Raja Ali Haji dan UMRAH (II)

/0 Comments/in /by

REPUBLIKA.CO.ID,Oleh : Ahmad Syafii Maarif

Penulis Jamal D Rahman dalam kritik sastra di bawah judul “Raja Ali Haji: Paduka Kakanda Dibawa Bertahta” tertanggal 28 Januari 2010 telah memberi ulasan komprehensif tentang peran sentral pujangga Riau-Bugis ini dalam pembaruan kebudayaan Melayu, khususnya puisi, yang pada abad ke-19 itu seperti mengalami lesu darah. Kepercayaan Raja Ali Haji (RAH) kepada kekuatan kata melebihi pedang terbaca, misalnya, dalam Bustanul Katibin: “Beberapa ribu dan laksa pedang yang sudah terhunus, maka dengan segores qalam (pena) jadi tersarung.”

Bukankah Napolean Bonaparte lebih takut kepada pena tinimbang meriam? Bukankah pula sastrawan pemenang hadiah Nobel Rusia sangat ditakuti oleh rezim komunis Uni Soviet sebelum Mikhail Gorbachev memberikan “kata putus” dalam bentuk “perestroika” (penataan kembali) dan “glasnost” (keterbukaan) yang kemudian menyebabkan hancurnya sistem politik antikemanusiaan itu?

Ada yang unik dalam karier RAH. Sekalipun dikenal sebagai seorang antikolonialisme, RAH punya hubungan khusus dengan Hermann von de Wall, asisten residen Belanda di Tanjung Pinang. Mengapa? Karena De Wall punya minat kuat pada kebudayaan Melayu. Maka bersama De Wall, RAH menyusun Kitab Pengetahuan Bahasa, semacam ensiklopedia Melayu yang tidak sampai rampung ditulis.

Demikian eratnya persahabatan keduanya, sampai-sampai masalah pribadi diceritakan kepada De Wall, seperti penyakit yang diderita, lemah syahwat, dan lain-lain. Karena RAH punya hobi berburu burung, De Wall telah menghadiahkan kepadanya sebuah bedil untuk keperluan itu. Ternyata, hubungan antarmanusia tidak bisa hanya dibaca melalui kaca mata hitam putih. Ada dimensi-dimensi lain yang terlibat di dalamnya.

Hubungan RAH dan Universitas Maritim RAH (UMRAH); dengan berdirinya sebuah Universitas Maritim dengan menyandang nama besar RAH, kita berharap agar dalam perjalanan waktu yang tidak terlalu lama, di lingkungan kampus ini akan diciptakan pula sebuah lembaga studi kebudayaan Melayu. Dalam lembaga ini, karya-karya RAH dan karya para penulis Melayu lainnya, baik yang berasal dari Indonesia maupun Malaysia dan Brunei, dikaji secara mendalam.

Masalah dana bisa saja dirundingkan antara tiga bangsa serumpun itu. Untuk mengawali, saya punya saran agar Prof Dr Abdul Hadi WM, asli Madura tetapi pakar dalam kultur Melayu, diminta untuk turut merancang proyek kultural yang strategis ini.

Dalam kondisi sekarang, UMRAH baru punya lima fakultas dengan sembilan program studi. Fakultas Ekonomi dengan Program Studi Akuntansi; Fakultas Teknik dengan Program Studi Elektro dan Teknik Informatika; Fakultas Fisip dengan Program Studi Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Administrasi Negara; Fakultas Kelautan dan Perikanan dengan Program Studi Ilmu Kelautan dan Manajemen Sumber Daya Perairan; Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Dengan menciptakan sebuah lembaga kemelayuan, maka UMRAH akan punya corak khusus bagi Riau Kepulauan.

Peran Riau Kepulauan ini untuk perkembangan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia sungguh dahsyat. Dari pulau-pulau kecil inilah dulunya asal-usul bahasa Malaysia, bahasa Brunei, dan bahasa Indonesia, yang kini dipercakapkan oleh sekitar 300 juta umat manusia di belahan bumi Asia Tenggara. Tanpa punya sebuah pusat studi kemelayuan, UMRAH terasa bak gulai kurang garam dan arwah RAH pasti berontak karena kerja kerasnya untuk kemajuan kultur Melayu kurang dihargai justru di Riau Kepulauan. Diharapkan agar saran ini terbaca oleh kalangan yang luas, termasuk tokoh Bugis di atas (di tulisan sebelumnya–Red) yang saya lupa namanya.

Raja Ali Haji dan Umrah (I)

/0 Comments/in /by

REPUBLIKA.CO.ID,Oleh: Ahmad Syafii Maarif

Dalam suatu acara pernikahan putri bungsu JK pada 24 Agustus 2013 di Jakarta, seorang tokoh Bugis mendekati saya. Setelah berbincang-bincang, lalu saya diminta untuk menulis tentang Raja Ali Haji (1808-1873) yang berdarah Bugis itu. Katanya jika saya yang menulis, pengaruhnya akan lebih terasa, padahal kajian tentang RAH (Raja Ali Haji) telah cukup banyak dilakukan orang, sarjana asing maupun penulis Indonesia dan Malaysia.

Saya tidak yakin juga bahwa tulisan singkat ini akan punya pengaruh, tetapi demi memenuhi harapan tokoh Bugis itu, nama besar RAH, penulis multitalenta itu memang perlu sering disebut. Belakangan namanya juga diabadikan dalam bentuk Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), berlokasi di Senggarang, Tanjung Pinang, Riau Lautan. Ini universitas negeri termuda, diresmikan akhir 2012. Studi kelautan adalah di antara program unggulan pada universitas ini. Rektor pertamanya adalah Prof Dr Maswardi M Amin M Pd.

Nama lengkap RAH adalah Tengku Haji Ali al-Haj bin Tengku Haji Ahmad bin Raja Haji al-Syahidu fi Sabilillah bin Upu Daeng Celak. Mengabadikan nama RAH jadi sebuah universitas sangat beralasan, dari sisi mana pun orang menilainya. Sekalipun lebih banyak dikenal sebagai pengarang “Gurindam Dua Belas,” radius perhatiannya sangatlah luas: bahasa, sastra, agama, fikih, sejarah, tasawuf, politik, etika, dan filsafat.

Fasih bicara tentang agama, karena memang lama belajar di Makkah, RAH adalah penganut tarikat Naqsyabandiyah dengan mazhab fikih al-Syafii, sebagaimana yang umum menjadi anutan di dunia Melayu.

