Narasi Kiamat Menurut Ajaran Islam

Hari kiamat atau hari akhir adalah sebuah konsep yang tidak asing dalam ajaran agama-agama, khususnya Islam. Hari kiamat bahkan menjadi salah satu pilar keimanan pemeluknya. Meyakini dan mempercayai datangnya hari kiamat hukumnya wajib. Mengingkari hari akhir termasuk penyebab kekafiran. Salah satu ciri orang kafir pada masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW adalah tidak beriman kepada hari akhir. Kiamat digambarkan sebagai sebuah masa kehancuran seluruh alam semesta.

Ada banyak ayat Al-Qur’an yang mencoba menggambarkan apa yang terjadi pada hari kiamat nanti. Misalnya apabila langit terbelah, dan bintang-bintang berjatuhan. Apabila langit digulung dan laut mendidih. Saat bumi diguncangkan dengan sangat dahsyat, lalu bumi mengeluarkan apa yang ada dalam perutnya. Hari kiamat pun menjadi nama surat-surat dalam Al-Qur’an. Baik dengan nama hari kiamat langsung, misalnya Al Qiyamah. Maupun yang merujuk kepada fenomena kejadian pada hari kiamat.

Misalnya Al Insyiqaq, Al Infithar, dan At Takwir. Surat-surat tersebut berisi gambaran kiamat sekaligus peringatan kepada manusia agar siap menghadapinya. Hari kiamat secara etimologis artinya hari kebangkitan, bisa juga disebut yaum al ba’ts. Nama ini diambil dari salah satu fase rangkaian perjalanan ke akhirat. Setelah kiamat seluruh manusia yang telah meninggal akan kembali dibangkitkan untuk dikumpulkan di padang Mahsyar. Adapun hari kiamat dalam pengertian hancurnya alam semesta sering kali disebut As Saa’ah.

Dalam hadis populer mengenai iman, Islam, dan ihsan, Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang waktu datangnya As Saa’ah. Nabi Muhammad SAW menjawab bahwa yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya seorang Nabi saja tidak diberi bocoran oleh Allah SWT tentang waktu terjadinya hari akhir. Dalam Al-Qur’an diterangkan bahwa hanya di sisi Allah lah pengetahuan tentang waktu datangnya hari akhir.

Narasi Kiamat Menurut Saintis

Berbeda dengan narasi dalam ajaran agama, para saintis punya narasi sendiri mengenai hari kiamat. Bumi diprediksi oleh para ilmuwan akan hancur sekitar 6.5 miliar tahun lagi. Pada masa itu, matahari akan membengkak menjadi benda yang ukurannya 200 kali lipat dari sekarang. Suhu bumi akan meninggi secara ekstrem membunuh kehidupan di dalamnya. Walaupun bumi tidak hancur, bumi akan menjadi sekeping batu tanpa ada kehidupan di dalamnya.

Narasi di atas menerangkan kehancuran bumi dan matahari sebagai pusat tata surya. Usia alam semesta mungkin lebih lama lagi. Belum ada yang tahu pastinya. Namun para ilmuwan memperkirakan jika awal dari alam semesta adalah sebuah peristiwa yang disebut dentuman besar (big bang), maka akan ada masanya semesta kembali menyusut ke sebuah titik seperti saat awal terbentuknya. Usia bumi diperkirakan 4,5 miliar tahun, sementara alam semesta 13.8 miliar tahun.

Diakui atau tidak, walaupun telah banyak upaya-upaya integrasi antara ajaran yang bersumber dari wahyu dengan sains yang berbasis metode positivistik, selalu saja ada gap yang menganga antara keduanya. Contoh yang mudah kita temui misalnya polemik teori evolusi. Soal hari kiamat, saintis dengan metodenya berani memprediksi kapan bumi dan matahari hancur. Adapun dalam ajaran agama dijelaskan bahwa hanya Allah yang Tahu kapan pastinya kehancuran bumi dan alam semesta..

Datangnya Kiamat: Sudah Dekat Atau Masih Lama?

Pada tahun 2003, Deddy Mizwar seorang sineas film di Indonesia membuat sebuah film berjudul Kiamat Sudah Dekat. Kiamat Sudah Dekat menjadi salah satu film religi yang diminati oleh masyarakat. Penulis tidak akan membahas lebih jauh terkait film ini, namun narasi kiamat sudah dekat cukup akrab di telinga masyarakat khususnya umat Islam. Terkadang narasi ini dibunyikan dengan bunyi lain, yakni tentang akhir zaman. Tema-tema akhir zaman cukup diminati oleh umat.

Buku Armagedon karangan Wisnu Sasongko cukup laris di pasaran. Buku tersebut berisi pemaparan tentang gambaran perang di akhir zaman. Penulisnya mengambil referensi dari kitab-kitab suci agama samawi dan hadis Nabi Muhammad SAW. Narasi akhir zaman dikuatkan dengan dekadensi moral yang terjadi di sekeliling kita. Akhir zaman menjadi sebuah argumen untuk menerangkan kenapa terjadi banyak dekadensi moral.

Narasi akhir zaman semakin diperkuat dengan munculnya ustaz yang fokus dengan kajian akhir zaman. Bukan hanya membahas mengenai dalil Al-Qur’an dan hadis, bahkan ada yang sudah berani memprediksi kapan terjadi kiamat.

Baru-baru ini beredar rekaman Ustaz Rahmat Baequni bahwa pada tanggal 8 Mei 2020 pukul 05.00 usai subuh sebuah asteroid akan menghantam bumi. 8 Mei bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan. Ustaz Rahmat Baequni mengutip dalil sebuah hadis yang menerangkan bahwa apabila kalian mendengar suara yang dahsyat pada waktu subuh 15 Ramadhan, maka itu petanda kiamat segera datang. Benarkah pendapat Ustaz Rahmat Baequni tersebut?

