Ahamad Syafii Maarif | Rosonansi Republika | 10-12-13

Ada ungkapan yang populer di kalangan kaum pembaru Muslim sejak abad ke 19. “la’natu Allah’ ala al-siyasati” (laknat Allah atas politik kekuasaan). Saya belum berjumpa sumbernya, siapa pencipta pertama kali ungkapan ini, tetapi tidak akan jauh dari Jamal al-Din al-Afghani (1838-1897), Muhammad ‘Abduh (1849-1905), dan tokoh-tokoh lain di sekitarnya.

Abad ke-19 adalah puncak kejatuhan negeri-negeri Muslim ke tangan Eropa yang dimulai sejak abad ke-16. Hanya empat yang masih tersisa: Turki, Iran, Afganistan, dan Arab Saudi. Namun, Turki dalam keadaan sakit, Iran berada di bawah pengaruh Inggris dan Rusia, Afganistan negeri miskin dan terbelakang, dan Saudi masih di bawah Turki Usmani.

Para pembaru itu mengamati dengan getir suasana pilitik di dunia Islam di tangan para penguasa yang tunamartabat, lemah dan tunavisi. Al-afghani adalah tokoh yang paling tajam sorotan matanya dalam membaca situasi umat yang sedang sekarat itu.

Oleh sebab itu, baginya, satu-satu nya jalan yang terbaik adalah membebaskan dunia Islam dari cengkeraman kuku penjajah Eropa yang lagi naik daun itu. Cita-cita mulia itu baru menjadi kenyataan seluruhnya pasca-Perang Dunia (PD) II di saat al-Afghani dan Abduh telah lama berkalang tanah. Indonesia termasuk bangsa Muslim yang merdeka beberapa hari setelah PD II.

Dalam perspektif penjajahan, Amerika serikat adalah pendatang baru dalam petualangan imperialism Barat. Negara ini hanyalah mendapatkan Filipina yang direbut dari spanyol pada 1898. Sementara Spanyol, Portugis, Inggris, Prancis, Italia, dan belanda telah mendahuluinya sekitar tiga abad sebelumnya.

Dalam konteks ini, Amerika adalah Negara imperialis kesiangan. Itulah sebabnya ia ingin balas dendam yang sampai hari ini dengan segala cara dan tipu, seluruh dunia ini, termasuk dunia Islam, mau dikangkanginya. Namun, dunia tidak sebodoh itu. Amerika nyaris kehilangan sahabat di muka bumi.

Rezim Barack H Obama dengan segala kelemahannya menghadapi Israel, dibandingkan rezim George Bush ada sedikit kemajuan. Terakhir ini adalah pendekatan masalah nuklir dengan Iran di bawah presiden Hassan Rouhani ( menduduki jabatan mulai 3 Agustus 2013 ) yang moderat, sangat kontras dengan pendahulunya si burung elang Mahmud Ahmadinejad ( berkuasa 3 Agustus 2005- 3 Agustus 2013 ).

Kekayaan minyak Saudi, Iran, dan Irak telah lama menjadi incaran Amerika, Iran di bawah rezim Shahinshah Reza Pahlevi adalah sahabat Amerika yang terdekat, sampai Ayatullah Khamenei mengusirnya pada 1979. Amerika dan Israel kalang kabut. Selama 34 tahun hubungan Amerika-Iran membeku dan bermusuhan.

Di mata Khamenei, Amerika adalah setan besar. Iran dikenakan sangsi ekonomi yang cukup berat dirasakan oleh rakyatnya. Mengikuti jejak Presiden Muhammad Khatami, Presiden Rouhani ingin melepaskan Iran dan Isolasi Barat dengan kesediaan merundingkan proyek nuklirnya yang merisaukan Amerika dan Israel.

Ada ketidak adilan dalam masalah nuklir ini. Israel dibiarkan punya nuklir, Iran dilarang. Sekiranya Reza Pahlevi masih berkuasa, boleh jadi Iran tidak akan dihalangi mengembangkan proyek nuklirnya. Sebab, Israel tidak merasa terancam karena Amerika sama-sama telah jadi bapak angkatnya.

Selama bertahun tahun, Pahlevi adalah kacung Amerika di kawasan itu, seperti halnya Saudi sekarang ini, bagi Amerika, tidak peduli, selama kepentingan nasionalnya terjamin, dia akan “bersahabat” dengan Negara manapun, yang anti demokrasi, korup, dan penindas rakyat. Iran tentunya akan cukup hati-hati berhadapan dengan Amerika, sekalipun pada 24 November 2013 sudah ditandatangani persetujuan sementara tentang program nuklirnya yang menggelisahkan Barat dan menakuti Israel itu.

