PKI dan Kuburan Sejarah (I)

/0 Comments/in , /by

Oleh : Ahmad Syafii Maarif

REPUBLIKA.CO.ID, Di awal malam pada 23 Mei 2017, Dubes RI di Moskow, Bung Wahid Supriadi, mengontak saya via telepon. Sambil mengenalkan diri, Dubes juga mengundang saya untuk berkunjung ke negara mantan Tirai Besi itu. Di malam itu ada dua tamu penting Indonesia yang sedang berada di Moskow: Menko Polhukam Wiranto dan Kepala BNPT Komjen Suhardi Alius. Tetapi ada yang lebih menarik dalam pembicaraan telepon itu. Dubes bertanya: “Mengapa isu PKI masih ramai di Indonesia, sementara di Rusia pendukung komunisme tinggal lagi 13 persen?” Jawaban saya, ya itulah politik kita dalam upaya merebut simpati publik agar dukungan terhadap pemerintah Jkw-JK bisa dilemahkan melalui isu PKI ini. Sebagaimana kita maklum sasaran utama yang ditembak dengan mengelindingkan isu pandir ini adalah Presiden Jkw yang dituduh sebagai titisan PKI. Bahkan ada yang melontarkan pendapat agar gen Jkw diteliti untuk menelusuri keterkaitannya dengan PKI.

Situasi semakin heboh dengan munculnya buku sensasi karangan Bambang Tri Mulyono berjudul: Jokowi Undercover, Malacak Jejak Sang Pemalsu Jatidiri (2016) yang diperbanyak dengan fotokopi. Penulis ini berasal dari sebuah dusun di Blora yang sehari-hari ditengarai sebagai peternak ayam dan kambing. Kelompok anti-Jkw banyak juga yang percaya dengan isi buku ini yang kabarnya mulai digarap sejak 2014, tahun terpilihnya Jkw sebagai presiden. Dari sosok yang semula tidak dikenal Bambang Tri dengan karyanya itu mendadak sontak jadi perhatian publik. Maka jadilah Jkw sebagai keturunan orang PKI diperbincangkan orang sampai ke pelosok Nusantara, sebuah fitnah politik murahan di lingkungan suasana demokrasi Indonesia yang penuh gesekan.

Menarik juga untuk dikomentari, seorang peternak ayam dan kambing saja jika mampu menyentuh dan mengusik kepekaan publik, namanya mudah mencuat jadi perbincangan orang, dan kelompok yang anti Jkw dengan enak saja menelan mentah-mentah Jokowi Undercover ini, sekalipun isinya palsu. Bagi mereka yang penting bukan kebenaran isinya, tetapi buku itu dapat dipakai untuk memukul lawan politik. Yang ironis adalah bahwa yang menggunakan kicauan Bambang Tri ini ada beberapa orang yang terdidik dan terlatih di ranah politik dan militer.

Kita lanjutkan. Sesungguhnya yang merasa geli dengan isu PKI ini tidak hanya Dubes di atas, tetapi juga semua mereka yang masih punya nalar sehat, sekalipun mungkin tidak suka kepada Jkw. Bagi saya sendiri, upaya sementara orang untuk mengangkat isu PKI ini sama saja dengan menggali kuburan sejarah yang menghabiskan energi dan pasti sia-sia. Akan lebih bagus jika seseorang yang tidak menyukai pimpinan negara sekarang, bangunlah pendapat secara cerdas dan jujur dengan argumen yang kuat sehingga dalam pilpres 2019 tidak terpilih lagi. Tetapi untuk menjatuhkannya sebelum masa jabatan rampung lima tahun dengan isu-isu yang sarat kebencian jelas akan semakin merusak sistem demokrasi Indonesia yang lagi merana itu. Inilah salah satu akibat dari berjibunnya jumlah politisi yang tidak mau naik kelas menjadi negarawan, sebagaimana yang pernah muncul lebih dari dari sekali di kolom ini.