Agus Purwanto seorang akademisi dalam ilmu fisika berpendapat bahwa jika memang akan ada meteor yang mendekati bumi, maka badan-badan yang mempunyai otoritas seperti LAPAN seharusnya sudah memberikan peringatan. Sampai saat ini belum ada peringatan apapun baik dari NASA ataupun LAPAN. Bagaimana jika kita mengikuti pendapat ilmuwan alam bahwa kiamat masih lama? Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa prediksi ilmuwan bumi akan hancur dalam waktu miliaran tahun lagi. Tentu saja pada masa itu kita pasti sudah tiada. Bahkan kita tidak tahu apakah spesies manusia masih eksis atau tidak.

Jika usia bumi diperkirakan masih lama sekali, kita tidak tahu dengan usia spesies manusia. Para futurolog berpandangan kemungkinan manusia mengkolonisasi planet lain. Film fiksi ilmiah sudah ada yang menggambarkannya seperti film Interstellar. Adanya pemikiran ke arah kolonisasi planet dikarenakan bumi yang semakin rusak oleh ulah manusia sendiri. Kita tidak tahu pasti kapan kiamat terjadi karena semua pendapat masih berupa prediksi.

Namun penulis tidak sepakat dengan peringatan yang berlebihan bahwa kiamat sudah dekat. Bahkan kesannya bukan lagi sebagai peringatan, namun menjadi menakut-nakuti umat. Penulis lebih sepakat kalau kiamat dalam arti hancurnya bumi masih lama seperti prediksi para ilmuwan. Yang perlu lebih banyak diingatkan kepada umat adalah kiamat-kiamat kecil yang terkadang karena ulah kita sendiri. Baik karena dosa-dosa kita kepada diri sendiri, sesama manusia maupun kepada alam sekitar.

Sudah banyak kiamat-kiamat kecil yang terjadi yang menyebabkan bencana alam maupun bencana sosial. Misalnya saat masyarakat memilih pemimpin yang korup dan tidak kompeten maka akan timbul banyak masyarakat yang terzalimi. Ini bentuk kiamat kecil. Saat pemimpin dan masyarakat tidak peduli akan kelestarian alam dan hanya mengutamakan pembangunan, maka datanglah bencana banjir.

Pada akhirnya kiamat dalam konteks tersebut itu kembali kepada kita yang menentukan cepat atau lambatnya. Membahas kiamat Kubro dalam artian kehancuran bumi rasanya kurang bermanfaat. Apalagi jika didasarkan pada spekulasi semata. Lebih penting membahas kiamat sosial dan kiamat lingkungan yang lebih potensial menimpa kita bahkan menimpa orang yang tak berdosa.

Penulis: Robby Karman

Sekretaris Jenderal DPP IMM

Artikel ini kerjasama MAARIF Institute dan Ibtimes

Tatkala kita memiliki sumberdaya yang cukup, terutama secara finansial, maka jika berhadapan dengan dua pilihan, apakah harus mendahulukan pergi haji ataukah menyekolahkan anak, kita bisa mengambil keduanya sekaligus. Namun, jika hanya mampu memilih salah satunya, tentu pertimbangannya tidak sederhana. Haji adalah ritual peribadatan tertinggi di dalam Islam.

Haji ditempuh setelah seorang hamba bersyahadat, mendirikan shalat, menjalankan puasa, dan menunaikan zakat. Dan terdapat prasyarat untuk mengerjakannya, yakni hanya bagi mereka yang mampu: baik secara fisik maupun finansial.

Dengan berhaji dan berhasil (atau menggapai mabrur), maka seorang hamba diharapkan seperti bayi yang terlahir kembali di muka bumi ini. Artinya, putih, bersih dan suci. Dosa-dosa dalam diri, diampuni oleh Allah SWT. Segala lupa, alpa, dan salah yang terdaftar dalam buku harian sejarah diri di tangan malaikat pencatat amal, dicuci dengan salju dan embun.

Dengan haji, kita bisa menjadi kain putih yang terbebas dari segala noda dan kotoran kehidupan. Sementara itu, ganjaran pahala yang diberikan selama menjalankan berbagai ritual peribadatan di tanah suci, sangatlah besar. Jika kita shalat di Masjid al-Haram atau Masjid Nabawi (Haramain), derajat keunggulannya ribuan kali lipat ketimbang dengan shalat di berbagai tempat lain (yang bukan merupakan ritus historis Islam).

Dengan amalan yang mirip sebagaimana halnya yang dikerjakan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail (serta tentu Rasulullah Muhammad Saw), seorang hamba bisa meniti jejak spiritual yang luar biasa, yang akan membawa kepada jalan hanif yang diberkati. Singkat cerita, pantaslah pahala surga bagi siapa saja yang berhaji (mabrur).

Di dalam QS Ali Imran 96-97 disebutkan bahwa, “Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia, ialah (Baitullah) yang di Bakkah (Mekah) yang diberkati dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.”

Sementara itu, menyekolahkan anak, merupakan hal yang lain. Hal ini tentu penting. Bahkan bisa juga disebut sebagai ibadah, jika kita memahami bahwa segala perbuatan baik adalah bentuk peribadatan manusia kepada Tuhan. Meskipun, derajatnya bukanlah ibadah mahdhah (yang secara spesifik, tata aturan dan ketentuannya sudah diatur oleh teladan kenabian atau Sunnah). Memang secara filosofis, seluruh kehidupan kita, itulah sarana pendidikan.

