Opini – Laman 27 – MAARIF Institute

Persatuan atau Persatean Nasional? (III)

31 Mei 2017/0 Comments/in Opini, Serambi Buya/by Deni Murdiani

Oleh : Ahmad Syafii Maarif

REPUBLIKA.CO.ID, Bung Karno menyadari bahwa untuk mencerahkan mental rakyat jajahan, cara yang terbaik adalah melalui pendidikan yang dilakukan PNI, sekalipun selama ini dalam kenyataannya agitasi politik lebih menonjol. Bung Hatta juga punya pendirian serupa, karena jika persatuan nasional hanya direkat melalui agitasi politik tidak akan efektif.

Itulah sebabnya nama PPNI (Partai Pendidikan Nasional Indonesia) Sjahrir-Hatta yang dibentuk pada Desesember 1931 bukan perpanjangan dari Partai Nasional Indonesia, tetapi partai ini berdasarkan “Kedaulatan Rakyat.” (Hatta, Memoir, hlm. 261, cetakan miring sesuai dengan aslinya). Setelah kepulangan Bung Hatta dari Negeri Belanda tahun 1932, PNI ini yang semula dipimpin Sutan Sjahrir, lalu diserahkan kepada Bung Hatta

Mengapa harus didirikan partai baru yang P keduanya berarti Pendidikan? Sebagaimana telah disebutkan terdahulu, Bung Hatta kecewa dengan pembubaran PNI oleh Mr. Sartono setelah Bung Karno ditangkap oleh pemerintah kolonial pada 29 Desember 1929. Ini pernyataan Hatta selanjutnya: “Pemimpin-pemimpin yang membubarkan P.N.I. lupa, bahwa dengan tidakan itu mereka menunjukkan kelemahan mereka dan menyatakan pula bahwa mereka tidak bersedia berkorban. Pada hal kemauan memberikan korban itulah yang dididik bertahun-tahun oleh Perhimpunan Indonesia.” (Ibid., hlm. 244). Pendidikan politik kepada kader PPNI-Baru masih diteruskan Bung Hatta di Jakarta setelah kembali ke tanah air.

Mengapa masalah pendidikan rakyat itu demikian penting di mata Hatta agar mereka berdaulat penuh dalam menentukan nasib bangsanya sekarang dan di kemudian hari? Inilah jawaban yang diberikan Bung Hatta:

Bagi kita rakyat itu yang utama, rakyat umum yang mempunyai kedaulatan, kekuasaan (souvereiniteit). Karena rakyat itu jantung hati bangsa. Dan rakyat itulah yang menjadi ukuran tinggi-rendahnya derajat kita. Dengan rakyat itu kita naik dan dengan rakyat itu kita akan tenggelam…Penganjur-penganjur dan golongan kaum terpelajar baru ada berarti, kalau di belakangnya ada rakyat yang sadar dan insaf akan kedaulatannya sendiri. (Ibid.).

Sekiranya pemikiran Hatta ini menjadi arus utama dalam perpolitikan nasional pasca-Proklamasi, tentu bangsa ini tidak perlu tertatih-tatih dan sempoyongan dalam menata dan memperjuangan prinsip demokrasi yang kuat dan sehat yang memang sudah menjadi pilihan kita semua sejak pergerakan kebangsaan dulu. Ulang lagi baca kutipan di atas: “Penganjur-penganjur dan golongan kaum terpelajar baru ada berarti, kalau di belakangnya ada rakyat yang sadar dan insaf akan kedaulatannya sendiri.” Untuk membentuk mentalitas “rakyat yang sadar dan insaf akan kedaulatannya sendiri” itu ternyata bukan pekerjaan mudah, apalagi jika ggasan mulia itu tidak menjadi perhatian elite politik bangsa.

Amat disayangkan pendidikan politik ini terpaksa terhenti karena tidak lama sesudah itu Bung Karno dan Bung Hatta ditangkap rezim kolonial dan dibuang ke tempat yang berbeda selama beberapa tahun sampai invasi tentara Jepang ke Indonesia bulan Maret 1942 yang tidak kurang brutalnya. Dalam bacaan saya, sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 sampai hari ini partai-partai politik tidak punya agenda yang sungguh-sungguh untuk pendidikan politik para kadernya. Akibat buruknya adalah bahwa rahim bangsa ini kesulitan melahirkan negarawan dengan wawasan keindonesiaan yang menukik jauh ke depan. Yang banyak muncul adalah politisi dengan pragmatisme untuk kepentingan sesaat, sebagaimana yang kita rasakan sekarang ini.

Dalam majalah Daulat Rakyat No 37, tertanggal 20 September 1932, Hatta menulis: “Tidak perlu tepuk dan sorak, kalau kita tidak sanggup berjuang, tidak tahu menahan sakit. Indonesia Merdeka tidak akan tercapai dengan agitasi saja. Perlu kita bekerja dengan teratur; dari agitasi ke organisasi.” (Ibid., hlm. 260-261). Ini adalah sindiran Hatta, 13 tahun sebelum proklamasi, kepada demagog bangsa dengan yel-yel penuh emosi dan hasutan, tetapi kurang atau tidak menghiraukan metode kerja yang teratur dan disiplin.

Tujuan kemerdekaan bangsa hanya mungkin dicapai melaui alur fikir yang benar dan cara kerja yang direncanakan secara matang, sesuatu yang sering luput dalam sejarah perpolitikan kita. Maksud menghadirkan kembali pemikiran Bung Karno dan Bung Hatta pada saat bangsa ini seperti kehilangan pedoman dan arah adalah agar kita semua menjadi sadar dan insaf kembali tentang keteledoran dan kecerobohan kita dalam mengurus bangsa dan negara, demi menguatkan buhul persatuan dan menghindari perpecahan yang parah yang bisa meluluhlantakkan negeri ini.

