Tag Archive for: ahmad syafii maarif

Al-Islam: Din Wa Ni’mah Wa Rahmah (1)

/0 Comments/in , /by

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Ahmad Syafii Maarif

Adalah DR Hamim Ilyas dari PP Muhammadiyah Majelis Tarjih dalam karya barunya, Fikih Akbar, Prinsip-Prinsip Teologis Islam Rahmatan Lil ‘Alamin (Ciputat, Tangerang Selatan: Pustaka Alvabet, 2018, hlm 245-267) yang mendefinisikan Islam sebagai agama dan anugerah (din wa ni’mah). Definisi ini sekaligus sebagai koreksi terhadap pemikiran yang berkembang di kalangan al-Ikhwan al-Muslimun (Mesir), Jamaat Islamy (India-Pakistan), kemudian menyebar ke seluruh Dunia Muslim dalam format: al- Islam: din wa daulah(Islam itu adalah agama dan sistem kekuasaan negara atau ringkasnya Islam itu adalah agama dan negara).

Hamim mendasarkan definisinya itu kepada ayat 3 Surah al-Maidah (Madaniyah) yang artinya: Pada hari ini Kusempurnakan untuk kamu agamamu, telah Kugenapkan bagimu anugerah-Ku, dan telah Kuridai Islam jadi agama bagimu. (hlm 246). Hamim dengan panjang lebar menjelaskan alasan Islam itu bermakna agama dan anugerah”. Saya yang pernah melakukan penelitian tentang masalah ini untuk keperluan disertasi di Universitas Chicago tahun 1980-an di bawah bimbingan (alm) Prof Fazlur Rahman, agak sedikit paham tentang perdebatan mengenai definisi Islam ini. (Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara, Jakarta-Bandung: Maarif Institute- Mizan, 2017, hlm 13-25).

Belakangan karena desakan krisis politik yang parah di Dunia Arab dan sampai batas tertentu di Pakistan yang sering memperalat agama untuk kekuasaan maka untuk memperkaya definisi Hamim, saya mengusulkan bahwa al-Islam: din wa rahmah (Islam itu adalah agama dan rahmat), berdasarkan ayat 107 Surah al-Anbiya’ (Makiyah) yang bermakna: Dan tidaklah Kami mengutus Engkau (Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Dengan definisi ini, maka untuk menentukan parameter tafsiran Islam mana yang mendekati cita-rasa Alquran, kita akan lebih mudah dan insya Allah benar. Coba renungkan Surah al- Anbiya’ itu turun di akhir periode Makkah; Alquran sudah menegaskan missi utama Muhammad adalah untuk menebarkan rahmat bagi seluruh alam. Pada periode ini nabi belum punya kuasa apa-apa, bahkan kemudian harus hijrah ke Madinah untuk menghindari kezaliman oligarki elite Makkah.

Dalam disertasi di atas, saya sudah membantah definisi Islam sebagai agama dan negara”, sebuah definisi yang masih saja digandrungi oleh partai- partai Islamis di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia, sekalipun tertatih-tatih di mana-mana. Bahkan sebagian negara itu telah menjadi atau mendekati negara gagal. Gagal atas nama Tuhan. Sangat ironis, tetapi tetap saja tidak mau belajar dari segala kegagalan yang datang bertubi-tubi. Susah sekali, jika orang tidak paham sejarah, sementara nafsu kekuasaannya demikian kuat dan berapi-api, Tuhan pun diseret sebagai alasan pembenar, termasuk mereka yang mengusung bendera khilafah yang sepenuhnya utopis itu.

Definisi Islam sebagai agama dan negara bukan muncul di ruang hampa. Itu adalah fenomena abad ke-20 sebagai reaksi terhadap kolonialisme Eropa yang menjajah hampir seluruh bangsa Muslim karena kepandiran mereka sendiri, persis seperti apa yang dikatakan Malik Bin Nabi bahwa umat Muslim itu dijajah karena memang punya mentalitas yang pantas dijajah (colonizable mentality). Maka dengan formula Islam adalah agama dan negara itu diimpikanlah bahwa Dunia Muslim akan bangkit tidak saja melepaskan diri dari cengkeraman penjajahan, tetapi di atas puing penjajahan itu akan dibangun sebuah agama yang menyatu dengan sistem kekuasaan.

Sebagai sebuah konstruksi pemikiran reaktif terhadap sistem penjajahan yang zalim adalah sah belaka untuk merumuskan formula yang ambisius itu, dengan syarat ditegakkan di atas landasan yang kokoh, baik secara agama mau pun berdasarkan pemikiran ilmiah. Maka dalam bacaan saya, landasan inilah yang tidak difikirkan secara matang, sehingga berujung dengan kegagalan di sana-sini.

Terakhir, upaya Ikhwan di bawah Presiden Mohammad Mursi di Mesir yang membuahkan malapetaka bagi gerakan warisan Hassan al-Banna ini.Bahwa faksi militer Mesir itu kejam, saya setuju sepenuhnya, tetapi landasan politik kenegaraan Ikhwan yang rapuh mesti dipertimbangkan secara jernih, jujur, dan dengan iman yang tulus. Jika tidak demikian, gerakan-gerakan yang diilhami Ikhwan dan Jamaat Islamy ini malah akan membawa malapetaka berkepanjangan bagi umat Muslim dan dunia sekitar.

Demokrasi, Oh Demokrasi!

/0 Comments/in , /by

REPUBLIKA.CO.ID,  Oleh: Ahmad Syafii Maarif

Sistem demokrasi telah menjadi pilihan Indonesia jauh sebelum proklamasi kemerdekaan. Hampir tanpa kecuali para pendiri bangsa yakin bahwa Indonesia merdeka harus ditegakkan di atas sistem politik yang memperlakukan semua warga negara secara adil dengan prinsip egalitarianisme. Itulah demokrasi yang sebenarnya.

Lain cita-cita, lain pula yang ditemui dalam realitas politik. Sekalipun demikian, seorang Hatta sebagai bapak demokrasi Indonesia, dalam teori dan praktik, tidak pernah ragu tentang demokrasi sebagai sistem politik yang tepat bagi Indonesia. Keyakinan Hatta itu dalam sekali, tidak pernah goyah, sekalipun demokrasi di Indonesia timbul tenggelam, kemudian timbul lagi.

Selama lebih dari 73 tahun pascaproklamasi, kita dapat menyaksikan dengan terang benderang proses demokrasi yang timbul tenggelam itu. Bukan karena sistem itu punya cacat sejak lahir, melainkan lebih karena politisi pendukungnya tidak mau naik kelas menjadi negarawan, sebagaimana sudah berkali saya tuliskan dalam Resonansi ini.

Tipologi politisi sumbu pendek inilah yang menjadi perintang utama bagi mekarnya sebuah bangunan demokrasi yang sehat dan kuat di taman sari Indonesia merdeka.

