Izzul Muslimin: Pemimpin Genuine Semakin Sulit Ditemukan

/0 Comments/in , /by

Jakarta, 11 September 2024 – M. Izzul Muslimin, Sekretaris PP Muhammadiyah, memberikan pandangan tajam mengenai kondisi moralitas bangsa yang menurutnya semakin mengalami penurunan drastis. Dalam diskusi MAARIF House edisi #4 bertajuk “Agama, Kebudayaan, dan Moralitas Publik,” Izzul menyoroti bahwa moralitas publik di Indonesia tengah mengalami krisis.

“Situasi sosial saat ini sedang tidak baik-baik saja. Kita menyaksikan kemerosotan moral di berbagai sektor, terutama dalam kepemimpinan”, ungkap Izzul

Menurut Izzul, bangsa Indonesia masih terperangkap dalam budaya feodalisme, yang membuat figur pemimpin sangat menentukan arah moralitas publik. Selain itu, dia menyayangkan bahwa pemimpin yang lahir dari pencitraan dan rekayasa politik semakin mendominasi saat ini di bangsa kita, Indonesia. 

“Pemimpin genuine, yang lahir dari proses panjang dan jujur, semakin sulit ditemukan. Sebaliknya, kita disuguhi tokoh-tokoh yang muncul karena pencitraan yang dirancang dengan cermat, tanpa landasan moral yang kuat,” ujar Izzul dengan nada prihatin.

Kepemimpinan yang demikian, lanjut Izzul, telah menyebabkan masyarakat kita sakit secara moral. Dampaknya sangat terasa pada kehidupan sosial yang semakin tidak sehat, baik dari segi hubungan antarwarga maupun dalam tata kelola negara. 

“Dalam situasi seperti ini, keputusan yang diambil harus konsisten dengan nilai-nilai moral yang kuat dan tidak hanya berorientasi jangka pendek saja,” tegasnya. 

Izzul mengajak masyarakat untuk tidak terjebak dalam romantisme moralitas, di mana pemimpin dipilih berdasarkan karisma atau popularitas semata tanpa mempertimbangkan integritas dan kemurnian moralnya. 

“Kita membutuhkan pemimpin yang mampu mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai yang kuat dan berjangka panjang, bukan pemimpin yang hanya mengandalkan pencitraan,” tambahnya. Pernyataan ini mencerminkan keprihatinan mendalam Izzul terhadap kondisi bangsa dan menunjukkan perlunya perbaikan signifikan dalam moralitas publik, terutama di sektor kepemimpinan. 

MAARIF House merupakan diskusi terbatas yang diselenggarakan oleh MAARIF Institute guna membincang isu-isu terkini. NAH

 

Syamsul Arifin: Etika Memiliki Posisi Lebih Tinggi Dibanding Hukum

/0 Comments/in , /by

Jakarta, 11 September 2024 – MAARIF Institute kembali menggelar MAARIF House. Edisi #4 yang digelar secara tertutup ini dilaksanakan di MAARIF Institute, Rabu, 11 September 2024 dengan mengangkat tema “Agama, Kebudayaan, dan Moralitas Publik”. 

Salah satu narasumber MAARIF House Edisi #4, Syamsul Arifin, Guru Besar Sosiologi Agama Universitas Muhammadiyah Malang, menyampaikan pandangan mendalam terkait isu moralitas dan kepemimpinan di Indonesia. 

Syamsul menekankan bahwa etika memiliki posisi yang lebih tinggi daripada hukum, dengan memberikan contoh bagaimana BJ Habibie yang memutuskan untuk tidak mencalonkan diri sebagai presiden pada saat itu meskipun secara hukum dia dibolehkan. 

Keputusan tersebut, yang menurut Syamsul didasarkan pada prinsip etika yang sangat dihormati oleh Habibie, menunjukkan bahwa etika memiliki kekuatan lebih tinggi dalam kehidupan publik. 

“Indonesia sangat kaya dengan etika dan nilai-nilai luhur. Sebagai bangsa, kita harus mempertahankan warisan ini dan mengingat bahwa etika merupakan refleksi dari apa yang baik dan buruk,” ungkap Syamsul. 

Lebih lanjut Ia menekankan juga bahwa etika tidak hanya membatasi tindakan seseorang, tetapi juga menjadi fondasi dari bagaimana kita membangun moralitas publik.

Syamsul mengingatkan bahwa dalam konteks kepemimpinan, terutama di Indonesia, kekuasaan sering kali menjadi ujian terbesar bagi moralitas seseorang. Selain itu, menurut Syamsul, pemimpin yang baik harus memiliki integritas yang tinggi dan komitmen terhadap nilai-nilai moral, karena kekuasaan bisa membuka peluang bagi penyalahgunaan jika tidak dibarengi dengan etika yang kuat di sana dalam penerapannya.

