“KURMA” Series Perdana: Menghidupkan Nilai-Nilai Keislaman Melalui Sejarah dan Tausyiah

Jakarta, 6 Maret 2025 – MAARIF Institute resmi menggelar Kuliah Ramadhan Bersama MAARIF (KURMA) untuk pertama kalinya pada Kamis (6/3), KURMA merupakan salah satu event dari series ramadhan MAARIF Institute yang mengajak untuk mendalami nilai-nilai Islam serta berbagi pengalaman terkait dengan sejarah berdirinya MAARIF Institute. Turut hadir para founder MAARIF Institute, yaitu Dr. Suyoto, M.Si., Sekretaris Yayasan Ahmad Syafii Maarif, serta Clara Juwono, Dewan Pembina MAARIF Institute. 

KURMA menjadi ajang refleksi sekaligus pembelajaran yang terdiri dalam dua sesi utama, yakni diskusi berbagi pengalaman sejarah MAARIF Institute dan tausyiah Ramadhan. Pada sesi pertama, Clara Juwono berbagi pengalaman saat awal MAARIF Institute didirikan, dan menekankan pentingnya keteladanan almarhum Ahmad Syafii Maarif sebagai tokoh yang sederhana, rendah hati, dan penuh visi.

“Perilaku Buya, ucapannya, kerendahan hatinya, dan kesederhanaannya sangat nyata. Kami, generasi sebelumnya, beruntung dapat berada di samping beliau. Maka dari itu, kita harus terus mengelola serta melanjutkan program dan kegiatan di MAARIF Institute”, ujar Clara Juwono.

Sesi berikutnya diisi oleh tausyiah Ramadhan dari Dr. Suyoto, M.Si., yang menyoroti esensi keberagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Ia menekankan bahwa tujuan utama beragama adalah menghadirkan kedamaian dan kebahagiaan, bukan sekadar rutinitas ibadah.

“Tugas kita sebagai manusia adalah di bumi, bukan di akhirat nanti. Oleh karena itu, beragama mengajarkan kita untuk menghadirkan surga dalam diri, keluarga, dan kehidupan kita. Di mana letak surga itu? Surga ada dalam pikiran kita. Beragama sejatinya adalah resep untuk hidup bahagia. Agama itu untuk kehidupan, bukan untuk kematian,” tutur Suyoto dengan penuh makna.

KURMA perdana ini disambut dengan antusiasme tinggi dari para tamu undangan, diharapkan kegiatan ini dapat menjadi wadah pembelajaran yang tidak hanya mengedukasi, tetapi juga memperkuat nilai-nilai keislaman yang moderat, inklusif, dan relevan dengan tantangan zaman. Dengan semangat Ramadhan, MAARIF Institute terus berkomitmen untuk menciptakan ruang belajar yang mencerminkan ajaran Islam yang rahmatan lil ‘alamin. (VP)

Andar Nubowo : KaburAjaDulu Boleh, Asal dimaknai dengan Positif

Jakarta, 27 Februari 2024 – Trend #KaburAjaDulu mengajak kita berpikir: Apakah anak muda Indonesia benar-benar ingin ‘lari’ dari negaranya? Atau ini adalah bentuk kritik terhadap sistem yang ada?. Dalam wawancara Tim Media MAARIF Institute pada segmen #TanyaMAARIFyuk! Andar Nubowo, Direktur Eksekutif MAARIF Institute, turut memberikan tanggapan soal trend media sosial #KaburAjaDulu yang sedang hangat diperbincangkan warganet belakangan ini, banyak yang mengaitkannya dengan kebijakan pemerintah, kesenjangan sosial, dan minimnya lapangan pekerjaan di Indonesia.

“Fenomena ini sebagai bentuk kegelisahan dan kecemasan generasi muda terhadap kondisi ekonomi dan politik yang mereka anggap kurang menjanjikan. Pemerintah diharapkan dapat mengambil langkah yang bijak dengan mendengarkan aspirasi anak muda dan meresponsnya melalui kebijakan progresif yang mampu menjawab tantangan zaman”, jelas Andar

