Krisis Politik di Turki (III)

/0 Comments/in /by

Oleh : Ahmad Syafi’i Maarif

REPUBLIKA.CO.ID, Quo vadis Turki bawah Erdogan? Baru sekitar 14 tahun Partai AKP mendominasi panggung politik Turki, kini mulai bermunculan pertanyaan tentang hari depan republik ini. Ketika terjadi pergolakan di dunia Arab dalam bentuk Musim Semi Arab akhir tahun 2010, nama Erdogan, mantan wali kota Istanbul itu, berkibar tinggi sebagai pahlawan yang dipuja di kawasan itu.

Dunia pun terkesima oleh tokoh Islamis ini dengan memberikan banyak penghargaan doktor honoris causa kepada Erdogan yang berhasil menjinakkan sekularisme Turki, warisan Kemal Ataturk itu. Bukan hanya sebatas itu, pertumbuhan ekonomi Turki semula juga melejit di bawah Erdogan. Mengapa sekarang merosot lagi?

Sebuah artikel panjang di dunia maya yang menarik, ditulis oleh seorang sarjana Turki, Dr Burak Kadercan, sekarang sebagai asisten profesor pada the Naval War College, Amerika Serikat. Judulnya “Dynasty or Collapse? Erdogan’s Choice and What Comes Next for Turkey”, tertanggal 17 Agustus 2016. Gelar PhD dalam ilmu politik diperoleh Burak dari Universitas Chicago tahun 2011. Tulisannya tentang Turki dan pergolakan di dunia Arab cukup banyak yang dapat diakses mudah, berkat internet. Bagian berikut terutama didasarkan kepada artikel Burak Kadercan ini dengan beberapa catatan saya.

Terjemahan judul artikel itu adalah: “Dinasti atau Hancur? Pilihan Erdogan dan Apa yang akan Berlaku Berikutnya Bagi Turki.” Judulnya saja sudah membayangkan pesimisme bagi hari depan Turki. Jika sistem dinasti yang dipilih Erdogan untuk Turki masa depan, pasti akan memicu perlawanan keras dari berbagai kalangan, termasuk dari tokoh-tokoh AKP.

Pilihan lain: hancur? Saya belum sepesimistis Burak. Apakah tidak mungkin diupayakan pilihan ketiga: ada kompromi politik di antara elite Turki dengan syarat Erdogan siap mengendurkan syaraf kekuasaannya demi sebuah Republik Turki yang utuh, demokratik, dan bersatu. Saya benar-benar risau mengikuti perkembangan politik Turki terakhir.

Burak mengawali kalimat analisisnya dengan: “Kisah Recep Tayyip Erdogan, presiden Turki yang kontroversial, terus berlanjut. Berawal dari asal-mula yang sederhana, mantan wali kota Istanbul itu naik ke puncak panggung politik Turki pada saat negeri itu sedang melewati salah satu krisis ekonomi dan politik yang sangat menantang. Tahun 2002, Partai Keadilan dan Demokrasi (AKP) yang baru dibentuk Erdogan mencatat kemenangan pemilihan yang memesona dan merebut kursi terbanyak di parlemen. Dalam tenggat waktu 14 tahun terakhir, Erdogan secara bertahap dan sistematis melakukan konsolidasi bagi kekuasaan politiknya.”

Dilanjutkan: “Hanya satu yang dia tidak miliki, sampai 15 Juli, yaitu sebuah tindakan kepahlawanan, yang secara ideal didampingi oleh sebuah ‘mukjizat’.” Dengan kudeta yang gagal pada 15 Juli 2016 itu, Erdogan bertindak cepat dengan meminta rakyat turun ke jalan berdemonstrasi guna menentang komplotan kudeta. Benar saja, imbauan Erdogan mendapatkan sambutan luar biasa dari rakyat, maka sebuah diktator militer menjadi gagal diwujudkan.

“Ujungnya, di bawah kepemimpinan Erdogan, rakyat mengatakan “tidak” kepada percobaan kudeta, peristiwa pertama dalam sejarah Republik Turki. Hasilnya, kultus pribadi Erdogan meraih puncaknya yang baru: reis (kepala) kini telah menjadi sebutan semiresmi. Dan si reis sekarang sedang berada di tepi penciptaan sebuah Turki ‘baru’: Turki Erdogan,” tulis Burak.

Proyek Turki Erdogan ini akan “mengubah gambaran politik Turki dan membangunnya kembali dalam bayangan dirinya di tengah krisis politik yang kronis, lalu bagaimana berikutnya?” tanya Burak. Beberapa kemungkinan bisa berlaku, sebagaimana yang akan dibicarakan lebih jauh, seperti yang tecermin pada judul artikel Burak di atas.

Krisis Politik di Turki (2)

/0 Comments/in /by

Oleh : Ahmad Syafii Maarif

REPUBLIKA.CO.ID, Sisi gelap akibat konflik dalam sistem kekuasaan sepanjang sejarah, khususnya di dunia Muslim, sudah banyak dibicarakan para ahli. Karya Prof. Mahmoud M. Ayoub di bawah judul: The Crisis of Muslim History (Religion and Politics in Early Islam), terbitan Oxford: Oneworld Publications, 2009, membantu kita untuk memahami konflik politik masa dini itu. Ternyata dalam realitas politik, bukanlah sebuah perkara mudah untuk mengawinkan Islam dengan sistem kekuasaan, sekalipun Alquran telah memberi rambu-rambu utama yang jelas tentang itu, seperti adanya sistem musyawarah, prinsip keadilan, dan ajaran persamaan. Rintangannya tidak bersumber pada ajaran, tetapi terletak pada ketidaktaatan penguasa Muslim untuk berpedoman kepada rambu-rambu itu. Fenomena ini telah berlaku tidak lama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW  pada 632 masehi.

Maka apa yang sedang terjadi di Turki sekarang bukan sesuatu yang baru, sekalipun sangat disesalkan karena tumpuan harapan kepada negara ini menjadi sirna lagi. Saya yang sudah puluhan tahun mencoba memahami kaitan agama dan kekuasaan, akhirnya harus menelan pil pahit, karena titik ujungnya tidak kunjung kelihatan. Islam sering benar tidak berdaya berhadapan dengan kelakuan penguasa Muslim yang semau gue memainkan simbol-simbol agama untuk mempertahankan kekuasaan duniawi. Tidak jarang dengan stempel ulama. Erdogan kini sedang berada dalam sorotan tajam ini. Saya tidak menggunakan sumber-sumber Barat, tetapi melulu dari sumber penulis Turki dalam tulisan ini.

Menurut catatan Mustafa Akyol dalam artikelnya berjudul “Gulenist Crisis Sets off Intra-Islamic Debate in Turkey” yang diposkan pada 2 September 2016, menyebut nama Prof. Mustafa Cagrici, mantan mufti Istanbul, seorang teolog. Belum lama ini pernyataan Cagrisi telah memicu kontroversi karena pendapatnya dalam ungkapan: “perlunya mempertanyakan komunitas-komunitas Islam.” Yang dipertanyakan bukan hanya pengikut Gulen, tetapi katanya banyak komunitas Muslim lain masih percaya  kepada mitos Imam Mahdi, tokoh penyelamat yang akan muncul di akhir zaman.