Lebih lanjut, Syamsul menyatakan bahwa Indonesia saat ini menghadapi kekurangan sosok pemimpin yang berpegang teguh pada etika. 

“Kita merindukan sosok seperti Buya Syafii Maarif dan Azyumardi Azra, yang mampu menavigasi kondisi sosial-politik dengan integritas dan tanggung jawab moral,” tambahnya. 

Syamsul mengkritisi kondisi kepemimpinan saat ini yang cenderung melanggar norma etika, dengan menyebut bahwa pemimpin yang muncul secara tiba-tiba atau tanpa proses panjang cenderung melanggar prinsip-prinsip moralitas publik. Baginya, kepemimpinan yang baik harus melalui proses, bukan hasil dari ambisi yang mendadak.

Diskusi ini menggugah kesadaran akan pentingnya kembali menempatkan etika sebagai fondasi utama dalam kehidupan publik, terutama dalam konteks kepemimpinan di Indonesia yang semakin menghadapi tantangan moralitas dan etika. NAH

 

MAARIF HOUSE BINCANG AGAMA, KEBUDAYAAN DAN MORALITAS PUBLIK

/0 Comments/in , /by

Jakarta – MAARIF Institute kembali menggelar diskusi terbatas dengan tema “Agama, Kebudayaan, dan Moralitas Publik”. Acara yang diselenggarakan di kantor MAARIF, 11 September 2024 ini membincang isu Agama, Kebudayaan, dan Moralitas Publik yang menjadi dasar tatanan kehidupan manusia. Pertanyaan mendasar yang didiskusikan dalam rountable discussion ini adalah apakah agama, kebudayaan dan moralitas publik bisa beradaptasi dengan perubahan yang terjadi? Bagaimana nilai-nilai etika, moral bekerja di ruang ruang kekuasaan, dan bagaimana dampaknya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara?

Menjawab persoalan ini, salah satu narasumber MAARIF House, Syamsul Arifin, Guru Besar Sosiologi Agama Universitas Muhammadiyah Malang, menyampaikan pandangan mendalam terkait isu moralitas dan kepemimpinan di Indonesia.

Syamsul menekankan bahwa etika memiliki posisi yang lebih tinggi daripada hukum, dengan memberikan contoh bagaimana BJ Habibie yang memutuskan untuk tidak mencalonkan diri sebagai presiden pada saat itu meskipun secara hukum dia dibolehkan.

“Indonesia sangat kaya dengan etika dan nilai-nilai luhur. Sebagai bangsa, kita harus mempertahankan warisan ini dan mengingat bahwa etika merupakan refleksi dari apa yang baik dan buruk,” ungkap Syamsul.

Narasumber lain, M. Izzul Muslimin, Sekretaris PP Muhammadiyah, dalam paparannya mengajak masyarakat untuk tidak terjebak dalam romantisme moralitas, di mana pemimpin dipilih berdasarkan karisma atau popularitas semata tanpa mempertimbangkan integritas dan kemurnian moralnya.

“Kita membutuhkan pemimpin yang mampu mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai yang kuat dan berjangka panjang, bukan pemimpin yang hanya mengandalkan pencitraan,” tambahnya. Pernyataan ini mencerminkan keprihatinan mendalam Izzul terhadap kondisi bangsa dan menunjukkan perlunya perbaikan signifikan dalam moralitas publik, terutama di sektor kepemimpinan.

Sementara itu, Riri Khariroh, aktivis perempuan dan eco-feminism, menyoroti ketidakadilan gender yang terus berlangsung di masyarakat Indonesia. Menurut Riri, tiga sektor utama yang dibahas dalam diskusi – agama, kebudayaan, dan moralitas publik – masih belum memberikan perhatian yang cukup terhadap isu kesetaraan gender.

“Budaya patriarki masih sangat kuat di Indonesia, terutama di wilayah-wilayah Indonesia Timur. Dalam konteks moralitas publik, perempuan seringkali menjadi objek yang dikendalikan, alih-alih dilindungi,” ungkap Riri.

MAARIF House edisi keempat dihadiri oleh berbagai narasumber, diantaranya; Ahmad Fuad Fanani (Peneliti, Kandidat Doktor ANU Canberra), Budi Asyhari-Afwan (Peneliti Budaya CRCS UGM), Dewi Candraningrum (Editor Buku Seri Ekofeminisme), Feby Indirani (Novelis, Inisiator Relax, It’s Just Religion), M. Izzul Muslimin (Sekretaris PP Muhammadiyah), Kusen (Budayawan), Media Zainul Bahri (Guru Besar Pemikir Islam UIN Jakarta), Riri Khariroh (Aktivis Perempuan dan Pendidik di PP Nihadlul Qulub), Syamsul Arifin (Guru Besar Sosiologi Agama UMM Indonesia).