Lebih lanjut, Andar juga menyampaikan pengalaman pribadinya selama menjadi diaspora Indonesia di perancis. “Semangat nasionalisme saya justru lebih menggebu-gebu saat menjadi diaspora Indonesia, saya terlibat dalam banyak aktifitas kebudayaan, aktif menjadi pemain angklung, pemain gamelan bali yang hampir tiap minggu mempromosikan kebudayaan Indonesia ke pelosok-pelosok paris. Saya melihat tidak ada pengalaman yang tidak mengenakkan sebagai bangsa Indonesia sebagai warga Indonesia disana bahkan saya semakin mencintai Indonesia saya dan pingin kembali lagi ke Indonesia setelah saya selesai kuliah untuk berkontribusi pada tanah air”. Tegas Andar

Hal ini diperkuat dengan sepakatnya Andar soal trend #KaburAjaDulu Asalkan dimaknai dengan cara yang positif. Misalnya, bagi anak muda yang ingin “kabur” untuk menempuh pendidikan tinggi di luar negeri, memperluas wawasan, dan mencari pengalaman baru. Lalu kembali ke Tanah air untuk membangun bangsa. Dengan perspektif yang lebih luas dan pengalaman internasional.

Kira-kira kamu sendiri setuju tidak dengan trend #KaburAjaDulu ini ?

(VP)

 

Andar Nubowo: Wahyu dan Sains Perlu Dipahami dan Digunakan untuk Gerakan Sosial Baru

MAARIF Institute, Jakarta – Wahyu dan Sains perlu dipahami dan dipergunakan untuk sebuah gerakan sosial baru untuk pencapaian summum bonum– kemasalahatan tertinggi manusia dan alam semesta. Kutipan tersebut disampaikan oleh Andar Nubowo, Direktur Eksekutif MAARiF Institute dalam acara Launching dan Diskusi Buku “Tafsir dan Hal-Hal yang Tak Selesai” karya Muhammad Bukhari Muslim di Pendidikan Kader Ulama – Masjid Istiqlal (2/3/25). Acara yang digelar oleh DPD IMM DKI Jakarta tersebut dihadiri oleh Andar Nubowo, Direktur Eksekutif MAARIF Institute, KH Faried F. Saenong, Koordinator Stafsus Menteri Agama RI, dan KH Mulawarman Hanase.

Dalam paparanya Andar mengajak anak-anak muda untuk tak lelah memahami Al-Qur’an dengan pendekatan hermeneutis, ilmu sosial dan sains-teknologi, serta new social movement. Menurutnya, tiga metode tersebut penting digunakan untuk menangkap dan memahami pesan kunci Al-Quran di tengah pelbagai persoalan akut kemanusiaan dan alam semesta dewasa ini. 

Lebih lanjut Andar mengatakan bahwa Al-Quran, seperti kata Baginda Ali ibn Thalib, adalah teks bisu yang perlu olah pikir dan hati manusia untuk mengkidung-hidupkan makna dan ajarannya. “Pembacaan liberatif, saintifik, dan humanis terhadap Verbum Dei (kalamullah) ini merupakan kewajiban intelektual yang dilakukan secara bebas dan tanpa perlu rasa takut”, tegas Andar. 

Andar juga mengingatkan bahwa kalam Tuhan itu tidak hanya sebatas pada kitab yang tertulis, namun ia juga terhampar di muka bumi ini.

“Kalam Tuhan tentu tak terbatas pada kitab yang tertulis, Ia juga menghampar pada wujud alam semesta. Dalam perkara inilah, kebenaran dan sumber pengetahuan itu tak sebatas pada Kitab Suci, tetapi juga pada alam semesta raya yang tak terbatas. Wahyu dan Sains perlu dipahami dan dipergunakan untuk sebuah gerakan sosial baru untuk pencapaian summum bonum– kemasalahatan tertinggi manusia dan alam semesta”, tutup Andar. 

 

Milad ke-112 Muhammadiyah: Mengusung Semangat Kemakmuran untuk Semua

Kupang, 4 Desember 2024 – Muhammadiyah baru saja menyelesaikan perhelatan Tanwir dan Resepsi Milad ke-112 Muhammadiyah berlangsung di Kampus Universitas Muhammadiyah Kupang, Nusa Tenggara Timur, 4-6 Desember 2024. Tanwir dan Resepsi Milad ke-112 Muhammadiyah kali ini mengusung tema “Menghadirkan Kemakmuran untuk Semua”. Acara ini secara resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn.) Prabowo Subianto dan dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional, Rabu, 4 Desember 2024, dengan memainkan alat musik tradisional Sasando sebagai simbol penghormatan budaya lokal.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si., dalam sambutannya menekankan makna mendalam tema tersebut. “Kemakmuran adalah kondisi sejahtera lahir dan batin. Dengan segala kekayaan alam yang dimiliki, negeri ini dapat dikelola menjadi tanah yang makmur,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa tema ini didasari oleh tiga pilar utama. Pertama, cita-cita nasional untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kedua, aspek sosiologis yang tercermin dalam konsep masyarakat Indonesia yang mengenal istilah “gemah ripah loh jinawi”, yaitu negeri yang damai dan rakyatnya sejahtera lahir batin. Ketiga, perspektif Islam yang mengacu pada konsep “baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur”, menggambarkan negeri yang diberkahi Allah dengan kemakmuran dan ampunan.