Persatuan atau Persatean Nasional? (II)

24 Mei 2017/0 Comments/in Opini, Serambi Buya/by Deni Murdiani

Oleh : Ahmad Syafii Maarif

REPUBLIKA.CO.ID, Bung Karno lalu mengutip pendapat Clive Day berikut ini: “Devide et impera” itulah peribahasa asli yang dituruti apabila berhubungan dengan kerajaan-kerajaan anak negeri dan itulah asas yang dipakai oleh sebagian besar orang Belanda untuk mencapai hasil yang baik.” (Ibid, hlm 136, garis miring sesuai dengan aslinya).

Hantaman Bung Karno terhadap imperialisme yang memecah belah rakyat Indonesia terasa sangat berani. Dan rakyat itu sendiri ternyata masih rentan terhadap politik devide et impera ini, sebagaimana diakui Bung Karno sebagai salah satu kelemahan bangsa kita, mudah dijadikan sate.

Lalu, bagaimana upaya untuk menyadarkan rakyat banyak akan bahaya penyakit perpecahan ini? Bung Karno menjawab: “Kami, kaum PNI, kami mencoba memberantas penyakit ini dengan mengadakan lebih banyak pendidikan rakyat, menyokong sekolah-sekolah rakyat, mengurangi buta huruf di kalangan rakyat.” (Ibid, hlm 140). Bung Karno sangat sadar betapa baji devide et impera ini cukup ampuh untuk menghancurkan mental rakyat agar tetap menjadi rapuh, demi mengekalkan sistem penjajahan yang rakus itu. Tetapi lambat laun nasionalisme Indonesia yang mengobarkan semangat persatuan nasional telah membuahkan hasil, sekalipun harus didahului oleh PD (Perang Dunia) II, 1939-1945.

Bagaimana pula Bung Hatta berbicara tentang kolonialisme melalui bahasa yang sangat tajam dalam pidato pembelaannya di Pengadilan Den Haag bulan Maret 1928 setelah dia dikurung selama sekian bulan di negeri induk itu. Kita kutip: “Nafsu untuk mengambil sebanyak mungkin keuntungan dari Indonesia secara langsung maupun tidak langsung, membuat Nederland melakukan politik kolonial yang garis-garis besarnya ditentukan oleh pikiran, bagaimana kekuatan supremasi Negeri Belanda dapat dipertahankan untuk membendung kesadaran bangsa Indonesia yang semakin meluas.” (Lih Mohammad Hatta, Indonesia Merdeka, terj Hazil dari bahasa Belanda. Jakarta: Bulan Bintang, 1976, hlm 93).

Saat menyampaikan pembelaan itu, usia Hatta baru 26 tahun, tetapi secara politik dan intelektual terasa sudah matang karena ditempa oleh pemihakan total yang tulus terhadap penderitaan rakyat tanah jajahan yang sebagian besar buta aksara.

Saya sudah lama menganjurkan kepada elite politik Indonesia agar mau membaca pembelaan Bung Hatta dan pembelaan Bung Karno melawan rezim kolonial. Dengan menghayati jeritan nurani kedua proklamator ini, siapa tahu kekerdilan wawasan yang mencekam pikiran mereka akan sedikit dapat dicerahkan. Pembelaan terhadap prinsip persatuan dan perlawanan terhadap virus persetanan akan tetap hidup dalam sanubari bangsa ini. Tanpa kesediaan menengok kelampauan yang belum terlalu jauh sejarah bangsa ini, orang tidak akan pernah paham apa makna penjajahan dan apa makna kemerdekaan bagi negara tercinta ini.

Hatta selanjutnya mengatakan: “Maka demikianlah politik yang di satu pihak berpura-pura memenuhi hasrat penduduk daerah jajahan, dan di pihak lain menjaga agar kekuatan tetap ada pada kaum penjajah. Posisinya yang kuat itu harus dipertahankan terus. Pada kenyataannya penduduk bangsa Indonesia hampir tidak mempunyai hak-hak politik; ia juga tidak dilindungi terhadap ekses nafsu-berkuasanya kaum kulit putih dan pejabat pemerintah yang merajalela di daerah jajahan.” (Ibid).

Sebagai salah seorang tokoh puncak PI (Perhimpunan Indonesia) di Negeri Belanda, pandangan politik Hatta dari waktu ke waktu semakin radikal, seperti di sini terbaca: “Selamat tinggal politik memohon dan mengemis! Selamat tinggal politik memohon restu! Selamat tinggal politik menadahkan tangan! (Ibid, hlm 97).

Terus terang batin saya bergetar keras membaca sikap perlawanan Bung Hatta ini. Lalu Hatta mengutip pendirian PI yang tegas dan ringkas yang dirumuskan pada 1926: “Lebih suka kami melihat Indonesia tenggelam ke dasar lautan, daripada melihatnya sebagai embel-embel abadi daripada suatu negara asing.” (Ibid, hlm 136-137). Dalam usia yang masih belia, Hatta telah menampakkan dirinya sebagai negarawan-petarung sejati, bak ayam kinantan dari Timur, bukan lagi sebagai politikus ingusan yang baru belajar berkokok.

Membantah Klaim-klaim Penegakan Khilafah

16 Mei 2017/0 Comments/in Opini/by Deni Murdiani

Oleh: Muhammad Abdullah Darraz

Melalui Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Wiranto, awal pekan ini pemerintah mengeluarkan pernyataan sikap berisi pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). HTI adalah sebuah organisasi politik transnasional yang berupaya mewujudkan mimpi di siang bolong menegakkan sistem politik khilafah di berbagai belahan dunia, tak terkecuali yang menjadi sasarannya adalah negeri berpenduduk terbesar di dunia ini, Indonesia.

Tujuannya adalah mempersatukan umat Islam di seluruh dunia dalam satu entitas institusi politik yang bernama khilafah.

Secara otomatis penegakan khilafah telah menolak konsep negara-bangsa yang menjadi dasar bagi terbentuknya negara-negara di dunia. Dalam konteks Indonesia, secara jelas khilafah akan menghapuskan Indonesia sebagai sebuah entitas negara-bangsa dan melebur dengan bangsa-bangsa Muslim lain di seluruh dunia. Penegakan khilafah akan melebur berbagai negara dan bangsa di dunia pada satu entitas politik, dan bahkan pada satu identitas kebangsaan/kenegaraan berdasar pada pijakan agama, yakni Islam.