Padahal, kata Cagrici, kepercayaan serupa itu tidak terdapat dalam Alquran. Mitos-mitos ini, tulis Cagrici, “muncul dari informasi keagamaan yang bengkok, diproduksi selama berabad-abad,” dan pengikut Gulen telah mengubahnya menjadi sebuah bahaya karena kemampuan mereka mendapatkan kekuasaan yang besar. Seperti kita maklum, Erdogan bahkan memasukkan gerakan Gulen ini sebagai gerakan teror. Akibatnya, masyarakat Turki terbelah dan saling mencurigai. Ini jelas sebuah malapetaka, saat Turki sedang berjuang keras untuk masuk dalam lingkungan Uni Eropa, sebuah tikungan yang berliku. Belum lagi betapa beratnya menangani pengungsi Suriah yang tumpah ke negara itu.

Persisnya apa yang terjadi, saya tidak tahu, tetapi pengikut-pengikut Gulen yang tulus jelas tidak menyadari sisi gelap dari gerakan yang ditengarai berbau Imam Mahdi ini. Mereka adalah korban belaka. Inilah komentar Mustafa Akyol tentang gejala ini: “Masalah-masalah teologis yang kita lihat dalam komunitas Gulen sebenarnya berakar dalam tradisi Sunni yang melepaskan diri dari individualisme dan rasionalisme sebagai ongkos bagi ketaatan dan mistisisme. Kepercayaan yang kuat pada apokalitisme—bahwa kita sedang berada di ‘akhir zama dan seorang penyelamat diperlukan’—juga sesuatu masalah yang umum pada berbagai kelompok Muslim, semuanya memandang pemimpinnya sendiri sebagai seorang yang sedang ditunggu itu.”

Akyol benar. Ini bukan hanya terdapat di Turki, tetapi di berbagai bagian dunia Muslim di saat nalar umat tidak kuasa lagi menjelaskan dan menanggung krisis yang sedang dialami. Anggota masyarakat lalu mencari solusi yang bersifat apokalistik itu. Apalagi di Turki, gerakan sufi demikian kuat, sebuah gerakan spiritual yang tidak mustahil bisa berimpitan dengan kepercayaan apokalitisme itu. Dengan terbelahnya masyarakat Turki dan adanya penangkapan besar-besaran terhadap mereka yang dikategorikan sebagai pengikut Gulen, wibawa Erdogan tentu semakin berkurang.

Umumnya jika kewibawaan melemah, maka seorang penguasa akan menempatkan keluarga dekatnya sebagai perisai bagi pengamanan kekuasaannya. Ini bisa mendorong bagi terciptanya sistem politik dinasti. Akankah Turki akan bergerak mundur menuju sistem politik yang ketinggalan zaman itu? Kita bicarakan selanjutnya.

Krisis Politik di Turki (I)

/0 Comments/in /by

Oleh : Ahmad Syafii Maarif

REPUBLIKA.CO.ID, Sembilan tahun yang lalu, di sebuah majalah mingguan di Jakarta saya menulis sebuah kolom di bawah judul: “Islam di Tangan Erdogan.” Saat itu saya sangat berharap di bawah Erdogan Turki akan menjadi negara makmur yang adil, stabil, dan Islam yang dikembangkan adalah sebuah agama yang mampu memecahkan masalah, bukan Islam “untuk menakuti dunia dengan membangun rezim primitif yang mengatasnamakan Tuhan.”

Di akhir tulisan saya tulis ungkapan berikut untuk Erdogan sebagai Perdana Menteri Turki ketika itu: “You are on the right track” (Anda di rel yang benar). Apa yang berlaku kemudian, dan mengapa saya kecewa? Tulisan di bawah akan menjelaskannya.

Dalam kolom di atas, sekalipun ada pujian terhadap Erdogan, juga diingatkan agar sejarah hitam di zaman Turki Usmani jangan diulang lagi: “Di antara kekejian yang mencoreng Imperium Turki Usmani adalah kelakuan Sultan Selim I (1512-1520), sultan ke-9, yang diberi julukan Yavuz (kejam dalam bahasa Turki). Demi kelangsungan Dinasti Usmani, Selim tega membunuh dua saudara dan beberapa anak kandungnya untuk melapangkan jalan bagi anaknya yang lain, Sulaiman (1520-1566), yang kemudian dikenal sebagai Sulaiman yang Agung. Di bawah Sulaiman, Turki Usmani mencapai puncak kejayaannya. Kemudian imperium yang sudah lelah ini redup secara berangsur sampai lenyap pada 1924.”

Sekarang akhir tahun 2016 dan menjelang tahun 2017. Sebelumnya Erdogan telah berhasil memenuhi ambisinya menjadi Presiden Turki dengan mengalahkan lawan-lawan politiknya dalam partai AKP (Adalet ve Kalkinma Partisi/Partai Keadilan dan Pembangunan), termasuk mantan Perdana Menteri Turki Ahmet Davutoglu, yang secara diam-diam diminta mundur oleh Erdogan. Davutoglu dulunya dikenal orang kepercayaan Erdogan, tetapi karena ditengarai akan menghalangi Erdogen untuk berkuasa penuh, maka kongsi menjadi berantakan. Sebagai gantinya adalah Binali Yildirim, seorang yang patuh kepada perintah atasan. Erdogan yang semula begitu rendah hati, kini telah berubah menjadi seorang penguasa yang kontroversial di lingkungan rakyat Turki sendiri.

Setelah kudeta yang gagal pada 15 Juli 2016, Erdogan yang selamat dari percobaan pembunuhan tidak pelak lagi bergerak cepat dalam konsolidasi kekuasaannya. Untuk sementara kekuasaan Erdogan masih bertahan, tetapi untuk berapa lama, jika krisis politik ini tak kunjung diatasi, sulit dikatakan. Pengikut Fethullah Gulen yang disebut Erdogan sebagai penyulut kudeta, kini dituduh lagi sebagai pihak yang bertanggung atas penembakan Dubes Rusia di Ankara baru-baru ini. Tentu saja Gulen membantahnya. (Untuk sekadar menyegarkan ingatan tentang perseteruan Erdogan vs. Gulen ini, bisa dilihat Resonansi, 2 dan 9 Agustus 2016). Bagi saya, perseteruan sesama kelompok santri ini sungguh menyakitkan dan melelahkan, tetapi itulah yang kini terjadi dan sangat melemahkan posisi Turki dalam percaturan poilitik global.