Dalam tenggat selama lebih dari tujuh dasawarsa, kita telah mengenal corak demokrasi yang bervariasi di Indonesia. Ada demokrasi liberal, ada demokrasi terpimpin yang minus demokrasi itu, ada demokrasi Pancasila yang tidak banyak berbeda dengan demokrasi terpimpin dalam hal terpasungnya kebebasan berpendapat, demi dalih pembangunan dan stabilitas nasional.

Apa yang disebut sebagai demokrasi Pancasila ini bertahan paling lama dalam sejarah modern Indonesia, yaitu 32 tahun, untuk kemudian berantakan dengan luka politik dan luka ekonomi yang diwariskannya. Tetapi, pandaikah bangsa ini belajar dari pengalaman penuh luka itu?

Kemampuan dan kesediaan belajar itulah yang terasa lemah sekali setelah kita mengalami era reformasi selama 20 tahun sejak 1998. Dengan slogan demokrasi yang tanpa nama ini, kita gulirkan gagasan-gagasan segar untuk membenahi masalah bangsa dan negara maritim ini yang serbakompleks ini.

Dibentuklah KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), MK (Mahkamah Konstitusi), KY (Komisi Yudisial), PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). Semua lembaga ini adalah produk gerakan reformasi yang sangat positif, sekalipun dalam praktik ada di antaranya yang lupa daratan lupa lautan seperti yang berlaku pada KPK dan MK, karena pimpinannya tidak taat asas. Namun, kedua lembaga kembali berbenah diri agar kepercayaan publik kepadanya tidak hancur.

KY dan PPATK relatif aman dalam menjaga martabatnya hingga hari ini, sekalipun tidak selalu efektif dalam mengemban fungsinya. Kultur politik yang kumuh tidak jarang menjadi faktor yang memengaruhi lembaga-lembaga di atas untuk menjalankan tugasnya dengan baik dan bebas. Lain halnya MA (Mahkamah Agung) yang lahir bersama lahirnya negara ini sering mendapat kecaman keras dari publik pencari keadilan.

MA sering ditengarai tidak peka terhadap tuntutan keadilan masyarakat. Kasus yang masih hangat, misalnya MA mengabulkan tuntutan seseorang yang melegalkan pimpinan partai politik untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPD. Padahal, keputusan MK telah melarangnya.

Akibatnya, publik jadi bingung: dua lembaga peradilan berseteru dalam mengambil keputusannya. Ini sangat tidak sehat. Nalar publik jelas berpihak kepada MK, tetapi MA tidak beranjak dari pendiriannya. Bagi demokrasi, fenomena konflik dua lembaga peradilan ini sangat merusak sistem politik yang masih tertatih-tatih dalam proses mencari jati dirinya yang senapas dengan ruh Pancasila.

Gerakan reformasi juga didorong oleh semangat anti-KKN yang sangat kuat dan kental. Tetapi ironisnya, virus KKN ini pulalah yang telah menggerogoti batang tubuhnya, bahkan bisa menggali kuburan masa depannya.

Akhirnya, demokrasi, oh demokrasi, kapan kau terbebas dari segala penyakit sumbu pendek yang tetap saja merintangi kau untuk terbang tinggi?

Kiblat di Tangan Para Tiran (II)

/0 Comments/in , /by

REPUBLIKA.CO.ID Oleh: Ahmad Syafii Maarif

Sudah sekitar 40 tahun saya tidak percaya lagi kepada sistem kerajaan, khususnya yang berkuasa di negeri Muslim, sekalipun ulama masih saja mendukungnya, sebuah dukungan yang tidak bisa dipisahkan dari kepentingan duniawi. Kritik Iqbal terhadap raja-raja Muslim puluhan tahun yang lalu, tetap menyengat sampai hari ini: “Tatapan raja-raja Muslim masa lampau semata-mata pada kepentingan dinasti mereka. Selama kepentingan itu terjamin, mereka tanpa ragu menjual negeri-negeri mereka kepada pihak penawar yang paling tinggi.” (Lihat: Annnemarie Schimmel, Gabriel’s Wing: A Study into the Religious Ideas of Sir Muhammad Iqbal. Leiden: E.J. Brill, 1963, hlm. 178).

Kelakuan para raja Muslim kontemporer ini tidak banyak bedanya dengan pendahulu mereka yang haus kekuasaan selain bergumul dengan pola hidup mewah dengan biaya negaranya masing-masing, termasuk sembilan raja di Malaysia. Raja-raja Arab Saudi sepenuhnya berada dalam kategori Iqbal itu.

Jika ada di antara mereka yang sedikit cerah, mungkin hanya Raja Faisal bin ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdurrahaman al-Sa’ud (1964-1975), tetapi dibunuh oleh keponakannya Faisal bin Musaid pada 25 Maret 1975 yang baru saja pulang dari Amerika. Raja Faisal dikenal sebagai pemimpin visioner yang tidak selalu taat kepada Amerika, menyimpang dari para pendahulunya. Juga sikap anti-Zionismenya sangat kuat dan berani. Sangat berbeda dengan penguasa sekarang, apalagi dengan kelakuan MBS.

Jika disandingkan dengan kritik alm Prof DR Abdullah Mohammad Sindi (warga Saudi kelahiran Makkah, 1944) terhadap dinasti Saud yang sangat mendasar, tajam, dan argumentatif, kritik Khashoggi terhadap kebijakan MBS, tidak ada apa-apanya, hanya ecek-ecek, tetapi mengapa harus dibunuh? Sindi sebagai pakar politik dan hubungan internasional sebelum wafat beberapa tahun yang silam masih diberi peluang mengajar pada beberapa univeritas di Arab Saudi, seperti di Jeddah dan Riyadh. Dia diberi kebebasan dan tidak dibunuh. Artinya, rezim sebelum MBS lebih toleran dibandingkan pangeran yang ugal-ugalan ini, tetapi mengapa ayahnya Raja Salman diam saja?

Saya harus menyarankan kepada pembaca untuk menyimak sendiri artikel Sindi, tahun 2004 yang masih segar dan releven tentang rezim Saudi dalam sumber berikut ini: “Britain, the Rise of Wahhabism, and the House of Saud,” (dalam Kana’an Bulletin, Vol. IV, No. 361, 16 Jan. 2004). Sebagai warga Saudi, Sindi telah membidik jantung kerajaan dengan tembakan analisis yang sungguh tepat sasaran. Sekali lagi, mohon dibuka internet untuk membaca artikel penting ini secara utuh!