Proses tarbiyah Islamiyyah, adalah proses yang kontinyu sampai manusia bersemayam di liang lahat. Hal ini sejalan dengan ungkapan, “Tuntutlah ilmu, sejak belia hingga akhir hayat” (uthlub al-‘ilma min al-mahdi ila al-lahdi). Namun secara praktis, pendidikan yang memerlukan biaya tidak murah adalah pendidikan formal.

Bahkan, untuk pembiayaan jenjang pendidikan sarjana pertama (S1) di kampus terbaik di tanah air, ada yang rela menjual rumah, tanah, dan harta benda lainnya. Semuanya dilakukan demi masa depan generasi muda mereka. Meskipun sebaik-baik bekal dalam hidup adalah ketakwaan, namun bekal untuk mengarungi kehidupan duniawi adalah bekal intelektual dan kecerdasan. Ada pula yang menyebut bahwa ketakwaan hanya bisa diraih melalui kolaborasi apik antara “intelektualitas”, hati yang baik, dan ketekunan. Jadi, intelektualitas memiliki posisi yang tidak bisa diremehkan.

Jika orangtua ingin putera-puterinya kelak menjadi seorang ahli di berbagai bidang yang ditekuni, maka harus memiliki investasi. Intelektualitas dan moncernya otak di dalam kepala, memang mahal. Menjadi ilmuan, sejarawan, ekonom, bankir, dokter, insinyur dan sederet profesi mentereng lainnya, perlu disokong oleh berjuta-juta Rupiah. Pada akhirnya nanti, – dengan dukungan nasib baik (keberuntungan) dan sinaran takdir Sang Ilahi, semakin profesional keahlian yang dimiliki – semakin besar pula manfaat yang diberikan bagi kemanusiaan, ilmu pengetahuan, dan semesta. Bukankah Nabi pernah bertutur, “Sebaik-baik insan yang mulia adalah mereka yang bermanfaat bagi sesamanya?” Lantas bagaimana solusinya?

Jika ada dua hal yang baik (bahkan terbaik) dan kita hanya bisa memilih salah satunya, maka kita hanya perlu memilih mana yang memiliki manfaat (mashlahah) lebih besar bagi kehidupan. Di dalam khazanah filsafat hukum Islam, ada yang pernah mengungkapkan bahwa, “Mashlahah, quthb maqashid al-syariah.” Artinya, kemaslahatan yang luas, massif, dan merebak hebat, merupakan puncak dari tujuan digariskannya syariat Allah.

Dus, manakah yang lebih baik antara mengeluarkan biaya untuk berhaji atau menyekolahkan anak? Saya pikir, para pembaca mafhum betul, ke mana muara pembicaraan kita ini. Di Indonesia, dan mungkin di beberapa wilayah lainnya, ketika seorang Muslim cenderung memiliki pemikiran dan praktik keagamaan yang lebih tradisionalis (Durkhemian), maka baginya, ritual peribadatan menjadi titik sentral kehidupan.

Konsekuensinya, ketika Muslim tersebut kaya raya, maka kecenderungan memilih berhaji lebih besar. Karena itulah, baik di desa-desa maupun di kota-kota, ada sebagian kalangan Muslim yang menaruh investasinya pada perkara ritus keagamaan, seperti selamatan, tasyakuran, doa bersama-sama (secara komunal), dan berbagai tradisi kultural-religius lainnya. Dalam benak dan bayang-bayang mereka, kehidupan yang bahagia di kampung akhirat lebih menjanjikan.

Sementara itu, bagi Muslim yang tampak lebih reformis dalam beragama (Weberian), maka kehidupan duniawi – seperti bekerja keras, mengumpulkan harta benda, Pendidikan, dan segala kegiatan yang cenderung utilitarianistik – dianggap sebagai manifestasi dari penghayatan keagamaan yang mendalam. Karena itu, haji akan menjadi langkah berikutnya setelah hal ikhwal mengenai urusan non-religius (mundane).

Kaum Muslim yang memiliki pandangan dunia (worldview) yang demikian, saat ini, tidak hanya terbatas di lingkungan masyarakat perkotaan. Namun juga di pelosok-pelosok desa. Mungkin modernisasi, industrialisasi, dan globalisasi memengaruhi secara kompleks situasi yang ada. Mereka ini, ketika memiliki harta benda yang berlimpah, maka akan semakin ingin melipatgandakannya.

Semakin kaya seseorang, maka akan beranggapan bahwa itulah suatu upaya menempa kesalehannya. Kecenderungan terhadap akumulasi kapital, kawin-mawin dengan berbagai doktrin keagamaan tertentu. Nah, dengan kekayaan yang dimiliki itulah, mereka kemudian berusaha secara sungguh-sungguh membangun sesuatu yang memiliki nilai kemanfaatan yang tinggi.

Setelah perusahaannya maju pesat, kemudian membuat lembaga-lembaga amal (yayasan-yayasan kemanusiaan). Melalui berbagai lembaga itulah, kemajuan-kemajuan lainnya akan timbul dari tangan generasi berikutnya. Walaupun demikian, ketika ada Muslim yang reformis, namun lebih memilih berhaji untuk dirinya sendiri ketimbang membiayai anaknya sekolah, di manakah kakinya berpijak pada kotak-kotak kategori sosial keagamaan?

Penulis: Hasnan Bachtiar

Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang, pendiri the Reading Group for Social Transformation (RGST).