Adalah saat RAH muda (17) diajak ayahnya ke Semarang untuk suatu urusan. Tidak dinyana, RAH tiba-tiba jatuh sakit serius, muntah berak. Ayahnya hampir tak punya harapan lagi bagi kelangsungan hidup anaknya. Itulah sebabnya kerangka mayat mau dipesan untuk membawa jenazah RAH ke Pulau Penyengat, tanah kelahirannya. Ternyata RAH kembali pulih dan selamat pulang ke Riau untuk kemudian dengan bergulirnya waktu dalam usia menjelang 40 tahun pada 1847 muncullah “Gurindam Dua Belas,” yang dianggap sebagai Magnum Opus dalam sastra Melayu kelasik.

Gurindam ini memuat banyak sisi: nasihat, sejarah, teologi, etika, pendidikan, filsafat, dan politik. Di abad ke-19, di dunia Melayu, karya sastra RAH tidak ada tandingannya. Selain “Gurindam Dua Belas,” masih ada 11 karya tulis RAH lainnya yang masih diteliti orang sampai hari ini, seperti Tuhfat al-Nafis (Hadiah Bernilai Tinggi), Bustan al-Katibin (Taman Para Penulis), Kitab Pengetahuan Bahasa.

Untuk menyegarkan ingatan kita tentang “Gurindam Dua Belas,” kuitipan di bawah ini tidak kurang menariknya. Dalam Gurindam III, kita baca:

Apabila perut terlalu penuh,
keluarlah fiil yang tidak senonoh.

Dalam Gurindam V, bait di bawah ini patut pula direnungkan:

Jika hendak mengenal orang berbangsa,
Lihat kepada budi dan bahasa.

Jika hendak mengenal orang berilmu,
bertanya dan belajar tiadalah jemu.

Jika hendak mengenal orang baik perangai,
lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

Dalam Gurindam VII, kita baca pernyataan di bawah ini:

Apabila banyak berkata-kata, di situlah jalan masuk dusta.

Apabila anak tidak dilatih, Jika besar bapanya letih.

Pada Gurindam XII, bait terakhir berbunyi:

Akhirat itu terlalu nyata,
kepada hati yang tidak buta.

Terasa sekali betapa luasnya wawasan dan perhatian RAH dalam membaca fenomena sosial kemanusiaan. Sebagai seorang yang sangat paham bahasa Arab, pengaruh //Ihyâ Ulûm al-Dîn// karangan al-Ghazali dan kitab-kita Arab lainnya sangat dirasakan dalam karya-karya RAH, tetapi dianyam dalam kultur Melayu yang apik dan puitis. Gurindam adalah bentuk modifikasi RAH atas pantun dan syair yang sudah begitu mengakar dalam kultur Melayu.

Pendidikan, Kemerdekaan, dan Komitmen Moral Manusia Indonesia (II)

/0 Comments/in /by

REPUBLIKA.CO.ID,Oleh : Ahmad Syafii Maarif

Saya perlu memberi catatan untuk kisi-kisi No 2 dan No 3. Memang sejak beberapa tahun terakhir ini, telah terjadi konflik kekerasan dengan membawa-bawa bendera agama. Dalam bacaan saya, semua agama secara teoretik pasti properdamaian dan antikonflik, antikekerasan.

Namun, mengapa ada istilah “konflik dan kekerasan berbasis agama” muncul dalam wacana publik di Indonesia? Penyebab utamanya secara sederhana adalah karena ada pihak-pihak tertentu yang menafsirkan ajaran agama secara liar bagai binatang jalang, terlepas dari filosofi dasar agama itu yang membela kedamaian, keadaban, dan persaudaraan universal umat manusia.

Penafsiran liar inilah yang harus diluruskan dan dicegah agar agama itu tidak dijadikan alat pemukul atas pihak lain yang dinilai menyimpang. Penafsiran liar ini juga telah mengundang munculnya polisi-polisi swasta yang beringas dan kasar karena polisi negara yang sah sering tidak berfungsi dengan efektif dan semestinya.

Kemudian, tentang pentingnya implementasi pendidikan moral dan etika disatukan dalam sistem pendidikan nasional Indonesia memang sudah sangat mendesak untuk dijalankan, sesuatu yang ditelantarkan selama sekian tahun. Bangsa ini telah gagal secara moral, nilai-nilai luhur Pancasila telah lama disingkirkan dari kehidupan publik.

Akibat buruknya sudah sangat jelas: banyak orang, termasuk sebagian (besar?) elite politik dan ekonomi yang telah menjadi manusia tunamoral dan tunaetika. Tujuan hidupnya hanyalah meraih kuasa dan kepuasan materi sebanyak-banyaknya tanpa menghiraukan batas moral dan etika. Titik!

Gejala semacam inilah yang digambarkan Eric Fromm sebagai wajah utama masyarakat konsumeristik: To have more and to use more (“merebut lebih banyak dan melahap lebih banyak”). Masyarakat ini, tulis Fromm, “telah menghasilkan banyak hal yang tak berguna dan pada tingkat yang sama telah melahirkan manusia sampah, tunaguna”.

Sekalipun apa yang diamati Fromm adalah masyarakat kapitalis Barat, situasi masyarakat Indonesia mungkin lebih buruk dari itu. Di sini hukum sedang diperdagangkan, politik transaksional merebak, APBN/APBD/BUMN/BUMD telah dirampok oleh anak bangsa yang tunamoral ini, sementara sistem pendidikan nasional kita belum menampakkan tanda-tanda perbaikan secara fundamental sekalipun Kurikulum 2013 telah diluncurkan.

Karena negara belum berhasil secara baik dan tepat membenahi masalah pendidikan nasional sejak era Proklamasi Kemerdekaan 1945, tidak ada salahnya jika pihak swasta mencari dan merumuskan sistem pendidikan yang sedikit berbeda. Sistem alternatif tersebut diharapkan bisa berhasil mengawinkan antara keunggulan intelektual, keanggunan moral, dan keperkasaan fisik manusia Indonesia. Itulah karakter manusia terdidik Indonesia yang kita dambakan sejak puluhan tahun yang silam.
Mungkin dengan kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan sistem baru ini, tujuan kemerdekaan dapat diraih berupa tegaknya keadilan, meratanya kesejahteraan, dan kemakmuran bersama. Dan, kesenjangan sosial yang masih tajam sekarang ini secara berangsur dapat dipertautkan dalam suasana sebuah Indonesia yang bermartabat, adil, dan makmur.

Kemerdekaan manusia yang sejati adalah kemerdekaan yang memberi manfaat sebesar-besarnya kepada sesama, tanpa diskriminasi rasial, agama, dan latar belakang sejarah. Pendidikan masa depan Indonesia haruslah mampu menciptakan sosok manusia didik yang mempunyai komitmen moral sungguh-sungguh bagi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan merata dalam bingkai Pancasila untuk kepentingan seluruh anak bangsa yang serba plural ini.