Melalui diskusi yang mendalam dan interaktif, MAARIF House edisi keempat ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara agama, kebudayaan, dan moralitas publik. Selain itu, acara ini juga bertujuan untuk mendorong dialog yang konstruktif dan mencari solusi bersama dalam menghadapi tantangan-tantangan yang muncul di tengah masyarakat.

“MAARIF House merupakan sarana yang kami ciptakan untuk mendorong diskusi terbuka dan konstruktif mengenai isu-isu publik yang penting bagi masyarakat. Melalui edisi keempat ini, kami berharap dapat memberikan wawasan baru dan mendorong pemikiran kritis mengenai hubungan antara agama, kebudayaan, dan moralitas publik,” ujar Direktur Eksekutif MAARIF Institute, Andar Nubowo. []

DEMI WUJUDKAN PERDAMAIAN GLOBAL, MAARIF INSTITUTE APRESIASI KUNJUNGAN PAUS FRANSISKUS KE INDONESIA

/0 Comments/in , , /by

Jakarta – Indonesia hari ini kedatangan Pemimpin Tertinggi Gereja Katolik sedunia sekaligus Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus. Kunjungan Paus merupakan momentum penting dan sangat relevan dalam konteks keberagaman bangsa Indonesia. Kunjungan tersebut secara khusus merupakan moment bersejarah yang memiliki makna simbolik penting bagi umat Katolik di Indonesia, dan secara umum bagi bangsa Indonesia sebagai negara yang kaya akan keragaman agama, suku, etnis dan budaya.

Kunjungan ini juga menjadi momen penting bagi pemerintah Indonesia untuk menyoroti dukungan negara terhadap pluralisme agama dan toleransi, di mana Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kerukunan, toleransi dan kemanusiaan. Terlebih Indonesia dikenal sebagai negara yang dihuni oleh mayoritas umat Islam, maka kesempatan untuk membangun komunikasi intensif antarumat beragama tanpa mengabaikan budaya lokal yang menjadi nilai kebhinekaan di Indonesia sangatlah terbuka lebar.

Tema yang diangkat dalam kunjungan Paus ke Indonesia adalah masalah kemanusiaan dan lingkungan. Visi teologisnya tercermin dalam karya pemikiran beliau. Ensiklik Laudato Si’ berjudul “On Care for Our Common Home/Peduli terhadap Rumah Kita Bersama”, misalnya, merupakan ensiklik terobosan Paus Fransiskus yang didedikasikan untuk isu-isu lingkungan hidup. Ensiklik ini, menyerukan pertobatan ekologis dan perubahan gaya hidup.

“Sebagai pimpinan umat Katolik sedunia, kehadiran Paus Fransiskus tidak hanya menjadi simbol kerukunan yang menakankan dialog dan persaudaraan antar umat beragama, namun juga memberikan perhatian penuh pada isu-isu ketimpangan sosial dan pemberdayaan kelompok rentan dan pelestarian lingkungan”, jelas Andar Nubowo, Direktur Eksekutif MAARIF Institute.

“Bangsa Indonesia dan Vatikan berada dalam titik temu yang sama, yaitu mewujudkan perdamaian dunia, mengajak seluruh lapisan masyarakat dunia untuk merenungkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan”, lanjutnya.

MAARIF Institute mengapresiasi dan menyambut baik kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia. Semoga kehadiran Paus Fransiskus mampu mewujudkan cita cita dunia damai, sebuah dunia di mana manusia hidup saling menghormati, bekerja sama, menjaga keseimbangan alam dan menjadi rumah bersama.

Dokumen Abu Dhabi dan ensiklik Laudato Si’ merupakan bukti nyata dari cinta Paus terhadap perdamaian dan kelestarian lingkungan. Kunjungan Paus adalah seni perjumpaan untuk terlibat secara aktif dalam berbagai inisiatif dan tindakan bersama untuk mendorong saling pengertian, menghormati, menghargai, dan keharmonisan, serta mendukung persaudaraan lintas iman.

Seruan Imam Besar Al-Azhar Ahmed el-Tayeb dan Paus Fransiskus tentang pentingnya membangun kerangka baru dalam hidup beragama, memajukan Islam kosmopolit sebagaimana ditegaskan dalam kedua dokumen tersebut merupakan aspek penting untuk mewujudkan Islam rahmatan Lil -‘alamin, baik di kawasan Asia, termasuk Indonesia.

Lukman Hakim Saifuddin: Agamawan dan Budayawan Bertanggung Jawab atas Masa Depan Demokrasi Indonesia

/0 Comments/in , /by

Jakarta, 29 Agustus 2024 – Di tengah dinamika politik yang kian kompleks di Indonesia, MAARIF Institute kembali menggelar diskusi dalam edisi ke-3 MAARIF House dengan tema “Demokrasi dan Imajinasi Kebangsaan Indonesia.” Acara yang berlangsung pada Kamis, 29 Agustus 2024, di kantor MAARIF Institute, Jakarta, ini menjadi wadah bagi para pemikir, agamawan, dan budayawan untuk berbagi pandangan mereka tentang masa depan demokrasi di Indonesia.