Lagi-lagi kita dihadapkan kepada kebuntuan politik dunia Muslim. Krisis dunia Arab jangan ditanya lagi, belum ada tanda-tanda akan usai. Adapun Indonesia sebagai bangsa Muslim terbesar di dunia, juga sedang dihadapkan kepada masalah-masalah internal yang pelik, dan telah menguras energi kita semua secara sia-sia. Polarisasi sikap politik di akar rumput terasa cukup tajam. Salah satu dampaknya adalah golongan minoritas semakin merasa mencemaskan tentang nasib kebinnekaan di negeri ini. Sebuah kecemasan yang riil, bukan dibuat-buat. Sebuah Indonesia yang aman, damai, dan nyaman jangan sampai dirusak oleh kekuatan perusak mana pun, atas nama apa pun.

Bahkan tiga tokoh Syi’ah ABI (Ahlul Bait Indonesia) belum lama ini menemui saya di Jakarta untuk membicarakan bagaimana caranya agar fenomena radikalisme kelompok kecil Muslim di negeri ini tidak semakin merajalela. Tentu saja negara harus hadir melindungi siapa saja yang merasa terancam oleh ulah “kelompok polisi swasta” ini. Pada Selasa, 20 Des. 2016, saya bahkan kirim SMS kepada Kapolri: “Keep firm, General, I’m proud of you.” Tujuannya agar polisi benar-benar menjalankan fungsinya sebagai pelindung dan pelayan masyarakat luas. Turki dan Indonesia semula menjadi tumpuan harapan dunia Muslim sejagat agar terbebas dari krisis politik berlarut-larut yang mematikan.

Kabah, Abraj Al-Bait, dan Protes Kaum Sufi

/0 Comments/in /by

Oleh : Ahmad Syafii Maarif

REPUBLIKA.CO.ID, Sebenarnya sudah cukup lama dunia Muslim mengamati dengan getir proses penghancuran situs-situs sejarah oleh rezim Wahabi Saudi, baik di sekitar Makkah atau pun di sekitar Madinah, dua kota suci yang legendaris bagi kaum beriman. Atas nama tauhid dan gerakan anti-syirik, kabarnya sudah lebih 98 persen tempat-tempat bersejarah itu dihilangkan jejaknya. Bahkan makam Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi, yang jasanya luar biasa terhadap Islam di masa awal yang kritikal dan teramat sulit, kini telah berubah jadi toilet umum. Inilah sebuah rezim tunaadab yang menutup telinganya rapat-rapat untuk mendengar protes umat Islam sejagat agar tindakan brutal itu tidak diteruskan.

Protes teranyar pada 16 Juli 2016 disampaikan oleh kaum sufi India agar dua Kota Suci itu dibebaskan dari penguasaan rezim Wahabi Saudi. Inilah inti pernyataan dan tuntutan mereka, “The Madjid-e-Nabvi and the Kaabah Sharif are under threat! Free Makkah Sharif! Free Madinah Sharif! Free Hejaz!” (Masjid Nabawi dan Ka’bah yang Mulia sedang berada di bawah ancaman. Bebaskan Makkah yang Mulia! Bebaskan Madinah yang Mulia! Bebaskan Hijaz!). Kelompok sufi ini sudah berada di batas kesabaran dalam menilai tindakan semena-mena penguasa Saudi yang sedang mengancam eksistensi dua kota suci itu melalui proses pembaratan yang dahsyat.

Yang ironis, semua gerakan radikal di berbagai bagian bumi tidak satu pun yang melakukan protes terhadap prilaku rezim Saudi ini. Ini tidaklah mengherankan karena gerakan radikal ini memang pada umumnya lahir dari rahim Wahabisme ciptaan Muhammad bin Abdul Wahhab yang bersekutu dengan penguasa Saudi di bawah pimpinan Muhammad bin Saud. Menurut sumber yang saya baca, nenek moyang rezim Saudi yang berkuasa sekarang ini bukanlah berasal dari kawasan perkotaan, tetapi dari puak Badwi (al-a’râb) dari pegunungan yang dulu dikritik keras oleh Alquran karena watak sebagian mereka yang kepala batu, sangat kufur, munafik, dan tidak faham batas-batas yang diturunkan Allah kepada rasul-Nya (lih. surah at-Taubah: 97).

Tetapi ada pula puak Badwi itu yang dipuji Alquran: “Dan di antara orang-orang Badwi, ada yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan menjadikan apa yang dinafkahkannya sebagai sarana pendekatan kepada Allah dan aneka doa rasul. Ketahuilah, sesungguhnya ia adalah suatu sarana pendekatan buat mereka. Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (at-Taubah: 99). Saya tidak tahu, berasal dari gen mana nenek moyang rezim Saudi yang sudah berkuasa sejak abad yang lalu itu.

Terlepas dari masalah asal-usul yang tidak jelas ini, tuan dan puan tengoklah suasana serba mewah dan aduhai yang mengitari Kota Makkah dan Madinah kontemporer sekarang ini. Penggusuran terhadap situs-situs sejarah di Makkah adalah untuk melicinkan jalan bagi bangunan Abrâj al-Bait, menara pencakar langit dilengkapi hotel mewah dengan sebuah jam raksasa bertengger di puncaknya. Makkah telah berubah menjadi kota kapitalisme supermodern yang telah berjaya mengusir dimensi spiritual yang dulu ditancapkan oleh Nabi Ibrahim-Nabi Ismail, dan cicitnya Nabi Muhammad SAW. Semuanya kini tinggal kenangan. Baratisme telah mendominasi arah Kiblat umat Islam ini. Suasana mewah Masjid Nabawi di Madinah juga mengikuti pola serupa. Ke mana ujungnya nanti, kita pun tidak bisa memastikan.

Antropolog Prof Sumanto al-Qurtuby yang sudah tiga tahun mengajar di salah satu universitas di Saudi baru-baru ini menulis tentang betapa kapitalisme Barat telah merasuk jauh ke jantung spiritual umat Islam ini: “Contoh lain simbol kapitalisme di Tanah Suci ialah bangunan Abraj al Bait; ada 20 lantai pusat perbelanjaan dan sebuah hotel dengan 800 kamar. Garasinya bisa menampung 1.000 mobil. Tapi para tamu dan penghuni juga bisa datang dengan helikopter, karena ini memang tempat bagi mereka yang mampu menyewa, atau memiliki kendaraan terbang.”

Dengan nada lirih, Sumanto selanjutnya merekamkan perasaannya: “Abraj al Bait [disebut juga Makkah Clock Royal Tower] yang begitu megah dan gemerlap, dengan 21 ribu lampunya yang memancar sampai sejauh 30 km dan membuat rembulan di langit pun mungkin tersisih. Betapa berubahnya Mekah. Bahkan menurut Irfan al-Alawi, seorang direktur Islamic Heritage Research Foundation di London, menyebutnya “It is the end of Mekkah” (Tamatnya Makkah).

Akhirnya, serbakeanehan telah berlaku pula di negeri ini: Arab semakin menjadi Barat, sedangkan sebagian warga Indonesia bertingkah kearab-araban!