Semangat ini menurutnya, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto tentang kedaulatan Indonesia dan pentingnya pemerataan kemakmuran bagi seluruh rakyat.

Dalam pidatonya, Presiden Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn.) Prabowo Subianto, memberikan apresiasi tinggi terhadap Muhammadiyah. Ia menyoroti kehadiran tokoh-tokoh besar yang memiliki kedekatan dengan Muhammadiyah, seperti Presiden pertama dan kedua Republik Indonesia, yang keduanya merupakan warga Muhammadiyah. Hal ini, menurut Prabowo, menjadi bukti nyata keberhasilan Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan, dakwah, pendidikan, dan kesehatan. Keberhasilan Muhammadiyah dalam mendidik serta membesarkan kader-kadernya membuat organisasi ini mampu hadir dan berkontribusi di berbagai wilayah di seluruh Indonesia.

Pendidikan dan kesehatan merupakan dua pilar utama kebangkitan bangsa, dan peran Muhammadiyah dalam kedua bidang ini sangat signifikan. Muhammadiyah telah berhasil membangun 167 perguruan tinggi, 126 rumah sakit, 231 klinik, 5.345 sekolah dan madrasah, serta 440 pesantren. Jaringan organisasi yang luas, baik di dalam maupun luar negeri, menjadi bukti kontribusi nyata Muhammadiyah dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan di Indonesia.

Selain itu, pengaruh Muhammadiyah juga terlihat dalam upayanya menanamkan sikap patriotisme dan semangat cinta tanah air. Salah satu contohnya adalah Jenderal Besar Sudirman, yang pernah menjabat sebagai kepala sekolah SMA Muhammadiyah Purwokerto. Meskipun bukan lulusan akademi militer, ia mampu menjadi simbol perjuangan dan dedikasi terhadap bangsa.
Presiden juga menyampaikan pesan persatuan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan di tengah dinamika global yang penuh tantangan. “Kita harus menghindari perpecahan dan konflik. Kerukunan, jiwa besar, serta penghormatan atas keberagaman adalah kunci kemajuan bangsa,” tegasnya.

Pada momen Milad ke-112 ini, Pemerintah Indonesia menyampaikan penghargaan dan harapan agar Muhammadiyah terus berkontribusi dalam bidang dakwah, kesehatan, dan pendidikan. “Menghadirkan kemakmuran untuk semua adalah tujuan mulia, karena tidak ada kemakmuran tanpa keadilan. Bersama-sama kita hilangkan kemiskinan dan kelaparan,” pungkas Presiden.
Dalam sesi wawancara dengan Kompas Tv, Direktur Eksekutif MAARIF Institute Andar Nubowo menjelaskan Pidato Ketua Umum Muhammadiyah, Prof. Haedar Nashir, menegaskan bahwa Muhammadiyah hadir untuk semua kalangan tanpa memandang agama, suku, atau latar belakang apapun. Kehadirannya berkomitmen menghadirkan kemakmuran dan kesejahteraan yang inklusif bagi seluruh masyarakat Indonesia.

“Tanwir Muhammadiyah di Kupang kali ini memperkuat komitmen Muhammadiyah untuk kesejahteraan yang inklusif, serta menegaskan visi Muhammadiyah terhadap kemakmuran dan keadilan universal”, ungkap Andar.

Lebih lanjut Andar menjelaskan bahwa pemilihan Kupang, wilayah mayoritas non-Muslim dan berdasarkan data BPS memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi, adalah simbol penting bahwa Muhammadiyah konsisten berada di tengah masyarakat yang memerlukan kehadiran solusi nyata. Hal ini menegaskan bahwa perjuangan Muhammadiyah melampaui sekat-sekat keagamaan maupun identitas, dengan fokus pada kebangsaan dan kemanusiaan universal.