Para pengusung ide khilafah seringkali melakukan klaim bahwa sistem politik khilafah adalah sistem terbaik yang pernah tercipta di bumi ini, karena ia merupakan sistem yang diterapkan sejak awal-awal periode Islam era Khulafa al-Rasyidun hingga keruntuhannya di era Turki Utsmani.

Selain itu, mereka juga senantiasa mengidentikkan khilafah sebagai bagian dari ajaran Islam, atau berasal dan bersumber dari ajaran Islam yang sahih berdasarkan al-Qur’an dan al-Sunnah.

Klaim-klaim Jargon Kosong
Dengan menggunakan jargon-jargon teologis kosong, HTI mencoba meyakinkan masyarakat awam bahwa khilafah bersumber dari ajaran Islam dan menjadi satu-satunya tawaran solutif bagi berbagai persoalan di dunia ini. Dalam tulisan ini akan dikupas beberapa bantahan atas klaim tentang khilafah yang seringkali diangkat oleh para pengusungnya.

Pertama, seringkali khilafah diklaim sebagai bagian dari ajaran Islam yang bersumber dari al-Quran dan al-Sunnah. Padahal, dalam kenyataannya, khilafah sebagai sistem politik adalah fenomena yang baru hadir pasca Rasulullah wafat. Di dalam al-Qur’an dan Sunnah, tak ada perintah untuk menciptakan sebuah sistem politik kekuasaan bernama khilafah. Karena itu, sebenarnya sistem ini tidak berasal dari Allah dan Nabi, namun lebih merupakan sebuah proses kreatif para sahabat dan manusia-manusia setelahnya dalam lintasan sejarah sosial-politik Islam.

Secara tegas, cendekiawan Mesir M. Said al-Asymawi menyatakan bahwa khilafah bukanlah bagian dari rukun iman, bukan pula bagian dari syariah Islam (al-khilâfah al-islâmiyyah laysat ruknan min al-îmân wa lâ hukman min al-syarî’ah). Akan tetapi ia secara niscaya adalah bagian dari sejarah Islam. Maka, penegakannya bukanlah bagian dari kewajiban.

Ia bisa dikehendaki untuk ditegakkan, tapi juga tidak berdosa bila dinafikan. Bahkan jika dimusnahkan selamanya dari sistem perpolitikan umat Islam sekalipun, tidak ada masalah dengannya. Ketiadaannya tidak akan mengganggu dan menggoyahkan keberadaan Islam itu sendiri.

Karena itu, khilafah bukan bagian dari Islam yang hakiki. Ia sama sekali tidak membantu bagi tegaknya Islam. Bahkan ia sangat berpotensi merusak dan membahayakan Islam, yakni kala sistem akidah dibelenggu oleh politik dan persoalan syariat dicampuradukkan dengan urusan politik praktis. Salah satunya dengan mengidentikkan keberadaan seorang khalifah sebagai pilihan Tuhan, atau representasi Tuhan, yang ucapan dan perbuatannya selaras dengan Tuhan bahkan dipercaya mewakili suara Tuhan. Padahal, kenyataannya tidak seperti itu, malah seringkali merusak nilai-nilai ketuhanan.

Kedua, khilafah diklaim dapat menjadi sarana untuk mengangkat kemuliaan Islam. Kenyataannya khilafah tidak pernah berhasil mengangkat dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam universal yang amat mulia. Ia bahkan melahirkan pertentangan dan perselisihan di dalam Islam. Dan yang lebih dahsyat lagi adalah menciptakan berbagai faksi dan kelompok-kelompok yang saling menyesatkan.

Dalam batas-batas yang sangat jauh para khalifah Islam itu telah menciptakan demoralisasi Islam; dibuktikan dengan dijadikannya rumah-rumah mereka sebagai tempat hiburan (maghani, maraqish, mahafil, maqashif, dan masyarib) yang di dalamnya mereka sering bernyanyi-nyanyi, berdansa, berjudi dan meminum khamar. Hal ini terutama dilakukan oleh para khalifah setelah kekhalifahan Khulafa al-Rasyidun, sebagaimana terjadi pada masa Abbasiyah di Baghdad.

Kenyataan seperti ini digambarkan oleh Bisyr bin Haris, seorang sufi, seorang Muslim yang wara’. Dia menggambarkan Baghdad, ibu kota kekhalifahan Abbasiyah, sebagai tempat yang sempit bagi orang-orang yang bertakwa, tidak cocok untuk ditempati orang-orang yang beriman.

Ketiga, khilafah diklaim dapat menyatukan umat dalam persatuan Islam dalam satu entitas sistem politik global. Mereka seringkali menciptakan jargon “khilafah unite as one ummah”. Ini adalah satu jargon kosong tanpa isi dan realitas yang sesungguhnya. Kenyataannya khilafah tidak mampu mewujudkan persatuan Islam. Bahkan sejak awal keberadaan khilafah Islam itu sendiri, perpecahan umat senantiasa terjadi karena justru memperebutkan siapa yang berhak memegang tampuk kepemimpinan/kekuasaan dalam khilafah Islamiyyah.

Patut dicatat di sini, masih pada periode kekhalifahan Khulafa al-Rasyidun, terdapat dua kekuasaan yang saling berseteru, satu berada di tangan Ali bin Abi Thalib, dan satu lagi berada di bawah kendali Mu’awiyah bin Abi Sufyan. Di lain masa, pernah juga terjadi Khilafah Islam dikuasai oleh 3 kekhalifahan, yakni Khilafah Abbasiyah di Baghdad, Khilafah Fathimiyyah di Mesir, dan Khilafah Umawiyah di Andalusia, Spanyol. Lalu, pada masa-masa awal Khilafah Umayyah juga terdapat khilafah lain yang pusatnya di Mekkah di bawah kepemimpinan Abdullah bin Zubair.