Konflik Politik dan Sektarianisme Arab Muslim (Mungkinkah Keluar dari Kotak?)

/0 Comments/in /by

REPUBLIKA.CO.ID, Jika ditinjau dari sisi ajaran Alquran tentang merebaknya konflik politik dan sektarianisme berkepanjangan di dunia Muslim dalam skala kecil atau skala besar, kita akan gagal menemukan satu ayat pun dalam Kitab Suci ini yang dapat digunakan sebagai alasan pembenaran. Tetapi mengapa umat Muslim hampir sepanjang sejarah tidak pernah bosan bertikai dan bahkan berperang antara satu sama lain? Akarnya bisa dicari tidak lama pasca wafatnya nabi Muhammad SAW saat kader-kader inti beliau terlibat dalam konflik itu, sebagaimana yang akan dibicarakan nanti. Telah muncul semacam Arabisme salah jalan (misguided Arabism) di masa awal itu yang ironisnya berlangsung sampai hari ini.

Artikel penulis Turki kontemporer Mustafa Akyol dalam The New York Times¸ 3 Feb. 2016, menguatkan pernyataan di atas: “Agama sesungguhnya bukanlah menjadi pokok utama dari konflik-konflik ini—selalu saja, politik yang mesti disalahkan. Tetapi penyalahgunaan Islam dan sejarahnya menyebabkan konflik politik ini menjadi semakin buruk, saat partai-partai, pemerintah, dan milisia mengklaim bahwa mereka berperang bukan untuk kekuasaan atau wilayah tetapi atas nama Tuhan. Dan ketika musuh dikatakan sebagai  kelompok yang menyimpang (heretics) bukan hanya sebagai lawan, maka perdamaian menjadi sukar untuk dicapai.” Sebagian besar bangsa Arab sekarang sedang berada dalam iklim yang serba rentan ini. Konflik politik dan sektarianisme menjadi pemicu utamanya. Perasaan kita pastilah sangat prihatin dengan fenomena ini. Jika demikian, di mana Alquran?

Akibat penempatan lawan bukan sekadar musuh, tetapi sebagai orang yang telah keluar dari rel agama berdasarkan doktrin fanatisme subjektif satu pihak, maka radius permusuhan sesama Muslim tidak diragukan lagi akan sulit dibendung dan dikendalikan. Orang tega saja “menyeret” Tuhan ke pihaknya dengan cara nista dan tidak bertanggung jawab. Inilah doktrin faksi khawarij yang mencuat ke permukaan sejarah sejak 657 masehi sebagai salah satu akibat Perang Shiffin yang melibatkan elite Arab Muslim masa awal dengan aktor utamanya ‘Ali bin Abi Thalib dan Mu’awiyah bin Abi Sufyan, keduanya dari suku Quraisy.

Ajaibnya, doktrin destruktif ini dibiarkan bertahan selama ratusan tahun sampai detik ini. Mengapa? Analisis di bawah akan mencoba menjelaskannya, sekalipun mungkin baru pada tingkat hipotesis. Terus terang saja, menghadapi masalah rumit ini, kadang-kadang saya merasa berada di jalan buntu, tidak tahu lagi bagaimana mengurainya bila ditempatkan dalam parameter ajaran.

Jika dalam Perang Onta pada 656 masehi, sekalipun telah terlibat di dalamnya kader-kader inti nabi, tragedi ini belum melahirkan sekte-sekte keagamaan yang berhimpit dengan politik kekuasaan. Perang Shiffin adalah drama awal yang tragis yang memicu polarisasi komunitas Muslim dalam bentuk: sunni, syi’ah, dan khawarij. Di ruang ini, saya telah menulis tentang masalah ini lebih dari sekali.

Sebagai produk sejarah konflik politik elite Arab Muslim, maka sunnisme, syi’isme, dan kharijisme telah merasuk jauh ke ranah teologi, fikih, dan teori politik dengan pendukungnya masing-masing. Arabisme salah jalan itulah yang diekspor ke seluruh jagat raya selama berabad-abad, tidak saja oleh Muslim Arab, tetapi Muslim non-Arab juga turut serta dalam gelombang penyebaran faham pemicu perpecahan ini. Seakan-akan yang serba Arab itu pastilah benar, karena Alquran sebagai al-furqân (pembeda antara yang benar dan yang salah) tidak pernah diajak berunding dalam merumuskan peta persoalan.

Sampai hari ini, Muslim non-Arab ternyata tidak punya tapisan yang ketat untuk menilai Arabisme dalam kategori ini berdasarkan kriteria Alquran yang difahami secara benar dan kontekstual. Situasi menjadi semakin runyam, karena Muslim yang non-Arab itu pada umumnya tidak mampu mempelajari ajaran Islam dari sumber aslinya dalam bahasa Arab. Maka ketergantungan rumusan Islam dalam bungkus Arabisme itu tidak dapat dielakkan lagi. Bagi saya, meneruskan cara beragama semacam ini sama saja dengan melanggengkan malapetaka dan penderitaan bagi umat ini.

Untuk masa depan, di saat peradaban Arab Muslim sedang berada pada titik nadir akibat perang saudara yang teramat parah di kawasan itu, apakah belum waktunya untuk menampilkan sebuah corak Islam yang bebas dari racun Arabisme yang salah jalan itu? Kerja besar dan menantang ini sungguh memerlukan kecerdasan dan keberanian luar biasa dari pemikir Muslim non-Arab dengan syarat penguasaan sumber-sumber Islam dalam bahasa aslinya benar-benar dipersiapkan oleh berbagai perguruan tinggi Muslim di berbagai belahan dunia ini. Melalui upaya ini, siapa tahu, umat pada saatnya akan menemukan kembali jati-dirinya yang sejati dengan pimpinan Alquran untuk selanjutnya mampu keluar dari kotak Arabisme dan sektarianisme yang destruktif itu.

DIM, Apa Kabar?

/0 Comments/in /by

REPUBLIKA.CO.ID, Dalam rangka seminar “Perkembangan Novel Indonesia Mutakhir Era Reformasi,” diselenggarakan oleh AJ ( Akademi Jakarta) pada 24 Nop. 2016, sambil lalu saya sempat menyinggung gagasan DIM (Daerah Istimewa Minangkabau) kepada Prof DR Taufik Abdullah, sejarawan kenamaan asal Ranah Minang. Agak sedikit geli Bung Taufik memberikan tanggapan yang negatif, untuk apa itu? Tetapi karena salah seorang penggagas utamanya adalah sosiolog Prof. DR. Mochtar Naim,  Bung Taufik tampaknya lebih menahan diri untuk tidak berkomentar lebih jauh, demi menjaga persahabatan. Saya sendiri juga banyak menyimpan pertanyaan tentang gagasan primordial itu, sebagaimana halnya Azmi Dt. Bagindo, sekretaris umum LAKM (Lembaga Adat Kebudayaan Minangkabau) dalam suratnya tertanggal 22 Jan. 2016 yang ditujukan kepada Mochtar Naim dan lain-lain.

