Jakarta, 18 Desember 2019. Pileg dan Pilpres tahun 2019 telah meninggalkan residu. Seperti kecenderungan polarisasi politik identitas yang membuat kita kesulitan menemukan pemimpin atau tokoh masyarakat yang terbebas dari stigma “cebonger” atau “kampretos”. Selain itu, menguatnya populisme politik yang mengangkat isu primordial, telah mengikis pelan-pelan solidaritas kewargaan, bahkan solidaritas kemanusiaan.

Fanatisme primordial, baik yang mengacu pada perbedaan SARA atau pun perbedaan aspirasi dan kepentingan politik, telah mengoyak persatuan kita sebagai bangsa. Merebaknya ujaran kebencian (hate speech) dan berita bohong (hoaks) juga telah menjadi ancaman nyata atas kebinekaan Indonesia hari ini. Moderatisme sebagai pilihan sadar untuk merekatkan kebersamaan kita dalam bingkai keindonesiaan menjadi penting untuk diperkuat kembali. Moderatisme yang sejatinya merupakan akar budaya dan menjadi ciri khas keindonesiaan kita harus terus menerus kita gaungkan.

Oleh karenanya, penting dan mendesak untuk mengangkat profil-profil pejuang moderasi dalam wujud para pemimpin lokal yang memperjuangkan nilai-nilai keindonesiaan dan kemanusiaan. Mereka ibarat oase yang menyuntikan harapan baru (new hope) dan menumbuhkan model-model alternatif (role models) untuk penguatan dan pemberdayaan masyarakat sipil dalam upaya pencegahan kekerasan sectarian, intoleransi dan sekaligus mampu menjembatani hubungan antar-identitas serta merawat toleransi di kalangan masyarakat akar rumput. Mereka merupakan aktivis pelopor dan penggerak proses perubahan sosial dengan komitmen tinggi terhadap toleransi, pluralisme, moderasi, dan keadilan sosial.

***

Setelah sebelumnya digelar pada tahun 2018 lalu, MAARIF Award kembali digelar tahun 2020 ini. MAARIF Award adalah program penghargaan dua tahunan yang digelar oleh MAARIF Institute. Penghargaan ini diberikan untuk mengangkat model-model keteladanan dan kepemimpinan lokal dengan komitmen terhadap nilai-nilai kebinnekaan, anti kekerasan, dan anti diskriminasi. MAARIF Award ini merupakan ikhtiar menemukan pribadi-pribadi penggerak dan tangguh yang berjuang untuk kemanusiaan di tingkat akar rumput.

Kehadiran MAARIF Award pada tahun ini memiliki tantangan tersendiri ketika bangsa kita semakin dihadapkan pada gelombang air bah informasi dan agresivitas aktor-aktor transnasional yang dapat memberikan pengaruh besar pada dinamika lokal. “Penyelenggaraan award tahun ini diharapkan menemukan sosok ataupun institusi yang mampu menjadi antitesis sekaligus siasat cerdas dalam menanggapi tantangan kemajemukan yang kini membayangi masyarakat Indonesia.” Terang Clara Joewono selaku dewan juri MAARIF Award 2020.

MAARIF Award kali ini adalah penyelenggaraan kedelapan, setelah sebelumnya diadakan pada tahun 2007, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018 dan 2020. Dari tujuh kali penyelenggaraan itu, terdapat sebelas pejuang kemanusiaan di tingkat lokal. Kesemuanya ditemukan dari pelosok Nusantara; dari Poso, Ambon, Lombok, Blitar, Salatiga, Magelang, Cilacap, Semarang, Medan, Padang dan Sikka (NTT).

”Para pejuang kemanusiaan itu ditemukan oleh publik dari beragam lokasi, yang tak pernah terkira sebelumnya. Mereka bekerja di dalam segala keterbatasan. Akan tetapi semangat juang dan dampak positif yang dihasilkan mampu melampaui keterbatasannya” jelas Abd. Rohim Ghazali, Direktur Eksekutif MAARIF Institute.

***

Lebih lanjut Rohim menjelaskan bahwa di tiap penyelenggaraan MAARIF Award, komposisi Dewan Juri selalu beragam dan berubah. Hal ini semata ditujukan untuk memberikan kepastian obyektifitas dalam menilai calon penerima MAARIF Award. Untuk tahun 2020 ini, Dewan Juri terdiri atas Clara Joewono (Dewan Pembina MAARIF Institute), Pdt. Gomar Gultom (Ketua PGI), Nezar Patria (Jurnalis Senior), Prof. Rhenald Kasali (Akademisi) dan Ahmad Tafsir (Penerima MAARIF Award 2008). Melalui itu, harapannya akan memperkuat pandangan dan perspektif pelaku kerja-kerja kemanusiaan” terangnya

Selain memiliki komitmen pada perjuangan kebhinekaan, calon penerima MAARIF Award akan dinilai dari kerja-kerja kemanusiaan yang dipeloporinya untuk publik yang lebih luas. Kehadirannya mampu mendorong partisipasi warga yang lebih luas untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan sekaligus mampu menjembatani perbedaan dan kebhinekaan yang hadir di tengah masyarakat.