“Sejak didirikan pada tahun 1912, Muhammadiyah telah menunjukkan komitmennya terhadap toleransi, keterbukaan, dan prinsip Islam berkemajuan. Ini mencerminkan nilai-nilai Islam yang inklusif, yang hadir untuk memberikan manfaat bagi semua, tanpa kecuali”, pungkas Andar.

SIARAN PERS: SIKAP MAARIF INSTITUTE TERHADAP PELARANGAN JALSAH SALANAH KOMUNITAS MUSLIM JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA (JAI), 5/12/2024

Jakarta – Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) di Indonesia kembali dicederai oleh kebijakan Pemerintah Kabupaten Kuningan yang melarang penyelenggaraan Jalsah Salanah, sebuah agenda temu nasional yang diinisiasi oleh Komunitas Muslim Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), yang rencananya akan diselenggarakan di Manislor, Kuningan, Jawa Barat tanggal 6-8 Desember 2024. Kebijakan diskriminatif ini disampaikan secara langsung oleh Pejabat Bupati Kuningan, Agus Toyib, setelah melakukan rapat pertemuan bersama FORKOPIMDA (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah), tokoh agama, dan tokoh masyarakat (4/12/2024).

Larangan penyelenggaraan Jalsah Salanah oleh Pemerintah Kuningan didasari kekhawatiran timbulnya perselisihan dan kegaduhan yang terjadi di kalangan masyarakat sekitar. Larangan ini juga timbul atas desakan beberapa kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai Forum Masyarakat Peduli Kemanusiaan, yang terdiri dari FPI, Persada 212, Ormas Pagar Akidah (Gardah), dan beberapa kelompok kecil yang berafiliasi dengan mereka. FORKOPIMDA Kabupaten Kuningan lalu meresponnya dengan pelarangan Jalsah Salanah 2024 di Kuningan. 

Terkait kasus pelarangan ini, MAARIF Institute menyampaikan beberapa pernyataan sebagai berikut:

  1. Larangan ini secara nyata melanggar Hak Beragama dan Berkeyakinan (KBB) yang telah dijamin oleh instrumen konstitusi dan undang-undang. Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) telah menjamin kebebasan dan kemerdekaan setiap rakyat Indonesia untuk beragama dan berkepercayaan apapun. Pemerintah Kuningan sebagai institusi formal negara telah melanggar landasan konstitusi yang melindungi Hak Beragama dan Berkeyakinan (KBB). Selain melanggar kedua pasal tersebut, pemerintah juga telah abai terhadap Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 yang menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Jalsah Salanah, sebagai sebuah event di mana komunitas JAI berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, seharusnya mendapat perlindungan dan penjaminan keamanan yang layak dari pemerintah, bukan dihalang-halangi dan dilarang.
  2. MAARIF Institute sebagai lembaga yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan Hak Beragama dan Berkeyakinan (KBB) mengecam keras kebijakan Pemerintah Kabupaten Kuningan yang melarang penyelenggaraan Jalsah Salanah. Larangan ini adalah bukti nyata ketidakhadiran pemerintah dalam menjamin hak KBB yang seharusnya bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. 
  3. MAARIF Institute menyesali sikap Pemerintah Kabupaten Kuningan yang tunduk pada tekanan kelompok intoleran. Tunduknya pemerintah kepada kelompok ini menandakan sinyal ketidakberdayaan mereka di hadapan kelompok intoleran yang secara nyata bertentangan dengan spirit kebhinekaan dan toleransi yang dijunjung tinggi oleh Republik Indonesia. 
  4. MAARIF Institute mendesak Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk mencabut kebijakan tersebut dan mengizinkan pelaksanaan Jalsah Salanah di Kabupaten Kuningan.
  5. MAARIF Institute mendesak berbagai sektor pemerintahan di atasnya, baik dari level provinsi hingga pusat, untuk ikut berpartisipasi dan terlibat aktif dalam mengawal hak KBB di berbagai lapisan masyarakat, khususnya di level kabupaten atau kota yang kerap kali terjadi persinggungan antar umat beragama.

Demikian press release ini kami buat. Semoga dapat menjadi acuan dan pertimbangan serius bagi para pemangku kebijakan yang terlibat. 

Nūn wa al-qalam wa mā yasṭurūn. Bi Allah fī sabīl al-haqq fa istabiqū al-khairāt. Naṣr min Allah wa fatḥ qarīb. 