Pada awal abad ke-4 Hijriyah (sekitar tahun 334 H/935 M), negeri Islam malah terpecah belah ke dalam beberapa bagian, di antaranya: Persia, Rayy, Isfahan, dan Jabal di bawah kekuasaan Buwaihiyah; Kirman di bawah kekuasaan Muhammad bin Ilyas; Mosul Irak, Diyar Rabi’ah, Diyar Bakr, dan Diyar Madhar di bawah kekuasaan Bani Hamdan; Mesir dan Syria di bawah kendali kekuasaan Ikhsyidiyyah.

Juga di Maroko dan Afrika Selatan di bawah kekuasaan Fathimiyyah; Andalusia di bawah raja-raja Thawaif; Khurasan di bawah kekuasaan Nasir bin Ahmad al-Sasani; Ahwaz, Wasit, dan Basrah di bawah kendali kaum Baridi; Yamamah dan Bahrain di bawah kekuasaan Abu Thahir al-Qaramithah; Thabaristan dan Jurjan dikuasai oleh Daylam. Sedangkan Khilafah Abbasiyah tidak lain hanya menguasai Baghdad saja.

Ini adalah fakta keras sejarah yang tak bisa kita nafikan, bahwa khilafah Islam dalam rentang sejarah yang sangat panjang tidak mampu mempersatukan umat Islam. Padahal selama ini alasan yang diajukan oleh kelompok yang ingin menghadirkan kembali sistem khilafah tak lain adalah untuk menyatukan seluruh umat Islam di dunia dalam satu entitas politik. Namun, kita bisa sejenak menghela nafas panjang, kenyataannya hal itu jauh panggang dari api.

Keempat, khilafah tidak menyebarkan Islam yang benar (al-Islâm al-Haqq) dan selama ini khilafah sama sekali tidak dapat membantu umat Islam mencapai kejayaan. Selama ini wajah Islam yang dihadirkan oleh Khilafah Islamiyyah adalah Islam politik yang penuh dengan kebengisan kekerasan militer. Bahkan wajah semacam ini telah merusak dan memperburuk citra Islam itu sendiri.

Wajah Islam yang ideal adalah Islam yang disebarkan dengan cara-cara yang yang penuh perdamaian, welas asih, dan kasih sayang. Model Islam seperti ini biasanya disebarkan melalui individu atau komunitas, bukan dengan jalan kekuasaan atas instruksi seorang khalifah. Hal ini, misalnya, terjadi di kawasan Afrika Tengah, Afrika Barat, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Islam yang dihadirkan dengan penuh perdamaian lebih utama dibandingkan dengan Islam yang disebarkan dengan kekerasan.

Kelima, khilafah dianggap sebagai sebuah simbol yang merepresentasikan Islam itu sendiri. Padahal senyatanya ia tidak bisa dianggap sebagai simbol Islam. Sebuah simbol seharusnya dapat mewakili dan identik dengan apa yang disimboli olehnya.

Islam itu sendiri pada hakikatnya adalah keadilan, kebebasan, kesetaraan, dan kasih sayang. Oleh karena itu, segala sesuatu yang dipandang sebagai representasi Islam harus dapat merealisasikan makna-makna dari keempat hakikat ini. Jika gagal, ia tidak dapat dipandang sebagai bagian dari Islam.

Adapun sistem khilafah, sebagaimana dikenal dalam lintasan sejarah, lebih cenderung sering menampakkan kezaliman, intimidasi, diskriminasi, dan kekerasan. Karenanya, khilafah tidak mungkin menjadi simbol dari Islam. Penyematan khilafah sebagai simbol Islam hanya akan merusak Islam, menodai, dan memperburuk citra Islam. Sebab, antara keadilan dan kezaliman, antara kebebasan dan intimidasi, antara kesetaraan dan diskriminasi, dan antara kasih sayang dan kekerasan terdapat kontradiksi dan jurang perbedaan yang besar.

Persatuan atau Pesatean Nasional? (I)

16 Mei 2017/0 Comments/in Opini, Serambi Buya/by Deni Murdiani

Oleh : Ahmad Syafii Maarif

REPUBLIKA.CO.ID, Sekitar tahun 1921, ketika pertengkaran keras antara CSI (Centraal Sarekat Islam) dan PKH (Partai Komunis Hindia), Tan Malaka (2 Juni 1897-21 Feb 1949), seorang tokoh Marxisme legendaris yang tidak anti-Islam, berupaya melerai konflik itu. Sikap Abdoel Moeis, tokoh CSI, malah sebaliknya, agar SI dan PKH tidak lagi bekerja sama.

Dalam suasana panas ini, Tan Malaka merasa tertolong oleh tokoh Muhammadiyah Ki Bagoes Hadikusoemo (24 Nov 1890-4 Nov 1954) yang justru membelanya. Seperti kita maklum, baik Tan Malaka maupun Abdoel Moeis sama-sama berasal dari Ranah Minang tetapi berbeda ideologi dan sikap politik.

Rupanya Ki Bagoes melihat bahwa perpecahan antara kedua partai akan sangat melemahkan perjuangan untuk menuju kemerdekaan tanah air. Kita kutip Tan Malaka: “Untungnya, Haji Hadikusumo, pemimpin Muhammadiyah, cepat maju ke depan, dan menyatakan setuju dengan pidato saya. Ia pun menjunjung tinggi persatuan di antara rakyat tertindas. Ia berani menyatakan sebagai penutup pidatonya bahwa barang siapa yang memecah-belah pergerakan rakyat, bukanlah seorang Muslim sejati.” (Lih Harry A Poeze, Tan Malaka, Pergulatan Menuju Republik, jilid I. Jakarta: Grafitipers, 1988, hlm 211).

Tentu sebuah pendapat yang dilontarkan dipengaruhi oleh waktu dan tempat. Moeis, novelis-politikus dan penulis Salah Asuhan itu yang pengetahuan agamanya tidak seluas Ki Bagoes, malah menentang kerja sama antara pihak komunis dengan pihak Islam. Pernyataan Ki Bagoes tentang orang yang memecah pergerakan rakyat “bukanlah seorang Muslim sejati” adalah sebuah keberanian tingkat tinggi di era itu. Dengan bantuan Ki Bagoes, Tan Malaka rupanya merasa berasa di atas angin dan senang sekali.