Artikel ini kerjasama MAARIF Institute dan Ibtimes

Kalender Uhadi—Upaya penyatuan kalender Islam telah lama dilakukan baik tingkat nasional maupun internasional. Hampir setengah abad (1393-1441 H/1973-2020 M) dan tidak kurang 25 (dua puluh lima) pertemuan tingkat dunia diselenggarakan. Pertemuan Turki 1437 H/2016 M merupakan pertemuan bersejarah yang menghasilkan keputusan tentang penggunaan kalender Islam unifikatif (satu  hari satu tanggal untuk seluruh dunia).

Banyak pihak berharap keputusan Turki ini segera diimplementasikan untuk mengakhiri perdebatan seputar hisab dan rukyat. Namun hingga kini implementasi dan diskusi hasil keputusan tersebut masih kurang memperoleh perhatian kecuali Malaysia dan Indonesia, khususnya Muhammadiyah. Malaysia menganggap konsep “Kalender Uhadi” (kalender Islam unifikatif) dapat diterima sebagai alternatif mewujudkan penyatuan kalender Islam.

Hal ini tertuang dalam salah satu resolusi Muzakarah  Falak Peringkat Kebangsaan Tahun 1441/2019 yang diselenggarakan pada tanggal 17-19 Muharam 1441 H/ 17-19 September 2019 bertempat di Hotel Tamu & Suites Kuala Lumpur. Sementara itu Muhammadiyah sudah beberapa kali mengkaji bahkan mengundang berbagai ormas Islam dan astronom, seperti Nahdlatul Ulama, PERSIS, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, dan Institute Teknologi Bandung.

Mayoritas yang hadir merespons positif akan kehadiran kalender Islam unifikatif. Hingga kini yang langsung mengimplementasikan hasil keputusan Turki 1437 H/2016 M dalam sistem kalender Islam yang mapan adalah Turki. Hal ini bisa dimaklumi disebabkan Turki memiliki sejarah panjang tentang penggunaan kalender Islam. Pada era dinasti Usmaniyyah kalender Islam dijadikan kalender resmi negara untuk segala urusan baik persoalan administrasi maupun keagamaan.

Dalam perjalanannya kriteria kalender Islam di Turki mengalami perkembangan dari masa ke masa dan terakhir yang digunakan adalah kriteria hasil keputusan Istanbul Turki 1437 H/2016 M. Dalam konteks Indonesia berdasarkan hasil hisab mulai tahun 2022 Masehi akan muncul kembali perbedaan memulai dan mengakhiri Ramadan serta awal Zulhijah. Situasi ini tentu memerlukan solusi dan pemikiran yang mendalam agar semua pihak bisa berkomunikasi dan mencari jalan keluar terbaik demi kemaslahatan bersama. Untuk itu ada beberapa tawaran yang diusulkan yaitu penggunaan  Kalender Uhadi (Kalender Islam unifikatif) atau penggunaan Kalender Tawlifi (Kalender Islam Sintesa).

Kalender Uhadi: Model Ideal Penyatuan

Pada tanggal 21-23 Syakban 1437/28-30 Mei 2016 diselenggarakan Mu’tamar Tawhid at-Taqwim al-Hijry ad-Dawly oleh Diyanet Turki dan dihadiri sekitar 150 peserta berasal dari 60 negara. Pada pertemuan ini diputuskan penggunaan kalender Uhadi (Kalender Islam Unifikatif) melalui pemungutan suara yang diikuti oleh 127 peserta yang memiliki hak suara. Opsi yang diajukan untuk dipilih adalah salah satu dari dua bentuk kalender Islam, yaitu kalender Islam tunggal dan kalender Islam bizonal.

Hasilnya adalah 80 peserta memilih kalender Islam tunggal, 27 peserta memilih kalender Islam bizonal, 14 suara abstain, dan 6 suara rusak (Baharrudin Zainal dan Syamsul Anwar, 2016). Dalam keputusan tersebut dirumuskan kaidah kalender Uhadi yang menyebutkan bahwa seluruh dunia dinyatakan memulai bulan baru apabila telah terjadi visibilitas hilal (imkanur rukyat) di belahan bumi manapun di muka bumi sebelum pukul 12:00 malam (pukul 00:00 GMT/07:00 WIB), dengan ketentuan (1) sudut elongasi setelah matahari terbenam minimal 8 derajat dan (2) ketinggian hilal di atas ufuk setelah matahari terbenam minimal 5 derajat.

Selanjutnya terdapat pengecualian, yaitu apabila visibilitas hilal pertama di muka bumi terjadi melewati  pukul 12:00 malam (00:00 GMT/07:00 WIB) maka bulan  baru tetap dimulai apabila terpenuhi dua syarat yaitu (1) visibilitas hilal memenuhi ketinggian hilal 5 derajat dan elongasi 8 derajat serta telah terjadi konjungsi sebelum waktu fajar di New Zealand dan (2) visibilitas hilal itu terjadi di Daratan Amerika bukan di Lautan (Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, 2019).

Bagi Indonesia penerimaan terhadap hasil Muktamar di atas merupakan langkah strategis dan jalan terbaik sekaligus kompromi tanpa memenangkan atau mengalahkan satu pihak dengan pihak yang lain. Semua pihak berdiri sama tinggi untuk melangkah dan berubah bersama demi terwujudnya penyatuan kalender Islam di Indonesia.

Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Kementerian Agama, PERSIS dan lain-lain siap melepaskan kriteria yang selama ini diyakini dan dipedomani menuju kriteria Istanbul Turki 1437/2016. Penerimaan ini juga penting bagi Indonesia sebagai bangsa besar yang mayoritas penduduknya muslim bersama Malaysia menjadi pelopor dan mempromosikan bersama akan pentingnya kalender Islam unifikatif.