68 Tahun Merdeka, Hentikan Keluhan

/0 Comments/in /by

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Ahmad Syafii Maarif

Saya bukanlah orang yang selalu mudah membebaskan diri dari keluhan. Sumber ketidakseronokan batin itu berpusat pada: masalah bangsa yang salah urus sekian puluh tahun, masalah kedaulatan yang semakin digerogoti pihak asing, masalah korupsi yang memiskinkan, masalah pendidikan yang tidak pernah beres, masalah lingkungan yang rusak parah, masalah penegakan hukum yang acak-acak, masalah haji yang tak pernah tuntas, dan 1.001 masalah besar lainnya.

Dengan tingkat kemiskinan yang menembus angka 49 persen dari 250 juta rakyat Indonesia, jika parameter yang dipakai adalah dua dolar AS per kepala per hari, hati siapa yang tidak akan gundah membaca kesenjangan yang tidak patut ini.

Letak geografis Indonesia bukanlah di Benua Afrika yang sebagian besar kering-kerontang yang mengharuskan penduduknya bekerja sangat keras, bergumul dengan alam yang tidak bersahabat demi kelangsungan hidup. Kita ditakdirkan Allah hidup di kawasan khatulistiwa yang subur dengan ribuan pulau yang indah menawan. Sinar matahari cukup diberikan gratis sepanjang tahun, lamanya siang dan malam berimbang, dan jangan lupa negeri, ini merebut kemerdekaannya dengan darah dan air mata, bukan di bawah sinar bulan purnama, karena si penjajah tidak rela meninggalkan Nusantara yang elok ini.

Para pejuang bangsa telah masuk dan keluar penjara dengan segala penderitaannya demi kemerdekaan yang sangat mahal harganya. Tanpa kerelaan mereka berkorban, Indonesia sebagai bangsa dan negara tidak akan pernah hadir di peta dunia. Alangkah besarnya jasa para pejuang itu. Dan alangkah tidak beradabnya kita jika pengorbanan mereka disia-siakan. Lalu di mana diletakkan sila kedua Pancasila “Kemanusiaan yang adil dan beradab” jika kita tidak juga sungguh-sungguh mengurus masalah bangsa dan negara ini?

Baris-baris di atas masih bernuansa keluhan, bukan? Artinya, saya belum juga berhasil membebaskan diri dari suasana batin yang membebani itu. Kini kita berada di bulan Agustus 2013, bulan proklamasi. Bangsa ini sudah merdeka selama 68 tahun, penjajahan terkutuk itu sudah angkat kaki untuk selama-lamanya.

Nasib bangsa dan negara sepenuhnya tergenggam di tangan rakyat Indonesia. Dengan mengeluh, perubahan mendasar tidak akan pernah terjadi. Sekaranglah waktunya mengucapkan sayonara untuk segala bentuk keluhan. Bangsa dan negara ini milik kita semua.

Dengan cara masing-masing, pada posisi masing-masing, kita benahi segala yang buruk dan busuk yang melingkari negeri ini melalui sistem demokrasi yang telah dipilih. Kita harus bergerak dalam sistem ini, sekalipun sarat dengan kelemahan dan kerapuhan. Apa boleh buat. Ruang gerak saya sendiri sangat terbatas, paling-paling bicara lewat lisan dan tulisan, posisi resmi jauh dari diri saya. Tetapi yang penting, jangan diam, negeri yang elok ini jangan sampai lumpuh di tangan mereka yang lupa daratan. Eman-eman.

Tahun 2014 dimulai bulan April adalah tahun pemilihan umum dengan biaya triliunan. Siapkan diri sejak sekarang untuk menapis calon-calon anggota DPR, DPD, DPRD, calon presiden/wakil presiden agar yang lolos adalah mereka yang bermoral, penuh dedikasi, bukan sebaliknya. Memang pilihan tidak mudah karena aturan permainan dikangkangi oleh dominasi partai politik yang kini sedang jatuh harga, tetapi pasti ada yang baik yang masih punya idealisme untuk kemajuan dan perbaikan Indonesia ke depan. Kejelian dalam memilih inilah yang perlu disiapkan dari sekarang untuk menghadapi pelaksanaan sistem demokrasi yang belum sehat itu. Tidak boleh dibiarkan berlarut-larut berketiak ular seperti yang berlaku selama ini.

Jika dulu pernah dalam sejarah kontemporer Indonesia, politik atau ekonomi yang dijadikan panglima. Dalam sistem demokrasi yang sehat dan jujur, yang menjadi panglima adalah rakyat secara keseluruhan dengan kualifikasi masing-masing, karena memang demikianlah fakta sosiologis masyarakat kita.

Dalam pemilu, harga suara seorang profesor botak atau jenderal pensiunan dengan seorang nelayan buta huruf sama, tidak berbeda semiang pun. Oleh sebab itu, kita songsong tahun Pemilu 2014 dengan sikap sangat kritikal tanpa keluhan. Janganlah ditiru tabiat seekor katak, jika berdiri yang terlihat adalah apa yang ada di belakangnya. Arahkan pandangan ke depan untuk sebuah Indonesia yang adil, berdaulat, dan bermartabat.

Kultur Mudik (Pergumulan antara Tawa dan Tangis)

/0 Comments/in /by

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Ahmad Syafii Maarif

Ibarat semut marabunta, iring-iringan para pemudik dalam suasana Hari Raya Idul Fitri, khususnya yang terbesar di tanah Jawa, tampaknya merupakan kultur khas Indonesia. Saya tidak tahu sejak kapan kebiasaan mudik ini mulai ditradisikan di negeri ini.

Tengoklah di stasiun kereta api, terminal bus, pelabuhan, dan bandara menjelang dan sesudah hari H, berjibun mereka yang terlibat dalam ritual tahunan itu. Sudah tentu kampung-kampung yang dikunjungi oleh sanak saudara yang merantau secara ekonomi seperti mendapatkan durian runtuh.

Entah berapa triliun rupiah yang beredar selama arus mudik ini, sebuah tradisi yang sangat berakar kuat dalam masyarakat kita. Sekiranya orang tua saya masih hidup di kawasan Bukit Barisan, Sumatra Barat, rasanya kerinduan untuk pulang kampung ini akan sangat menggoda pula.

Kadang-kadang memang terasa sulit untuk memahami gelombang arus mudik ini. Cobalah tuan dan puan bayangkan untuk tahun ini, ada satu keluarga dari Malang ke Semarang dengan becak. Sang ayah berhari-hari mengayuh becaknya menuju tempat tujuan. Tidak jarang pula si istri harus turun, saat becak suaminya harus menempuh jalan tanjakan.