Persetujuan sementara ini dilakukan di Jenewa antara Iran dan Lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Amerika, Rusia, Inggris, Perancis, dan Cina plus Jerman. Negara yang paling dikit kepala akibat dari persetujuan ini adalah Israel. Benyamin Netanyahu dengan marah mengatakan bahwa persetujuan itu adalah “ sebuah kesalahan sejarah”.

Tidak saja Israel, Saudi pun risau karena khawatir posisi Iran akan semakin menguat di kawasan itu. Sebagaimana kita sudah maklum, Iran dan Saudi sudah lama berebut hegemoni untuk menjadi yang dipertuan di wilayah panas yang sarat konflik itu. Saudi jelas tidak senang jika Iran berdamai dengan Amerika

Oleh : Ahmad Syafii Maarif | Resonansi Republika 26/11/2013

Dalam majalah bulanan Indonesia 201. No 9/Vol 1 Th 201, pada sampul belakang ditulis pendapat Peter Druker yang berbunyi, “Tidak ada negara yang terbelakan, kecuali negara yang salah urus.” Saya tidak tahu alasan redaksi mengutip kalimat itu. Berat dugaan saya kutipan itu dialamatkan kepada Indonesia yang sudah merdeka selama 70 tahun, tetapi tetap saja gaduh dan salah urus sampai hari ini.

Gaduh dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia susunan JS Badudu dan Sutan Mohammad Zain (1964) dapat berarti: berbuat ribut, ingar-bingar, gembar, rusuh, dan yang sejenis itu. Gaduh pilkada, gaduh korupsi, gaduh Bank Century yang bertele-tele, gaduh Mahkamah Konstitusi, gaduh Hambalang, gaduh penegakan hukum, gaduh karena disada, gaduh daftar pemilih tetap (DPT), gaduh e-KTP, dan 1.001 gaduh lainnya.

Dalam kaitannya dengan tidak pidana korups, sudah ratusan pejabat daerah (gubernur, bupati, dan wali kota) yang menjadi pasien Komisi pemberantasan Korupsi (KPK), sebuah angka yang sungguh mengerikan dan menyeramkan. Namun hebatnya, dengan segala kerapuhandan kegaduhanny, Indonesia sebagai bangsa dan negara masih bertahan, sekalipun pemimpinnya pandai berpura-pura.

Jika indonesia masih berapada dalam kategori negara berkemban, menurut pandangan Drucker di atas, tentu karena kita terlalu lama telah menjadi pasien sebagai “negara yang salah urus” Dalam temuan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) baru-baru ini, korupsi yang terbanyak dilakukan oleh para politisi, tentu karena bawaan mental dhuafga mereka sebagai simptom penyakit kejiwaan.

Mentalitas jenis inilah yang menyandera perjalanan demokrasi yang aslinya bertujuan mulia untuk kesejahteraan umum secara merata, sebuah harapan yang masih jauh di ujung lorong sana.

Pertayaannya adalah, apakah hasil Pemilu 2014 bisa mengurangi jumlah kegaduhan di atas ? jawabannya akan sangat bergantung pada kualitas pemilu yang akan diselenggarakan. Jika kualitasnya mendekati Pemilu 1955, saat negera Indonesia baru berusia 10 tahun dan pertentangan ideologi begitu tajam ketika itu, optimisme publik akan merebak sebagai tanda syukur karena bangsa ini pada akhir nya mau berubah secara mendasar, tidak lagi betah hidup dalam srbakegaduhan berkepanjangan.

Kita harus malu donk, semakin panjang usia bangsa dan negara ini, praktik salah urus tetap aja menghantui kita semua. Jumlah orang pintar tidak kurang, orang arif dan jujur memang sukar dicari, tetapi pasti ada. Kearifan dan kejujuran adalah milik manusia yang mau memakai bahasa hati yang tidak bisa berbohong.

Akan tetapi jika kualitas pemilunya malah semakin merosot, bangsa ini masih harus menderita lahir dan batin, entah untuk berpa lama lagi.
sebagai seorang yang berusia lanjut, saya sungguh berharap hari depan Indonesia harus lebih baik, lebih adil, lebih arif, dan lebih jujur. Atau dalam ungkapan pendek: Lebih beradab, sesuai dengan sila kedua Pancasila “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Resepnya tunggal: “Bebaskan bangsa ini dari segala bentuk ingar-bingar politik, ekonomi, moral, dan hukum.”