Diskusi tersebut menghadirkan sepuluh narasumber terkemuka dari berbagai latar belakang yang berbeda, memastikan sudut pandang yang kaya dan beragam dalam pembahasan tema utama. Narasumber yang hadir antara lain Adinda Tenriangke, seorang pegiat demokrasi; Agustinus Setyo Wibowo, filsuf dan rohaniawan Katolik; Amin Mudzakkir, peneliti kebangsaan dan demokrasi; Fachry Ali, seorang politolog; Garin Nugroho, sineas sekaligus budayawan; Hendri Saparini, ekonom senior; Jumaldi Alfi, seorang perupa; Lukman Hakim Saifuddin, cendekiawan dan mantan Menteri Agama periode 2014-2019; Sandra Hamid, antropolog dan aktivis demokrasi; serta Yayah Khisbiyah, seorang peacebuilder dan psikolog.

Untuk memastikan diskusi berlangsung dengan lancar dan berfokus pada topik yang diangkat, acara ini dimoderatori oleh Andar Nubowo, Direktur Eksekutif MAARIF Institute. Dalam kata pembukaannya, Andar menekankan pentingnya diskusi semacam ini dalam konteks dinamika politik Indonesia yang tengah menghadapi tantangan besar. “Kita perlu ruang diskusi yang mampu menggali ide-ide segar dan solusi inovatif untuk merespon dan memperkuat demokrasi kita,” ujarnya.

Tema “Demokrasi dan Imajinasi Kebangsaan Indonesia” dipilih dengan tujuan mengeksplorasi bagaimana imajinasi kebangsaan dapat berkontribusi dalam memperkuat demokrasi di Indonesia. Diskusi ini dianggap penting dalam konteks kebangsaan saat ini, terutama dalam menghadapi tantangan yang muncul akibat polarisasi politik dan fragmentasi sosial. Di tengah berbagai tantangan tersebut, imajinasi kebangsaan dipandang sebagai kunci dalam membangun kembali rasa kebersamaan dan solidaritas nasional.

Lukman Hakim Saifuddin, dalam paparannya, menegaskan bahwa agama dan budaya merupakan pilar utama yang menjaga Indonesia tetap kokoh hingga saat ini. 

“Indonesia bisa bertahan sejauh ini karena dua hal, yaitu agama dan budaya,” ujar lukman. 

Menurut Lukman, masyarakat Indonesia sangat agamis dan kuat dalam memegang nilai-nilai budaya yang luhur. Oleh karena itu, dia menilai bahwa para agamawan dan budayawan memiliki tanggung jawab besar terhadap kondisi demokrasi di Indonesia saat ini dan di masa depan.

Lukman juga menekankan pentingnya peran agama dan budaya dalam merawat keberagaman masyarakat Indonesia. Menurutnya, demokrasi adalah sistem yang paling sesuai untuk konteks Indonesia, karena memberikan ruang bagi seluruh elemen masyarakat sipil untuk berperan aktif. 

“Demokrasi memberikan ruang yang luas bagi civil society untuk berperan, dan di situlah letak kekuatannya,” kata Lukman.

Selain itu, Lukman menyoroti bahwa imajinasi kebangsaan harus terus diperkuat, terutama di tengah masyarakat sipil, untuk menjaga semangat demokrasi di tengah tantangan dan perubahan sosial yang cepat. Ia berharap para agamawan dan budayawan tidak hanya menjadi penjaga nilai-nilai luhur bangsa, tetapi juga menjadi inovator yang mampu mendorong transformasi sosial yang positif melalui demokrasi. 

“Demokrasi membutuhkan imajinasi, dan imajinasi itu harus berasal dari akar budaya dan agama karena sangat sesuai dengan konteks keindonesiaan,” tambah lukman.

MAARIF House tidak hanya menjadi ajang berbagi pemikiran, tetapi juga menjadi momen refleksi bagi para peserta untuk melihat kembali peran mereka dalam menjaga dan memperkuat demokrasi di Indonesia. Sebagai penutup, Lukman Hakim Saifuddin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga harapan dan imajinasi dalam merawat demokrasi Indonesia. Ia juga menegaskan bahwa peran agamawan dan budayawan sangat sentral dalam upaya tersebut, karena merekalah yang memiliki kemampuan untuk menyentuh hati dan pikiran masyarakat melalui nilai-nilai luhur yang mereka bawa.

Di samping itu, dia berharap besar agar masyarakat Indonesia, terutama para agamawan dan budayawan, terus berperan aktif dalam merawat demokrasi dan menjaga keutuhan bangsa. 

“Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga demokrasi ini tetap hidup dan kuat, demi masa depan Indonesia yang lebih baik,” tutup Lukman. NAH

 

MAARIF HOUSE EDISI-3: DEMOKRASI DAN IMAJINASI KEBANGSAAN INDONESIA

/0 Comments/in , /by

Jakarta, 29 Agustus 2024, MAARIF Institute memandang bahwa imajinasi kebangsaan di Indonesia menghadapi beragam tantangan dan peluang baru di era digital dan globalisasi. Pasca pandemi COVID-19, perubahan iklim, dan transformasi digital telah mengubah cara masyarakat Indonesia memandang identitas kebangsaan mereka. Dalam konteks ini, peran negara menjadi sangat penting dalam menciptakan kebijakan yang inklusif, mendorong pasar yang mendukung produk lokal, dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat. Komunikasi global kini memengaruhi pola ekonomi yang berkembang sejalan dengan dinamika politik, ekonomi, dan sosial. Negara memiliki peran sentral dalam membentuk dan menjaga imajinasi kebangsaan melalui kebijakan publik yang bertanggung jawab—memastikan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta menjaga persatuan nasional.

Tema Tantangan Demokrasi dan Imajinasi Kebangsaan Indonesia dibahas secara kritis akademis oleh para pakar dari berbagai bidang dalam MAARIF House edisi ke-3 yang diselenggarakan oleh MAARIF Institute pada hari Kamis, 29 Agustsu 2024 di Kantor MAARIF Institute.

Direktur Eksekutif MAARIF Institute, Andar Nubowo, dalam paparan pembukanya mengungkapkan pentingnya memperkuat demokrasi Indonesia yang sedang menghadapi banyak tantangan.

“Kita perlu ruang diskusi yang mampu menggali ide-ide segar dan solusi inovatif untuk merespon dan memperkuat demokrasi kita,” ungkap Andar.

lebih lanjut Andar mengajak seluruh masyarakat sipil untuk bersatu untuk bekerjasama membangun demokrasi yang kuat.

“Kita harus menjaga agar civil society tetap bersatu dalam menghadapi tantangan demokrasi ini. Dengan kerjasama yang solid, kita bisa membangun demokrasi yang lebih kuat dan berintegritas, demi harapan dan masa depan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia”, tutup Andar.

Lukman Hakim Saifuddin, dalam paparannya, menegaskan bahwa agama dan budaya merupakan pilar utama yang menjaga Indonesia tetap kokoh hingga saat ini. 

“Indonesia bisa bertahan sejauh ini karena dua hal, yaitu agama dan budaya,” ujar lukman yang merupakan mantan Menteri Agama periode 2014-2019. 

Menurut Lukman, masyarakat Indonesia sangat agamis dan kuat dalam memegang nilai-nilai budaya yang luhur. Oleh karena itu, dia menilai bahwa para agamawan dan budayawan memiliki tanggung jawab besar terhadap kondisi demokrasi di Indonesia saat ini dan di masa depan.

Sementara itu, Agustinus Setyo Wibowo dalam paparannya menyebutkan masalah terbesar yang menghambat perkembangan demokrtasi di Indonesia. Salah satu masalah terbesar yang diidentifikasinya adalah budaya feodal yang masih kental di Indonesia. Menurutnya, baik parpol maupun masyarakat Indonesia secara umum masih terjebak dalam budaya feodal ini, yang menghambat perkembangan demokrasi yang sesungguhnya. 

“Selama kultur feodal ini masih ada di Indonesia, imajinasi demokrasi ini bisa rontok,” ujarnya dengan nada prihatin. 

Garin Nugroho dalam paparannya menekankan perlunya kesadaran terhadap media sosial dan perawatan masyarakat sipil untuk membedakan mana yang benar-salah, public-private, dan demokratis atau tidak.

“Media sosial di Indonesia menjadi suatu ruang pendidikan yang masyarakatnya tidak tahu mana yang benar dan yang salah. Masyarakat tidak tahu, mana proses berbangsa yang memenuhi konstitusi atau tidak. Politik penyanderaan menjadi contoh bahwa hukum bisa diotak-atik. Ruang publik kita betul-betul hancur. Saya concern betul pada perawatan civil society ini terhadap kelancaran ruang publik sebagai panduan berbangsa”. ujar Garin.

Diskusi terbatas pada MAARIF House edisi ke-3 dihadiri berbagai narasumber dari berbagai sektor, Adinda Tenriangke Muchtar, Ph.D. (Direktur Eksekutif The Indonesian Institute), Dr. Amin Mudzakkir (Peneliti Pusat Riset Kewilayahan BRIN), Fachry Ali, Ph.D. (Politolog), Dr. (HC.) Garin Nugroho (Budayawan), Hendri Saparini, Ph.D. (Core Indonesia), Jumaldi Alfi (Seniman Yogyakarta), Dr. (HC.) KH. Lukman Hakim Saifuddin (Menteri Agama RI 2014–2019), Sandra Hamid, Ph.D. (Antropolog Budaya dan Spesialis Pembangunan), Dr. Romo Agustinus Setyo Wibowo, SJ. (STF Driyarkara Jakarta), dan Assoc. Prof. Yayah Khisbiyah, MA. (Fakultas Psikologi UMS).