Untuk sekadar memancing minat pembaca, saya terjemahkan alinea terakhir artikel Sindi itu: “Ikatan yang erat Wahhabisme dengan dan dukungan dari Dinasti Saud, yang secara luas telah diakui menjadi salah satu kelas penguasa di dunia yang paling brutal, korup, anti-demokrasi, dan feodal, menjadikan akuannya sebagai ‘mewakili bentuk Islam yang terbaik.’ Ini telah jadi sasaran cemooh dan ejekan Muslim. Sekarang banyak orang Arab yang terdidik dan kaum Muslimin merasa bahwa Wahhabisme memberikan Islam sebuah nama yang buruk, menggambarkan sebuah belenggu reaksioner yang menghalangi orang Arab dan Muslim untuk maju. Sungguh, di kalangan sarjana-sarjana Sunni selama 250 tahun yang silam, baik yang konservatif maupun yang liberal, di seluruh dunia Muslim yang membentang dari Maroko sampai ke Indonesia, sebagaimana juga golongan Syi’ah dan Sufi, telah menolak Wahhabisme sejak kelahirannya sebagai suatu perubahan bentuk Islam yang mengerikan.”

Khashoggi yang malang itu tidak pernah menulis artikel yang sedahsyat ini. Dia masih sangat Saudian, mencintai kerajaannya dengan sepenuh hati, tetapi harus dibayarnya dengan nyawa. Apakah ada kebiadaban yang lebih kumuh dari tragedi ini?

Mata dunia tak diragukan lagi tertuju ke episentrum dari kejahatan ini terpusat pada kekuatan pengawal Ka’bah yang menjadi arsitek utamanya. Para eksekutor yang sengaja diterbangkan dari Riyadh tidak lebih dan tidak kurang hanyalah bertindak sebagai pesuruh belaka.

Akhirnya, dunia Muslim tidak boleh lagi tertipu oleh propaganda Wahhabisme yang telah semakin mengacaukan situasi yang memang sudah telanjur kacau. Kesaksian seorang Prof Abdullah Mohammad Sindi harus dipertimbangkan untuk meneropong corak Islam dalam kungkungan Wahhabisme yang aneh dan menyimpang itu. Atau dalam istilah Sindi: “a horrible deformation of Islam.” Dan khusus untuk Saudi, setidaknya untuk masa transisi, kita berharap akan muncul seorang pemimpin seperti Raja Faisal bin ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdurrahman al-Saud, jika kerajaan itu masih bisa bertahan.

Kiblat di Tangan Para Tiran (II)

/0 Comments/in , /by

REPUBLIKA.CO.ID Oleh: Ahmad Syafii Maarif

Sudah sekitar 40 tahun saya tidak percaya lagi kepada sistem kerajaan, khususnya yang berkuasa di negeri Muslim, sekalipun ulama masih saja mendukungnya, sebuah dukungan yang tidak bisa dipisahkan dari kepentingan duniawi. Kritik Iqbal terhadap raja-raja Muslim puluhan tahun yang lalu, tetap menyengat sampai hari ini: “Tatapan raja-raja Muslim masa lampau semata-mata pada kepentingan dinasti mereka. Selama kepentingan itu terjamin, mereka tanpa ragu menjual negeri-negeri mereka kepada pihak penawar yang paling tinggi.” (Lihat: Annnemarie Schimmel, Gabriel’s Wing: A Study into the Religious Ideas of Sir Muhammad Iqbal. Leiden: E.J. Brill, 1963, hlm. 178).

Kelakuan para raja Muslim kontemporer ini tidak banyak bedanya dengan pendahulu mereka yang haus kekuasaan selain bergumul dengan pola hidup mewah dengan biaya negaranya masing-masing, termasuk sembilan raja di Malaysia. Raja-raja Arab Saudi sepenuhnya berada dalam kategori Iqbal itu.

Jika ada di antara mereka yang sedikit cerah, mungkin hanya Raja Faisal bin ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdurrahaman al-Sa’ud (1964-1975), tetapi dibunuh oleh keponakannya Faisal bin Musaid pada 25 Maret 1975 yang baru saja pulang dari Amerika. Raja Faisal dikenal sebagai pemimpin visioner yang tidak selalu taat kepada Amerika, menyimpang dari para pendahulunya. Juga sikap anti-Zionismenya sangat kuat dan berani. Sangat berbeda dengan penguasa sekarang, apalagi dengan kelakuan MBS.

Jika disandingkan dengan kritik alm Prof DR Abdullah Mohammad Sindi (warga Saudi kelahiran Makkah, 1944) terhadap dinasti Saud yang sangat mendasar, tajam, dan argumentatif, kritik Khashoggi terhadap kebijakan MBS, tidak ada apa-apanya, hanya ecek-ecek, tetapi mengapa harus dibunuh? Sindi sebagai pakar politik dan hubungan internasional sebelum wafat beberapa tahun yang silam masih diberi peluang mengajar pada beberapa univeritas di Arab Saudi, seperti di Jeddah dan Riyadh. Dia diberi kebebasan dan tidak dibunuh. Artinya, rezim sebelum MBS lebih toleran dibandingkan pangeran yang ugal-ugalan ini, tetapi mengapa ayahnya Raja Salman diam saja?

Saya harus menyarankan kepada pembaca untuk menyimak sendiri artikel Sindi, tahun 2004 yang masih segar dan releven tentang rezim Saudi dalam sumber berikut ini: “Britain, the Rise of Wahhabism, and the House of Saud,” (dalam Kana’an Bulletin, Vol. IV, No. 361, 16 Jan. 2004). Sebagai warga Saudi, Sindi telah membidik jantung kerajaan dengan tembakan analisis yang sungguh tepat sasaran. Sekali lagi, mohon dibuka internet untuk membaca artikel penting ini secara utuh!

Untuk sekadar memancing minat pembaca, saya terjemahkan alinea terakhir artikel Sindi itu: “Ikatan yang erat Wahhabisme dengan dan dukungan dari Dinasti Saud, yang secara luas telah diakui menjadi salah satu kelas penguasa di dunia yang paling brutal, korup, anti-demokrasi, dan feodal, menjadikan akuannya sebagai ‘mewakili bentuk Islam yang terbaik.’ Ini telah jadi sasaran cemooh dan ejekan Muslim. Sekarang banyak orang Arab yang terdidik dan kaum Muslimin merasa bahwa Wahhabisme memberikan Islam sebuah nama yang buruk, menggambarkan sebuah belenggu reaksioner yang menghalangi orang Arab dan Muslim untuk maju. Sungguh, di kalangan sarjana-sarjana Sunni selama 250 tahun yang silam, baik yang konservatif maupun yang liberal, di seluruh dunia Muslim yang membentang dari Maroko sampai ke Indonesia, sebagaimana juga golongan Syi’ah dan Sufi, telah menolak Wahhabisme sejak kelahirannya sebagai suatu perubahan bentuk Islam yang mengerikan.”