Beberapa kerja kemanusiaan yang menjadi fokus utama pemberian award ini meliputi pada kerja-kerja peningkatan mutu hidup masyarakat melalui penguatan akses pendidikan, kesehatan, peningkatan taraf ekonomi masyarakat, pemeliharaan lingkungan, recovery pasca bencana, dan rekonsiliasi pasca konflik demi kedamaian dan kesejahteraan hidup masyarakat. “Penerima MAARIF Award haruslah orang-orang yang tak hanya memiliki komitmen pada kebhinnekaan, tapi juga mampu mendorong kemandirian warga untuk peningkatan kualitas hidup serta pemuliaan harkat dan martabat manusia” terang Nezar Patria, Jurnalis Senior yang sekaligus menjadi dewan juri MAARIF Award 2020

Publik juga bisa turut terlibat dalam program ini. Keterlibatan tersebut dalam bentuk perekomendasian atau pengajuan nama-nama yang dianggap layak untuk mendapatkan MAARIF Award. MAARIF Institute telah menyediakan formulir pencalonan yang bisa diunduh di www.maarifinstitute.org. Pengiriman berkas pencalonan diterima selambatnya pada 29 Februari 2020. Seluruh berkas pencalonan itu bisa dikirimkan via surat elektronik ke [email protected] atau bisa juga dikirim langsung ke MAARIF Institute Jl. Tebet Barat Dalam 2 No. 6 Tebet, Jakarta Selatan 12810.

Demikian siaran pers ini kami buat sebagai informasi kepada publik yang lebih luas untuk turut serta dalam penyelenggaraan program MAARIF Award 2020 ini. Atas partisipasi kawan-kawan jurnalis kami sampaikan terima kasih.

Jakarta – Kamis, (04/09/2019) MAARIF Institute menyelenggarakan diskusi dan peluncuran Jurnal MAARIF edisi ke-33 No.1 Juni 2019 dengan tema “Populisme Islam dan Tantangan Demokrasi di Indonesia Pasca-Pilpres”. Acara yang berlokasi di Aula Gedung Joang ‘45 Jl. Menteng Raya, Cikini, Jakarta Pusat.

Hadir sebagai pembicara Prof. Dr. Syamsul Arifin (Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Malang) Amin Mudzakir, SS. M.Hum (Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) dan Moh. Shofan (Direktur Riset / Pimred Jurnal MAARIF). Sedangkan untuk moderator acara ini yaitu, Pipit Aidul Fitriyana (Manager Program Islam for Justice MAARIF Institute).

Menurut Abd. Rohim Ghazali, Direktur Eksekutif MAARIF Institute, isu tentang populisme menjadi tren belakangan ini. Dimana, utamanya sejak Pilkada Jakarta, Pilpres dan setelah Pilpres. Sebagai bagian dari aspirasi demokrasi.

“Diskursus mengenai populisme sangat baik bagi perkembangan demokrasi di Indonesia, tetapi kita tak boleh menutup mata, bahwa  kehadiran populisme bisa juga menjadi pisau bermata dua. Satu sisi ia menjadi bagian dari aspirasi di ruang demokrasi, dan di sisi lain ia bisa menjadi permainan politik para elit yang bisa membahayakan dan mengancam kedaulatan nasional, kepentingan ekonomi nasional, nilai-nilai budaya, dan identitas nasional,” kata Abd. Rohim Ghazali.

Sementara Prof. Syamsul, dalam pemaparannya menguraikan tentang Islam, populisme dan masa depan demokrasi di Indonesia. Syamsul menempatkan populisme secara positif, bukan sebagai ancaman terhadap demokrasi, kendati tetap memberikan ruang untuk mengartikulasikan sikap kritis kepada populisme.

Sikap demikian, menurutnya dipilih atas pertimbangan sosiologis dan historis posisi Islam, sebagai agama yang dipeluk oleh sebagian besar penduduk di Indonesia. Kebesaran dari sisi jumlah serta karakteristik Islam sebagai agama moderat perlu diapresiasi sebagai modalitas dalam mendinamisasi demokrasi di Indonesia.

Namun, Syamsul memberikan catatan bahwa diskursus populis beserta aksi turunannya masih terperangkap pada isu-isu primordialistik yang acapkali muncul dalam kontestasi politik elektoral.

“Jika masih terperangkap dengan isu-isu demikian, maka wajar jika muncul kekhawatiran populisme Islam akan menjadi ancaman bagi demokrasi”, terangnya.

Amin Mudzakir, Peneliti LIPI, berpendapat bahwa gejala populisme Islam di Indonesia merupakan agregat dari politisasi “identitas”, “kelas”, dan “bingkai” yang merupakan bagian dari perubahan di tingkat yang lebih luas. Namun katanya, di Indonesia gejala ini, menariknya, tidak berkorelasi dengan kontestasi politik elektoral.

Menurut Intektual Muda ini, kekuatan “partai- partai Islam” tetap pinggiran dibanding “partai-partai nasionalis”, meski wajah kekuasaan politik cukup jelas semakin Islami. Jadi apa yang sesungguhnya terjadi adalah pertanyaan yang terus menarik untuk dikaji.

Sementara, Moh. Shofan, Pemred Jurnal MAARIF, mengatakan populisme merusak fondasi kebangsaan, dan tentu menjadi ancaman bagi demokrasi ke depan. Populisme agama meresonansikan kegaduhan di ruang publik demokratis karena ia mengkhutbahkan intoleransi, mengaburkan perbedaan, menganggap dirinya sebagai bagian dari umat yang lebih luas, serta menjanjikan kepastian dan keyakinan masa depan atas nama revolusi moral.

“Populisme merupakan benalu dan ancaman berbahaya bagi perjalanan demokrasi, karena populisme bisa mengaku sebagai satu-satunya yang absah mewakili ‘rakyat’, sedangkan ideologi kelompok lain dianggap bukan bagian sah dari ‘rakyat’”, jelas Moh Shofan.