 

Press Release: SIKAP MAARIF INSTITUTE TERHADAP PEMBEGALAN PANCASILA DAN DEMOKRASI

/0 Comments/in , , /by

Press Release

SIKAP MAARIF INSTITUTE TERHADAP

PEMBEGALAN PANCASILA DAN DEMOKRASI

 

Sejak era Reformasi, bangsa Indonesia telah melalui perjalanan panjang untuk menegakkan prinsip-prinsip demokrasi, di mana kepentingan rakyat ditempatkan sebagai prioritas utama. Pancasila, sebagai dasar negara dan panduan moral, menjadi pedoman yang mengikat kita semua dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada setiap era, termasuk dalam masa demokrasi ini, suara rakyat harus menjadi yang terdepan dalam setiap kebijakan dan tindakan pemerintah.

Namun, saat ini kita menyaksikan dengan keprihatinan yang mendalam bahwa semangat ini semakin tergerus oleh berbagai kasus yang mencederai nilai-nilai Pancasila. Banyak putusan-putusan yang tidak lagi mencerminkan kehendak rakyat, praktik jual beli kebijakan dan jabatan yang merajalela, serta semakin menguatnya oligarki, partokrasi, dan plutokrasi, telah mengkhianati amanat reformasi dan demokrasi. Fenomena ini tidak hanya merusak tatanan politik nasional, tetapi juga menciptakan jurang ketidakadilan yang semakin lebar, di mana kepentingan segelintir elit politik dan ekonomi mengesampingkan aspirasi dan kebutuhan rakyat banyak.

Kami menyatakan bahwa situasi ini tidak dapat dibiarkan terus berlangsung. Ketika kepentingan rakyat semakin diabaikan dan nilai-nilai Pancasila dijadikan alat untuk melegitimasi kekuasaan yang tidak berpihak pada rakyat, kita berada di ambang kehilangan jati diri sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat.

Oleh karena itu, melalui pernyataan sikap ini, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk:

  1. Berdiri tegak membela Pancasila: Pancasila harus dikembalikan pada posisinya yang sejati, sebagai landasan moral dan etika dalam setiap kebijakan dan tindakan pemerintah. Kami menolak segala bentuk manipulasi terhadap Pancasila yang bertujuan untuk melegitimasi praktik politik yang tidak adil.
  2. Menegakkan demokrasi yang berkeadilan: Demokrasi Indonesia harus dibersihkan dari praktek-praktek korupsi, oligarki, plutokrasi, dan partokrasi yang hanya menguntungkan segelintir orang. Demokrasi yang sejati adalah demokrasi yang memberikan ruang dan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik dan pengambilan keputusan.
  3. Mendorong penegakan hukum yang adil dan transparan: Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, termasuk dalam mengadili para pelaku kejahatan politik dan ekonomi yang merugikan kepentingan rakyat. Mahkamah Konstitusi dan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya harus menjalankan tugasnya dengan independen, tanpa tekanan atau intervensi dari pihak mana pun.
  4. Menghimbau kepada masyarakat menjaga demokrasi: Masyarakat harus kembali mengambil peran aktif dalam menjaga demokrasi dan Pancasila. Kita tidak bisa lagi hanya diam menyaksikan ketidakadilan terjadi. Saatnya rakyat bersatu, bergerak bersama, dan mengawal setiap proses politik agar tetap berada dalam koridor kepentingan rakyat.

Lebih dari itu, MAARIF Institute menegaskan pentingnya menjaga dan melestarikan nilai-nilai Pancasila dan demokrasi ke dalam setiap sanubari serta menjadi praktik kehidupan sehari-hari di Indonesia, bagi kita semua elemen anak bangsa. Ketika Pancasila menghadapi upaya pembegalan untuk kesekian kalinya, kita musti harus menyatu dan manunggaling Indonesia. Ketika hukum dan undang-undang menjadi alat untuk memberangus Pancasila dan demokrasi, maka kita perlu merapatkan barisan di belakangnya. Menghadapi ancaman oligarki, plutokrasi, dan partokrasi ini, sekali lagi, semua elemen bangsa perlu teguh bersatu, bergerak, untuk imajinasi Indonesia yang demokratis, adil, makmur dan sejahtera.

 

Nashrun minallah wa fatkhun qarib,

Tuhan bersama kita, rakyat Indonesia.