Sebagai bangsa yang merebut kemerdekaannya melalui revolusi berdarah-darah dengan korban yang berjibun, semestinya kita mampu dan mau berbenah diri untuk perbaikan total agar rakyat kita berhenti bertanya: kapan munculnya pemimpin yang tulus memakai bahasa hati ?

Pemilu 1955 sering di jadikan parameter untuk pemilu yang bersih dan demokratis. Maka adalah sebuah kegetiran sejarah Indonesia modern, hasil pemilu yang berkualitas tinggi itu sudah di torpedo oleh kekuasaan ekstraparlementer, Juli 1959 Majelis Konstituante dibubarkan dan Maret 1960 DPR mengalami nasib serupa.

Dengan tragedi demokrasi ini, kultur politik indonesia yang telah menampakkan kedewasaan dalam Pemilu 1955 itu mengalami kemunduran drastisyang akibat buruknya dirasakan sampai puluhan tahun kemudian.

Semestinya bangsa ini mau belajar dari pengalaman serba pahit dimasa lalu ituuntuk kemudia tidak membiarkan virus-virus jahat itu menggrogoti tubuh dan jiwa demokrasi Indonesia menuju terciptanya sebuah kultur politik yang dewasa dan beradab, bebeas dari sebagala macam kegaduhan, dan salah urus.

Relasi Islam dan politik di Indonesia senantiasa menarik untuk diperbincangkan dari dulu hingga sekarang. Selain karena umat Islam menjadi warga mayoritas di negeri ini, juga karena aspirasi politik umat Islam di Indonesia tidaklah bersifat homogen.

Aspirasi politik umat Islam di Indonesia sangat heterogen dan terus berkembang dari waktu ke waktu. Sejak era sebelum kemerdekaan hingga hari ini aspirasi politik umat Islam di pentas politik nasional tidaklah tunggal dan saling berkontestasi satu kelompok dengan lainnya. Sebagai penduduk mayoritas di negeri ini, sebagian kaum muslim mendesak bahwa Islam haruslah berpartisipasi secara aktif dan mendapatkan keistimewaan.

Meskipun para pendiri bangsa ini menerima Pancasila sebagai dasar negara, ada sebagian dari mereka yang meminta agar Islam tercantum secara eksplisit dalam konstitusi negara ini. Itu tampak pada Piagam Jakarta yang mendukung Pancasila sebagai dasar negara, namun dengan penambahan kata-kata “Kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya” (Bahtiar Effendy, 2003).

Piagam Jakarta yang awalnya disetujui masuk dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai bentuk kompromi dengan umat Islam itu ternyata tidak diterima secara bulat oleh anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Beberapa anggota dari kelompok sekuler dan nasionalis tidak menyetujui itu. Pada 18 Agustus 1945, setelah para anggota BPUPKI dari kelompok Islam didekati dan dilobi oleh para anggota dari kelompok nasionalis dan nonmuslim, akhirnya Piagam Jakarta ditarik dari Pembukaan UUD 1945.

Meskipun para founding fathers bangsa dari kalangan Islam saat itu menyetujui penarikan Piagam Jakarta dari Pembukaan UUD 1945, tidaklah semua umat Islam menyetujui kompromi politik itu. Bagi sebagian tokoh dan umat Islam, penarikan Piagam Jakarta adalah awal mula kekalahan umat Islam di pentas politik nasional yang terus berlanjut hingga hari ini.

Karena itu, aspirasi untuk menegakkan syariat Islam terus terjadi dan dilakukan terusmenerus. Bagi sebagian umat Islam yang lain, penarikan Piagam Jakarta dari Pembukaan UUD 1945 adalah konsekuensi logis dari konsensus nasional bahwa Indonesia bukan negara agama. Indonesia bukan pula negara sekuler.

Politik Islam pascareformasi
Pascareformasi 1998 kontestasi antara kelompok Islam politik (Islamis) dan politik Islam (Islam substantif) terus terjadi dan berjalan secara dinamis. Islamis adalah sebuah kelompok dalam Islam yang menginginkan penerapan syariat Islam secara formal, meyakini Islam sebagai sebuah keyakinan hidup (belief system) yang sempurna, dan mencita-citakan berdirinya sebuah sistem Islam atau Islamic state. Mereka ini terus berusaha menyebarkan pengaruhnya di Indonesia.