Yang hebat lagi, keluarga ini tetap saja berpuasa dalam perjalanan panjang itu. Beberapa kali pihak polisi menawarkan jasa agar bersedia naik bus, keluarga ini tetap saja memilih balik kampung dengan becak. Allahu akbar. Alangkah kerasnya tekad sahabat kita ini, alangkah kuatnya imbauan kampung halaman di hari raya ini.

Kekuatan rindu telah mengalahkan pertimbangan-pertimbangan rasional akan segala risiko yang mengintai dalam perjalanan mudik ini. Risiko tertinggi adalah mengadang kematian yang jumlahnya ratusan saban tahun, jauh melebihi korban bencana alam. Itu belum lagi mereka yang mengalami luka berat dan ringan, jumlahnya menjadi ribuan. Selalu saja berlaku pergumulan antara tawa dan tangis dalam suasana hari raya ini. Dan orang pun tidak pernah mengenal kapok karena demikian tingginya nilai mudik dalam kultur Indonesia.

Tahun ini telah muncul pula kata “laka” dalam media sosial untuk kecelakaan. Memang ekonomis, tetapi pembentukan kata “liar” itu tidak ada acuan standarnya dalam kaidah bahasa Indonesia. Maka angka “laka” lalu lintas selama tiga tahun terakhir ini masih sangat tinggi. Tahun 2010 sejumlah 31.234; 2011 dengan angka 30.626; 2012 sedikit turun lagi pada angka 27.441.

Jalan raya adalah pembunuh terbesar, tidak saja di Indonesia, tetapi kejadian serupa juga berlaku di lain negara. Sekitar tahun 1980-an, ketika mobil saya kena tilang di Chicago yang harus diselesaikan di pengadilan, saya mendengar penjelasan bahwa jumlah “laka” di jalan raya Amerika melebihi jumlah korban Perang Vietnam. Bedanya, perang dibenci, sedangkan korban dalam perjalanan tidak pernah membawa orang jera karena bepergian itu sebuah keharusan, sekalipun mungkin akan membawa maut.

Mari kita turunkan lagi angka-angka kamatian korban “laka” di jalan raya dalam tenggat waktu empat tahun terakhir dalam suasana Lebaran berdasarkan penjelasan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Ronny Frengky Sompie beberapa hari yang lalu.

Tahun 2010 sejumlah 632, 2011 dengan angka 587, 2012 meningkat manjadi 908, hanya dalam tempo 20 hari. Tahun 2013 angka “laka” ada 2.749 dengan 471 meninggal, 435 luka berat, dan sekian pula luka ringan, yang umumnya dengan memakai kendaraan roda dua. Rinciannya, roda dua 1.897, mobil penumpang 426, bus 109, mobil barang 232. Angka kematian 471 itu masih mungkin meningkat karena arus balik masih berlangsung selama beberapa hari ini.

Tahun 2013 terlihat penuruan dalam angka kematian karena kesadaran pemudik kabarnya telah semakin meningkat untuk tidak lagi sembrono dalam mematuhi tertib lalu lintas. Selain itu, tahun ini semakin banyak jumlah aparat yang diterjunkan ke lapangan demi kelancaran arus mudik.

Tetapi, terlepas dari sedikit kemajuan yang patut disyukuri itu, secara umum transportasi publik di Indonesia masih semrawut. Padahal, salah satu prinsip sebuah negara berkeadaban adalah jika transportasi publiknya berjumlah cukup, nyaman, aman, teratur, dan disukai. Indonesia kita masih dari harapan itu semua. Kemauan keras negara ke arah perbaikan itu tidak perlu menunggu mayat-mayat yang harus bergelimpangan lagi di jalan raya, seperti yang berlaku selama ini.

Makna 68 Tahun Merdeka

/0 Comments/in /by

Ahmad Syafii Maarif  ;   Pendiri Maarif Institute

KOMPAS, 21 Agustus 2013

Bagi saya, kemerdekaan Tanah Air sejak 68 tahun yang lalu adalah sebuah gerbang utama untuk dilalui dalam upaya menjadi manusia penuh (full human). Di bawah sistem penjajahan, rakyat Nusantara diperlakukan sebagai separuh manusia, jika bukan malah sepertiga.

Bagi Indonesia secara keseluruhan, kemerdekaan adalah syarat utama untuk mengembangkan potensi kebangsaannya sejauh-jauhnya, sedahsyat-dahsyatnya, sedangkan pihak asing tak punya hak menghalanginya dalam proses dinamis dan kreatif itu. Akan tetapi karena berbagai kendala mental dan kultural, potensi Indonesia yang luar biasa itu ternyata tidak berjalan mulus untuk aktualisasi diri.

Anak udik dan kemerdekaan

Kita belum menemukan pemimpin puncak yang bebas sepenuhnya dari daftar ”tetapi”. Apakah tahun Pemilu 2014 akan membuka pintu untuk menampilkan sosok pemimpin yang diharapkan itu? Tentu saja akan sangat bergantung pada calon- calon yang akan muncul ke panggung dan tingkat kecerdasan rakyat dalam menentukan pilihan. Demokrasi dalam teori adalah sistem politik untuk menghargai seorang warga sebagai manusia penuh.

Sebagai seorang anak udik di kawasan Bukit Barisan yang lahir 78 tahun silam, tanpa kemerdekaan pendidikan tertinggi saya barangkali hanyalah sampai pada tingkat sekolah rakyat (SR) di Sumpur Kudus, Sumatera Barat. Pada waktu itu satu-satunya SR yang tersedia untuk empat nagari: Unggan, Silantai, Sumpur Kudus, dan Mangganti.

Kemudian, dalam perjalanan waktu, tentu akan beranak pinak di nagari sempit dan miskin itu sebagai manusia terjajah yang tunacita-cita. Sekalipun pihak penjajah secara fisik belum tentu sampai ke sana karena harus melalui jalan setapak dengan berjalan kaki, atau paling-paling naik kuda. Penjajah mana pula yang mau berjibaku berkunjung ke kawasan tersuruk itu?

Berkat kemerdekaan, di Sumpur Kudus sekarang telah berdiri beberapa SD negeri, satu madrasah tsanawiyah (MTs) negeri, satu SMA negeri, dan dua puskesmas, sesuatu yang tak terbayangkan di era penjajahan. Jalan setapak sudah masuk ke masa silam, kuda beban dan kuda tunggang sudah lama menghilang, digantikan transportasi serba mesin dengan segala plus-minusnya. Anak muda biasa ugal- ugalan dengan kendaraan roda duanya, beberapa orang sudah tewas.