Khashoggi yang malang itu tidak pernah menulis artikel yang sedahsyat ini. Dia masih sangat Saudian, mencintai kerajaannya dengan sepenuh hati, tetapi harus dibayarnya dengan nyawa. Apakah ada kebiadaban yang lebih kumuh dari tragedi ini?

Mata dunia tak diragukan lagi tertuju ke episentrum dari kejahatan ini terpusat pada kekuatan pengawal Ka’bah yang menjadi arsitek utamanya. Para eksekutor yang sengaja diterbangkan dari Riyadh tidak lebih dan tidak kurang hanyalah bertindak sebagai pesuruh belaka.

Akhirnya, dunia Muslim tidak boleh lagi tertipu oleh propaganda Wahhabisme yang telah semakin mengacaukan situasi yang memang sudah telanjur kacau. Kesaksian seorang Prof Abdullah Mohammad Sindi harus dipertimbangkan untuk meneropong corak Islam dalam kungkungan Wahhabisme yang aneh dan menyimpang itu. Atau dalam istilah Sindi: “a horrible deformation of Islam.” Dan khusus untuk Saudi, setidaknya untuk masa transisi, kita berharap akan muncul seorang pemimpin seperti Raja Faisal bin ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdurrahman al-Saud, jika kerajaan itu masih bisa bertahan.

Kiblat di Tangan Para Tiran (I)

/0 Comments/in , /by

REPUBLIKA.CO.ID Oleh: Ahmad Syafii Maarif

Saya harus memberikan penghargaan tinggi kepada Republika yang tanpa henti memberitakan drama keji yang menimpa seorang Khashoggi. Bahkan, edisi Ahad, 4 November 2018 halaman 4 di bawah judul: “PBB Diminta Turun Tangan: Saudi belum mengungkapkan aktor yang memerintahkan pembunuhan”, Republika cukup panjang menurunkan laporannya.

Bagi saya, sikap semacam ini penting, karena media ini ternyata cukup peka mengikuti kejadian yang telah mendapat kecaman keras umat manusia sejagat, ketika para tokoh Muslim di negeri ini seperti kurang hirau, seakan-akan kejadian ini hanyalah kejadian biasa.

Saya sudah agak lama berpikir bahwa Ka’bah, kiblat kaum Muslimin di Makkah, dikawal oleh para tiran dengan dukungan ulama Wahabi. Siapa tahu kasus Khashoggi ini pada saatnya akan membongkar sisi kelam dari rezim yang berkedok sebagai “khâdim al-haramaian” (pelayan dua kota suci): Makkah dan Madinah, dua kota yang kini sedang berada di bawah cahaya kemewahan yang luar biasa.

Saya tidak tahu bagaimana sikap Nabi Muhammad SAW menyaksikan perubahan yang dahsyat seperti ini pada saat agama akhir zaman ini semakin sunyi dari roh kenabian. Proses pembaratan besar-besaran begitu nyata sedang digulirkan dan digalakkan di sana. Saya khawatir hati penguasanya telah lama membeku dan membisu terhadap kebenaran, sedangkan ulamanya tidak paham peta.

Saya sengaja menggunakan ungkapan ‘para tiran’ dalam tulisan ini. Tiran (tyrant dalam Bahasa Inggris) berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti “penguasa zalim, penindas atau jahat.” Juga dapat diartikan sebagai “seseorang yang menggunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang atau secara jahat.” (lih. Michael Ellis dkk (ed.), Illustrated Oxford Dictionary. Oxford-New York: Oxford University Press, 1998, hlm. 899). Definisi ini rasanya sesuai benar dengan kelakuan penguasa yang memerintahkan pembunuhan Khashoggi pada 2 Oktober 2018 itu.

Dalam sistem kekuasaan otoritarian Saudi, tidak mungkin pihak swasta sampai nekat berbuat demikian, tanpa perintah dari atas: para tiran pengawal Ka’bah. Presiden Turki Erdogan tidak boleh melunakkan sikapnya dalam persoalan ini, apa pun pertimbangannya.

Ini masalah sangat besar karena menyangkut kelakuan penguasa dengan segala atribut mulia yang menempel pada dirinya. Umat Muslimin sedunia wajib memahami semuanya ini dengan sikap sangat awas, tidak boleh tiarap. Ini nasib kiblat mereka yang dikunjungi jutaan orang sepanjang waktu.

Pada alinea terakhir Resonansi, 23 Oktober 2018, halaman 9, saya menulis: “Cara kematian Khashoggi sungguh keji, biadab, dan brutal. Kita percaya dalam tempo singkat, akan terjawab semua misteri kematian ini. Kemanusiaan sejagat tidak tidur. Pengawal dua kota suci jadi pusat perhatian dan kecurigaan dunia! Sangat ironis, sangat kelam!”

Proses penyelidikan masih berlangsung, terutama untuk menemukan di mana jasad jurnalis senior itu dikuburkan. Diharapkan, dalam tempo tidak lama semuanya akan terkuak, sekalipun Presiden Trump tetap saja berkelit, demi kepentingan pundi-pundi negaranya di Arab Saudi yang sudah berlangsung puluhan tahun.

Sudahlah. Amerika sebagaimana sering saya ungkapkan adalah kekuatan imperialis kesiangan karena sangat terlambat menguasai dunia. Spanyol, Portugis, Inggris, Belanda, Prancis, dan Italia adalah imperialis kuno, bahkan sebagian sudah mulai bergerak sejak akhir abad ke-15.

Amerika sebagai negara yang berdiri pada tahun 1776, baru akhir abad ke-19 belajar menjadi negara imperialis dengan cara mengusir Spanyol secara resmi pada 10 Desember 1898 berdasarkan Perjanjian Paris, sekalipun baru efektif pada 11 April 1899. Arab Saudi adalah negara ringkih. Tanpa bantuan imperialis Amerika tidak percaya diri. Bukankah proses berdirinya negara Saudi ini tidak lepas dari dukungan Inggris, salah satu imperialis yang mendahului Amerika?

Sisi Lain dari Sumpah Pemuda

/0 Comments/in , /by

Resonansi ini tidak lagi akan membicarakan seputar Sumpah Pemuda (27-28 Oktober 1928) sebagai Kongres Pemuda kedua, karena pada usianya yang ke-90 ini, sudah terlalu banyak artikel yang ditulis, baik dalam media cetak atau dalam sosmed. Ada sisi-sisi lain yang ingin disorot, baik yang menyangkut sebagian tokohnya di kemudian hari, istilah sumpah itu sendiri, atau perbandingan peserta kongres antara laki-laki dan perempuan.