Jakarta, 5 Desember 2024

Direktur Eksekutif MAARIF Institute

Andar Nubowo

 

MAARIF House: Muhammadiyah Studies dalam Lintas Disiplin

Jakarta, 22 November 2024 – MAARIF House (MH) kembali digelar dengan mengangkat tema “Muhammadiyah Studies dalam Lintas Disiplin”. MAARIF House edisi#6 kali ini  menghadirkan dua cendekiawan Muhammadiyah yaitu Fajar Riza Ul Haq dan Ahmad Fuad Fanani. Kedua cendekiawan ini membahas Muhammadiyah dalam lingkup studi akademik dari dua perspektif yang berbeda; perspektif mitigasi kebencanaan dan perspektif genealogi pemikiran progresif Muhammadiyah.

Pengangkatan dua perspektif tersebut terinspirasi dari topik disertasi doktoral yang berhasil dipertahankan oleh dua cendekiawan ini, Fajar Riza Ul Haq dengan tema “Dinamika Followership dan Political Partisanship Muhammadiyah dalam Merespon Kebijakan Covid-19 di DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Sumatera Barat” dan Ahmad Fuad Fanani dengan tema “Progressivism in a Conservative Milieu: The Rise of Progressives within Muhammadiyah, 1995-2020”.

Selain mendiskusikan dua perspektif ini, kedua narasumber juga mengemukakan pandangan masing-masing tentang kondisi, peta, aktivisme, dan masa depan para aktivis Muhammadiyah serta kiprah mereka di berbagai sektor kehidupan. Selain itu di hadapan para partisipan yang didominasi oleh para aktivis muda Muhammadiyah, para narasumber juga menceritakan pengalaman perjalanan hidup mereka hingga kini sukses berkiprah dalam kancah dunia akademik dan perpolitikan nasional.

Andar Nubowo, Direktur Eksekutif MAARIF Institute, membuka acara dengan menekankan juga bahwa MAARIF House #6 merupakan bentuk tasyakuran atas kiprah MAARIF Institute yang telah melahirkan kader unggul yang saat ini banyak terlibat di pemerintahan yang baru. “Kader MAARIF Institute tidak hanya fokus pada urusan teknis, tetapi juga dilatih untuk mengabdi kepada umat dengan pendekatan keilmuan,” ungkap Andar. Ia menambahkan, acara ini sekaligus menjadi ajang refleksi atas peran Muhammadiyah sebagai organisasi yang tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga terus beradaptasi terhadap perubahan zaman.

Dalam sambutannya, Andar menyoroti pentingnya Muhammadiyah Studies sebagai respons atas kekhawatiran yang mengatakan Muhammadiyah kehilangan pesonanya. “Pada era 60-70-an, Muhammadiyah menarik banyak perhatian peneliti internasional. Dengan adanya MAARIF House, kita ingin membawa tradisi akademik itu kembali, tetapi dalam konteks yang lebih luas,” jelasnya.

Selanjutnya, Rikard Bagun, Dewan Pengawas Yayasan Ahmad Syafii Maarif, menekankan urgensi kajian Muhammadiyah Studies di era post-truth. “Di tengah derasnya informasi yang sering kali menyesatkan, Muhammadiyah Studies dapat menjadi alat untuk mencari kebenaran sejati berbasis nilai-nilai yang telah dibentuk dan dilahirkan oleh Muhammadiyah,” ujar Bagun.

Hal ini diperkuat oleh Fajar Rizal Ul Haq, yang memberikan contoh konkret bagaimana Muhammadiyah Studies telah berkembang dan bekerja. Ia mengulas penelitiannya terkait respon warga Muhammadiyah terhadap kebijakan fatwa Muhammadiyah selama pandemi COVID-19, seperti pelaksanaan salat Idulfitri. Namun, ia juga menyoroti kesenjangan yang masih ada di organisasi ini, terutama dalam upaya melembagakan kebijakan di tingkat akar rumput.

Berikutnya, Ahmad Fuad Fanani menjelaskan bahwa Muhammadiyah Studies tidak hanya terbatas pada kajian yang berusaha memuji kontribusi dan ide dari tokoh-tokoh besar Muhammadiyah, tetapi juga membuka ruang untuk kritik. “Muhammadiyah itu tidak tunggal. Ada spektrum yang luas di dalamnya, termasuk hubungan Muhammadiyah dengan organisasi Islam lainnya,” jelas Fuad. Ia menyoroti adanya perbedaan antara kalangan elitis Muhammadiyah yang progresif dengan kondisi akar rumput yang masih memerlukan perhatian lebih.