Dulu, jika mau ke pasar Kumanis yang jaraknya hanya 30 kilometer akan menghabiskan waktu tiga hari, pergi-pulang, sekarang hanya dalam hitungan jam. Dalam perjalanan ke pasar itu, sekali-sekali orang bertemu dengan harimau yang melintas. Sangat menakutkan. Sekarang, entah kenapa, raja hutan itu jarang muncul. Akibatnya, babi hutan sering merajalela sebab keberadaan predatornya sudah sangat langka. Sumpur Kudus sekarang sudah menjadi bagian dari modernisasi Indonesia dengan segala dampaknya.

Rahmat kemerdekaan itu semakin lengkap ketika, pada 2005, listrik telah menyala di nagari itu dan di nagari-nagari sekitarnya, berkat uluran tangan Herman Darnel Ibrahim, Direktur Produksi dan Transmisi PLN saat itu.

Bagi yang sigap menangkap peluang, keberadaan listrik bisa digunakan untuk keperluan berbagai usaha ekonomi yang menguntungkan. Akan tetapi karena sebagian besar penduduk tidak terlatih, hanya segelintir yang telah memanfaatkan aliran listrik itu di luar untuk penerangan.

Bukan main gembiranya masyarakat karena kampungnya telah terang benderang di waktu malam, seolah-olah Sumpur Kudus bagai kota kecil di tengah hutan. Sejak Desember 2010, nagari itu telah dipecah jadi dua: Sumpur Kudus dan Sumpur Kudus Selatan. Dua wali nagari, tetapi tetap satu dalam lembaga adat.

Sekali lagi, berkat kemerdekaan bangsa, segalanya menjadi berubah. Akan lebih hebat lagi sekiranya bangsa dan negara ini diurus para pemimpin yang tepat, jujur, dan tidak gila kuasa, jumlah desa tertinggal akan jauh mengecil.

Sumpur Kudus dan Indonesia

Dari sekitar 74.000 desa di Indonesia, 32.000 desa dalam kategori tertinggal, tersebar di 183 kabupaten dengan penduduk 57,5 juta. Dalam kaitannya dengan aliran listrik, ada sejumlah 10.211 desa yang belum kebagian, dan Sumpur Kudus sebelum tahun 2005 adalah salah satu di antaranya.

Karena tingginya angka desa tertinggal itu, sekitar 19 persen dari 250 juta penduduk Indonesia masih harus bergumul dengan segala macam masalah kemiskinan dan keterbelakangan yang melekat pada kategori itu.

Di tengok dari kacamata ini, ternyata setelah 68 tahun Indonesia merdeka rakyat kita yang belum merasakan benar apa makna kemerdekaan itu masih berjibun bilangannya. Semestinya, ke depan, program untuk membebaskan Indonesia dari kategori desa tertinggal itu dijadikan prioritas utama.

Hanya para pemimpin yang negarawan sajalah yang bersedia melangkah ke arah pemberdayaan masyarakat secara tuntas. Elite bangsa yang hanya terpukau oleh ”politik sebagai lahan ekonomi” tidak dapat diharapkan untuk diajak berpikir sejauh itu.

Jangkauan perhatian para elite bangsa semacam itu sangat terbatas. Sumpur Kudus sebagai bagian dari desa tertinggal di Indonesia, dengan listrik dan aspal sudah sedikit melampaui ribuan desa lain yang tetap saja hidup dalam serba penantian: ”Kapan rahmat kemerdekaan itu mengalir ke kawasan desa mereka”.

 

Akhirnya, dengan berkibarnya Sang Sangka Merah Putih di seluruh Nusantara dan di kantor-kantor perwakilan kita di luar negeri dalam rangka peringatan 68 tahun kemerdekaan Indonesia, kita syukuri semua anugerah Tuhan ini dengan perasaan yang sangat dalam. Akan tetapi, di sisi lain, bidikkan pulalah perhatian kepada nasib ribuan desa tertinggal yang sedang menunggu uluran tangan negara dan kita semua. Merdeka! ●

40 Menit dengan Jokowi

/0 Comments/in /by

REPUBLIKA.CO.ID,Oleh : Ahmad Syafii Maarif

Pada 1 Agustus 2013, antara pukul 13.15 dan 13.45, memang benar Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) berkunjung ke Maarif Institute (MI) di kawasan Tebet, Jakarta, menemui saya dan teman-teman MI. Tidak ada agenda khusus yang dirancang untuk pertemuan itu, sekalipun media suka berspekulasi tentang itu. Maklumlah Jokowi yang sekarang sedang berada di atas angin di balantara perpolitikan Indonesia, pasti dikejar ke manapun dia bergerak. Apa pun yang diucapkannya, pasti dikutip. Mantan Wali Kota Solo ini dalam Pemilukada DKI pada 20 Oktober 2012 telah memenangkan pertarungan bergensi itu secara fenomenal, padahal pencalonannya hanya didukung oleh PDI-P dibantu Gerindra.

Pertemuan di MI ini diatur oleh Fajar Riza Ul Haq, direkturnya, yang sebelumnya telah diterima Jokowi di kantor Gubernur DKI. Untuk apa bertemu? Tidak ada agenda politik penting yang ingin dibicarakan. Saya hanya ingin bertanya tentang DKI yang sarat masalah itu: macet, banjir, premanisme, dan kantong-kantong kemiskinan di kawasan kumuh. Dengan bahasa datar yang optimistis Jokowi telah menjelaskan semuanya itu. Inilah kalimatnya, “Untuk mengatasi masalah DKI, dana tersedia dan masalahnya jelas. Jadi bisa diselesaikan, sekalipun akan memakan waktu sekitar 10 tahun.”

Lalu saya tanyakan, apakah selama ini dana tidak ada dan masalahnya tidak jelas. Dijawab, “Kemauan untuk mengatasi masalah DKI yang tidak ada.” Tetapi untuk mengatasi banjir di ibu kota, wewenang utamanya ada pada pemerintah pusat, tidak hanya pada DKI. Dulu DKI yang dinilai tidak responsif, sekarang yang berlaku sebaliknya, pemerintah pusat yang tidak serius, kata Jokowi. Sebagai orang luar, kita tidak tahu, mana yang benar. Pada saat DKI telah membuka diri dengan lebar, semestinya pemerintah pusat cepat merundingkan untuk mengatasi masalah banjir yang akut ini dengan Jokowi. Bagi saya yang sekali-sekali tinggal di Jakarta merasakan betul betapa ganasnya banjir itu.