Kalender Tawlifi: Langkah Awal Menuju Penyatuan

Penerimaan kalender Islam unifikatif merupakan implementasi “Islam Universal” dan model ideal bagi umat Islam Indonesia. Namun jika model ini dirasa masih menyisakan persoalan, maka Kalender Tawlifi (Kalender Islam Sintesa) dapat menjadi pilihan sekaligus solusi awal.

Kalender Tawlifi merupakan sistem kalender Islam yang dibangun berdasarkan sistem kalender Muhammadiyah dan data hasil rukyat yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama. Sistem yang dimaksud adalah cara memberlakukan bulan-bulan kamariah sama sejak Muharam hingga Zulhijah sebagaimana diisyaratkan Q.S. At-Taubah ayat 36. Sementara itu data hasil rukyatul hilal yang dimiliki NU digunakan untuk membangun kriteria yang dianggap sesuai pesan nabi saw. Hal ini dilakukan, selama ini yang “punya gawe” dalam persoalan rukyat adalah NU, sehingga wajar pengalaman di Lapangan diadopsi untuk dijadikan kriteria bersama.

Dengan kata lain untuk membangun kriteria “percayakan pada perukyat” (meminjam istilah Mahasena Putra). Dalam kasus ini negara menjadi fasilitator, bukan diposisikan sebagai otoritas tunggal (Thomas Djamaluddin, 2011) sehingga yang akan terbangun adalah “otoritas kolektif”. Kekuatan otoritas tunggal di Negara demokrasi seperti Indonesia bersifat “Minimal Hegemony” sehingga kurang efektif. Persoalan kalender Islam sesungguhnya masuk ranah fikih yang melibatkan proses ijtihad.

Masing-masing pihak memproduksi konsep yang diyakini dan dipedomani berdasarkan “kemampuan” olah pikir terhadap nas secara individual maupun kolegial, sehingga memungkinkan adanya perubahan sesuai tuntutan zaman yang mengitarinya. Realitas ini dapat dirujuk dalam berbagai ayat al-Qur’an. Misalnya Q.S. Az-Zumar ayat 17-18 memberi inspirasi agar setiap individu muslim memiliki pengetahuan yang luas atau mendalam, cara pandang terbuka, dan mau menerima sesuatu yang lebih baik berdasarkan pengetahuan yang dimiliki dengan pertimbangan-pertimbangan yang terbuka dan adil (Hanna E. Kassis, 1983 dan Dawam Rahardjo, 2002).

Sikap ini oleh At-Tabari (w. 310 H/923 M) diistilahkan “Ulul Uqul wal Hajja”. Dalam diskursus mengenai penyatuan kalender Islam sangat diperlukan wawasan (insight) yang luas, pengetahuan yang mendalam, dan keterbukaan dalam menerima pandangan dari luar, sehingga akan memudahkan proses integrasi atau sintesa dalam perumusan kalender Islam pemersatu. Kendala yang dialami selama ini salah satunya adalah cara berpikir.

\Masing-masing pihak ada kelompok yang mendukung status quo dan kelompok lainnya menginginkan adanya perubahan dan bersikap progresif. Kini saatnya umat Islam bersepakat untuk bersama (Ahmad Izzuddin, 2012) menuju peradaban yang mencerahkan dengan “Merukyatkan Muhammadiyah dan Menghisabkan NU” melalui Kalender Tawlifi. Kehadirannya sekaligus menjawab kegelisahan K.H. Salahuddin Wahid dalam artikelnya yang berjudul “Bisakah Kalender Islam Disatukan?” (Republika, 2006). Wa Allahu A’lam bi as-Sawab.

Penulis: Susiknan Azhari

Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ketua Divisi Hisab dan Iptek Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan Direktur Museum Astronomi Islam.

Artikel ini kerjasama MAARIF Institute dan Ibtimes

Tidak ada anarkisme dalam Islam

Banyak yang salah paham memaknai anarkisme, seolah anarkisme identik dengan paham melegalkan kekerasan. Padahal makna asli anarkisme adalah suatu paham politik di mana manusia bisa hidup dengan damai dan sejahtera tanpa adanya pemimpin. Sekelompok orang yang menganut ideologi ini seringkali disebut anarko.

Belakangan ini, gerakan anarko cukup populer karena dituduh akan melakukan penjarahan di seluruh Indonesia. Ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan sunah melarang paham anarkisme. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda: “Jika tiga orang (keluar) untuk bepergian, maka hendaklah mereka mengangkat salah seorang dari mereka sebagai pemimpin rombongan.” Walaupun hadis ini berkenaan dengan safar, namun bisa diterapkan dalam banyak aspek kehidupan.

Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda: “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya.” Hadis ini lebih tegas menjelaskan bahwa menurut ajaran Islam, seluruh individu muslim adalah pemimpin, minimal bagi dirinya sendiri. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya baik di dunia maupun akhirat.

Saking pentingnya soal kepemimpinan dalam Islam, saat Rasulullah SAW wafat, para sahabat terlebih dahulu berkumpul untuk bermusyawarah siapa pengganti Rasulullah SAW. Jenazah Nabi Muhammad SAW baru dikebumikan pasca selesainya musyawarah tersebut. Abu Bakar terpilih menjadi pengganti Nabi Muhammad SAW pasca wafatnya.

Syarat-syarat menjadi pemimpin menurut Islam

Seiring perjalanan waktu yang semakin jauh dari masa kenabian, semakin luas pula daerah kekuasaan umat Islam, berkembang pula cabang-cabang ilmu ke-Islaman. Di antaranya adalah fikih siyasah, yang merupakan salah satu bab dari ilmu fikih Islam.