Direktur Eksekutif MAARIF Institute

Andar Nubowo

MAARIF INSTITUTE KAJI ARAH KEBIJAKAN KURIKULUM MERDEKA

/0 Comments/in , /by

Jakarta – MAARIF Institute kembali menggelar program “MAARIF House” edisi ke-2. Dalam edisi kali ini, MAARIF mengangkat tema, “Quo Vadis Pendidikan di Indonesia: Pendidikan Merdeka Atau Pendidikan (Punya) Mereka?” yang diselenggarakan pada Kamis, 15 Agustus 2024, di kantor MAARIF Institute.

Tema ini dipilih untuk mengeksplorasi dan mendiskusikan secara mendalam mengenai arah dan masa depan pendidikan di Indonesia, serta menelaah sejauh mana konsep “Pendidikan Merdeka” yang digagas oleh Pemerintah telah diimplementasikan dan memberikan dampak positif bagi peserta didik.

Dalam paparannya, Amich Al-Humami (Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Kementerian PPN/BAPPEBAS) menyatakan bahwa untuk mendiskusikan masalah pendidikan, kita harus berangkat dari isu besar yang ada di lingkungan pendidikan, yaitu pemerataan pendidikan dan kualitas pendidikan. Beliau menekankan pentingnya memastikan akses pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat, serta menjaga kualitas pendidikan yang dapat mengembangkan potensi peserta didik secara optimal.

“Problem pendidikan di Indonesia ya soal pelayanan pendidikan. Di Indonesia ada kesenjangan lulusan pendidikan yang ekstrem. Sebagai contoh, pada level SD/MI/MTS, peserta didik banyak yang lulus dari jenjang pendidikan tersebut 93%. Namun, yang sangat berat yaitu pendidikan SMA, yakni hanya sekitar 86,7% saja yang berhasil lulus”, tutur Amich.

Lebih lanjut, Amich memaparkan tentang masih rendahnya kualitas guru dan belum adanya standar yang jelas dalam perekrutan guru. Sekolah atau dinas tidak memiliki standar yang jelas dalam hal melakukan rekrutmen guru.

Adlin Sila (Staf Ahli Mendikbudristek Bidang Hubungan Kelembagaan dan Masyarakat) menyoroti pentingnya peran guru dalam dunia pendidikan. Beliau menegaskan bahwa guru harus berperan sebagai “coach” (guru penggerak) agar mampu mengembangkan potensi anak didiknya.

“Pusat pendidikan tidak hanya bertumpu pada guru, namun juga harus mempertimbangkan aspek keaktifan dari peserta didik”, tegas Adlin.

Lebih lanjut, Adlin mengatakan bahwa diversifikasi pembelajaran juga tidak kalah penting. Orientasi pendidikan tidak semestinya terpaku pada target-target yang dicanangkan di awal secara kaku. Logika seperti itu adalah penyebab kenapa banyak kelas akselerasi dibubarkan, karena konsep “drilling” (fokus pada target secara kaku) tidak sejalan dengan konsep “Sekolah Merdeka”.

Sementara, Syafiq Hasyim (Wakil Rektor Bidang Akademik UIII) menyoroti tentang program internasionalisasi pendidikan negeri yang sampai saat ini hasilnya masih kurang membahagiakan. Beliau menekankan perlunya evaluasi dan perbaikan terhadap program-program tersebut agar dapat memberikan dampak yang lebih signifikan bagi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

Andar Nubowo, Direktur Eksekutif MAARIF Institute, menambahkan bahwa sistem pendidikan seperti di Perancis memberikan ruang bagi peserta didik untuk memiliki Higher Order Level of Thinking (HOTS). HOTS diajarkan melalui pelajaran filsafat, di mana di tingkat SMA, mata pelajaran filsafat diujikan di level nasional. Selain Filsafat, dua hal lain yang diajarkan dan diujikan di Perancis adalah Bahasa Perancis dan Matematika.

MAARIF House edisi ke-2 ini dihadiri oleh 13 narasumber dari berbagai lembaga, mewakili trisektor: Sektor Publik, Sektor Swasta dan Civil Society.

Sejumlah narasumber yang hadir, di antaranya: Amich Alhumami (Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Kementerian PPN/BAPPEBAS), Clara Joewono, (CSIS Foundation), Gogot Suharwoto, (Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbudristek), Ma’mun Murod, (Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta/Sekretaris Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah), M. Adlin Sila, (Staf Ahli Mendikbudristek Bidang Hubungan Kelembagaan dan Masyarakat), Romo Odemus Bei Witono, (Direktur Perkumpulan Strada), Siti Ruhaini Dzuhayatin, (Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) RI), dan masih banyak yang lain.

Bertindak sebagai moderator dalam acara ini, Moh. Shofan (MAARIF Institute).

Melalui MAARIF House edisi ke-2 ini, MAARIF Institute berharap dapat menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan, akademisi, praktisi, dan masyarakat luas untuk berdiskusi, bertukar gagasan, dan mencari solusi terbaik bagi permasalahan pendidikan di Indonesia.