Karena sejak 2003 sudah menjadi anggota Akademi Jakarta (AJ) yang berkantor di sebuah ruangan kecil di Taman Ismail Marzuki (TIM), tentu masalah ini saya singgung juga. Jokowi malah mengatakan bahwa TIM akan direnovasi secara besar-besaran dan akan rampung tahun 2014. Tempat parkir akan dirancang di bawah tanah. Mendengar rencana ini, saya langsung mengatakan, “Pak Jokowi adalah Ali Sadikin kedua.”

Sebab, yang membangun TIM di abad yang lalu adalah Ali Sadikin saat menjabat gubernur DKI. Para penggantinya yang berdatangan kemudian tidak begitu hirau dengan nasib TIM, termasuk dalam memelihara Dokumen Sastra H.B. Jassin yang bernilai sangat tinggi itu. Jokowi tampaknya paham betul apa makna kehadiran TIM bagi DKI khususnya, dan bagi Indonesia pada umumnya.

Dengan renovasi TIM di tangan Jokowi, para seniman dan budayawan Ibu Kota tentu akan bergairah kembali menjadikan pusat kegiatan kebudayaan yang sudah sangat populer ini untuk meragakan segala kemampuan kreatif mereka. TIM harus diminati kembali oleh para seniman dan masyarakat luas. Mengucurkan APBD DKI secara wajar bukan sebuah pemborosan, tetapi untuk menunjukkan bahwa birokrasi itu memerlukan seni. Tanpa seni, birokrasi dan sistem kekuasaan apa pun akan sangat kering dan membosankan, seperti yang terjadi selama ini, tidak saja untuk DKI, tetapi berlaku secara merata di seluruh Tanah Air.

Akhirnya, kedatangan Jokowi ke MI tidak ada kaitannya dengan Pilpres 2014, sebagaimana yang diduga oleh sebagian media, seperti terbaca pada judul ini: “Ada Apa di Balik Pertemuan Jokowi dan Syafii Maarif?” Tetapi, segala gerak-gerik Jokowi untuk beberapa bulan yang akan datang pasti akan menyedot perhatian publik pada saat kesederhanaan dan keluguan para elite telah lama absen dalam kultur politik Indonesia.

Madrasah Muallimin Jogja Menanti Anda

/0 Comments/in /by

REPUBLIKA.CO.ID,Oleh : Ahmad Syafii Maarif

Madrasah milik Muhammadiyah ini termasuk adalah salah satu lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Didirikan oleh KH Ahmad Dahlan di era bagian awal abad ke-20, kini telah berkembang pesat dengan sangat mengejutkan, sementara daya tampung maksimal hanya untuk 1.200 siswa.

Pihak pengurus dan pengasuh sudah kewalahan untuk memenuhi permohonan orang tua Indonesia agar anaknya dapat diterima. Tahun ini saja yang mendaftar lebih dari 800, berasal dari berbagai pulau Nusantara. Sedangkan, yang mungkin ditampung hanyalah sekitar 220.

Madrasah Mu’allimin dengan demikian adalah miniatur Indonesia. Tamatannya pasti turut memperkokoh pilar-pilar integrasi nasional. Banyak sekali protes dan keluhan yang diterima, tetapi luas lokasi madrasah yang tidak lebih dari 9.600 m2 dengan 32 ruang kelas itu jelas tidak mungkin memenuhi permohonan berjibun sekalipun dengan melalui tes masuk yang sangat ketat.

Satu-satunya jalan untuk membantu negara dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa adalah dengan melakukan ekspansi perluasan kampus yang sudah berjubel itu. Sekarang lokasi untuk pengembangan kampus sudah didapat dengan susah payah seluas sekitar 55 ribu m2 dengan harga tanah dan segala macam biaya yang harus dikeluarkan berada pada angka Rp 14.195.000.000. Dari jumlah ini sudah tersedia dana dari dalam sebesar Rp 6.000.000.000. Selebihnya harus dicari bantuan dari luar.

Alhamdulillah, dalam beberapa bulan berjalan dana telah mulai masuk, tetapi belum cukup. Sahabat-sahabat lintas agama telah menyumbang kurang sedikit dari Rp 1.000.000.000. Sampai awal Ramadhan 1434 Hijriah ini, dana yang sudah masuk dari para dermawan berjumlah sekitar Rp 4.000.000.000.

Bagi tim pembelian tanah, jumlah ini sudah cukup besar dan mereka bahagia sekali. Maklumlah, mereka bukanlah termasuk golongan kelas menengah atas. Mereka pun optimistis, dengan uluran tangan Anda semua kekurangannya akan segera tertutup, siapa tahu akan terjadi pada bulan Ramadhan ini juga.

Mengapa posisi madrasah ini menjadi semakin penting? Saya sebagai salah seorang alumnus madrasah ini pertengahan abad yang lalu merasakan betul bahwa pembentukan karakter dan akhlak mulia sangat ditekankan kepada para siswa. Kurikulumnya telah mengalami perubahan dan pengembangan dari masa ke masa.

Jika dulu difokuskan untuk mencetak para guru dan mubaligh dalam makna yang terbatas, sejak beberapa tahun terakhir alumni yang berasal dari rahim madrasah ini bisa meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih atas untuk menjadi apa saja dengan syarat memenuhi kualifikasi bidang-bidang keilmuan tertentu. Barangkali karena perluasan kurikulum inilah kampus yang ada sekarang ini sudah menjadi sangat sesak.

Alasan lain yang tidak kurang bermaknanya, madrasah ini tidak hanya ingin melahirkan para kader penerus Muhammadiyah, tetapi juga diharapkan menjadi kader kemanusiaan, kebangsaan, dan keumatan. Bahkan, saya sendiri kepada siswa yang akan lulus selalu menekankan untuk tampil sebagai kader kemanusiaan lebih dulu, baru yang lain-lain.

Saya sangat rindu agar lulusan madrasah ini akan menjadi kader-kader pemimpin dengan wawasan kemanusiaan yang luas tak bertepi dan radius pergaulan yang mampu meretas batas-batas agama, golongan, dan suku. Inilah mimpi besar saya untuk secepatnya memiliki kampus baru yang luas, di dalamnya akan dibangun lapangan sepak bola agar lulusannya secara fisikal menjadi spartan dan secara spiritual dan intelektual menjadi manusia anggun dan unggul.

Nah, bagi Anda yang ingin berinfak, inilah alamatnya: 1) Bank BNI No Rek 274-373-122-6 a/n Ahmad Syafii Maarif, QQ Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah Yogyakarta. 2) Bank Syariah Mandiri No Rek 7037 961-177 a/n Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah Yogyakarta. Selamat berlomba dalam kebajikan.