Beberapa ulama membuat satu kitab khusus terkait pembahasan fikih siyasah. Di antaranya Al Mawardi menulis kitab berjudul Al Ahkam As Sulthoniyah dan Ibnu Taimiyah menulis kitab As Siyasah Asy Syar’iyah.

Salah satu bagian dari fikih siyasah yang cukup banyak dibahas adalah terkait syarat-syarat menjadi pemimpin menurut Islam. Pembahasan ini mencuat berkaitan dengan peristiwa politik di Indonesia yang menghebohkan beberapa tahun yang lalu, yakni Pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Di mana kebetulan kandidat yang bersaing terdiri dari muslim dan non-muslim. Peristiwa politik tersebut melahirkan polarisasi di kalangan umat Islam sendiri, terkait dengan penafsiran QS. Al Maidah: 51.

Momentum Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 telah dilewati, situasi sosial politik kembali normal kembali. Polarisasi dan polemik antar sesama muslim perlahan mencair kembali. Topik apakah non-muslim boleh menjadi pemimpin atau tidak tenggelam oleh waktu. Meskipun begitu, tak ada salahnya penulis kembali mengangkat seputar tema ini. Tentu bukan dalam rangka mengangkat kembali polemik yang telah tenggelam, namun menawarkan perspektif yang boleh disetujui atau tidak oleh pembaca.

Prof. Nadirsyah Hosen dosen Monash University Australia mencoba meringkas syarat-syarat menjadi pemimpin menurut tiga intelektual muslim: Al Mawardi, Al Ghazali, dan Ibnu Khaldun. Menurut Al Mawardi (w.1058) syarat-syarat menjadi pemimpin sebagai berikut: 1. Rasa keadilan (‘adalah); 2. Pengetahuan (‘ilm); 3. Sehat pendengaran, penglihatan dan pembicaraan; 4. Sehat tubuh tidak cacat, yang dapat menghambat pelaksanaan tugas; 5. Berwawasan luas dalam hal administrasi negara 6. Punya keberanian untuk melindungi wilayah Islam dan melaksanakan jihad; 7. Punya garis keturunan dari Quraisy.

Menurut Al Ghazali (w.1111) syarat menjadi pemimpin yakni: 1. Baligh 2. Berakal (tidak gila) 3. Merdeka (bukan budak) 4. Lelaki 5. Keturunan suku Quraisy 6. Sehat panca indera 7. Keberanian untuk perang 8. Punya kompetensi (kifayah) 9. Punya pengetahuan 10. Wara’

Menurut Ibnu Khaldun (w. 1406) syarat-syarat pemimpin adalah: 1. Berilmu 2. Adil 3. Kompetensi 4. Sehat panca indera 5. Memiliki sifat suku quraisy

Pemimpin Harus Muslim atau Mumpuni?

Prof. Nadirsyah Hosen menyebutkan bahwa para ulama di atas tidak secara tersurat menyebutkan beragama Islam sebagai syarat menjadi pemimpin. Yang terdapat dalam pendapat tiga ulama tersebut justru syarat keturunan Quraisy. Hal ini berdasarkan hadis populer bahwa pemimpin itu berasal dari kalangan Quraisy.

Hanya saja, Ibnu Khaldun memberikan makna baru bahwa yang dimaksud adalah memiliki karakter suku Quraisy, bukan harus benar-benar keturunan Quraisy. Hal ini karena pada masa Ibnu Khaldun sulit mencari khalifah yang benar-benar keturunan Quraisy.

Kembali ke pertanyaan utama dari tulisan ini. Memilih pemimpin apakah harus muslim atau mumpuni? Tentu saja yang paling ideal adalah muslim sekaligus mumpuni. Namun bagaimana jika kita dihadapkan dengan kasus terpaksa harus memilih salah satunya? Ada yang muslim namun tidak punya kompetensi. Ada yang kompeten namun bukan muslim. Mana yang harus kita pilih? Guna menjawab pertanyaan ini, maka yang perlu dijawab terlebih dahulu adalah apakah kita dilarang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin?

Segera kita akan mengutip QS. Al Maidah: 51 yang berisi larangan menjadikan orang kafir sebagai auliya. Auliya bentuk plural dari wali diartikan sebagai pemimpin atau teman setia. Menurut Prof. Quraish Shihab, QS. Al Maidah: 51 tidak boleh dilepaskan dari ayat-ayat yang mendahuluinya.

Rangkaian ayat sebelum QS. Al Maidah: 51 berisi kritik terhadap kaum Yahudi dan Nasrani yang enggan mengikuti tuntunan Allah SWT dan lebih mengikuti tuntunan hukum jahiliyah. Padahal tuntunan Allah SWT sudah terdapat dalam kitab mereka sendiri yakni Taurat dan Injil. Maka jika kita menemukan Yahudi dan Nasrani dengan karakteristik tersebut, itulah yang dilarang untuk dijadikan Auliya.

Auliya sendiri menurut Prof. Quraish tidak hanya bermakna pemimpin, namun bisa bermakna persahabatan yang begitu kental. Dengan demikian makna QS. Al Maidah: 51 berarti larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani yang sifatnya disebutkan dalam ayat sebelumnya menjadi teman dekat kita, karena akan membocorkan rahasia kita.

