Kepada Yth

Walikota Cilegon, Bapak Helldy Agustian

Wakil Walikota Cilegon, Bapak Sanuji Pentamarta

di- Cilegon, Banten

 

Assalamu’alaikum wr. Wb.

Salam sejahtera semoga bapak berdua senantiasa dalam keadaan sehat wal-afiat dan sukses dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Bapak Walikota dan Wakil Walikota yang kami horrmati. Sebagai anak bangsa kami sangat prihatin menyaksikan dan membaca berita tentang bapak berdua yang notabene sebagai pejabat negara ikut menandatangani penolakan pendirian Gereja Maranatha di Cikuasa, Gerem, Kota Cilegon, pada 7 September 2022. Apakah tidak sadar bahwa apa yang bapak berdua lakukan itu merupakan pelanggaran serius terhadap konstitusi, yakni Pasal 29 Ayat (2) UUD RI yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Penolakan pendirian tempat ibadah yang dilakukan oleh pejabat negara adalah tindakan yang sengaja menghalang-halangi warga negara untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan yang dianutnya. Karena keberadaan rumah ibadah adalah keniscayaan dalam setiap proses peribadatan bagi setiap pemeluk agama. Menghalangi pendirian rumah ibadah sama artinya dengan menghalangi warga negara untuk beribadah.

Kalau penolakan itu dilakukan oleh waga negara, anggota masyarakat biasa, barangkali bisa disebut sebagai bentuk aspirasi, atau hak untuk berekspresi –walau ini pun perlu dipertanyakan, karena menghalangi pendirian tempat ibadah dan atau menghalangi orang lain untuk beribadah adalah bentuk perampasan terhadap hak asasi orang lain.

Bagi bapak berdua sebagai Walikota dan Wakil Walikota, penolakan pendirian rumah ibadah, selain melanggar konstitusi, juga melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 334 Ayat (2) poin (g) menganai asas penyelenggaraan pelayanan publik, yakni persamaan perlakuan/tidak diskriminatif.

Dari data yang kami peroleh, secara demografis terdapat lima agama yang dianut oleh masyarakat Kota Cilegon, yakni Islam sebesar 97%, Protestan 0,84%, Katolik 0,77%, Hindu 0,26%, dan Buddha 0,16%. Dari kelima agama itu, anehnya, tak ada satu pun rumah ibadah selain untuk pemeluk agama Islam. Jumlah Masjid 381, Musholla 387, sementara Gereja Protestan, Gereja Katolik, Pura, dan Wihara jumlahnya nihil alias zero!

Bapak berdua, atau siapa pun boleh saja berdalih dengan beragam alasan atas keberadaan fakta yang sangat diskriminatif ini, tapi bagi kami, ini membuktikan dengan jelas bahwa toleransi beragama yang setiap saat dipidatokan dengan penuh semangat, dan anti diskriminasi yang selalu menghiasi orasi, semuanya omong kosong belaka. Dan, di Kota Cilegon, Provinsi Banten, yang bapak berdua pimpin, omong kosong itu begitu nyata adanya.

Bapak Walikota dan Wakil Walikota yang kami hormati. Surat ini kami tulis bukan untuk mendiskreditkan, atau mengecam, tapi sebagai bentuk nasihat kami terhadap sesama Muslim. Bukankah dalam al-Quran kita dianjurkan, atau bahkan diperintahkan untuk saling nasihat-menasihati satu sama lain, agar kita tidak merugi.

Kepada bapak bedua kami nasihatkan, atau kami anjurkan untuk menaati konstitusi dan undang-undang. Berilah kebebasan kepada warga negara yang berada di wilayah bapak berdua, untuk memeluk agama dan beribadah sesuai perintah agamanya masing-masing. Jangan bertindak diskriminatif,  memperhatikan dan memenuhi kebutuhan suatu kelompok penganut agama, dan mengabaikan kebutuhan kelompok penganut agama yang lain. Jadilah negarawan sejati yang senantiasa berpikir, berkata, dan bertindak untuk kepentingan semua warga negara.  Dengan menunjukkan sikap sebagai negarawan, niscaya bapak bedua akan dicatat sebagai pemimpin yang layak menjadi teladan.

Demikian surat ini kami sampaikan, mohon maaf apabila ada kata atau ungkapan yang kurang berkenan. Terima kasih.

Wassalamu’alaikum wr. Wb.

Jakarta, 9 September 2022

 

Abd Rohim Ghazali

Direktur Eksekutif  MAARIF Institute

Jl. Tebet Barat Dalam 2 No. 6 Tebet-Jakarta Selatan 1281

SIARAN PERS

 

Jogjakarta, 19 Januari 2017. Ada apa dengan Aksi “Bela Islam” (1,2,3) ? Pertanyaan yang muncul setelah “Bela Islam” : kenapa tiba-tiba muncul kekuatan yang mampu memobilisasi massa sebesar ini ? Mengapa gerakan ini melaju bak bola salju yang tiba-tiba  terus   membesar dan mendapat simpati secara luas dari masyarakat ? Apakah  ini babak lebih lanjut dari “conservative turn” atau “islamisasi” ? Bagaimana kita memahami peta gerakan Islam saat ini ? Bagaimana prospek peran gerakan Islam dalam demokratisasi dan pencapaian keadilan sosial ?”

