karena sudah melengkapi persyaratan database untuk diangkat menjadi guru negeri, kini hanya menunggu waktu saja untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Marsudi senang sekali jika istrinya bisa menjadi PNS. Untuk sebagian anak bangsa, tampaknya ada kebanggaan tersendiri jika bisa menjadi pegawai negeri. Apalagi, di saat lowongan pekerjaan sangatlah sulit, bahkan ada yang bersedia menanti sampai puluhan tahun untuk sebuah jabatan PNS.

Ada yang menarik dalam perjalanan hidup Marsudi ini. Dengan penuh ceria, dia bercerita tentang proses kepindahannya dari seorang non-Muslim cheap mlb jerseys menjadi Muslim setelah beranak dua, tanpa dorongan istrinya sama sekali. Sepenuhnya, berdasarkan kesadaran dan kehendak sendiri. Seorang kiai di kawasan Jalan Godean telah membimbingnya mengucapkan dua kalimat syahadat. Dari tuturannya, selama setengah jam dalam perjalanan itu saya merasakan betapa bangganya sahabat kita ini FOTO’S sebagai seorang Muslim yang dijalani melalui proses pilihan merdeka dan sangat pribadi sifatnya.
Bukan hanya sampai di situ ceritanya.

Marsudi wholesale jerseys telah “mengislamkan” tujuh temannya yang lain. Ketika kabar gembira ini disampaikan ke pada seorang kiai, bukan main senangnya. Bahkan, kiai ini Structure menangis karena belum pernah berhasil “mengislamkan” seorang pun, sementara Marsudi sebagai Tokoh seorang Muslim biasa telah jauh melangkah. Rupanya, di tingkat akar rumput proses pindah agama secara damai ini selalu saja terjadi. Menurut Marsudi, secara kebetulan para mualaf ini dalam dunia usaha semakin berhasil, mengikuti nasihat dan jejak mentornya.

Berbeda dengan kebanyakan sopir taksi yang pernah saya wawancarai dalam berbagai ke sempatan yang kondisi ekonominya pas-pasan, Marsudi adalah sosok lain. Sebagai seorang pekerja keras menjadi sopir selama puluhan tahun, Marsudi kini sudah berhasil membangun dua rumah dan punya dua mobil rental, Honda Jazz dan Avanza. Sekalipun masih berharap agar istrinya menjadi PNS, sebenarnya dalam kehidupan ekonomi keluarga Marsudi sudah cukup cheap nfl jerseys mapan di lingkungan desanya.

Tuan dan puan tidaklah salah jika menempat kan Marsudi dalam kategori elite di lingkungan wholesale jerseys para sopir taksi. Perbedaan lainnya terletak pada kegigihan Marsudi dalam kegiatan dakwah, seperti yang dituturkannya kepada saya dengan nada datar, tanpa emosi yang meluap. Saya lupa menanyakan apakah dia dan istrinya sudah menunaikan ibadah haji atau belum. Yang pasti, keislamannya bukan karena mengawini seorang Muslimah lalu pindah agama, tetapi melalui liku-liku spiritual yang panjang sebelum mengambil keputusan akhir.

Pengalaman saya berbincang Updates dengan warga biasa ini sungguh menyenangkan. Mungkin, tuan dan puan pernah mengikuti tulisan saya di Republika tentang cerita orang biisa ini.
Apakah dia seorang tukang cukur, penjaja keset, tukang asah pisau yang invalid, bapak bengkel sepeda, dan sosok lain yang kaya dalam nuansa kemanusiaan.

Mereka semua adalah tipe manusia yang yakin dengan kemampuannya sendiri untuk berdikari secara ekonomi melalui jalan halal dan Press sederhana. Sebagian mereka telah berkecukupan, semisal, Marsudi, sebagian yang lain tidaklah miskin berkat ketekunan dalam mengatasi Supports tantangan hidup.

Selain itu, Marsudi adalah seorang pembaca. Dia mengikuti perkembangan politik Tanah Air yang belum juga sehat. Tokoh idolanya adalah Jokowi, gubernur DKI Jakarta yang fenomenal, yang dinilainya sebagai pejabat pelayan publik. Sedangkan, sebagian besar pejabat amat bangga dilayani, seperti harus dibukakan pintu mobilnya ketika hendak keluar. Sosok yang manja sekali, tak tergerak tangannya untuk menyentuh pintu mobil.

Semuanya diandalkan kepada sopir pribadi yang biasa bergegas dalam melaksanakan tugasnya. Apabila bosnya seorang egalitarian, perasaan sopir pasti tenang dalam bertugas.

Tetapi, jika seorang feodal atau neofeodal dengan gaya khasnya yang membosankan itu, napas sopir akan turun-naik tak teratur karena takut salah tingkah dalam definisi feodalisme.

Rupanya, Marsudi sudah lama mencibirkan gaya hidup yang serbafeodalistis ini.
Akhirnya, berbincang dan bergaul dengan rakyat kebanyakan ini bagi saya tidak pernah membosankan. Ada saja sisi-sisi menonjol yang pantas diabadikan dalam ingatan kolektif kita. Rakyat biasa yang kreatif ini adalah di antara modal sosial bangsa yang tak ternilai harganya.

Merekalah yang berfungsi sebagai tiang ekonomi saat Indonesia diterpa krisis moneter pada akhir abad yang lalu, sementara para konglo merat bergelimpangan. Viva rakyat kebanyakan karena kita adalah bagian yang menyatu dengan lingkungan mereka.