Bahwa PKI pernah dijuluki sebagai partai komunis terkuat nomor tiga sesudah Uni Soviet dan Republik Rakyat Tiongkok, dunia mengakuinya. Mohon dicatat bahwa hancurnya komunisme bukan karena keunggulan dan kebaikan sistem kapitalisme yang anti keadilan itu, tetapi cara brutal dan anti kemanusiaan yang ditempuh kaum komunis untuk merebut kekuasaan telah membawa ideologi ini ke tiang gantungan sejarah. Amat disesalkan PKI menjadi besar karena mendapat payung perlindungan dari penguasa ketika itu. Drama ini meraih titik baliknya dengan tragedi 30S/PKI 1965 yang nyaris meluluhlantakkan fabrik sosial-politik bangsa ini. Pasca tragedi ini ketegangan sosial-politik tidak dengan sendirinya reda, bahkan sampai sekarang masih saja dibicarakan orang tentang siapa sejatinya aktor intelektual di balik bentrokan berdarah sesama anak bangsa ini. Pihak luar pun turut berkicau menyoal latar belakang benturan berdarah ini.

Tetapi tuan dan puan jangan salah tafsir, ketika Resonansi ini berbicara tentang kekejaman penganut komunisme di berbagai negara, termasuk tindakan brutal rezim Pol Pot di Kamboja yang membunuh rakyatnya sendiri dalam jumlah sekitar 2 juta. Berapa puluh juta rakyat yang binasa di bawah rezim Joseph Stalin dan Mao Tse Tung di bekas Uni Soviet dan di Cina Daratan. Rezim komunis tidak pernah ramah kepada kemanusiaan. Saya termasuk yang mengutuk semuanya itu, di samping juga mengutuk tindakan kejam rezim Orba terhadap pengikut atau yang dikategorikan sebagai pengikut PKI yang jumlahnya juga ribuan tanpa melalui proses pengadilan. Tidak sedikit juga di antara mereka itu yang menjadi diaspora di negara-negara lain, tidak bisa pulang ke Indonesia karena jiwa mereka terancam. Kekejaman model ini jangan berlaku lagi di Negara Pancasila ini pada masa-masa yang akan datang. Dan teman-teman simpatisan PKI mesti mau belajar tentang tentang watak komunisme yang anti-demokrasi dan antikemanusiaan.

Posisi Takwa Itu Mahal

/0 Comments/in , /by

Oleh : Ahmad Syafii Maarif

REPUBLIKA.CO.ID, Bulan September 2008 di ruang ini saya telah menulis tentang masalah posisi takwa di bawah judul serupa. Saat itu saya telah melakukan puasa Ramadhan sekitar 66 kali pada usia 73 tahun. Sekarang pada usia 82 tahun, apakah kualitas takwa ini sudah meningkat atau belum saya pun tidak tahu. Dalam upaya mengeritik diri sejujur-jujurnya, sebagian besar artikel itu saya tulis kembali dengan tambahan di sana-sini. Saya merasakan benar bahwa untuk menjadi manusia baik dalam pengertian takwa itu, perlu pergumulan spiritual yang terus menerus, tanpa henti. Dan saya belum tentu berhasil. Alangkah tidak mudahnya melangkah di pendakian ini!

Di ujung surat al-Baqarah ayat 183 Alquran memang menggunakan ungkapan la’allakum tattaqûn (semoga kamu berhasil meraih posisi takwa) dengan menjalankan puasa itu. Istilah takwa merupakan salah satu konsep kunci dalam Alquran di samping iman dan Islam. Tidak kurang 242 kali konsep itu dalam berbagai bentuk dapat dilacak dalam Kitab Suci ini. Dengan demikian fungsinya sangat sentral.

Dari segi akar kata takwa berasal dari tiga huruf w q y yang bermakna menjaga diri, baik dari kehancuran moral atau dari kemurkaan Allah akibat penyimpangan prilaku seseorang dari jalan lurus. Takwa adalah salah satu hasil iman yang tulus dan otentik. Iman yang tidak tulus adalah sebuah sandiwara murahan, tidak punya bekas yang positif dalam mengarahkan prilaku kita ke jalan yang diridhai.