Dalam bahasa Minang yang santun Bung Azmi menulis: “Selanjuiknyo ambo menyarankan, sebaiknyo janganlah kito terlalu capek maambiak keputusan.” (Selanjutnya saya sarankan, sebaiknya janganlah kita terlalu cepat mengambil keputusan). Azmi meneruskan suratnya: “Mungkin kito semua menyadari bahwa di ranah Minang atau di Sumbar pada saat ini, sagalo kabeklah lungga, sagalo pasaklah guyah, kok pamatanglah mulai abih, kok garihlah mulai kabua, malah pak Mochtar Naim sendiri pernah mangatokan semuanya sudah berada pada ‘Titik Nadir.’”(Mungkin kita semua menyadari bahwa di ranah Minang atau di Sumbar pada saat ini, segala ikatan telah longgar, segala pasak sudah goyah, jika pematang mulai habis, kalau garis sudah mulai kabur, malah pak Mochtar Naim sendiri pernah mengatakan semuanya sudah berada pada “Titik Nadir”).

Dalam bacaan saya, baik warga Minang yang ada di Ranah Minang, mau pun yang tinggal di rantau, tentu sepakat bahwa Minangkabau sekarang dari sisi mana pun diteropong sudah menjadi bagian dari kultur Indonesia yang kumuh dan suka menerabas. Menurut pengamatan alm. A.A. Navis, sastrawan Indonesia yang setia menetap di Ranah, orang Minang dulu tidak begitu hirau dengan kekuasaan dan kedudukan formal. Sangat kontras dengan mentalitas si Minang sekarang, jika perlu kekuasaan itu diburu sampai ke ujung dunia dan dengan segala cara. Maka slogan ABS-SBK (Adat Bersendi Syarak-Syarak Bersendi Kitabullah) yang serba idealis itu kini sedang mengapung di awan tinggi, dalam realitas kultur Minang kontemporer sudah goyah dan longgar. Semua penyakit sosial yang merebak di Indonesia, tidak sukar mencari padanannya di Ranah.

Kita sepakat dengan meluasnya fenomena yang mencemaskan dan merisaukan ini di Ranah, tidak saja di kawasan perkotaan, tetapi sudah jauh menyusup ke pedesaan. Baru-baru tersiar berita secara luas bahwa telah ditangkap ketua DPRD karena selingkuh, ketua pengadilan agama (perempuan) yang juga melakukan perbuatan serupa. Pertanyaan kuncinya adalah: apakah dengan mengganti nama Provinsi Sumatera Barat menjadi Provinsi DIM, keadaan Minang akan menjadi lebih baik sebagaimana dibayangkan oleh para penggagasnya? Saya sangat meragukan. Karena masalah utamanya bukan terletak pada nama, tetapi sepenuhnya berkaitan dengan kualitas manusia Minang sekarang, terutama pejabat formalnya yang sudah kehilangan cita-cita mulia, sirnanya perasaan malu, dan tipisnya rasa tanggung jawab untuk membangun Sumatera Barat secara benar, cerdas, dan tulus. Nilai-nilai inilah yang sudah semakin merapuh dari hari ke hari.

Orang Minang mesti merasa “iri” dengan para idealis pendahulunya. Sebutlah misalnya H.A. Salim, Tan Malaka, Mohammad Hatta, Mohammad Natsir, Hamka, dan sederetan nama besar lainnya. Idealisme mereka ini bertahan sampai ke ujung kariernya selama hidup di dunia.  Kekuasaan bagi kaum idealis ini adalah  sepenuhnya berupa pengabdian untuk pembelaan terhadap rakyat, terutama mereka yang terpinggirkan. Yang banyak muncul sekarang adalah idealis musiman, tergantung kepentingan dan suasana sesaat. Semuanya dapat ditransaksikan tanpa rasa dosa. Maka sekali lagi slogan ABS-SBK sudah lama tidak berfungsi dalam kehidupan kolektif orang Minang. Semuanya telah berubah ke arah kutup yang menyesakkan napas.

Untuk ke depan, mungkin akan lebih bijak dan realistik kita menyiapkan kepemimpinan Minang (tingkat I dan Tingkat II dan tingkat di bawahnya) dengan kualitas tinggi, berwawasaan kebangsaan yang tajam, dan siap membawa slogan ABS-SBK turun ke bumi kenyataan. Kultur Ranah dan kultur rantau perlu disinergikan.  Sekadar mengubah nama, rasanya bukanlah penyelesaian, bahkan bisa mempertinggi tempat jatuh. Potensi bagi tampilnya pemimpin idealis pasti masih tersedia, di Ranah mau pun di rantau.

Buya Syafii Maarif: 400 Tahun untuk Ahok

/0 Comments/in , /by

Jika dalam proses pengadilan nanti terbukti terdapat unsur pidana dalam tindakan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada 27 September 2016 itu, saya usulkan agar dia dihukum selama 400 tahun atas tuduhan menghina Al-Quran, kitab suci umat Islam, sehingga pihak-pihak yang menuduh terpuaskan tanpa batas. Biarlah generasi yang akan datang yang menilai berapa bobot kebenaran tuduhan itu. Sebuah generasi yang diharapkan lebih stabil dan lebih arif dalam membaca politik Indonesia yang sarat dengan dendam kesumat ini.

Saya tidak tahu apakah di KUHP kita terdapat pasal tentang rentang hukuman sekian ratus tahun itu. Jika tidak ada, ciptakan pasal itu dan Ahok saya harapkan menyiapkan mental untuk menghadapi sistem pengadilan Indonesia yang patuh pada tekanan massif pihak tertentu.

Di media sosial, dalam minggu-minggu terakhir yang panas ini beredar kicauan bahwa, melalui Ahok, konglomerat “Sembilan Naga” akan lebih leluasa menguasai ekonomi Indonesia yang memang sebagian besar sudah berada dalam genggaman mereka. Benarkan demikian? Jawabannya: tidak salah, tapi tidak perlu melalui Ahok yang mulutnya dinilai liar dan jalang itu, karena prosesnya sudah berjalan puluhan tahun, jauh tersimpan dalam rahim paruh kedua abad ke-20 setelah kekuasaan Bung Karno terempas karena salah langkah dalam mengurus bangsa dan negara.

Tapi pihak manakah yang memberi fasilitas kepada para naga yang jumlahnya bisa puluhan itu-bukan sebatas sembilan? Tidak sulit mencari jawaban atas pertanyaan ini: fasilitatornya adalah penguasa dan pihak perbankan Indonesia yang sebagian besar beragama Islam. Sekali lagi, sebagian besar beragama Islam. Pihak-pihak inilah yang memberi surga kepada para naga itu untuk menguasai dunia bisnis di negeri ini. Saya memasukkan para pihak ini ke kategori bermental anak jajahan, sekalipun sering berteriak sebagai patriot sejati.