Beragam pertanyaan inilah yang muncul pada publik Indonesia akhir-akhir ini.  Terutama jika direfleksikan dengan temuan Bob Hefner pasca reformasi, ketika melalui karyanya, “Civil Islam“ ia memberikan gambaran optimis tentang peran Muslim dalam demokratisasi Indonesia, dengan menunjuk khususnya pada dua organisasi Islam terbesar, NU danMuhammadiyah. Kedua organisasi ini aktif mendorong demokratisasi melalui sistem pemilu yang demokratis, penegakan hukum, fatwa anti korupsi, mendorong good governance, serta aktif dalam pembangunan  kehidupan sosial kemasyarakatan melalui pendirian fasilitas pendidikan, kesehatan dan sosial. “Bahkan kedua organisasi itu seperti tak kuasa melawan tarikan pusaran baru gerakan Islam ini” terangPlt. Direktur Eksekutif MAARIF Institute Muhd. Abdullah Darraz

Guna merespon hal itu, MAARIF Institute yang lebih dari delapan tahun menerbitkan Jurnal MAARIF menggelar diskusi terfokus di PP Muhammadiyah Jogjakarta pada 19-20 Januari 2017. Pertemuan ini mengambil tema, Setelah Aksi Bela Islam: Gerakan Sosial Islam, Demokratisasi dan Keadilan Sosial. Buya Syafii Maarif dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas digelarkan forum akademik ini. “Masyarakat Islam harus lebih peka dan cerdas dalam melihat perkembangan zaman, agar umat tidak menjadi buih. Islam harus dikembalikan ruhnya sebagai pedoman moral dan bukan alat politik kekuasaan” terang pendiri MAARIF Institute ini.

Agenda ini merupakan upaya MAARIF Institute membaca situasi kekinian dalam lanskap akademik dengan menggandeng para cendekiawan dan akademisi. Turut hadir dalam  acara ini yaitu Buya Ahmad Syafii Maarif, Prof. Mark Woodward (Arizona State Univ), Zaenal Abidin Bagir (UGM), Airlangga Pribadi (Unair), Ahmad Najib Burhani (LIPI), M. Iqbal Ahnaf (UGM), Ahmad Sueady (Intelektual NU), ZulyQodir(UMY), Hilman Latief ( UMY) dan Fellow MAARIF Institute.

Demikian siaran pers ini kami sampaikan dan atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih banyak.

Salam,

 

Ahmad Imam Mujadid Rais

Direktur Riset

CP : M. Supriadi 081316538753

SIARAN PERS
MAARIF Institute: Negara Tidak Boleh Abai Menghadapi Politisasi SARA

Jakarta, 2 Nopember 2016. Jelang Pilkada DKI Jakarta pada Februari 2017 nanti, perhatian publik disita oleh hiruk pikuk politik ibu kota. Dukung mendukung calon gubernur mulai mengemuka. Namun di tengah keriuhan pesta demokrasi itu harus dinodai dengan adanya anggapan penistaan dan politisasi agama oleh sebagian pihak.

Penggunaan ayat-ayat agama baik dalam mendukung maupun menjatuhkan lawan politik menjadi kian terbuka. Hal inilah yang kemudian mendorong adanya aksi-aksi politik aliran, sebagaimana ramai dibicarakan terkait rencana aksi umat Islam pada Jumat 4 Nopember 2016 nanti. Situasi ini sangat rentan dan mesti direspon dengan pikiran jernih dalam perspektif yang lebih luas yaitu menjaga kebinekaan bangsa ini.

Untuk itu, menanggapi situasi yang berkembang, MAARIF Institute sebagai lembaga non pemerintah yang selama ini berkiprah dalam upaya promosi perdamaian, toleransi dan penghargaan atas kebinekaan Indonesia menyampaikan seruan dan dorongan publik kepada pemerintah, kepolisian, ormas-ormas keagamaan dan masyarakat pada umumnya untuk tetap bersama menjaga persatuan dan kedamaian dalam bingkai kebinekaan Indonesia. “Persatuan dan kebinekaan Indonesia terlalu mahal hanya untuk sebuah isu politik murahan seperti politisasi suku, agama, ras, dan antargolongan”.

Tutur Muhd. Abdullah Darraz sebagai Plt. Direktur Eksekutif MAARIF Institute.
Lebih lanjut, Abdullah Darraz mengingatkan pemerintah dan kepolisian untuk tetap netral dan tidak terbawa arus SARA. “Negara tidak boleh lemah menghadapi upaya politisasi agama. Pemerintah dan kepolisian harus netral dan tegas kepada siapapun yang hendak merongrong persatuan dan kebinekaan Indonesia. Kepolisian adalah pelayan masyarakat yang berdiri atas nama hukum untuk melindungi kebinekaan.” tegasnya.

Mengenai akan adanya aksi pada 4 Nopember mendatang, Abdullah Darraz menyatakan “Kami berharap aksi massa tanggal 4 Nopember yang akan datang bisa dilakukan secara tertib, damai, dan penuh keadaban, tanpa harus mengorbankan persatuan dan kebersamaan kita sebagai bagian dari bangsa ini”. “Semua elemen bangsa harus berupaya menjaga keutuhan bangsa ini, jangan sampai mau dipecahbelah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dengan mengedepankan kepentingan jangka pendek sepihak”, lanjutnya.

Dalam kaitan dengan itu, MAARIF Institute mengapresiasi sikap dua ormas Islam terbesar di Indonesia yaitu NU dan Muhammadiyah. “Kedua ormas Islam ini mampu keluar dari jebakan politik aliran dan menunjukan sikap politik kebangsaan yang lebih mengedepankan persatuan dan kebinekaan Indonesia. NU dan Muhammadiyah mewakili wajah Islam Indonesia. “terang Darraz yang juga merupakan anggota Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah.
Demikian siaran pers ini kami sampaikan, atas kerjasama kawan-kawan media kami sampaikan terima kasih banyak.
Salam,

Khelmy K. Pribadi
Manager Islam dan Media
Hp. 081390815191