Sebenarnya antara 30 April-2 Mei 1926 telah berlangsung Kongres Pemuda pertama, tetapi tidak menghasilkan kesimpulan yang berarti karena egoisme masing-masing organisasi pemuda kedaerahan yang masih belum cair benar, sekalipun cita-cita tentang persatuan telah tumbuh. Bahkan seorang Muhammad Yamin, sekretaris kongres, dari Jong Sumateranen Bond pada hari pertama masih belum bersedia melakukan fusi, melebur organisasinya ke dalam badan yang lebih besar, yang lebih mengindonesia. Demikian pula halnya utusan-utusan lain bersikap hampir serupa.

Tetapi setelah mendengarkan beberapa uraian dari tokoh lain seperti Sunario Sastrowardojo, hati Yamin menjadi tergugah. Egoisme kedaerahannya melemah seketika, semangat keindonesiaannya menjadi semakin kuat. Maka Yamin dalam bahasa Belanda lalu membisikkan kepada ketua kongres, Soegondo Djojopoespito (kader Ki Hadjar Dewantara): “Ik heb een eleganter formulering voor de resolutie” (Saya punya sebuah formulasi resolusi yang elegan).

Soegondo dan yang lain juga setuju dengan gagasan Yamin itu, maka apa yang dikenal dengan Trilogi Sumpah Pemuda adalah hasil rumusan Yamin itu. Sebenarnya perkataan sumpah tidak dikenal selama berlangsungnya kongres. Ketetapan nama Sumpah Pemuda baru menjadi resmi berdasarkan Keputusan Presiden Soekarno No. 316, tertanggal 6 Desember 1956, selang 28 tahun kemudian.

Peran Soekarno sendiri sebagai kampiun persatuan nasional dan pendiri PNI (Partai Nasional Indonesia) pada 4 Juli 1927, dalam proses Sumpah Pemuda itu mungkin hanya secara tidak langsung saja, sebab namanya tidak ditemukan dalam daftar peserta kongres. Sedangkan Mohammad Hatta memang sedang berada di Negeri Belanda saat kongres itu. Tentang peran Bung Karno ini pernah diperdebatkan di kalangan sementara tokoh nasional.

Berdasarkan telusuran saya dalam internet, jumlah panitia kongres ada sembilan orang: Soegondo Djojopoespito (ketua), R.M. Djoko Marsaid (wakil ketua), Muhammad Yamin (sekretaris), Amir Sjarifuddin (bendahara), Djohan Mohammad Tjai (pembantu I), R. Katja Soengkana (pembantu II), Senduk (pembantu III), Johanes Leimena (pembantu IV), dan Rochjani Soe’oed (pembantu V). Mereka berasal dari berbagai organisasi pemuda dari berbagai daerah. Di sini tampak jelas bahwa gagasan keindoensiaan sebagai bangsa sudah mengkristal.

Kemudian jumlah peserta kongres ada 71 orang, termasuk Van der Plaas sebagai wakil pemerintah kolonial Belanda yang kemudian dikenal sangat meremehkan hasil kongres ini, dan DR. Pijper. Van der Plaas dengan mental kolonialnya tidak mengira bahwa semangat kongres ini akan menjadi tonggak penting dalam sejarah modern Indonesia. Peserta perempuan ada empat orang: Siti Soedari, Emma Poeradiredja, Suwarni, dan Nona Tumbel.

Di samping peserta resmi terdapat pula pengamat dari pemuda Tionghoa: Kwee Thiam Hong, John Lauw Tjoan Hok, Oey Kay Siang, dan Tjoi Djien Kwie. Para peserta lain yang ingin saya sebut di sini adalah: Abdoel Muthalib Sangadji, Abu Hanifah, Adnan Kapau Gani, Arnold Mononutu, tokoh PI (Perhimpunan Indonesia yang sudah pulang ke tanahair), R.M.Sartono, Bahder Djohan), S.M. Kartosoewirjo, Soedjono Djoenoed Poesponegoro, Soemanang, Kasman Singodimedjo, Soewirjo, Mohammad Nazif, Mohamad Roem, Mohammad Tamzil, Wilopo, dan Wage Rudolf Soepratman (Pencipta lagu Indonesia Raya).

Di antara nama besar dalam panitia dan peserta, banyak yang kemudian berperan besar dalam merajut keindonesiaan, baik sebelum kemerdekaan mau pun pascaproklamasi. Tetapi, dengan sangat perih saya sebutkan di sini adalah Amir Sjarifuddin dan R.M. Kartosoewirjo. Sebagaimana kita ketahui, keduanya mengalami nasib buruk, karena dinilai tidak setia lagi kepada semangat proklamasi.

Adapun Wage Rudolf Soepratman (19 Maret 1903-17 Agustus 1938), tokoh legandaris ini mati muda dalam usia 35 tahun. Dia tidak sempat menyaksikan berkibarnya sangsaka merah putih yang berdampingan dengan Lagu Indonesia Raya, ciptaannya. Dan, mohon dicatat, tokoh ini di ujung hayatnya menderita sakit parah dalam keadaan miskin, sampai-sampai melego harta bendanya untuk dapat bertahan hidup. Masih banyak sisi lain di sekitar Sumpah Pemuda ini yang bisa diurai, tetapi kita sudahi sampai di sini saja.

Khashoggi di Mata Hatice Cengiz

/0 Comments/in , /by

REPUBLIKA.CO.ID Oleh: Ahmad Syafii Maarif

Sekalipun penguasa Arab Saudi masih mencoba berkelit mengenai sebab kematian Khashoggi yang dikatakan akibat perkelahian di dalam gedung konsulatnya di Istanbul, opini dunia tampaknya sudah punya kecenderungan lain yang dapat membongkar perbuatan jahat ini. Resonansi ini akan mengulas pandangan calon istri Khashoggi, Hatice Cengiz, sebagian berdasarkan artikel yang ditulisnya dalam the New York Times, 13 Oktober 2018, dengan judul “My Fiance Jamal Khashoggi Was a Lonely Patriot”, ditulis 11 hari setelah kematian wartawan senior itu, tetapi sebelum adanya pengakuan pihak Saudi tentang terbunuhnya Khashoggi yang memang terjadi di ruang konsulatnya.

Perkenalan antara dua orang yang berbeda usia 21 tahun ini terjadi pada Mei 2018 dalam sebuah konferensi di Istanbul. Hatice kelahiran Istanbul tahun 1980, sedangkan Khashoggi kelahiran Madinah, 59 tahun yang lalu.

Setelah berbincang secara mendalam tentang masalah politik di kawasan itu, keduanya semakin punya pandangan yang sama mengenai perlu tegaknya prinsip demokrasi, hak-hak asasi manusia, dan terjaminnya kebebasan berpendapat, sesuatu yang masih asing di sebagian besar kawasan Asia Barat dan Afrika Utara sejak lama.