Usia keduanya berbeda tujuh tahun. Keduanya ingin agar buhul persatuan rakyat tidak berubah menjadi persatean rakyat. Itulah seni politik sepanjang zaman yang bisa memunculkan sikap berbeda, seperti yang ditunjukkan Moeis, tergantung kepada bacaan peta masing-masing dengan syarat membudayakan sikap lapang dada dan tanggung jawab untuk meraih tujuan yang lebih besar: kemerdekaan tanah air. Tampaknya Ki Bagoes mendasarkan pendiriannya kepada tujuan jangka panjang itu, sekalipun dia paham bahwa sebagai filosofi ajaran Islam dan Marxisme tidak akan pernah bertemu.

Dalam bacaan saya, semua para pendiri bangsa telah menjadikan kredo persatuan sebagai senjata yang paling ampuh untuk meraih tujuan perjuangan nasional, sekalipun tidak jarang perbedaan pendapat di antara mereka cukup tajam. Generasi yang lebih muda seperti Soekarno dan Mohammad Hatta juga berbeda pendapat tentang pembubaran PNI (Partai Nasional Indonesia) oleh Sartono tahun 1930 dan kemudian membentuk partai baru Partindo (Partai Indonesia). Soekarno tampaknya tidak keberatan, sedangkan Hatta mengkritiknya sebagai suatu yang “memalukan dan perbuatan itu melemahkan pergerakan rakyat”. (Lih Mohammad Hatta, Memoir. Jakarta: Yayasan Hatta, 2002, hlm 243).

Apa kata Bung Karno tentang kredo persatuan yang dilancarkan PNI untuk melumpuhkan politik devide et impera (pecah-belah dan kuasai) dari pihak kolonial? Ini kutipannya:

PNI menjawab politik devide et impera itu dengan mendengungkan tekad persatuan Indonesia, menjawab politik yang memecah belah itu dengan adanya mantram nasionalisme Indonesia yang merapatkan barisan. Dari zaman sampai zaman sekarang berabad-abad rakyat kami itu kemasukan baji pemecah, tak henti-hentinya baik zaman kompeni maupun zaman modern. Memang di dalam perceraian dan dalam ketidakrukunan itulah letaknya kelemahan kami, di dalam perceraian kami itulah letaknya kemenangan musuh, “verdeel en heers” [pecahkanlah, nanti kamu bisa memerintahinya] itulah mantra tiap-tiap rakyat yang mau mengalahkan rakyat lain …. (Lih Soekarno, Indonesia Menggugat: Pidato Pembelaan Bung Karno di Muka Hakim Kolonial. Yogyakarta: Aditya Media-Pustep UGM, 2004, hlm 134. Cetak miring sesuai dengan sumber aslinya.)
Bung Karno yakin betul dengan filosofi peribahasa: bersatu itu teguh, bercerai itu runtuh. Kredo persatuan dipegang Bung Karno sampai akhir hayatnya, setidak-tidaknya secara verbal.

Deklarasi PTKIN di UIN Ar Raniry 2017 (Lonceng Tanda Bahaya)

5 Mei 2017/0 Comments/in Opini, Serambi Buya/by Deni Murdiani

REPUBLIKA.CO.ID, Sebanyak 50 pimpinan Perguruan Tinggi keagamaan Islam Negeri (PTKIN) pada 26 April 2017 di kampus UIN Ar Raniry, Banda Aceh, telah membuat sebuah deklarasi yang berani dan tepat waktu tentang situasi politik keagamaan di Indonesia terkini.

Bagi saya, deklarasi ini sangat strategis disuarakan oleh perguruan tinggi Islam negeri yang berkumpul di Tanah Rencong pada tanggal di atas. Karena pentingnya isi Deklarasi Aceh itu, Resonansi ini perlu mengutip seluruhnya, kemudian diberi ulasan untuk penguatan.

Kami forum Pimpinan PTKIN dengan ini menyatakan:

1. Bertekad bulat menjadikan empat pilar kebangsaan yang terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI sebagai pedoman dalam berbangsa dan bernegara.

2. Menanamkan jiwa dan sikap kepahlawanan, cinta tanah air, dan bela negara kepada setiap mahasiswa dan anak bangsa, guna menjaga keutuhan dan kelestarian NKRI.

3. Menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai ajaran Islam yang rahmatan lil ‘alamin, Islam inklusif, moderat, menghargai kemajemukan, realitas budaya, dan bangsa.

4. Melarang berbagai bentuk kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila, dan anti-NKRI, intoleran, radikal dalam keberagamaan, serta terorisme di seluruh PTKIN.

5. Melaksanakan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dalam seluruh penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan penuh dedikasi dan cinta tanah air.

Deklarasi ini dibacakan di depan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dihadiri oleh 3.500 mahasiswa dan ratusan anggota masyarakat setempat. Mengapa deklarasi ini bernilai strategis dan tepat waktu? Tidak sukar untuk menjawabnya.

Gara-gara isu penistaan agama dalam proses Pilkada DKI yang bergulir sejak September 2016 sampai hari ini, masyarakat Indonesia terbelah, baik secara terbuka atau secara tertutup. Panasnya terasa sampai ke akar rumput.

Keadaan semacam ini pasti berbahaya bagi keutuhan bangsa dan negara Indonesia yang sama-sama kita cintai. Rupanya Deklarasi PTKIN di Aceh ini menyadari benar akan bahaya itu, maka perlu disumbat dengan sebuah deklarasi yang berani.

Kesadaran yang berasal dari PTKIN ini sungguh patut dipuji di tengah-tengah perguruan tinggi yang lain sedang membisu dan tiarap, seakan-akan negeri ini aman-aman saja. Publik juga dikejutkan oleh sebuah Deklarasi Khilafah oleh HTI di kampus IPB baru-baru ini. Kebetulan saya belum lama ini bertemu dengan rektor IPB, sahabat lama saya, di Bandara Soekarno-Hatta. Sewaktu saya tanyakan masalah ini, hanya dijawab: masih di bawah kontrol. Saya kira tidak sesederhana itu.