Pula, acara ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru dan rekomendasi konkret untuk mewujudkan pendidikan yang benar-benar merdeka dan berpihak pada kepentingan peserta didik. [DM]

MAARIF Institute Gelar Workshop Non-Violent Communication (NVC): Penguatan Inklusi Sosial Keagamaan untuk Para Aktivis Muda Lintas Agama

/0 Comments/in , /by

Jakarta, 12 Agustus 2024 – MAARIF Institute, penyelenggaraan Workshop Non-Violent Communication (NVC): Penguatan Inklusi Sosial Keagamaan untuk Para Aktivis Muda Lintas Agama. Kegiatan ini merupakan bagian dari program kemitraan MAARIF Institute bersama INFID dalam proyek kemitraan INKLUSI (Empowering Leadership to Strengthen Freedom of Religion and Belief (FoRB) and Resilient Society in Key Strategic Sectors: Mass Media, State-Owned Enterprise, Local Government, Education, Women’s Leadership, and Social Media).

Workshop ini dilaksanakan pada hari Senin, 12 Agustus 2024 di Hotel Aston, Jakarta. Acara ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi para aktivis muda lintas agama untuk memperkuat kapasitas mereka dalam membangun inklusi sosial keagamaan di Indonesia.

Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini adalah Muqowim, Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Trainer NVC, serta Rifah Zainani, Trainer LVE/NVC. Turut hadir pula Andar Nubowo, Direktur Eksekutif MAARIF Institute, dan Moh Shofan, Koordinator Program, dan sejumlah peserta dari berbagai lintas lembaga dan agama.

Moh Shofan, selaku Koordinator Program, menyampaikan bahwa workshop ini bertujuan untuk mendapatkan peta sosial-keagamaan di daerah program, serta masukan terkait strategi komunikasi dan intervensi program dalam mengarusutamakan toleransi, kebebasan beragama dan berkeyakinan, pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan, dan penghormatan terhadap keragaman.

“Kami berharap pelatihan yang akan digelar pasca workshop ini dapat menjadi wadah bagi para aktivis muda lintas agama untuk memperkuat kapasitas mereka dalam membangun inklusi sosial keagamaan di Indonesia. Melalui pelatihan praktis dan keterampilan konkret, kami ingin membantu mereka mewujudkan tujuan menciptakan hubungan yang didasarkan pada welas asih, saling memberi dan menerima, serta kesadaran akan saling ketergantungan dan kekuatan bersama,” ujar Moh Shofan.

Andar Nubowo, Direktur Eksekutif MAARIF Institute, menegaskan komitmen lembaganya untuk terus membantu memperkuat kapasitas para aktivis muda.

“MAARIF Institute berkomitmen untuk terus mendukung dan memperkuat kapasitas para aktivis muda dalam menyelesaikan konflik, baik di tingkat pribadi, organisasi, maupun masyarakat. Ujar Andar.

Lebih lanjut Andar mengatakan harapannya dalam pelaksanaan kegitan workshop ini.

“Kami berharap dapat memberikan inspirasi dan keterampilan praktis bagi para aktivis muda untuk menjadi agen perubahan positif dalam masyarakat. Dengan semangat saling memahami, menghargai, dan bekerjasama, kita dapat bersama-sama mewujudkan Indonesia yang lebih adil, damai, dan sejahtera”. Tutup Andar. [DM]

Policy Brief MAARIF House Edisi Perdana: Agama, Krisis Lingkungan dan HAM

/0 Comments/in , , , /by

Jakarta, 7 Agustus 2024 – Isu pemberian konsesi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan telah memicu kontroversi di berbagai kalangan. Kekhawatiran utama adalah dampak yang ditimbulkan, baik dari segi lingkungan, sosial, maupun ekonomi. Selain itu, terdapat keraguan mengenai kesesuaian kebijakan ini dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) dan ajaran agama.

Melalui Policy Brief ini, kami menyajikan analisis komprehensif dan rekomendasi strategis yang dapat dipertimbangkan oleh Pemerintah dalam merumuskan kebijakan terkait isu ini. Kami berharap bahwa masukan kami dapat berkontribusi pada pengambilan keputusan yang bijaksana dan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

MAARIF Institute dengan penuh rasa hormat menyampaikan Policy Brief edisi perdana MAARIF HOUSE dengan tema “Agama, Krisis Lingkungan, dan Persoalan HAM: Izin Tambang bagi Ormas, Maslahah atau Masalah?”. Diskusi terbatas ini diselenggarakan pada Kamis, 18 Juli 2024 dan menghadirkan 15 tokoh terpilih dari berbagai sektor, termasuk sektor publik, swasta-korporat, dan masyarakat madani.

Selamat membaca!

Silakan unduh disini : Policy Brief MAARIF House Edisi 1