Persamaan pandangan ini telah berujung pada terciptanya hubungan emosional antara keduanya dan sepakat untuk menikah akhir tahun ini. Maka untuk mengurus surat cerai Khashoggi dengan mantan istrinya, keduanya pergi ke konsulat Saudi, tetapi Cengiz menunggu di luar gedung. Ternyata malang bagi Khashoggi. Dia dibunuh oleh aparat Saudi yang sengaja didatangkan dari Riyadh untuk melakukan eksekusi itu.

Cengiz menulis bahwa nenek moyang Khashoggi berasal dari Kota Kayseri, Turki. Selama lebih 30 tahun sebagai wartawan Saudi, dan bahkan pernah menjadi penasihat pemimpin penting kerajaan itu, termasuk Pangeran Turki al-Faisal, mantan kepala intelijen Saudi. Cengiz menulis tentang Khashoggi, “Dia mengelana banyak di dunia, tetapi dia mencintai Arab Saudi melebihi dari negara lainnya.” Dia ‘seorang patriot’.

Khashoggi harus meninggalkan Saudi lebih dari setahun yang lalu, karena itulah satu-satunya jalan baginya agar bebas berbicara dan menulis tentang masalah-masalah dan gagasan-gagasan yang menjadi kepeduliannya. Dia bekerja tanpa mengompromikan martabatnya sebagai seorang wartawan merdeka. Dia tinggal di Washington, DC. Dia menulis, “Hidup ini jauh dari rumah, famili dan sahabat, serta lingkungan spiritual negeri saya, sungguh merupakan beban yang berat,” curhatnya pada Cengiz suatu ketika.

Sekalipun sudah punya nama besar, Khashoggi masih saja merasa sunyi dalam hidupnya. Berikut ini bukti tentang kesunyian itu. “Hatice sayang, saya diberi kesehatan, punya pula lain-lainnya, tetapi tak punya seorang pun untuk berbagi dalam hidup.” Lalu Cengiz mengomentari, “Semua yang dia rindukan dari pasangan hidupnya adalah cinta, rasa hormat, dan persahabatan.” Tampaknya Khashoggi berharap pada Cengiz untuk mendapatkan itu semua.

Inilah kesaksian Cengiz tentang impian mereka itu. “Cinta dan impian kami akan sebuah hidup baru bersama telah membawanya dari Washington ke Istanbul, untuk mendapatkan dokumen yang diperlukan bagi perkawinan kami. Harapan untuk menghabiskan sisa hidup kami bersama dengan bahagia telah mendorong Khashoggi untuk memasuki bangunan konsulat Saudi pada siang hari yang nahas itu, 2 Oktober.”

Lama ditunggu, Khashoggi tidak kunjung muncul, Cengiz merasa kehilangan. Inilah kegelisahan Cengiz. “Sejak itu, saya telah berpikir bahwa Jamal dan saya tidak lagi berada di dunia yang sama. Saya terus saja bertanya pada diri saya sendiri: ‘Di mana dia? Masihkah dia hidup? Jika masih hidup, bagaimana keadaannya?’”

Cara kematian Khashoggi sungguh keji, biadab, dan brutal. Kita percaya dalam tempo singkat, akan terjawab semua misteri kematian ini. Kemanusiaan sejagat tidak tidur. Pengawal dua kota suci jadi pusat perhatian dan kecurigaan dunia! Sangat ironis, sangat kelam!

Sisi Lain dari Sumpah Pemuda

/0 Comments/in , /by

Resonansi ini tidak lagi akan membicarakan seputar Sumpah Pemuda (27-28 Oktober 1928) sebagai Kongres Pemuda kedua, karena pada usianya yang ke-90 ini, sudah terlalu banyak artikel yang ditulis, baik dalam media cetak atau dalam sosmed. Ada sisi-sisi lain yang ingin disorot, baik yang menyangkut sebagian tokohnya di kemudian hari, istilah sumpah itu sendiri, atau perbandingan peserta kongres antara laki-laki dan perempuan.

Sebenarnya antara 30 April-2 Mei 1926 telah berlangsung Kongres Pemuda pertama, tetapi tidak menghasilkan kesimpulan yang berarti karena egoisme masing-masing organisasi pemuda kedaerahan yang masih belum cair benar, sekalipun cita-cita tentang persatuan telah tumbuh. Bahkan seorang Muhammad Yamin, sekretaris kongres, dari Jong Sumateranen Bond pada hari pertama masih belum bersedia melakukan fusi, melebur organisasinya ke dalam badan yang lebih besar, yang lebih mengindonesia. Demikian pula halnya utusan-utusan lain bersikap hampir serupa.

Tetapi setelah mendengarkan beberapa uraian dari tokoh lain seperti Sunario Sastrowardojo, hati Yamin menjadi tergugah. Egoisme kedaerahannya melemah seketika, semangat keindonesiaannya menjadi semakin kuat. Maka Yamin dalam bahasa Belanda lalu membisikkan kepada ketua kongres, Soegondo Djojopoespito (kader Ki Hadjar Dewantara): “Ik heb een eleganter formulering voor de resolutie” (Saya punya sebuah formulasi resolusi yang elegan).

Soegondo dan yang lain juga setuju dengan gagasan Yamin itu, maka apa yang dikenal dengan Trilogi Sumpah Pemuda adalah hasil rumusan Yamin itu. Sebenarnya perkataan sumpah tidak dikenal selama berlangsungnya kongres. Ketetapan nama Sumpah Pemuda baru menjadi resmi berdasarkan Keputusan Presiden Soekarno No. 316, tertanggal 6 Desember 1956, selang 28 tahun kemudian.

Peran Soekarno sendiri sebagai kampiun persatuan nasional dan pendiri PNI (Partai Nasional Indonesia) pada 4 Juli 1927, dalam proses Sumpah Pemuda itu mungkin hanya secara tidak langsung saja, sebab namanya tidak ditemukan dalam daftar peserta kongres. Sedangkan Mohammad Hatta memang sedang berada di Negeri Belanda saat kongres itu. Tentang peran Bung Karno ini pernah diperdebatkan di kalangan sementara tokoh nasional.

Berdasarkan telusuran saya dalam internet, jumlah panitia kongres ada sembilan orang: Soegondo Djojopoespito (ketua), R.M. Djoko Marsaid (wakil ketua), Muhammad Yamin (sekretaris), Amir Sjarifuddin (bendahara), Djohan Mohammad Tjai (pembantu I), R. Katja Soengkana (pembantu II), Senduk (pembantu III), Johanes Leimena (pembantu IV), dan Rochjani Soe’oed (pembantu V). Mereka berasal dari berbagai organisasi pemuda dari berbagai daerah. Di sini tampak jelas bahwa gagasan keindoensiaan sebagai bangsa sudah mengkristal.