Sebuah gerakan transnasional yang dilarang di seluruh negara Arab, di Indonesia malah mendapatkan status badan hukum di masa rezim yang lalu, sebuah rezim yang memang mau berdamai dengan semua jenis gerakan, tidak peduli siapa di belakangnya dan apa tujuannya. Jika sebuah kampus terkenal telah dijadikan sarang gerakan transnasional ini, bukankah itu itu berarti negara telah membiarkan dirinya mulai digerogoti oleh virus ganas yang bisa membawa keruntuhan Negara Proklamasi 17 Agustus 1945?

Gerakan radikal lain dalam berbagai corak tumbuh sangat subur di berbagai kampus perguruan tinggi Indonesia, bahkan di tingkat pelajar, sejak beberapa tahun terakhir. Pertanyaan saya: apakah gerakan-gerakan yang berasal dari peradaban Arab yang sedang bangkrut ini malah diboyong ke Indonesia? Apa-apaan ini? Pakailah otak, jangan emosi buta. Ironisnya, gerakan-gerakan radikal ini juga sedang dimanfaatkan oleh politisi sumbu pendek untuk kepentingan politik sesaat.

Saya harapkan Deklarasi Aceh itu dipelajari dan dikembangkan lebih jauh oleh semua perguruan tinggi di negeri ini. Sikap apatis dan berlagak pilon sama artinya dengan sengaja membunuh kesadaran nasional kita yang telah dengan susah payah dibangun dan diperjuangkan oleh para pendiri bangsa sejak permulaan abad yang lalu.

Negeri ini milik semua, bukan hanya milik golongan tertentu! Cara berpikir sektarianisme harus dilawan, jangan dibiarkan membinasakan hari depan kita semua. Deklarasi PTKIN di Aceh harus dibaca sebagai lonceng tanda bahaya bagi kelangsungan Negara Proklamasi Republik Indonesia. Jangan lengah!

Malala: Oase di Bumi Muslim yang Tandus (VII-habis)

27 April 2017/0 Comments/in Opini, Serambi Buya/by Deni Murdiani

Oleh : Ahmad Syafii Maarif

REPUBLIKA.CO.ID, Kontroversi tentang Malala ini demikian seru di Pakistan: sikap pro-kontra sia-sia yang menguras energi. Penilaian yang lebih bersifat teoretik diberikan oleh penulis perempuan Pakistan Afiya Sheherbano Zia pada 13 Oktober 2014 di bawah judul “Being Malala”:

Dalam pandangan dunia konservatif, juga di mata mereka yang disebut ‘kiri baru radikal’ yang hidup di jantung Emperiumnya sendiri, seorang Muslimah seharusnya pasif, jika sebaliknya dia hanya jadi semacam agen—agen asing, the “other.” Dan hanya yang pantas mendapat simpati, dukungan, dan penghargaan adalah yang jadi korban bukan yang bertahan hidup. Sebagaimana seorang wartawan yang sangat jeli mengamati begini: “Hadiah Nobel begitu keras dan buruk di kalangan mulla Pakistan, pertama seorang pengikut Ahmadiyah sekarang seorang bocah perempuan.” Sayang sekali, harga kedua jenis warga negara itu tetap saja dipertanyakan, bahkan oleh mereka yang bukan ulama konservatif (lih. https://www.opendemocracy.net/5050/afiya-shehrbano-zia/being-malala)

Dengan kata lain, khusus untuk perempuan, dunia Muslim yang selama ratusan tahun dikuasai kaum Adam, nyaris tidak ada tempat terhormat bagi kaum perempuan, sesuatu yang amat berlawanan dengan diktum Alquran dan ajaran kenabian. Bersyukurlah kita di Indonesia. Sekiranya ada warga negara Indonesia, perempuan atau pun laki-laki yang dapat hadiah Nobel, pasti akan diarak dan disanjung ke mana-mana sebagai simbol kebanggaan seluruh rakyat.

Apa kegiatan Malala sekarang? Sejauh sumber yang dapat ditelusuri sampai 17 Maret 2017 Malala baru saja merampungkan SMA-nya dan telah direrima di Universitas Oxford untuk belajar filsafat, politik dan ekonomi, di samping memenuhi undangan dari berbagai lembaga dunia. Berkat “jasa” peluru Taliban, Malala dan keluarganya sekarang telah jadi miliarder, hasil royalti autobiografinya yang laris manis. Dan harap dicatat pula bahwa pada 10 April 2017 oleh sekjen PBB yang baru Antonio Guterres Malala telah dilantik sebagai Utusan Perdamaian PBB yang termuda sepanjang sejarah badan dunia itu.

Seperti telah disebut sebelumnya Malala bersama Christina Lamb telah menulis otobiografinya I am Malala. Sampai bulan Agustus 2015, buku itu telah terjual sedikitnya 1.8 juta eks di seluruh dunia dengan keuntungan sekitar US$ 3 juta. Ayah-bundanya adalah juga pemegang saham pada perusahaan yang mereka dirikan, yaitu PT Salarzai.

Patut juga dicatat, melalui Yayasan Amal “Malala Fund,” bocah pejuang kemanusiaan ini telah membantu pendidikan untuk anak-anak puteri di kamp-kamp pengungsi di Yordan dan Lebanon, mendirikan lembaga informasi teknologi dan life skills (ketrampilan) untuk anak perempuan di kawasan kumuh Nairobi (Afrika), dan juga membantu pendidikan sekolah menengah di Pakistan. Menimbang semua kegiatan mulia di ranah pendidikan ini, saya gagal memahami ukuran apa yang digunakan oleh sebagian rakyat Pakistan yang memusuhi bocah ini. Sebagai seorang pengagum Benazir Bhutto, Malala sudah punya mimpi untuk terjun ke dunia politik dengan membidik kursi perdana menteri. Hanya waktulah yang bisa menjawab sampai di mana mimpi nanti ini akan berujung.