Sebagai tambahan, Fuad menyatakan bahwa kajian ini memiliki potensi besar untuk terus berkembang, baik dalam aspek historis, sosial, maupun interaksi lintas organisasi agama di Indonesia. Hal ini menjadikan MAARIF Institute dalam kacamata yang lain sebagai tenda kultural dan kebangsaan bagi semua generasi muda Indonesia untuk dapat berkontribusi terhadap umat.

Di sesi yang terpisah, Yahya Fathur Rozy selaku Presidium Nasional Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM) memberikan apresiasi sebesar-besarnya atas terlaksananya MAARIF House yang keenam ini, apalagi melibatkan JIMM sebagai salah satu mitra kegiatan. Menurutnya, MAARIF Institute, sebagai inisiator MAARIF House, dan JIMM memiliki spirit, visi, dan tarikan nafas sejarah yang beririsan. Sama-sama didirikan oleh Moeslim Abdurrahman, MAARIF Institute dan JIMM menjadi wadah perkaderan intelektual Muhammadiyah kultural yang sama-sama sudah berusia sekitar dua dekade. “Fajar Riza Ul Haq dan Ahmad Fuad Fanani adalah dua role model kader Muhammadiyah hasil tempaan MAARIF Institute sekaligus JIMM yang sukses berkiprah di dunia akademik dan aktivisme” ujar Yahya.

MAARIF House ke 6 dihadiri oleh Rikard Bagun, Dewan Pengawas Yayasan Ahmad Syafii Maarif, Fajar Riza Ul Haq, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Ahmad Fuad Fanani, Ph.D dari The Australian National University, Hilman Latief, Dirjen Haji Kementerian Agama RI, dan 100 orang partisipan dari berbagai sektor. Kegiatan ini diselenggarakan oleh MAARIF Institute for Culture and Humanity bekerjasama dengan Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM), dan Lembaga Kajian dan Kemitraan Strategi (LKKS) PP Muhammadiyah, pada 22 November 2024 di Gedung Dakwah Muhammadiyah. [NAH]

MAARIF Institute dan Leimena Institute Gelar Webinar Internasional Bahas Peran Pemuda dalam Memperkuat Toleransi

Jakarta, 25 Oktober 2024 – Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, MAARIF Institute bersama Leimena Institute menyelenggarakan Webinar Internasional Seri Literasi Keagamaan Lintas Budaya pada Jumat (25/10), sebagai upaya memperkuat nilai-nilai toleransi dan persatuan di era digital. Webinar ini mengundang berbagai tokoh dan peserta dari 21 negara untuk mendiskusikan ulang peran pemuda dalam menjaga kohesi sosial dan mengatasi polarisasi yang terjadi di media digital, terutama menghadapi arus informasi yang sering kali tidak akurat dan memecah belah.

Direktur Eksekutif MAARIF Institute, Andar Nubowo, dalam sambutannya menggarisbawahi bahwa Sumpah Pemuda merupakan konsensus nasional pertama yang menyatukan pemuda dari berbagai latar belakang. “Para pemuda telah menunjukkan bahwa perbedaan tidak menjadi sekat untuk bersatu dalam keberagaman. Selain itu, kita harus bersama-sama menyikapi ujaran kebencian dan hoaks yang mencabik rasa kemanusiaan,” tutur Andar, menegaskan pentingnya kolaborasi dan sinergi bersama para pemuda dalam merespons tantangan di era digital tersebut.

Matius Ho, Direktur Eksekutif Leimena Institute, menyampaikan bahwa era digital membutuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dan toleransi terhadap perbedaan, mengingat tantangan utama saat ini adalah polarisasi yang diperparah oleh penggunaan teknologi digital yang sangat masif. “Kita perlu mengenang semangat Sumpah Pemuda yang berhasil menyatukan perbedaan, sekaligus memperkuat keunikan identitas bangsa yang tidak terpecah oleh perbedaan. Mari kita bahu membahu, tidak lagi terpecah seperti masa penjajahan dulu,” ujar Matius, menekankan pentingnya literasi digital dalam era yang semakin kompleks ini.