Kemudian jumlah peserta kongres ada 71 orang, termasuk Van der Plaas sebagai wakil pemerintah kolonial Belanda yang kemudian dikenal sangat meremehkan hasil kongres ini, dan DR. Pijper. Van der Plaas dengan mental kolonialnya tidak mengira bahwa semangat kongres ini akan menjadi tonggak penting dalam sejarah modern Indonesia. Peserta perempuan ada empat orang: Siti Soedari, Emma Poeradiredja, Suwarni, dan Nona Tumbel.

Di samping peserta resmi terdapat pula pengamat dari pemuda Tionghoa: Kwee Thiam Hong, John Lauw Tjoan Hok, Oey Kay Siang, dan Tjoi Djien Kwie. Para peserta lain yang ingin saya sebut di sini adalah: Abdoel Muthalib Sangadji, Abu Hanifah, Adnan Kapau Gani, Arnold Mononutu, tokoh PI (Perhimpunan Indonesia yang sudah pulang ke tanahair), R.M.Sartono, Bahder Djohan), S.M. Kartosoewirjo, Soedjono Djoenoed Poesponegoro, Soemanang, Kasman Singodimedjo, Soewirjo, Mohammad Nazif, Mohamad Roem, Mohammad Tamzil, Wilopo, dan Wage Rudolf Soepratman (Pencipta lagu Indonesia Raya).

Di antara nama besar dalam panitia dan peserta, banyak yang kemudian berperan besar dalam merajut keindonesiaan, baik sebelum kemerdekaan mau pun pascaproklamasi. Tetapi, dengan sangat perih saya sebutkan di sini adalah Amir Sjarifuddin dan R.M. Kartosoewirjo. Sebagaimana kita ketahui, keduanya mengalami nasib buruk, karena dinilai tidak setia lagi kepada semangat proklamasi.

Adapun Wage Rudolf Soepratman (19 Maret 1903-17 Agustus 1938), tokoh legandaris ini mati muda dalam usia 35 tahun. Dia tidak sempat menyaksikan berkibarnya sangsaka merah putih yang berdampingan dengan Lagu Indonesia Raya, ciptaannya. Dan, mohon dicatat, tokoh ini di ujung hayatnya menderita sakit parah dalam keadaan miskin, sampai-sampai melego harta bendanya untuk dapat bertahan hidup. Masih banyak sisi lain di sekitar Sumpah Pemuda ini yang bisa diurai, tetapi kita sudahi sampai di sini saja.

Pesan Buat Cawapres KH Ma’ruf Amin

/0 Comments/in , /by

REPUBLIKA.CO.ID Oleh: Ahmad Syafii Maarif

Berdasarkan info dari pihak pimpinan PDIP Daerah Istimewa Yogyakarta dan dari kepolisian, Senin, 15 Oktober 2018 pukul 12.30-13.00, cawapres KH Ma’ruf Amin akan menemui saya di Nogotirto bersama tim kampanye yang mendampinginya. Sekalipun saya bersikap kritis atas proses pencalonannya sebagai cawapres, terhadap tamu menurut ajaran Islam dan kultur Indonesia, kedatangannya harus diterima dengan sebaik-baiknya.

Ada beberapa pesan yang akan saya sampaikan kepadanya, sekiranya jadi berkunjung. Jika berhalangan, semoga pesan ini akan sampai juga kepadanya.

Selain itu, ada pula titipan pesan dari dua intelektual muda NU papan atas, ZM dan SQ, untuk disampaikan pula kepada kiai ini, jika nanti terpilih jagi wapres. Titipan itu kita sebut lebih dulu. Dari ZM, agar fatwa MUI tidak dijadikan sebagai keputusan negara; MUI harus dijadikan lembaga pembentukan moral dan karakter bangsa; fatwa soal Ahmadiyah punya dampak negatif di bawah karena warga Ahmadiyah menjadi telantar dan dipersekusi.

Kemudian dari SQ, ada pesan singkat agar Kiai Ma’ruf kelak menjaga pentingnya toleransi agama di Indonesia. Pesan dari ZM dan SQ itu perlu menjadi perhatian serius dari Kiai Ma’ruf agar MUI, siapa pun ketua umumnya nanti, bisa menjadikan lembaganya sebagai payung moral umat Islam Indonesia. Politik praktis harus dihindari sebab akan menurunkan martabatnya.

Pesan dari saya sendiri ada tiga yang penting. Pertama, jika terpilih sebagai wapres, Kiai Ma’ruf mesti mendudukkan dirinya sebagai wapres seluruh rakyat Indonesia, bukan wapres dari parpol-parpol pendukung.

Ini perlu ditekankan, sebab sekali seseorang menempati posisi nomor 1 atau nomor 2 di republik ini, dia bukan lagi milik satu atau beberapa partai atau golongan, melainkan secara konstitusional sudah menjadi milik seluruh bangsa yang harus diperlakukan secara adil, tanpa pilih kasih.

Kedua, sejalan dengan semangat di atas, Kiai Ma’ruf tidak hanya mahir menyebut ‘Islam Nusantara’ sebagai produk dari wawasan kebangsaan NU, tetapi pada saat yang sama perlu pula menyebut ‘Islam Berkemajuan’ sebagai produk pemikiran Muhammadiyah. Selintas, masalah ini terkesan sepele, tetapi bagi perasaan umumnya manusia punya nilai penting dalam mengukuhkan pilar-pilar integrasi nasional.

Kiai Ma’ruf tentu sangat paham dengan apa yang saya sampaikan ini. Sebab, dia selama puluhan tahun telah malang melintang dalam dunia politik Indonesia melalui berbagai partai yang dimasukinya.

Pengalamannya di panggung politik nasional pasti telah mengkristal dalam pemikirannya sebagai modal utama baginya untuk berkiprah lebih bijak dan lebih adil sekiranya posisi wapres berhasil diraihnya nanti.

Ketiga, terhadap kelompok Syi’ah dan Ahmadiyah, Kiai Ma’ruf agar mau berpikir ulang. Mereka harus diperlakukan sebagai warga negara penuh, sekalipun kita tidak setuju dengan pandangan keagamaannya. Pengusiran dan persekusi terhadap mereka harus dihentikan sekali dan untuk selama-lamanya.

Indonesia adalah Bumi Pancasila, Bumi Bhinneka Tunggal Ika, dan Rumah Kita Bersama yang wajib dijaga dan dilindungi secara bersama pula. Sampai hari ini, kelompok-kelompok ini masih belum merasa aman hidup di tanah airnya sendiri.

Pimpinan ABI (Ahlul Bait Indonesia), salah satu komunitas Syi’ah di negeri ini setidaknya sudah dua kali menemui saya di Jakarta beberapa waktu yang lalu. Mereka masih saja dibayangi ketakutan hidup di Bumi Pancasila ini, gara-gara adanya fatwa keagamaan MUI yang tidak arif dan tidak konstitusional atas keberadaan mereka.