Oleh sebab itu pemaknaan takwa dengan takut (kepada Allah) tidaklah terlalu tepat, sebab rasa takut akan menjauhkan seseorang dari yang ditakuti, sementara takwa kepada Allah, justru sebaliknya, kita selalu rindu untuk senantiasa mendekat kepadaNya. Dalam perjalanan hidup saya rasa rindu kepada Allah tidak selalu hadir. Artinya kualitas iman saya belum beranjak jauh.

Apa indikator takwa itu? Dalam berbagai ayat Alquran telah menjelaskannya. Kita ambil yang paling sering dibaca pada bulan Ramadhan, ayat 133-136 surat Ali ‘Imrân yang artinya: “Dan cepat-cepatlah kamu menuju ampunan dari Tuhanmu dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan bagi mereka yang telah berhasil meraih posisi taqwâ. [Yaitu] orang-orang yang memberikan infaq, baik di saat lapang maupun di saat sempit, dan orang-orang yang mampu mengendalikan marah serta bersedia memaafkan [kesalahan] orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan [juga] mereka yang apabila melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, [segera] mengingat Allah dan mohon ampun atas segala dosanya, dan siapakah yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, padahal mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan [itulah] sebaik-sebaik balasan bagi orang yang beramal.”

Cobalah simak baik-baik beberapa indikator takwa dalam ayat 34-35 di atas. Rasanya saya sendiri belum pernah memiliki indikator itu secara utuh dan sempurna. Sering bolong dan kendalanya banyak sekali, tentu karena tingkat ketakwaan saya jauh dari ideal, padahal usia sekarang sudah 82 tahun, liang kubur sudah sangat dekat. Inilah yang mencemaskan, inilah yang merisaukan.

Dalam beribadah dan beramal, saya rasanya hanyalah seorang minimalis, Allah-lah yang maha tahu akan segala kelemahan dan kekurangan diri saya. Kadang-kadang muncul pertanyaan ini: apakah hidup saya ini bernilai di sisi Allah? Jika jawabannya negatif, tentu ini berarti sebuah kegagalan, sesuatu yang sangat menakutkan. Tetapi tentu saja kita tidak boleh berputus harap akan ampunan Allah atas segala dosa, kekurangan, dan kelemahan yang mengitari diri.

Di sinilah barangkali fungsi do’a yang harus terus menerus kita sampaikan kepada Maha Pencipta hidup dan mati. Dalam masalah do’a memang saya tidak pernah lupa, sekalipun tidak selalu disertai hati yang khusyu’, bening, dan rindu. Kadang-kadang do’a hanya asal dibaca, tidak sungguh-sungguh, sementara rahmat Allah kepada saya sekeluarga telah turun berjibun, tidak henti-hentinya, datang dari berbagai penjuru. Hentakan Alquran adalah ini: “Belumkah datang saatnya bagi orang-orang yang beriman, untuk secara khusyu’ mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan? Dan janganlah mereka jadi seperti orang-orang yang telah diberi kitab sebelumnya, kemudian mereka melalui masa yang panjang, lantas hati-hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasiq/durhaka” (al-Hadîd: 16). “Duh Gusti, bimbinglah hambaMu ini ke jalan yang lempang agar terhindar dari malapetaka kedurhakaan yang mengerikan itu. Amin!”

Semua yang ditulis ini adalah pengalaman hidup yang saya lalui, tidak dibuat-buat, karena itulah kenyataannya, dengan harapan agar pengalaman spiritual para pembaca akan jauh lebih mulus dari apa yang sudah saya lalui. Posisi takwa bagi saya ternyata masih saja terlalu mahal untuk dikejar, sekalipun telah berpuasa puluhan tahun. Percayalah kehadiran mereka yang sudah berada pada maqâm mulia ini pasti dirindukan semua orang.