Pancasila dan Kekuasaan (III)

/0 Comments/in /by

REPUBLIKA.CO.ID,Oleh : Ahmad Syafii Maarif

Demokrasi Liberal telah gagal karena ketidaksabaran elite politik, Demokrasi Terpimpin berakhir dengan malapetaka nasional. Sejak paruh kedua tahun 1960-an, kita coba pula sistem baru yang kemudian dikenal Demokrasi Pancasila dalam format Orde Baru, di mana terjadi kongsi antara militer dan sipil dari kalangan “Mafia Berkeley”.

Semula sistem ini telah berhasil menekan inflasi yang pada akhir era Demokrasi Terpimpin telah mencapai 650 persen, dan laju pembangunan dipuji banyak pihak, dalam dan luar negeri. Booming bahan bakar minyak (BBM) pada tahun 1970-an telah semakin memberi legitimasi kepada sistem kekuasaan yang sedang berjalan, sehingga kesetiakawanan antara Soeharto dan AH Nasution yang berantakan seperti tidak dipedulikan orang lagi. Apalah salahnya mengorbankan seorang Nasution demi pembangunan bangsa. Begitu kira-kira logika yang berlaku saat itu.

Awal 1980-an, proses pembusukan sistem ini mulai terasa pada saat keluarga penguasa terjun ke dunia bisnis, tetapi sistem kekuasaan masih bertahan sampai suatu ketika datang angin puting beliung berupa krisis moneter di Asia Timur sejak 1997. Indonesia ternyata adalah negara yang paling rapuh dan rentan dalam menghadapi angin limbubu ini. Pada waktu negara-negara lain di kawasan ini telah berhasil memulihkan kondisi ekonominya, kita tetap saja bingung dan tertatih-tatih selama beberapa tahun karena tidak percaya diri.

Korupsi yang menggurita, kumulatif, dan sistemik, telah menawan bangsa ini sampai batas yang sangat jauh. Kekuatan Reformasi yang tidak pernah kompak itu telah semakin memperparah situasi yang memang sudah parah. Selama 15 tahun terakhir, pergantian kepemimpinan nasional telah terjadi sebanyak empat atau lima kali.

Lagi, setiap ada pergantian, muncul harapan baru untuk kemudian dalam tempo singkat redup lagi, sementara nasib rakyat kecil tetap saja tidak tertolong. Mereka cukup dipuaskan dengan janji-janji kosong yang tidak ditepati. Ada slogan bagus dalam kampanye “bersama kita bisa”, dalam kenyataannya “bersama kita berdusta”. Atau memang bangsa ini terlalu besar sehingga kita tidak mampu mengurusnya?

Dengan utang negara sekitar Rp 2.000 triliun, luar negeri dan domestik, dapat dibayangkan betapa rapuhnya fundamental keuangan negara kita. Angka ini bila dibagi dengan jumlah penduduk 250 juta, maka setiap anak Indonesia sedang menanggung beban utang masing-masing Rp 8 juta. Kita tidak tahu persis berapa persen dari utang yang menggunung itu dipakai untuk kepentingan bersama dan berapa persen pula yang telah digarong.

Secara formal konstitusional Pancasila tetap berada di puncak, dalam realitas kita mengkhianatinya secara kolektif, seperti telah disinggung di atas. Akibatnya, budaya saling percaya antara sesama anak bangsa telah semakin menghilang, patriotisme semakin memudar, kita telah kehilangan perspektif masa depan. Seakan-akan negeri ini sudah tidak bertuan, padahal proses demokrasi kita sewaktu diadakan pemilihan langsung presiden dan wakilnya tahun 2004, seluruh dunia angkat topi kepada Indonesia. Kata mereka, ternyata Islam cukup compatible dengan sistem demokrasi. Tetapi, peluang emas ini tidak cepat ditangkap sampai keadaan kembali memburuk. Rasa cemas dan ngeri dalam menatap masa depan sekarang dirasakan semua pihak, hampir tanpa kecuali. Saya sudah berbicara dengan banyak kalangan. Kesannya sama: keadaan tidak semakin baik.

Saya mengamati, kekurangan kita terutama terletak pada kenyataan sukarnya menemukan tipe pemimpin yang mau berjibaku membela bangsa dan negara. Situasi sekarang sangat tidak normal, demokrasi yang sedang berjalan adalah demokrasi setengah liar plus kebanyakan politisi yang tidak bertanggung jawab. Sedikit sekali di antara mereka yang memikirkan bangsa ini secara sungguh-sungguh. Sebagian besar malah menikmati kondisi demokrasi yang centang perenang ini karena ada peluang memperkaya diri di lautan kemiskinan yang melanda sebagian besar rakyat kecil kita.

Apa yang disebut sense of crisis sudah tidak singgah lagi di otak mereka. Seakan-akan semuanya masih berjalan normal. Dalam situasi yang serbagalau ini, kita memerlukan munculnya pemimpin “gila” tetapi mengerti bagaimana nilai-nilai Pancasila itu dilaksanakan dalam perbuatan secara konsekuen dan bertanggung jawab. Tanpa pemimpin “gila” yang disinterested, akan sulit bagi bangsa ini untuk bangkit secara autentik dalam tempo yang tidak terlalu lama. Atau kita memang rela membiarkan bangsa ini tenggelam?

Tentu mereka yang gila dalam bentuk lain sajalah yang sampai hati melihat bangsa ini hilang dari peta bumi. Ada dua tipe gila di sini: satu, “gila” dalam tanda kutip, yang lain gila karena putus asa sehingga tidak mampu lagi melihat di ujung lorong sana masih ada seberkas sinar, asal kita mau berubah secara radikal memperbaiki keadaan bangsa.

Bagian terakhir dari tulisan ini mungkin terasa agak ganas. Tetapi di balik itu semua tersimpan harapan besar yang tulus dari seorang senior citizen agar kita mau berubah secara fundamental dengan menjadikan Pancasila yang disinari wahyu sebagai acuan utama kita dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penyelesaian secara revolusi tampaknya tidak akan berjaya, sementara korbannya pasti akan sangat besar.

Oleh sebab itu, kita perlu duduk bersama membicarakan masalah bangsa ini secara komprehensif, tajam, tetapi tulus, sehingga kondisi mutual distrust (saling tidak percaya) dapat diubah menjadi mutual trust (saling percaya) dan kita akan dapat merumuskan bahasa dan langkah bersama untuk bangkit. Kita hanya bisa bangkit bila mau berdiri di atas kekuatan kita sendiri. Kalau pun ungkapan revolusi dipandang perlu, itu sifatnya adalah mental, sebuah mental revolution ke arah perbaikan dan pemulihan kehidupan bangsa dan negara secara menyeluruh, terarah, dan bertanggung jawab.