Dalam paparannya, Prof. Abdul Mu’ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, menyampaikan bahwa peringatan Sumpah Pemuda adalah momentum penting bagi generasi muda untuk kembali menghayati peran mereka sebagai pilar pemersatu bangsa. “Para pemuda harus meneladani semangat para pendahulu yang berani melampaui batas-batas agama, suku, dan identitas primordial demi persatuan dan kemajuan bangsa,” ungkapnya. Selain itu, menurut Mu’ti, di era digital saat ini, generasi muda memiliki kesempatan besar untuk berinteraksi lintas batas, namun harus bijak dalam menyikapi arus informasi agar tidak terjebak pada respons dangkal atau sikap yang salah.

Dalam diskusi panel, Dr. Farid F. Saenong, Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Masjid Istiqlal, menyoroti peran generasi muda, khususnya Gen Z, yang memiliki keunggulan adaptasi teknologi, dalam menghidupkan karakter keberagaman di era digital. “Gen Z adalah kelompok produktif secara usia yang perlu mengasah literasi keagamaan lintas budaya untuk menumbuhkan sikap saling pengertian dan karakter diversity mereka,” jelasnya.

Selanjutnya, Riandy Prawita, Ketua Umum Ikatan Pelajar Muhammadiyah, mengingatkan bahwa generasi muda saat ini yang diwakili oleh Gen Z sangat dipengaruhi oleh akses cepat informasi, yang dapat mempercepat polarisasi jika tidak diimbangi dengan literasi yang baik. “Hoaks adalah ancaman serius bagi persatuan. Dengan cepatnya informasi, kita justru harus semakin pintar menjaga persatuan dan merespon perbedaan,” tegas Riandy, mengajak generasi muda untuk berkolaborasi bersama dalam membangun bangsa yang inklusif.

Septiaji Eko Nugroho, Ketua Presidium MAFINDO sekaligus pembicara berikutnya dalam sesi ini, menyoroti pentingnya membangun bangsa melalui kepercayaan yang tercermin dalam Sumpah Pemuda. “Polarisasi yang diperburuk oleh rendahnya literasi digital bisa menggerus nilai-nilai persatuan yang telah kita bangun. Hoaks menyebar cepat, dan inilah saatnya kita berupaya bersama untuk membangun literasi digital yang kuat demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” ungkap Septiaji.

Acara yang dimoderatori oleh Alisa Badria Nindia dari MAARIF Institute ini mendorong seluruh peserta untuk mengaktualisasikan kembali nilai-nilai Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-sehari, terutama dalam berinteraksi di media sosial dengan berbagai macam orang, untuk menjaga keutuhan bangsa di tengah tantangan era digital yang terus berkembang.

Memperkuat Warisan Budaya Nusantara: MAARIF Institute Gagas Kolaborasi dengan NGARIKSA dan Core Indonesia

Pada Selasa, 15 Oktober 2024, Direktur Eksekutif MAARIF Institute, Andar Nubowo, menerima kunjungan dari perwakilan NGARIKSA (Ngaji Manuskrip Kuno Nusantara) dan Core Indonesia. Pertemuan ini diharapkan dapat melahirkan kolaborasi yang bermanfaat di antara ketiga lembaga tersebut.

Oman Fathurrahman, Dewan Pembina Yayasan NGARIKSA, menyatakan harapannya agar kolaborasi ini dapat mewujudkan berbagai program, seperti gerakan, advokasi media sosial, kampanye literasi kebudayaan, riset, serta inventarisasi teks-teks lama yang dekat dengan keluarga Muhammadiyah.

Melalui kolaborasi ini, kita dapat bersama-sama melestarikan dan memperkuat warisan budaya Nusantara yang kaya dan beragam. Dengan sinergi antara MAARIF Institute, NGARIKSA, dan Core Indonesia, kita yakin dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjaga dan mempromosikan kekayaan budaya Indonesia. [DM]

Abdul Mu’ti: Terkait Konflik di Palestina, Muhammadiyah Banyak Berkontribusi dalam Isu Pendidikan!

Jakarta, 14 Oktober 2024—Berkolaborasi bersama International Committee of the Red Cross (ICRC), MAARIF House #5 yang diselenggarakan oleh MAARIF Institute pada Selasa (08/10) mengangkat tema Saving Humanity: Islam and International Humanitarian Law. Abdul Mu’ti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, memaparkan sepak terjang kontribusi Muhammadiyah dalam isu kemanusiaan (human right) di Palestina.