Jika seorang non-muslim tidak mempunyai karakter di atas dan mau memberikan kemaslahatan untuk kita maka tidak mengapa. Pertanyaan menarik dilontarkan oleh Prof. Quraish, jika ada pilot muslim tapi minim pengalaman dan ada pilot non muslim namun sudah berpengalaman mana yang dipilih? Dalam konteks ini diperbolehkan mengutamakan kompetensinya. Menurut penulis analogi ini bisa diterapkan pula dalam konteks memilih pemimpin.

Jika dihadapkan pada dilema antara pemimpin muslim namun minim kompetensi dengan pemimpin non muslim namun kaya kompetensi maka diperbolehkan memilih non muslim yang kaya dengan kompetensi. Tentu saja menurut Prof. Quraish tetap ada batasan dimana kedekatan dan loyalitas kita kepada pimpinan tidak sampai melampaui batas-batas akidah. Misalnya tidak mencampuradukkan ibadah ritual kita dengan mereka. Mengapa lebih memilih berdasarkan kompetensi dibanding agama atau spiritualitas?

Alkisah Rasulullah SAW tidak pernah mengangkat Abu Dzar Al Ghifari sebagai pemimpin. Padahal Abu Dzar adalah seorang yang sangat saleh dibanding sahabat-sahabat yang lain. Hal ini karena Abu Dzar dinilai oleh Rasulullah SAW sebagai seorang yang lemah, karena itu tidak punya kompetensi memimpin.

Sebaliknya Khalid bin Walid dan Amr bin Ash walaupun tidak sesaleh Abu Dzar, namun mereka berdua dinilai sebagai orang yang kuat, sehingga cocok memimpin. Tentu saja baik Abu Dzar, Khalid bin Walid dan Amr bin Ash, semuanya muslim. Sehingga mungkin tidak cocok dengan topik pembahasan kita. Namun kisah mereka menjadi isyarat bahwa Rasulullah SAW dalam soal kepemimpinan lebih mengutamakan kekuatan, ketegasan dan kemampuan leadership dibanding dengan kesalehan spiritual semata.

Penulis: Robby Karman

Sekretaris Jenderal DPP IMM

Artikel ini kerjasama MAARIF Institute dan Ibtimes.

Kebijakan Negara dan Ormas yang menganjurkan ibadah shalat Tarawih di rumah karena adanya Covid 19, menimbulkan persoalan bagi keluarga yang tidak mempunyai imam yang kaya hafalan surat pendeknya. Bisa juga sih Kepala Keluarga, sang ayah/suami menjadi imam dengan 3 surat pendek yang dihafalnya diulang-ulang di 13 rekaat yang dilakukan sebagai kombinasi sholat Isyak, Tarawih dan Witir (11 rekaat). Namun pasti hal itu dimungkinan akan membosankan jamaahnya, apalagi bagi keluarga yang memilih 21 rekaat.

Nah pertanyaannya, jika ada anggota keluarga lain baik anak ataupun istri/ibu yang kebetulan lebih kaya hafalannya dan lebih fasih bacaannya daripada ayah/suami, apakah mereka lebih berhak jadi imam di keluarganya selama pandemi Covid 19 ini?

Untuk menjawabnya, tulisan ini akan membahas perdebatan syarat imam shalat di kalangan para ilmuwan, ahli tafsir dan para fukaha.

Bagi banyak kalangan bicara imam shalat perempuan atas laki-laki dewasa shocking dan berfikir bahwa itu suatu yang tidak perlu dipikirkan (unthinkable). Namun bagi kalangan yang beragumentasi bahwa Islam itu agama adil yang ditandai dengan tidak ada pembedaan laki-laki dan perempuan termasuk dalam hal hak dalam aktivitas ritual, maka perbincangan masalah kebolehan imam shalat perempuan atas laki-laki perlu digali.

Sejak akhir 1990an kelompok ini sudah membincangkan dan menghasilkan penafsiran baru. Namun demikian peningkatan jumlah imam shalat perempuan atas laki-laki dewasa tidak terlihat, bahkan cenderung hanya ada dalam wacana.

Dalam penelitian yang saya lakukan walaupun ada yang setuju dengan imam shalat perempuan atas laki-laki dewasa, namun dalam realitasnya perempuan yang mempunyai kelebihan ilmu agama dan lebih fasih serta lebih banyak hafalannya, tidak menjadi imam di rumahnya dikarenakan mempertimbangan aspek psikologis suaminya. Terkadang sesuatu yang shahih dan valid tidak serta merta otomoatis dilaksanakan dalam kehidupan nyata, karena ada local wisdom dan juga relasi yang harus dijaga.

Toh walaupun sang istri tidak jadi imam di keluarga (karena lebih memenuhi syarat), sang suami juga tidak pernah melihat istrinya nomer dua di rumah, tetapi mereka melihat semua anggota keluarga nomer satu dan keluarga dapat dipimpin secara kolektif kolegial atau bersama.

Perdebatan tentang boleh tidaknya perempuan sebagai imam bagi laki-laki dewasa, didasarkan atas beberapa hadis yang melegitimasi, menentang, dan netral. Di antara hadis yang melegitimasi adalah sebagai berikut: “Nabi Muhammad terbiasa mengunjungi Ummu Waraqah di rumahnya, beliau memilihkan Ummu Waraqah muazin dan memintanya untuk menjadi imam shalat bagi keluarganya di rumahnya. “Abdurrahman berkata, muazin adalah orang yang lebih tua” (Sunan Abu Daud Juz 1).

Sedangkan hadis yang tidak setuju adalah: “Dari Jabir bin Abdillah dari Rasulullah, beliau bersabda “Janganlah pernah memilih perempuan menjadi imam shalat untuk laki-laki, Arab Badui untuk kaum Muhajirin, dan orang jahat untuk orang-orang beriman” (HR Ibnu Majah).