Apakah Pemilu 2014 akan menjawab semua ketidakpastian di atas, mari kita tunggu, dan gerak bola harus diarahkan kepada terpilihnya para pemimpin yang visioner, berani, dan bertanggung jawab, bukan pemimpin yang hobinya merengek, mengeluh, dan berlaku culas. Faktor terbesar mengapa kita setengah gagal mengurus bangsa dan negara terletak pada masalah kepemimpinan yang tidak menjadikan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 dalam bahasa yang tegas dan jelas sebagai pedoman pertama dan utama dalam bertindak.

Pancasila dan Kekuasaan (II)

/0 Comments/in /by

REPUBLIKA.CO.ID,Oleh : Ahmad Syafii Maarif

Kasus Aceh dan Papua sesungguhnya dapat dicari akar utamanya karena pengingkaran sila ini dan sila kelima berupa “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Begitu rapuhnya penghayatan kita terhadap sila kedua ini, ribuan tenaga kerja Indonesia (TKI)/ tenaga kerja wanita (TKW) yang tertindas sewaktu akan berangkat, di tempat bekerja, dan setelah pulang ke Tanah Air seperti tidak mendapat perlindungan yang memadai, khususnya dari instansi yang terkait.

Padahal, tenaga kerja ini telah memasukkan triliunan rupiah ke devisa negara saban tahun. Penderitaan mereka yang tidak berujung ini telah menjadi pengetahuan kita semua, tetapi nasib mereka tetap saja tak tertolong.

Sila ketiga adalah “Persatuan Indonesia”. Ini menyangkut masalah integrasi nasional yang telah diupayakan sejak awal abad ke-20. Adalah sebuah pandangan yang ahistoris jika kita menganggap bahwa persatuan bangsa sebagai sesuatu yang given dan final dengan adanya Sumpah Pemuda 1928 dan Proklamasi 17 Agustus 1945.

Dua tonggak sejarah ini hanyalah modal utama untuk melangkah selanjutnya dalam upaya mengisi kemerdekaan. Masalah integrasi nasional yang terganggu akhir-akhir ini disebabkan oleh sikap salah pandang itu. Kita lupa bahwa masalah persatuan bangsa adalah sebuah proses yang tidak pernah selesai. Karena dia bergerak terus, maka kelalaian kita selama ini dalam memelihara dan merawatnya telah memicu munculnya gejala disintegrasi yang sangat berbahaya bagi hari depan Indonesia.

Lagi-lagi, di sini masalah keadilan yang telantar sekian lama menjadi faktor pokok mengapa kekuatan disintegratif mendapat peluang untuk memperjuangkan kemerdekaan daerahnya, lepas dari bingkai Republik Indonesia yang sudah kita bangun dengan susah payah. Pendekatan militer semata untuk mencegah gerakan separatis ini tidak akan pernah efektif selama inti persoalannya berupa keadilan tetap saja tidak dihiraukan.

Sila “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan dalam permusyawaratan/perwakilan” sebagai sila keempat merupakan sumber primer bagi sistem demokrasi yang ingin ditegakkan di Indonesia. Tetapi, karena pengaruh subkultur semifeodal atau sikap kebaratbaratan di kalangan sementara elite bangsa, kita sampai hari ini belum lagi mampu menciptakan sebuah sistem politik demokrasi yang kuat dan sehat sesuai dengan kondisi Indonesia.

Dalam sistem Demokrasi Liberal (1950-1959), Demokrasi Terpimpin (1959-1966), dan Demokrasi Pancasila (1966-1998), mereka yang mengaku sebagai pendukung demokrasi lebih banyak dalam teori, sementara dalam realitas politik mereka tidak toleran, sempit dada, dan mau menang sendiri. Akibatnya jelas, demokrasi tidak semakin mendekatkan bangsa kepada tujuan kemerdekaan: terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Demokrasi tanpa rasa tanggung jawab terhadap kepentingan yang lebih besar dan budaya lapang dada bukan penyelesaian bagi hari depan Indonesia. Sementara, sistem otoritarian telah membunuh kekuatan-kekuatan kreatif yang pernah dimiliki bangsa ini.

Sila kelima adalah “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, sebuah sila yang manis sekali, tetapi telah kita sia-siakan sejak Proklamasi. Sedikit sekali perilaku kita yang dibimbing oleh sila ini dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keretakan antara kata dan laku semakin menganga dari hari ke hari, dari sistem politik yang satu ke sistem yang lain. Kelatahan kita dalam menghayati dan melaksanakan sila ini sesungguhnya adalah faktor yang paling krusial mengapa masalah integrasi nasional belum semakin mantap dari waktu ke waktu, tetapi kita tidak juga mau belajar dari keteledoran ini.

Pada era Demokrasi Liberal dengan kekuasaan partai yang begitu besar, kabinet jarang sekali yang berumur panjang. Jika berlaku perbedaan pandang antara pemimpin partai yang belum tentu mengenai masalah mendasar, langsung kabinet dijatuhkan untuk diganti oleh kabinet yang baru dengan nakhoda yang lain. Kejadian ini berlangsung berkali-kali sehingga kabinet tidak pernah berusia sampai lima tahun. Ganti kabinet, ganti kebijakan dan program. Pemborosan energi politik terjadi berulang-ulang, tanpa rasa dosa terhadap bangsa dan negara.

Di era Demokrasi Terpimpin, kabinet dapat bertahan sampai enam tahun, tetapi demokrasi itu sendiri harus takluk ke bawah sistem otoritarian dengan subkultur semifeodal yang ada di belakang. Partai-partai yang tidak sejalan dengan penguasa disingkirkan untuk kemudian dibubarkan. Di bawah sistem ini, demokrasi tinggal nama dan Pancasila hanyalah dipakai untuk pembenaran terhadap libido kekuasaan tanpa kontrol.

Politik menjadi panglima, aspek kenegaraan yang lain harus tunduk kepada kehendak panglima. Sistem ini kemudian berantakan dan berguguran ibarat rumah yang terbuat dari kartu (untuk meminjam Bung Hatta) melalui tragedi berdarah dalam bentuk G30S/PKI. Entah berapa puluh ribu nyawa anak bangsa yang tertumpah sebagai biaya dari konflik politik dengan skala nasional. Tragedi ini berlaku enam tahun setelah Dekrit 5 Juli 1959 dengan mengukuhkan Pancasila dan UUD 1945, tetapi dengan mengorbankan Majelis Konstituante yang dinilai gagal menjalankan tugas konstitusionalnya.