Sebagai permulaan, Mu’ti mengingatkan kepada para peserta diskusi dan tamu undangan bahwa nilai-nilai kemanusiaan merupakan esensi utama yang diajarkan oleh seluruh agama. “Humanity is the main essence of religious teaching”, tegas Mu’ti. Hal ini sangat penting untuk diingat kembali supaya kita sadar untuk berupaya bersama-sama menciptakan atau menghadirkan nilai-nilai kemanusiaan yang rusak akibat perang yang sedang terjadi di Timur Tengah.

Kaitannya dengan peperangan yang sedang terjadi di Palestina saat ini dan beberapa peperangan di wilayah Timur Tengah lainnya, Mu’ti juga menekankan satu aspek atau persoalan yang mungkin kerap terlewat oleh kita dalam melihat korban peperangan, yaitu aspek pendidikan mereka. “Pendidikan adalah hal mendasar dalam human right yang harus kita perhatikan juga saat membantu korban-korban akibat kejahatan perang yang terjadi”, jelas Mu’ti.

Lebih lanjut, Mu’ti juga menyinggung usaha apa yang telah dilakukan Muhammadiyah sejauh ini sebagai respon kemanusiaan untuk korban kejahatan perang yang sedang terjadi di Palestina. Dengan membentuk beberapa tim, Muhammadiyah secara aktual membantu korban perang di sana dengan mendirikan sekolah untuk memberikan layanan pendidikan yang layak kepada mereka.

Menutup diskusi, Mu’ti menegaskan pentingnya peran lembaga-lembaga kemanusiaan lainnya dan kita bersama untuk terus menyuarakan kepentingan kesejahteraan korban perang melalui pendidikan. Inisiatif Muhammadiyah dalam gerakan pendidikan bagi korban perang Palestina menjadi salah satu langkah konkret yang dapat menginspirasi organisasi lain untuk turut berperan aktif dalam krisis kemanusiaan global. NAH

 

Keadilan Gender dan Moralitas Publik: Riri Khariroh Menggugat Patriarki

Jakarta, 11 September 2024 – Dalam diskusi MAARIF House edisi ke-4 yang mengangkat tema “Agama, Kebudayaan, dan Moralitas Publik,” Riri Khariroh, salah satu narasumber dan seorang aktivis perempuan dan eco-feminism, menyoroti ketidakadilan gender yang terus berlangsung di masyarakat Indonesia. Menurut Riri, ketiga sektor utama yang dibahas dalam diskusi – agama, kebudayaan, dan moralitas publik – masih belum memberikan perhatian yang cukup terhadap isu kesetaraan gender.

“Budaya patriarki masih sangat kuat di Indonesia, terutama di wilayah-wilayah Indonesia Timur. Dalam konteks moralitas publik, perempuan seringkali menjadi objek yang dikendalikan, alih-alih dilindungi,” ungkap Riri. 

Ia memberikan contoh kasus budaya kawin tangkap dan pernikahan korban pemerkosaan dengan pelaku, sebagai bentuk nyata dari ketidakadilan yang dialami perempuan. Baginya, moralitas publik yang ada saat ini lebih sering digunakan untuk menekan dan mengatur perempuan daripada melindungi hak-hak mereka.

Meski begitu, Riri melihat ada peluang untuk memperbaiki ketidakadilan gender ini. Dia menekankan bahwa diskusi ini bisa menjadi momentum untuk turut andil menguatkan kesetaraan dan keadilan gender. Terlebih di pesantren, di mana Riri banyak terjun dan terlibat di dalamnya. 

“Pesantren memiliki potensi besar untuk menjadi tempat yang memperkuat keadilan gender, meskipun saat ini moralitas masih lebih diutamakan daripada ilmu,” ujar Riri, merujuk pada kitab Ta’lim Muta’alim yang banyak digunakan di pesantren.

Riri juga menyerukan agar ada pembaruan dalam cara memandang moralitas publik, terutama yang lebih inklusif terhadap perempuan. Menurutnya, moralitas yang adil gender tidak hanya akan meningkatkan kualitas kehidupan perempuan, tetapi juga seluruh masyarakat. 

“Kita harus memanfaatkan momen ini untuk menantang patriarki dan menciptakan ruang yang lebih adil bagi perempuan,” tutupnya dengan tegas.

Diskusi ini membuka ruang untuk membahas lebih lanjut tentang bagaimana moralitas publik dapat berperan dalam memperjuangkan keadilan gender, dengan melibatkan semua pihak, baik negara, swasta, maupun masyarakat sipil. VNL