Info terakhir yang saya baca dari tulisan Christina Lamb dari Koran The Sunday Times (London): “My Year With Malala,” ternyata ibu bocah ini buta huruf dari keluarga miskin, konservatif, dan tidak bisa berbahasa Inggris, sangat kontras dengan ayahnya, seorang intelektual yang gaul. Sang ibu tidak suka menonjol, tetapi biasa beri makan orang miskin. Kerinduan mereka terhadap Lembah Swat tidak pernah pudar.

Sedikit ke belakang. Ketika Donald Trump dalam kampanyenya mengobarkan semangat anti-Muslim, pada 16 Desember 2016, Malala memberikan reaksi telak, disampaikan melalui Britain’s Channel 4: “The more you speak about Islam and against all Muslims, the more terrorists we create.” Diteruskan: “So it’s important that whatever politicians say, whatever the media say, they should be really, really careful about it. If your intention is stop terrorism, do not try to blame the whole population of Muslims for it because it cannot stop terrorism”(Semakin banyak anda mengumbar pernyataan tentang Islam dan anti-Muslim, semakin banyak teroris yang kita ciptakan…Maka menjadi demikian penting bahwa apa pun yang dikatakan politisi, apa pun yang diberitakan media, mereka wajib bersikap ekstra hati-hati tentang hal itu. Jika niat anda untuk menghentikan terorisme, jangan coba menyalahkan seluruh penduduk Muslim untuk kepentingan itu, karena cara semacam itu tidak mungkin menghentikan terorisme).

Inilah Malala, oase yang mengilhami mereka yang punya nalar tajam dan intuisi kemanusiaan universal!

Malala: Oase di Bumi Muslim yang Tandus (VI)

22 April 2017/0 Comments/in Opini, Serambi Buya/by Deni Murdiani

REPUBLIKA.CO.ID, Pro-kontra terhadap Malala belum juga usai. Ada sinisme yang mengatakan bahwa Malala tak berhak menerima Hadiah Nobel itu, sebab toh banyak juga anak lain yang tertembak di Pakistan, baik oleh pasukan imperialis Barat atau oleh Taliban, mengapa dunia membisu? Masuk akal juga, tetapi yang mau berjibaku dengan mempertaruhkan nyawa, demi membela pendidikan buat anak usia sekolah, siapa yang bisa menandingi Malala? Mereka yang sinis ini semestinya jawab dahulu pertanyaan ini, baru berkomentar. Tetapi, sudahlah, bumi Muslim memang masih sarat dengan pertentangan dan saling curiga, sekalipun memeluk agama yang sama. Agama yang difahami secara salah bukan lagi mempersatukan, tetapi membuat porak-poranda.

Beberapa minggu sebelum upacara Nobel itu digelar, penulis bebas bernama Farman Nawaz telah memperkirakan nasib Malala di kampung halamannya. Dalam sebuah artikel di bawah judul “Noble [Nobel] Prize Winner’s Fate in Pakistan.” Daily Outlook (Afghanistan), 20 Okt. 2014. Ini kalimat awal Nawaz: “Hadiah Nobel yang dimenangkan Malala menunjukkan hahwa dunia percaya pada perjuangan kaum perempuan Pakistan dalam sebuah masyarakat ter-Talibankan (Talibanized society). Namun, saya khawatir bahwa Malala boleh jadi menemui nasib seperti ilmuwan Pakistan terkenal Dr Abdul Salam, yang bahkan pascamemenangkan hadiah itu tidak berdaya memenangkan hati rakyat Pakistan,” semata-mata karena dia pengikut Ahmadiyah.

Keluhan Nawaz ini diikuti kalimat selanjutnya: “Apa pun gagasan keagamaan Dr Abdul Salam, tetapi kita bahkan tidak menerimanya sebagai seorang Pakistan di sisi fakta bahwa dialah yang berperan dalam program atom Pakistan pada tingkat-tingkat awal. Setelah itu dia menghabiskan masa hidupnya di luar Pakistan. Betapapun juga dialah orang yang dapat menolong rakyat Pakistan membangun lembaga-lembaga tempat mahasiswa dapat belajar bagaimana caranya menjadi ilmuwan.” Membaca Nawaz ini, jari ini merasa lemah mengetik artikel ini, tetapi bagamanapun harus dilanjutkan. Begini benarkah sempit dan tandusnya hati sebagian Muslim? Antahlah yuang, kata orang Minang.

Masih ada lagi pendapat Nawaz, walau melelahkan perasaan pembacanya karena marah dalam kepiluan. Saya kutip yang bagian akhir saja tentang Malala berikut ini:

Perannya adalah seberkas cahaya harapan dalam kegelapan ekstremisme dan fundamentalisme. Dia telah ambil inisiatif yang dapat mendorong sebuah kesadaran tentang pendidikan dan hak-hak asasi manusia dalam masyarakat perkotaan. Missi Malala adalah untuk menciptakan sebuah lingkungan di mana kesadaran dan kemajuan dapat berkembang. Berupaya untuk menfitnah pengorbanan Malala pastilah berwatak fundamentalis. Inilah kekuatan-kekuatan serupa yang menghancurkan bangsa dengan membenarkan kaum teroris dan ekstremis. Media wajib membongkar semua kekuatan ini.

Nawaz jelas menjadi lawan kelompok penganut teologi kebenaran tunggal ini yang kini berkeliaran di beberapa bangsa Muslim. Seorang pembenci Malala bernama Abul Hasan bahkan menulis komentar ini: “A story of father who used his daughter to get money and defame Islam” (Sebuah cerita ayah yang menggunakan anak perempuannya untuk mendapatkan uang dan menistakan Islam). Hebat, kan? Banyak sekali komentar sadis semacam ini dari mereka yang umumnya pakai nama Muslim. Seorang komentator laki-laki di Indonesia bahkan pernah mengatakan bahwa pidato Malala di PBB banyak bohongnya, seakan-akan dia paham peta yang sebenarnya. Padahal, ocehan itu hanya asal bunyi.