Atau, mungkin juga, berbisnis dengan kalangan sendiri belum tentu selalu taat janji, karena tidak jarang yang punya mental menerabas. Serba sulit, memang. Tapi harus ada terobosan dari negara untuk mendidik warganya ke arah pemberdayaan anak bangsa secara keseluruhan agar punya mental manusia merdeka yang terampil berbisnis, bukan manusia hamba yang lebih senang tetap menjadi wong cilik.

Karena itu, kita harus jujur kepada diri sendiri: mengapa mereka yang mengaku sebagai warga negara tulen tidak punya mental kuat dengan disiplin tinggi agar uang menjadi jinak di tangan mereka? Lihatlah pihak sana, sekali memasuki dunia bisnis, perhatiannya 100 persen tercurah untuk keperluan itu. Nilai inilah yang seharusnya kita ambil dari mereka. Jika terpaksa jadi jongos dalam perusahaan teman kita ini, sifatnya mestilah sementara, untuk kemudian semua kemahiran dagang mereka kita ambil alih. Jangan tetap setia jadi jongos sampai ke liang kubur.

Semestinya pembenci Ahok tidak hanya mahir bermain secara hiruk-pikuk di hilir lantaran buta peta, karena masalah utamanya berada di hulu-setidak-tidaknya bisa ditelusuri sejak rezim Orde Baru. Selama masalah besar dan utama ini dibiarkan berlanjut, jangan bermimpi kesenjangan sosial yang masih menganga dapat dipertautkan. Dan, prahara sosial bisa muncul setiap saat untuk meluluhlantakkan apa yang telah dibangun selama ini. Sikap benci dan marah tanpa bersedia mengoreksi diri secara jujur dan berani, sorak-sorai demo, akan berujung pada kesia-siaan. Apalagi, kabarnya, kekerasan juga telah menjadi ladang usaha bagi sebagian orang yang punya mentalitas duafa, sekalipun menikmati mobil super mewah.

Tapi, Tuan dan Puan, jangan salah tafsir. Yang bermental patriotik dan nasionalis dari kelompok etnis ini juga tidak kurang jumlahnya. Saya punya teman dekat dari kalangan ini, sekalipun mereka belum tentu masuk dalam barisan naga itu. Dan, naga itu pun tidak semuanya masuk dalam lingkaran konglomerat hitam. Cinta teman dekat saya ini kepada tanah leluhur sudah lama mereka tinggalkan dan tanggalkan. Tanah air mereka tunggal: Indonesia! Mereka lahir dan berkubur di sini, sikap mereka tidak pernah mendua.

Adalah sebuah angan-angan kosong sekiranya Ahok dijatuhi hukuman selama 400 tahun, sementara mentalitas terjajah atau jongos tetap diidap sebagian kita. Ujungnya hanya satu: kalah. Dan, kekalahan mendorong orang menuju sikap kalap yang bisa menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Maka, amatlah nista bila nama Tuhan disebut-sebut untuk membenarkan mentalitas kalah dan kalap ini. Tanpa perbaikan mendasar dalam struktur kejiwaan kita, maka ungkapan Bung Karno tentang bangsa kuli di antara bangsa-bangsa bukan mustahil menjadi kenyataan. Ke depan, diperlukan otak dingin dan kecerdasan spiritual tingkat tinggi untuk membenahi Indonesia. Masalah bangsa ini sangat kompleks, tapi pasti ada solusinya, dengan syarat kita semua masih punya akal sehat dan hati nurani.

Ahmad Syafii Maarif

Pendiri Maarif Institute

*) Artikel ini terbit di Koran Tempo edisi 2 Desember 2016

Pengarang: https://indonesiana.tempo.co

Antara Buih dan Air

/0 Comments/in /by

Oleh : Ahmad Syafii Maarif

REPUBLIKA.CO.ID, Saya tidak tahu apakah penggunaan ungkapan buih sebagai simbol kebatilan dan air sebagai lambang kebenaran cukup tepat untuk membaca situasi terkini di Indonesia yang telah membelah publik menjadi dua. Mana yang mewakili buih dan mana pula yang mewakili air, saya tidak bisa memastikannya karena masing-masing pihak merasa sama-sama berada di jalan kebenaran. Baik yang mengatakan bahwa seseorang telah menghina Alquran atau pun pihak yang mengatakan bahwa penghinaan tidak terbukti. Pihak pertama telah menggelar dua gelombang demo yang kabarnya akan diikuti oleh gelombang ketiga. Pihak kedua lebih banyak berkomunikasi secara intensif melalui berbagai media untuk saling menguatkan pendirian yang telah dipilih.

Untuk memberikan landasan teologis terhadap masalah krusial ini, saya mencoba berkonsultasi dengan Alquran ayat 17 surat al- Ra’d/guruh/petir (13) yang maknanya: “Dia telah menurunkan air dari langit, maka lembah-lembah menjadi banjir menurut ukurannya. Lalu air banjir itu mengandung buih yang mengapung. Dan dari apa [logam] yang  mereka bakar dalam api untuk membuat perhiasan atau perkakas, ada pula buih semisal itu. Demikianlah Allah meragakan kebenaran dan kebatilan. Maka adapun buih itu akan sirna dengan sia-sia; dan adapun apa yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia akan tetap di bumi; demikianlah Allah menerangkan beberapa perumpamaan.”

Dalam kutipan makna ayat di atas, kepada manusia dijelaskan tentang buih yang tidak punya hakekat, dan dipertentangkan dengan air yang melambangkan hakekat kebenaran. Buih itu terlihat di saat banjir atau ketika pandai besi sedang membuat perhiasan atau perkakas yang dibakar di atas api. Air sebagai lambang kebenaran untuk sementara bisa saja tertutup oleh buih, tetapi hanya sementara untuk kemudian buih  menghilang tanpa bekas. Begitu halnya logam murni ketika dipanaskan bisa saja ditutupi oleh buih, tetapi juga hanya buat sementara, dan buih pasti menghilang karena tidak ada manfaatnya.

Sekali lagi, saya tidak bisa mengatakan mana pendapat yang mewakili buih dan mana pula pendapat yang mewakili air. Kebenaran mutlak hanyak milik Allah, milik manusia siapa pun mereka adalah kebenaran relatif. Di ranah yang serba relatif inilah kita beradu argumen sejujur mungkin, setulus mungkin, dengan menggunakan otak yang sehat dan hati yang bening. Kita harus bersama-sama berusaha sebagai pencari kebenaran dengan membuang jauh-jauh rasa benci, rasa sayang, dan rasa marah terhadap seseorang yang dapat mendorong kita kepada sikap yang tidak adil.