Landasan normatif syarat imam yang netral tidak berdasarkan jenis kelamin tetapi lebih pada kualifikasi adalah sebagai berikut: Abu Mas’ud al-Anshari meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW. bersabda: “Hendaklah menjadi imam seorang yang paling bagus bacaan Al-Qur’annya, jika mereka sama dalam bacaan hendaklah menjadi imam seorang yang paling memahami sunah, jika mereka semua sama dalam sunah hendaklah menjadi imam seorang yang terdahulu hijrahnya, hendaklah menjadi imam seorang yang terdahulu keislamannya, janganlah seorang laki-laki menjadi imam dalam kekuasaan laki-laki lain dan tidak duduk di tempat kehormatannya di rumahnya kecuali dengan izin darinya (HR. Muslim).

Para ulama dan ilmuwan menginterpretasikan teks-teks ini secara berbeda, banyak yang sepakat bahwa perempuan dapat menjadi pemimpin bagi laki-laki maupun perempuan dalam konteks kegiatan umum, dan sangat sedikit yang sepakat bahwa perempuan boleh menjadi iman shalat bagi laki-laki.

Ilmuwan dan ulama yang cenderung tekstual, berargumen bahwa laki-laki memiliki status lebih tinggi dibanding perempuan karena dia kepala keluarga dan lebih mampu dibanding perempuan. Baik secara fisik maupun psikologis. Hal ini didasarkan pada Al-Qur’an surat An-Nisa’ (4) ayat 34 dan dalam sebuah hadis populer yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwa “tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan urusannya pada wanita” (Bukhari, Shahih Bukhari Jilid II-juz 4) dan juga hadis yang melarang perempuan menjadi imam.

Selain itu, dalam sejarah dalam periode awal Islam, tidak ada contohnya perempuan menjadi pemimpin dalam shalat berjamaah yang terdiri dari jamaah campuran laki-laki dan perempuan. Mereka mempelajari hadis Ummu Waraqah dan menyimpulkan bahwa hadis yang mengatakan bahwa Ummu Waraqah dipilih oleh Rasulullah Muhammad untuk menjadi imam shalat bagi keluarganya adalah tidak sahih dan tidak dapat digunakan sebagai landasan (hujjah) dibolehkannya perempuan menjadi imam shalat bagi laki-laki aqil baligh.

Sedangkan ilmuan dan ulama progresif memahami dalil-dalil kepemimpinan tersebut sebagai hujjah bahwa perempuan memiliki hak menjadi pemimpin, bahkan dalam ibadah keagamaan seperti shalat. Sa’di Husain Ali Jabar dalam Kitabnya “Fiqih Imam Ibn Tsaur” mengeksplorasi bahwasanya menurut imam Ibn Tsaur wanita sah menjadi imam shalat atas laki-laki secara mutlak.

Menurut Zaetunah Subhan dalam bukunya Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan, mengatakan bahwa hadis yang melarang yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, lebih lemah dibandingkan hadis yang membolehkan yang diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Perowi dalam hadis yang melarang yaitu, Abdullah bin Muhammad al-‘Adawi tidak dikenal, sedangkan perowi Walid bin Jumai’ dalam hadis yang membolehkan ada ulama yang menerima dan ada yang menolak kredibilitasnya.  Karena itu sebagian ulama progresif tidak dapat menggunakan kedua hadis tersebut sebagai landasan hukum. Mereka menggunakan hadis yang netral yang menyebutkan “Hendaklah menjadi imam seorang yang paling bagus bacaan Al-Qur’annya…” ini adalah hadis shohih yang dapat digunakan sebagai landasan hukum.

Karena itu, bagi kelompok progresif, siapaun laki-laki atau perempuan, anak atau orang tua asal dia lebih mempunyai bacaan Al Qur’an yang bagus dan juga lebih mempunyai pemahaman agama yang baik, maka dia memenuhi syarat imam sholat. Persyaratan penting untuk menjadi imam, terlepas dari persoalan gender, adalah memiliki pengetahuan agama dan mampu membaca Al-Qur’an dengan tartil.

Tahun 2010, Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyelenggarakan diskusi nasional mengenai persoalan ini di Malang, Jawa Timur, di mana para pesertanya sepakat bahwa dalam kondisi tertentu (misalnya, ketika di wilayah terpencil atau ketika seorang suami merupakan muallaf), maka perempuan yang mampu dan memiliki pengetahuan agama yang baik dapat bertindak sebagai imam shalat bagi laki-laki dewasa jika tidak ada laki-laki dewasa yang mampu dan memiliki pengetahuan agama yang mendalam.

Memang sampai saat ini, keputusan ini belum ditanfidz oleh PPM karena belum selesai proses editing-nya. Kembali pada persoalan imam tarawih di rumah selama Covid 19. Yang mana, jumlah rakaatnya lebih banyak dari pada shalat fardhu, maka jika ada keluarga yang memilih pendapat progresif maka sebenarnya hal itu juga sudah dibicarakan di persyarikatan dan bukanlah sesuatu yang tidak mungkin, asal dilaksanakan dengan cara yang ma’ruf dan tetap menjaga harkat dan martabat semua anggota keluarga, termasuk sang ayah/suami yang mungkin di beberapa keluarga lebih sedikit hafalannya dan kurang fasih bacaannya. Semoga puasa kita tetap penuh makna walaupun tarawih di rumah, amin.

Penulis: Alimatul Qibtiyah

Komisioner Komnas Perempuan I Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah

Artikel ini kerjasama MAARIF Institute dan Ibtimes