Persatuan Atau Persatean Nasional (V-habis)Persatuan Atau Persatean Nasional (V-habis)

/0 Comments/in , /by

Oleh : Ahmad Syafii Maarif

REPUBLIKA.CO.ID, Bung Karno dan Bung Hatta sebelumnya selama delapan tahun (1934-1942) diasingkan penguasa kolonial ke tempat yang berbeda: Bung Karno ke Endeh, Bengkulu, dan Padang, sedangkan Bung Hatta bersama Sutan Sjahrir ke Boven Digul (Papua), dan kemudian dipindahkan ke Banda Neira, Maluku Tengah, dengan segala suka-dukanya.

Di Banda Neira inilah Bung Hatta menulis karya tentang filsafat di bawah judul: Alam Pikiran Yunani yang terkenal itu. Bagi Bung Hatta filsafat berfungsi untuk “meluaskan pandangan dan menajamkan pikiran,” seperti yang ditulis dalam pengantar karya tiga jilid ini di Banda Neira 1941, saat dia berusia 39 tahun.

Pada seri ke lima dan terakhir ini kita membicarakan corak hubungan Bung Karno dan Bung Hatta masa pendudukan Jepang (1942-1945) dan beberapa tahun pasca proklamasi sampai Bung Karno wafat pada tahun 1970 untuk dijadikan pelajaran berharga bagi generasi yang datang kemudian, terlebih bagi politisi Indonesia kontemporer yang kebanyakan tidak punya kepekaan tentang bahaya persatean nasional. Juga akan dinilai secara singkat kualitas kenegarawanan keduanya tatkala menghadapi masa-masa kritikal dan genting dalam karier politik kebangsaan mereka pada sebuah negara yang berusia muda.

Dalam bacaan saya, ketika terlibat dalam polemik yang tajam sekalipun, Bung Karno dan Bung Hatta tetap konsisten menjaga kohesi persatuan nasional. Di situ terasa kekuatan watak kenegarawaan mereka yang luar biasa. Perbedaan karakter antara keduanya telah membawa hubungan itu berada dalam situasi tegang-kendor, silih berganti, tetapi anyaman persahabatan mereka tidak pernah putus, demi memelihara keutuhan bangsa dan negara agar tidak sampai dibinasakan oleh anak-anak bangsa yang tipis dan lemah wawasan kebangsaannya.

Serangan tentara Jepang yang tiba-tiba telah melumpuhkan kekuasaan kolonial di Indonesia tanpa perlawanan. Bung Karno dan Bung Hatta melihat peluang ini untuk mempercepat proses kemerdekaan bangsa, sekalipun rakyat harus megalami penderitaan yang sangat parah. Kekejaman Jepang atas rakyat Indonesia tidak akan pernah dilupakan, karena sudah terekam ingatan kolektif kita. Tetapi mengapa kedua tokoh sentral ini mau bekerja sama dengan kekuasaan Jepang, sementara Sutan Sjahrir dan kelompoknya tidak turut dan malah bekerja di bawah tanah, mendidik rakyat untuk melawan tentara pendudukan mata sipit ini?

Orang boleh berdebat tentang masalah ini, tetapi tentu punya alasannya masing-masing. Sjahrir yang sejak di negeri Belanda sangat dekat dengan Bung Hatta, di masa pendudukan Jepang ini malah berpisah. Sebenarnya Sjahrir tahu dan setuju kedua tokoh itu bekerja sama dengan Jepang, sebab situasinya mengharuskan demikian. Bahwa Jepang itu kejam, semuanya mengerti. Bung Karno bersama Bung Hatta melaui Poetera (Poesat Tenaga Rakyat), demi mempercepat kemerdekaan tanah air, semula memang bersemangat untuk bekerja sama dengan Jepang, tetapi kemudian disadarinya bahwa Jepang tidak dapat dipercaya. Sutan Sjahrir sejak awal memang mencurigai Jepang, tetapi tokoh ini dinilai penguasa tidak terlalu berpengaruh dibandingkan dengan Bung Karno dan Bung Hatta.