Lalu ujungnya di mana? Berdasarkan pemahaman saya terhadap ayat di atas, kita harus sabar menunggu sampai banjir itu usai, sehingga air terlihat jelas karena buih yang menutupi telah sirna. Dalam suasana banjir perdebatan dan silang pendapat yang saling mengklaim kebenaran dengan tensi yang tinggi, akan sulit kita berfikir tenang, jernih,  dengan dada yang lapang. Selama musim banjir ini, teriakan bernada hujatan, cacian, tudukan, dan hinaan kita hentikan sekali dan untuk selama-lamanya, karena cara-cara semacam itu tidak patut dan tidak layak dilakukan oleh makhluk beradab. Siapa tahu, di ujung lorong sana akan terlihat titik cahaya kebenaran, entah milik siapa, kita belum bisa memastikan. Biarlah waktu yang akan memberi tahu.

Bagi seorang beriman, Alquran pasti benar secara mutlak, tetapi tafsiran manusia terhadap ayat-ayat Kitab Suci ini tidak pernah mencapai posisi serba mutlak itu. Dengan demikian, pihak-pihak yang mencoba memonopoli kebenaran, sama artinya dengan mengambilalih peran Tuhan sebagai sumber kebenaran tertinggi dan sejati. Dan sikap semacam ini sungguh berbahaya dan menyesatkan, seperti yang terlihat dalam teologi ISIS dan Boko Haram yang menghukum siapa pun yang berbeda dengan pandangan mereka darahnya menjadi halal.

Teologi semacam ini muncul ke permukaan pada saat orang merasa berada dalam posisi tak berdaya. Karena tidak berdaya, akhirnya menjadi kalap dalam suasana mental yang sangat labil dan memilukan. Sebagian dunia Muslim sedang berkubang dalam suasana mentalitas kalah ini. Buih disangka air. Amat memprihatinkan, memang. Jalan ke luar yang benar hanyalah tunggal: mengucapkan selamat tinggal kepada suasana mentalitas yang serba tak berdaya ini dengan cara bersedia mengoreksi kesalahan fundamental kita selama ini dengan menjadikan Alquran sebagai al-Furqân (kriterium pembeda antara yang benar dan yang salah). Jalan lain, pasti akan menggiring kepada kebuntuan peradaban.

Bagi saya, inti ajaran Islam qur’ani dan Islam kenabian tersimpul dalam ungkapan singkat dan padu ini: “Dan tidaklah Kami mengutus engkau [Muhammad] kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta.” (Lih. Alquran surat al-Anbiyâ’ ayat 107). Maka, praktik “Islam” yang berada di luar payung teologis yang maha benar ini haruslah ditolak dengan keras karena pasti akan menghancurkan peradaban dan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Islam datang adalah membangun peradaban yang adil, asri, dan menawan.

Energi Bangsa Habis Terkuras

/0 Comments/in /by

Oleh : Ahmad Syafii Maarif

REPUBLIKA.CO.ID, Sebagai seorang warga negara sepuh (81 tahun) dan sudah berada di pinggir kubur, saya sangat prihatin dan cemas mengikuti perkembangan politik nasional selama Oktober/Nopember 2016 ini. Dipicu oleh lidah Ahok yang tak terkontrol di Pulau Pramuka di Kepulauan Seribu pada 27 Oktober 2016 dan reaksi MUI terhadapnya bahwa Ahok menghina Alquran dan ulama telah menghebohkan panggung politik nasional. Menyikapi pendapat MUI ini, publik terbelah dua: mendukung dan menentang. Saya bersama mayoritas diam berada dalam kategori yang kedua.

Sebenarnya perbedaan sudut pandangan dalam menyikapi sesuatu sah-sah saja, sekiranya kultur politik bangsa ini cukup dewasa dan tidak mudah terpropokasi oleh muatan syahwat politisi yang kecewa berat dengan pemerintah Jkw/JK. Liarnya lidah Ahok dilawan oleh Demo 411 yang tumpah ruah ke Jakarta dengan mengusung slogan: Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPFM), padahal MUI sendiri tidak menggunakan istilah fatwa. Akibatnya, energi bangsa nyaris terkuras habis secara sia-sia. Sikap saling menghujat dalam sosial media (sosmed) sudah berangkat teramat jauh melampaui batas-batas toleransi, keadaban, dan mencederai kepentingan yang lebih besar: bangsa dan negara.

Saya termasuk salah seorang yang dihujat habis-habisan karena  berseberangan dengan MUI, termasuk dilakukan oleh sebagian orang Minang, suku saya, dan sebagian warga Muhammadiyah. Organisasi sosial keagamaan ini adalah tempat saya berkiprah selama puluhan tahun. Karena pendapat saya yang dinilai melawan arus di atas, bahkan ada warga Muhammadiyah meminta PP Muhammadiyah untuk memecat saya sebagai anggota. Dari Batam ada orang yang menuduh saya sudah terlalu banyak makan daging kondiak (bahasa Minang untuk babi). Ungkapan-ungkapan kafir, munafik, terima sogok, dan yang sejenis itu dialamatkan kepada mereka yang tidak sejalan dengan MUI. Sungguh dahsyat dan brutal.

Saya berada di pusaran arus panas itu. Kelas intelektual semisal DR. Indra J. Piliang, DR. Sumanto al-Qurtubi, K.H. Musthofa Bisri, Denny Siregar, dan puluhan yang lain melalui sosmed tanpa diminta telah menjelaskan di mana posisi saya dalam masyarakat dengan bantahan bahwa segala hujatan dan kutukan itu tidak layak dan tepat sasaran. Tetapi karena publik telah terbelah tajam, pikiran-pikiran jernih betapa pun tinggi nilainya dianggap angin lalu saja oleh mereka yang sedang marah dan kalap, sekalipun ada di antaranya yang mulai sadar.

Dalam hati kecil, segala hujatan dan kutukan di atas, saya tanggapi biasa-biasa saja. Adapun yang cukup merisaukan adalah kegaduhan dan prahara besar ini sengaja ditompangi oleh kekuatan-kekuatan hitam dengan syahwat kekuasaan yang tak terbendung yang bisa menjurus kepada tindakan makar terhadap pemerintah. Sinyal ke arah itu dengan mudah dapat terbaca dalam media cetak, lebih-lebih dalam sosmed.

Pertanyaannya: apakah kita ingin mempertaruhkan masa depan bangsa ini gara-gara seorang Ahok dan MUI? Terlalu naïf dan ceroboh jika ada orang yang punya fikiran demikian. Terlalu berjibun masalah lain yang lebih penting dari itu semua, seperti rasa keadilan yang terkoyak dan kedaulatan bangsa yang melemah, khususnya di bidang ekonomi dengan segala cabangnya. Semestinya energi kita dipusatkan untuk memecahkan masalah-masalah besar yang akan menentukan hari depan kita semua.