Kelompok ini dalam banyak hal diwakili oleh Islam transnasional. Kelompok ini banyak beraktivitas dalam organisasi seperti Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Laskar Jihad, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan kelompok tarbiyah yang banyak berinduk dalam Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai politik Islam seperti Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Persatuan Pembangunan( PPP) jugadikelompokkan dalam kelompok ini. Hingga hari ini, dengan caranya masing-masing, mereka terus menyuarakan aspirasi politik Islam secara formal, baik di tingkat negara maupun peraturan- peraturan daerah.

Berbeda dengan aspirasi umat Islam mainstream di negara ini, kelompok yang disebut sebagai Islam Syariat ini banyak mengagendakan terwujudnya sistem Islam di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Haedar Nashir dalam Islam Syariat, Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia, (MAARIF Institute & Mizan, 2013), mengkaji secara mendalam tentang geneologi, konsep, metode, dan cita-cita politik kelompok Islam ini.

Di sisi lain, kelompok politik Islam substantif cenderung menyerukan pemahaman dan aspirasi politik Islam yang lebih moderat. Kelompok ini direpresentasikan oleh organisasi Islam moderat seperti Muhammadiyah dan NU. Kelompok ini juga diwakili oleh partai-partai yang berbasiskan organisasi Islam, tapi berdasarkan visi kebangsaan. Hingga hari ini organisasi muslim terbesar di Indonesia yang diwakili oleh Muhammadiyah dan NU tidak menyetujui penerapan syariat Islam secara formal di level negara.

Mereka juga menyatakan bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang wajib dijaga oleh seluruh komponen bangsa. Islam substantif ini juga diwakili oleh sebagian aktivis Islam yang aktif di berbagai organisasi sekuler dan partai nasionalis. Tampaknya memang telah terjadi pergeseran di kalangan muslim Indonesia terkait aspirasi politiknya. Mereka berpikir bahwa aspirasi politik Islam bisa disalurkan lewat partai lain yang bervisi inklusif dan kebangsaan (Anies Baswedan, ‘Political Islam in Indonesia: Present and Future Trajectory’, 2004). Jadi aspirasi politik Islam tidak identik dengan partai Islam.

Fenomena sebetulnya bukanlah hal yang baru, tapi sudah dimulai di Partai Golkar sejak era 1980-an ketika partai ini banyak merekrut para aktivis Islam sebagai pengurus dan kadernya. Pascareformasi fenomena ini semakin berkembang karena banyak pimpinan inti partai-partai nasionalis yang berasal dari kaum santri. PDI Perjuangan dan Demokrat bahkan membentuk sayap organisasi Islam.

Tidak berhenti pada partai Islam
Terkait partai Islam, berbagai survei terakhir yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Network, Lembaga Survei Indonesia, dan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan bahwa suara partai Islam diperkirakan akan semakin merosot ke bawah. Jika pemilu digelar pada hari ini, ada beberapa partai Islam yang kemungkinan besar tidak lolos electoral threshold. Itu disebabkan antara lain oleh performa partai Islam yang makin memudar akibat konflik internal, fenomena korupsi para pimpinannya, dan kekaburan visi dari partai Islam bila dibandingkan partai nasional lain.

Tidak heran jika suara partai Islam terus menurun dan tidak mengalami perkembangan yang menggembirakan. Pada level calon pemimpin nasional pun, dalam banyak survei terakhir, tidak muncul nama pimpinan partai Islam yang popularitas dan elektabilitasnya tampil secara meyakinkan. Namun, diskusi tentang ekspresi politik umat Islam tentu tidak bisa hanya dibatasi pada soal partai Islam. Banyak aspek dalam politik Islam yang menarik untuk dikaji lebih mendalam lagi.

Riset yang dilakukan Sunny Tanuwidjaja menunjukkan bahwa fenomena Indonesia pascareformasi tampak jelas menunjukkan bahwa Islam telah dan terus memainkan posisi penting dalam politik Indonesia meskipun suara partai Islam terus turun secara signifikan (Political Islam and Islamic Parties in Indonesia: Critically Assessing the Evidence of Islam’s Political Decline, 2010). Itu misalnya tampak pada fenomena dukungan partai-partai nasionalis terhadap agenda perda-perda syariat di berbagai daerah.