Saya sarankan kepada para pembenci ini agar sempat membaca I Am Malala, autobiografi bocah ini. Di bab-bab awal kita diberi tahu betapa keluarga ini cukup lama bergumul dengan kemiskinan dan terbelit utang, demi pendidikan. Jika yang lahir seorang bayi perempuan, masyarakat setempat umumnya tidak bahagia. Malala merasakan benar betapa kejamnya tradisi semacam ini. Sekalipun sudah boyong ke Kota Mingora di Lembah Swat, masa kecil Malala jauh dari serbacukup, sedangkan tamu terus saja berdatangan ke tempat tinggalnya. Dalam tradisi Pashtun, tamu tidak boleh ditolak, sekalipun mengundang ketidaknyamanan.

Malala: Oase di Bumi Muslim yang Tandus (V)

22 April 2017/0 Comments/in Opini, Serambi Buya/by Deni Murdiani

Oleh : Ahmad Syafii Maarif

REPUBLIKA.CO.ID,Kebetulan sebelum seri lanjutan ini dikirim, Dr Ahmad Muttaqin Alim dari Pusat Penanggulangan Bencana PP Muhammadiyah menghadiahi saya autobiografi Malala yang ditulis bersama Christina Lamb, I am Malala (New York-Boston-London: Back Bay Books, 2013). Dengan tambahan sumber autobiografi Malala ini, terpaksa kisah dalam “Resonansi” ini sedikit surut ke belakang, karena ada bagian-bagian yang menarik untuk disertakan.

Autobiografi setebal 293 halaman ini patut benar dibaca oleh rakyat Indonesia sebagai sumber ilham dan agar tidak mudah ditipu oleh kelompok-kelompok radikal yang berkedok agama. Pengalaman pahit rakyat Pakistan di Lembah Swat bisa saja berlaku di mana pun bila negara tidak awas dan tidak tegas dalam membendung arus radikalisme yang memperdagangkan agama untuk tujuan yang nista.

Pada halaman 239-240 terbaca penjelasan juru bicara Taliban Pakistan Ehsanul Ehsan mengapa Malala harus dibunuh: “Malala telah dijadikan target karena peran modelnya dalam mengkhotbahkan sekularisme …. Dia masih muda tetapi dia sedang menganjurkan budaya Barat di wilayah Pashtun. Dia pro-Barat; dia bicara anti-Taliban; dia menyebut Presiden Obama sebagai idolanya.”

Tidak banyak jumlah bocah sepanjang sejarah begitu ditakuti karena perannya yang heroik dalam membela kebenaran yang diyakininya, seperti halnya Malala, sekalipun nyawa tantangannya. Pemerintah Pakistan sebenarnya cukup menghargai perjuangan Malala bagi tegaknya perdamaian dengan bukti diberikan kepadanya Pakistan National Peace Prize tahun 2011. Tetapi pemerintah harus bersikap ekstra hati-hati karena kekuatan Taliban belum lagi lumpuh sepenuhnya.

Mulla Fazullah, dua bulan sebelum tragedi Malala itu, pernah mengancam dengan kalimat ini: “Siapa saja yang berpihak kepada pemerintah untuk melawan kami akan tewas di tangan kami.” Taliban bahkan telah menggunakan dua laki-laki lokal Swat yang bertugas mengumpulkan informasi tentang Malala dan jalan yang dilaluinya ke sekolah dan mereka mampu melakukan serangan dekat pos tentara di Swat.”(Lih Malala, hlm 240).

Dengan demikian bocah ini memang sudah sejak lama diintai untuk dihabisi. Dan itulah yang berlaku pada 9 Oktober 2012 dengan menembaki Malala dan dua temannya yang lain di atas bus pulang dari sekolah milik ayahnya yang diberi nama Kushal School itu. Atas kehendak Allah, ketiga bocah yang ditembak ini, tidak seorang pun yang tewas. Semuanya selamat. Kini ketiganya telah jadi saksi hidup betapa terorisme tega membunuh bocah yang semula diperkirakan tidak bakal terjadi. Malala sendiri sebelumnya juga berpendapat bahwa Taliban tidak mungkin membunuh anak-anak. Jika ada yang harus dibunuh, maka ayahnya Ziauddin Yousafzailah yang harus menjadi sasaran utama, bukan dirinya. Ziauddin adalah sosok intelektual yang punya jaringan luas untuk melawan segala bentuk terorisme.

Jauh sebelumnya, seorang yang menyebut dirinya mufti bernama Ghulamullah melalui seorang perempuan telah mengancam Ziauddin yang dikategorikan sebagai pendiri sekolah haram. Kita kutip: “Ziauddin sedang menjalankan sebuah sekolah haram di bangunan Anda dan membawa malu pada tetangga. Anak-anak perempuan ini harus pakai cadar.” Mufti itu kemudian mengatakan kepada perempuan tersebut: “Ambil kembali bangunan itu darinya dan saya akan menyewanya untuk kepentingan madrasah saya. Jika Anda melakukan ini Anda akan terima bayaran sekarang dan juga akan mendapatkan pahala di akhirat kelak.” (Malala, hlm 84).

Tetapi rupanya perempuan itu menolak kehendak mufti itu. Ini komentar marah dari Ziauddin terhadap sikap mufti itu: “Seorang dokter yang setengah jadi merupakan bahaya bagi kehidupan seseorang, maka … seorang mulla yang tidak sepenuhnya terpelajar menjadi bahaya bagi iman.”(Malala, hlm 85). Tuan dan puan bisa membayangkan betapa konservatifnya sebagian kiai di Pakistan. Indonesia jauh lebih maju, padahal Negara Pakistan adalah wujud dari impian Muhammad Iqbal, filsuf dan penyair yang diakui dunia dengan pemikirannya yang melampaui zaman.

Di Indonesia, apa yang dikenal dengan sebutan kutub modern dan kutub konservatif nyaris telah masuk ke museum sejarah berkat pendidikan keagamaan yang semakin terbuka bagi semua umat Islam. Ini sebuah keberuntungan yang sangat tinggi nilainya. Pakistan masih diracuni oleh orang semisal Mulla Fazullah dan Mufti Ghulamullah.

Malala: Oase di Bumi Muslim yang Tandus (V)

11 April 2017/0 Comments/in Opini, Serambi Buya/by Deni Murdiani