Dengan dijadikan Ahok sebagai tersangka, sesungguhnya proses hukum telah berjalan sebagaimana semestinya dan tugas kepolisian selanjutnya diambilalih oleh kejaksaan. Tetapi ada saja pihak yang tidak puas dengan proses ini, lalu mengajukan pertanyaan: mengapa Ahok tidak ditahan? Memang Ahok dapat ditahan dan dapat juga tidak ditahan berdasarkan tafsiran atas undang-undang. Alhamdulillah,  sekarang suhu politik mulai mereda, sekalipun suara-suara keras masih saja diteriakkan yang katanya akan diteruskan dengan demo yang ketiga pada 25 Nop. 2016, sesuatu yang diragukan bakal terjadi.

Pernyataan MUI yang dijadikan pintu masuk oleh mereka yang sedang marah telah memunculkan aktor radikal yang masif. Presiden Jokowi tampaknya cukup risau dengan perkembangan ini. Sebagai antisipasi, presiden melakukan safari konsolidasi dengan mengunjungi pusat-pusat pertahanan negara. Safari politik presiden ini ditafsirkan sementara pihak sebagai indikasi bahwa situasi negara memang mengkhawatirkan, sementara pihak yang lain memandangnya agak berlebihan.

Akhirnya, untuk merawat hari depan bangsa ini agar bertahan lama sungguh diperlukan suasana hati yang teduh, pikiran yang jernih, dan jiwa besar dalam menghadapi perbedaan pandangan. Tanpa itu, bangsa ini benar-benar bisa menjadi bangsa kuli yang hina-dina.

Liarnya Lidah Ahok dan Pintu Masuk

/0 Comments/in /by

Oleh : Ahmad Syafii Maarif

REPUBLIKA.CO.ID, Sekalipun saya berseberangan dengan pendapat MUI tentang masalah penghinaan terhadap Alquran oleh Ahok, dalam satu hal kita mungkin bisa sefaham: lidah Ahok itu liar. Sekiranya dalam kunjungan kerjanya ke Pulau Pramuka di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016 itu, Gubernur DKI itu lebih memusatkan pembicaraannya pada masalah pembudidayaan ikan, geger besar yang menguras energi bangsa secara sia-sia ini belum tentu akan terjadi.

Saya melalui seseorang telah menyampaikan pesan kepada Ahok agar pandai menjaga lidah, jangan biarkan lidah itu berkeliaran  secara jalang. Tetapi dasar karakter seorang Ahok yang umudah meledak, masalah budi daya ikan menyerempet ke surat al-Maidah ayat 51, sebuah ranah yang dia tidak faham. Akibatnya muncullah prahara besar yang menggoncangkan sendi-sendi kebangsaan kita, sesuatu yang bisa berakibat fatal, jika tidak ditangani secara bijak, tetapi tegas, demi tegaknya hukum. Sekarang Bareskrim Polri sedang dalam proses penegakan hukum itu yang wajib dihormati oleh semua pihak, apa pun hasilnya nanti.

Jika perbuatan Ahok ternyata memang memenuhi unsur pidana, maka prosesnya akan meningkat ke penyidikan, dan seterusnya. Semua pihak tidak punya pilihan dan sikap lain,  kecuali menghormati proses hukum itu, tidak terkecuali Ahok yang dinilai sebagian orang telah memicu kehebohan ini. Sebaliknya, jika ternyata unsur pidana itu tidak ditemukan dalam gelar perkara yang jujur, profesional, dan bertanggung jawab, maka semua pihak tidak boleh pasang kuda-kuda lagi dengan memberikan tafsiran liar: polisi bekerja di bawah tekanan penguasa. Lalu, diteriakkan lagi perlunya gerakan massa untuk menekan penguasa yang dibayangkan itu. Jika ini yang kemudian berlaku, saya khawatir bahwa bangsa dan negara kita ini bisa jadi sedang menggali kuburan masa depannya.

Alangkah bodoh dan pandirnya kita gara-gara seorang Ahok dan penentangnya, kita tega mengorbankan kepentingan yang lebih besar: bangsa, negara, dan rakyat Indonesia yang lagi susah. Hanya mereka yang bersumbu pendek sajalah yang mau bergerak ke arah perbuatan makar dan anarkis ini. Dan secara tidak sadar, akibat perbelahan ini, Ahok telah muncul sebagai sosok yang digunjingkan secara luas dan masif. Saya tidak berkepentingan apakah Ahok bersalah atau tidak bersalah yang bisa mempengaruhi pencalonannya sebagai calon gubernur DKI, sebagaimana banyak suara miring dan brutal melalui medsos yang ditembakkan kepada saya.

Semestinya, dalam iklim demokrasi yang belum sehat ini, masing-masing pihak sama-sama siap untuk berlapang dada dalam menyikapi perbedaan tafsiran dan pendapat. Sikap yang serba mutlak dalam membela pendirian adalah pertanda dari mental yang sedang kalah atau pertanda dari nafsu autoritarian yang bersembunyi di balik pakaian kita masing-masing. Alangkah buruknya perangai sebagian kita manakala perbedaan pendapat disikapi dengan cara-cara di luar keadaban dan kesopanan.

Kemudian tentang pintu masuk. Ada sementara pengamat yang berspekulasi bahwa masalah Ahok dan surat al-Maidah digunakan oleh pihak tertentu hanyalah sebagai pintu masuk untuk meraih tujuan politik yang lebih besar yang belum jelas ujudnya. Denny Siregar bahkan membandingkan iklim politik Indonesia dengan tragedi Suria yang kini sedang berantakan akibat perpecahan politik melalui isu agama yang teramat parah. Peringatan Denny ini tentu tidak perlu terlalu dicemaskan, karena situasi Indonesia tidak seburuk di Suria.

Di negeri ini kita punya modal sosial yang kuat berupa  akar tunggang sebuah masyarakat sipil  Muslim yang cukup besar yang diwakili Muhammadiyah dan NU yang tidak mudah diprovokasi oleh godaan-godaan palsu ISIS, sekalipun memang ada sejumlah sangat kecil warga negara Indonesia yang terbius. Mereka ini memang harus diwaspadai dengan ketat tidak saja oleh aparat keamanan kita, tetapi juga oleh masyarakat secara keseluruhan. Kelengahan sistem pengawasan ini bisa menggiring Indonesia menjadi bangsa dan negara yang tidak aman untuk dihuni.

Bukti tentang ini bukan mengada-ada. Sudah berapa bom yang diledakkan oleh penganut teologi maut ini dengan korban yang bergelimpangan. Oleh sebab itu, aparat keamanan tidak boleh lengah sedetik pun, sebab bahaya makar itu sudah di depan mata. Sekalipun Indonesia bukan Suria atau Iraq, negara ini jangan sampai kalah berhadapan dengan pecundang-pecundang politik yang haus kekuasaan. Dalam perspektif ini, spekulasi Denny menjadi relevan.

Untuk ke depan, mari kita budayakan prinsip bahwa perbedaan pendapat bukanlah tanda permusuhan yang sering disikapi melalui cara-cara brutal dan biadab. Dan Ahok harus pandai menjaga lidahnya agar tidak terkesan main api yang bisa membakar Indonesia tercinta ini.