Juga pada dukungan partai-partai di parlemen terhadap undang-undang yang menjadi aspirasi umat Islam seperti RUU Sisdiknas Tahun 2003, RUU Pornografi dan Pornoaksi, RUU Zakat, dan sebagainya. Pada titik tertentu kebijakan politik luar negeri Indonesia yang mengampanyekan tentang Islam moderat juga bentuk lain dari aspirasi politik Islam pascareformasi.

Jika sebelumnya suara Islam nyaris absen dalam politik luar negeri Indonesia, tampaknya pergeseran geopolitik internasional dan aspirasi umat Islam di tingkat nasional turut memengaruhi politik luar negeri itu. Faktor para tokoh Islam yang berhasil mengajak para anggotanya untuk berpartisipasi mengawal transisi demokrasi di Indonesia hingga terkonsolidasi merupakan contoh lain dari ekspresi politik Islam.

Jika dibandingkan dengan fenomena politik Islam yang terjadi di Timur Tengah, terutama pasca-Arab Spring yang tidak jelas arahnya hingga hari ini, politik Islam di Indonesia lebih maju dan terkonsolidasi. Karena itu, diskusi tentang Islam dan masa depan politik Islam di negeri ini sepertinya masih akan tetap menarik. Wallahualam.

AHMAD FUAD FANANI
Direktur Riset MAARIF Institute for Culture and Humanity, Pengajar di FISIP UIN Jakarta

Ahmad Syafii Maarif  ;  Pendiri Maarif Institute

KOMPAS, 11 Oktober 2013

MAHKAMAH Konstitusi adalah perangkat hukum untuk sebuah negara modern, di samping Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Yudisial. Tujuan pembentukannya adalah agar sistem demokrasi dapat berjalan dengan baik, sehat, dan kuat di bawah pengawasan lembaga hukum yang kuat dan independen.

Untuk Indonesia, ketiga lembaga itu lahir dari rahim gerakan reformasi yang bergulir sejak tahun 1998 sebagai antitesis terhadap sistem politik autoritarian yang berlangsung selama hampir 40 tahun (1959-1998) sebelumnya.

Apa yang disebut sebagai Demokrasi Terpimpin (1959-1966) dan Demokrasi Pancasila (1966-1998) hanyalah demokrasi dalam nama, sedangkan dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara, praktik kekuasaan yang dikembangkan sepenuhnya bercorak antidemokrasi. ”Segalanya akan ada dalam sistem ini, kecuali demokrasi,” tulis Mohammad Natsir, tokoh Masyumi, sekitar lima dasawarsa yang lalu.

Demokrasi dan sumpah jabatan

Saking kuatnya arus publik untuk berdemokrasi yang harus beroperasi dalam bingkai konstitusi agar tidak melenceng, dibentuklah Mahkamah Konstitusi melalui Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tertanggal 13 Agustus 2003, pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. Menurut undang-undang ini, Mahkamah Konstitusi adalah ”salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Sangat jelas kedudukan lembaga ini dalam konteks sebuah negara hukum berdasarkan sistem demokrasi. Secara teoretik konstitusional, bangsa ini memiliki keinginan luhur untuk merasakan kehidupan politik yang terbuka dan berkeadilan, sesuai cita-cita proklamasi yang belum juga kunjung menjadi kenyataan. Demokrasi tanpa dikawal oleh tegaknya hukum dan elite politik yang bertanggung jawab pasti menjadi liar dan anarkistis. Maka adalah sebuah tragedi maut bagi demokrasi di Indonesia saat seorang ketua Mahkamah Konstitusi menjadi pasien Komisi Pemberantasan Korupsi. Tetapi, itulah yang terjadi.

Selama lebih dari 68 tahun kita merdeka, cita-cita luhur bagi tegaknya sistem demokrasi yang sehat tidak pernah mati, sekalipun sering disalahgunakan oleh elite puncak negara untuk menumpuk kuasa, pengaruh, dan benda. Demikian agungnya nilai demokrasi sehingga seorang Bung Hatta pada tahun 1960 sampai kepada kesimpulan: ”Lenyap demokrasi berarti lenyap Indonesia merdeka”. Bagi Hatta, proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 juga mengandung pesan utama bahwa bangsa ini telah dengan mantap memilih sistem demokrasi, sekalipun pernah ditindas saat penguasa mengkhianati sumpah jabatannya, tetapi ”tidak akan lenyap di Indonesia”, tulis Hatta.