Memang tidak dapat dimungkiri, teman-teman Syi’ah dan Ahmadiyah sering bersikap eksklusif dalam pergaulannya dengan umat Islam yang lain. Sikap semacam ini dapat mengundang kecurigaan dari pihak lain.

Satu-satunya jalan lempang untuk mengatasi masalah ini adalah diktum Alquran dalam surah al-Hujurât (49) ayat 10: “Sesungguhnya orang-orang beriman itu tidak lain melainkan bersaudara, maka oleh sebab itu damaikanlah antara dua saudara kamu, dan takwalah kepada Allah agar kamu beroleh rahmat.”

Itulah beberapa pesan yang perlu diketahui oleh Kiai Ma’ruf Amin!

Hoaks Ancam Sila Kedua Pancasila

/0 Comments/in , /by

REPUBLIKA.CO.ID Oleh: Syafii Maarif

Hoax atau diindonesiakan menjadi ‘hoaks’ yang berarti berita bohong, palsu, atau tipuan yang sengaja diciptakan orang yang tunamoral untuk meraih sebuah tujuan, apakah itu politik, ekonomi, dan kejahatan, atau sekadar buat lelucon. Usia istilah ini kabarnya bisa dilacak dalam sejarah Eropa abad ke-17.

Adalah Thomas Ady dalam karyanya berjudul Candle in the Dark,or a Treatise of Witches & Witchcraft (1656), salah satu karya awal tentang hocus pocus, asal mula perkataan hoax itu. Terjemahan judul buku ini adalah “Lilin dalam Kegelapan, atau sebuah Risalah tentang Pesihir Perempuan dan Ilmu Sihir”. Dengan demikian, ‘hoaks’ sejak awal penggunaannya sudah bersifat negatif, jahat, dan gelap sehingga perlu diberi cahaya.

Hocus pocus (bahasa Latin) yang berarti tipuan, kelicikan, atau permainan sulap. Maka jika ada manusia yang bangga sebagai pencipta ‘hoaks’ itu pastilah ada sesuatu yang tidak beres dalam jiwanya atau memang dipakai keahlian jahatnya itu untuk maksud yang jahat pula.

Pada era politik pascakebenaran yang sedang melanda jagat raya sekarang, masyarakat pada umumnya mudah menjadi rentan dan tertipu oleh berita dusta, apalagi jika disampaikan berulang-ulang. Oleh sebab itu, kewaspadaan dan kecerdasan kita perlu selalu diasah agar tidak menjadi korban ‘hoaks’ dengan sia-sia.

Demikianlah agar masyarakat Indonesia tidak terus dirusak oleh maksud-maksud jahat ini, sore kemarin saya kirim pesan via WA kepada Kapolri: “Pak Kapolri Yth. Mhn Polri cukup arif menyikapi kasus RS, krn semuanya bisa diputar balik. Trim. Maarif.” Sembilan menit kemudian, Kapolri menjawab: “Siap Buya. Polri akan obyektif dan profesional. Wass.”

Pada pukul 21.52, hari yang sama, Kapolri kirim pesan WA lagi yang berbunyi: “Asww Buya. Kalau mgkin buya kasih masukan ke pak Jkw juga. Dan Buya membuat pernyataan yg mendinginkan publik agar kontestasi berjalan sehat sesuai prinsip2 demokrasi. Wass.”

Kita semua berharap bahwa kasus RS ini adalah kasus individual, tidak ada pihak lain yang bermain di belakangnya, sehingga bisa dilokalisasi sebatas yang bersangkutan saja. Di media sosial sejak beberapa hari ini telah berkeliaran tafsiran-tafsiran liar yang bisa merusak semangat integrasi nasional, sesuatu yang wajib dihindari.

Demokrasi Indonesia yang dengan susah payah dibangun kembali, jangan sampai berantakan lagi oleh sikap-sikap yang tidak patriotik yang mungkin dilakukan sementara pihak. Harapan Kapolri sungguh menjadi harapan kita semua “agar kontestasi berjalan sehat sesuai prinsip2 demokrasi”.

Jika yang berlaku sebaliknya, cita-cita kemerdekaan berupa tegaknya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan semakin menjauh saja, padahal bangsa ini sudah merdeka lebih dari 73 tahun. Betapa banyaknya waktu yang tersia-sia karena konflik politik masa lalu yang sering berdarah-darah. Apakah semua titik hitam ini belum cukup menyadarkan kita semua agar nasib bangsa ini tidak lagi terlunta-lunta oleh perbuatan sebagian anak-anaknya yang lupa akan tujuan kemerdekaan.

Sekalipun judul Resonansi ini: “Hoaks Ancam Sila Kedua Pancasila”, sebenarnya sila-sila yang lain juga sama terancam. Sila kedua ini berbunyi, “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, sebuah sila filosofis yang maknanya dalam sekali. Sila ini memerintahkan rakyat Indonesia tanpa kecuali agar selalu berperilaku adil dan beradab dalam situasi yang panas dan kritikal sekalipun.

Tetapi, alangkah sulitnya. Pengalaman sejarah sekian puluh tahun, sila ini sering dibinasakan oleh ambisi-ambisi kekuasaan tanpa kontrol oleh hati nurani dan akal sehat. Tidak ada jalan lain, jika bangsa ini ingin punya masa depan yang cerah dan bermartabat, sikap adil dan beradab wajib dijadikan pedoman keseharian kita, tidak terkecuali para politikus.

Melalui media sosial yang sangat marak pada era digital ini, ‘hoaks’ secara bebas telah menjadi senjata ampuh untuk melumpuhkan lawan-lawan politik yang tidak lain adalah saudara-saudara sebangsa dan senasib. Jika bangsa ini runtuh oleh kelakuan busuk dan jahat ini, sesal kemudian tidak ada gunanya, karena semuanya berlaku akibat minusnya rasa tanggung jawab bersama yang semestinya senantiasa dipimpin oleh sila kedua Pancasila.

Akhirnya, saya sungguh meminta kepada seluruh elite partai dan pendukungnya agar tetap menjaga semangat persaudaraan sebangsa dan senegara. Integrasi nasional jangan sampai diruntuhkan oleh para pecundang liar yang tunaadil dan tunaadab.

Jelas, pencipta ‘hoaks’ tidak paham makna terdalam dari sila kedua Pancasila. Bangsa dan negara ini terlalu mulia untuk dikorbankan. Ingat peribahasa Arab ini, Mahmâ tubaththin tuzhhirhu al-ayyâm (Apa pun yang kau rahasiakan, sejarah pasti akan membongkarnya), cepat atau lambat. ‘Hoaks’ adalah perbuatan keji yang pasti akan ketahuan, betapa pun sengaja ditutupi!