Ketika sumpah jabatan yang demikian sakral diucapkan hanya dianggap angin lalu oleh mereka yang tunakonstitusi, akibatnya pasti fatal dan destruktif. Di sinilah sebenarnya terletak sumber utama dari segala macam kebusukan dan kebobrokan dalam cara kita mengurus bangsa dan negara. Sumpah itu bagi mereka yang beragama selalu memakai nama Allah dan berjanji untuk setia kepada UUD, tetapi kekuasaan yang tanpa visi moral ternyata telah membencanai perjalanan sejarah modern Indonesia, sedangkan makna Allah dan janji dibuang begitu saja. Bagi saya, sumpah jabatan wajib dibaca berulang-ulang agar kesetiaan kepada UUD tetap terjaga, betapapun godaan kekuasaan dan benda itu selalu saja menyerbu setiap saat.

Di kalangan pemimpin bangsa sejak masa pergerakan nasional, Hatta ada di antara teladan tertinggi yang tidak pernah lumpuh nuraninya berhadapan dengan godaan kekuasaan. Anak bangsa tipe Hatta ini masih banyak jumlahnya di kalangan kita. Hakim Mahkamah Konstitusi yang diberi mandat kekuasaan final dalam memutus sengketa perkara, demi tegaknya konstitusi semestinya selalu ingat akan sumpah jabatannya. Maka apa yang kita tonton sekarang ini adalah rombongan pejabat publik yang diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi karena termakan sumpahnya sendiri. Oleh sebab itu, orang tidak boleh mempermainkan sumpah jabatan itu karena di sanalah integritas seorang pejabat publik diuji dengan ketat dan keras.

Pilkada dan solusi instan

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 di atas, ada empat wewenang Mahkamah Konstitusi: (1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; (2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945; (3) Memutus pembubaran partai politik; dan (4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam pengertian saya, ”pemilihan umum” yang dimaksud adalah pemilihan reguler yang diselenggarakan sekali lima tahun itu, bukan pilkada yang ratusan jumlahnya dengan biaya triliunan rupiah, sebuah pemborosan pundi-pundi negara yang dahsyat. Saya tidak tahu mengapa bahu Mahkamah Konstitusi diberi lagi beban yang teramat berat ini yang ternyata kemudian menjadi sumber godaan yang luar biasa bagi hakim Mahkamah Konstitusi yang tunaintegritas.

Tentang pilkada ini, cobalah tuan dan puan simak jumlah daerah tingkat (dati) I dan daerah tingkat II yang sangat rentan bagi permainan patgulipat jika berurusan dengan fatwa Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat itu. Sampai saat ini di Indonesia ada 34 provinsi (dati I), 409 kabupaten, 93 kota (dati II), plus lima kota administrasi. Calon raja-raja lokal yang jumlahnya ratusan ini saling berlomba memanfaatkan lembaga Mahkamah Konstitusi untuk memenangkan dirinya dalam sengketa pilkada dengan segala sogok yang dijanjikan. Sangat kumuh, sangat busuk. Akibatnya, sistem demokrasi kita telah disandera secara biadab oleh politik uang haram dan sangat destruktif ini.

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri tampaknya menyadari dampak buruk dari sistem pilkada langsung sebagai buah dari euforia demokrasi di era reformasi. Lalu ingin dikembalikan kepada sistem lama, di mana kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dinilai lebih sederhana dan hemat biaya. Dari perspektif ini, gagasan itu cukup rasional. Tentu dengan mengubah undang-undang tentang otonomi daerah terlebih dulu. Namun, kultur sogok-menyogok dan permainan patgulipat yang sudah menggurita pada semua lini ranah kekuasaan kita pasti akan berpindah ke anggota DPRD yang sebagian besar telah menjadikan politik sebagai sawah dan ladang untuk berebut rezeki.

Oleh sebab itu, mari kita kaji ulang secara serius pelaksanaan sistem demokrasi kita yang masih sangat jauh dari harapan semua orang. Solusi yang serba instan harus dijauhi karena tidak akan pernah menyembuhkan penyakit kronis yang telah lama merusak perpolitikan bangsa ini.

Dengan segala kemelut dan krisis yang tengah mendera bangsa dan negara di bawah kepemimpinan yang lemah dan rapuh sekarang ini, saya masih percaya pada kekuatan nurani dan akal sehat. Kita pasti dapat menemukan jalan keluar terbaik bagi masa depan kita semua. Syaratnya hanya satu: fungsikan kembali nurani dan akal sehat itu secara berani dalam bangunan kolektif. ●