Demikianlah, untuk meringkas cerita, Jepang pada akhirnya takluk kepada sekutu setelah Hiroshima dan Negasaki pada awal Agustus 1945 dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat. Bung Karno dan Bung Hatta meneruskan kerja samanya dan pada 17 Agustus 1945 dikenal sebagai dua sejoli proklamator, kemudian ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden negara Indonesia yang baru dibentuk. Setelah Pemilu 1955, bulan Desember 1956, Bung Hatta mengundurkan diri sebagai pendamping Bung Karno. Banyak yang menyesalkan sikap Bung Hatta ini, tetapi watak keras tokoh ini tidak bisa dibujuk. Bolehjadi juga Bung Karno tidak keberatan atas pengunduran Bung Hatta ini. Di saat Bung Hatta bersama Sultan Hamengkubuwono IX dijadikan ikon oleh daerah yang sedang bergolak akhir 1950-an, keduanya tidak tergoda untuk berpihak, karena bisa mencoreng martabat kenegarawan mereka.

Bung Karno sampai saat “dikudeta” oleh militer tahun 1966, dapat dikatakan bak mobil dengan gas besar melaju tanpa rem, sebab remnya adalah Bung Hatta. Kritik keras Hatta atas konsep Demokrasi Terpimpin Bung Karno tertuang dalam sebuah artikel dalam majalah Panji Masyarakat (Mei 1960) dengan judul: “Demokrasi Kita.” Bung Karno marah, tetapi tidak sampai menangkap Bung Hatta. Di sini sisi kenegarawanan Bung Karno masih terasa. Bung Hatta masih bebas bergerak, sekalipun diawasi.

Tetapi kenegarawanan Bung Karno mendapat ujian berat ketika kekuasaannya digerogoti oleh militer dengan bantuan mahasiswa dan pelajar Indonesia. Bung Karno bersama pendukungnya yang masih besar ketika itu tidak melakukan perlawanan, demi menjaga agar bangsa ini tidak pecah. Bung Karno wafat pada 21 Juni 1970 dalam tahanan militer, sebuah perlakuan sangat buruk yang semestinya tidak terjadi.

Dua hari sebelum wafat Bung Hatta mendatangi sahabat lamanya yang sedang menderita ini. Apa yang terjadi? Kita kutipkan sebagian tulisan Bung Hendri Budiman pada 6 Mei 2013 di bawah judul : “Akhir Hayat Bung Karno.” Dalam bahasa Belanda Bung Hatta menyapa Bung Karno:

Hoe gaat het met jou…? Bagaimana keadaanmu? Bung Karno kemudian terisak bagai anak kecil. Lelaki perkasa itu menangis di depan kawan seperjuangannya. Hatta tidak lagi mampu mengendalikan perasaannya. Pertahanannya bobol. Airmtanya juga tumpah. Kedua teman lama yang sempat berpisah itu saling berpegangan tangan seolah takut berpisah…Dan Bung Hatta juga tahu, betapa kejamnya siksaan tanpa pukulan yang dialami sahabatnya ini. Sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh manusia yang tidak punya nurani.

Bagi saya kezaliman penguasa atas diri Bung Karno dalam keadaan sekarat itu adalah kejahatan kemanusiaan terburuk yang mengkhianati sila kedua Pancasila: “Kemanusiaan yang adil dan berdab.”

Dengan kutipan ini saya ingin menegaskan bahwa hubungan Bung Karno dan Bung Hatta pernah renggang, tetapi tidak pernah putus. Keduanya adalah negarawan dalam caranya masing-masing. Keduanya pembela gigih persatuan nasional dan musuh besar bagi penganut mazhab persatean nasional (jika memang gejala itu dirasakan) yang bisa menghancurkan bangsa dan negara ini!

Persatuan atau Persatean Nasional (IV)

/0 Comments/in , /by

Oleh : Ahmad Syafii Maarif

REPUBLIKA.CO.ID, Bung Hatta baru bertemu pertama kali dengan Bung Karno di Bandung tahun 1932 setelah keluar dari penjara Sukamiskin. Sejak itu dua tokoh nasionalis yang berbeda karakter ini sering bertukar fikiran dan bahkan berpolemik tentang masalah kebangsaan dan strategi perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Bung Hatta dengan PPNI-Barunya, Bung Karno dengan Partindo (Partai Indonesia), sebagai ganti PNI yang dibubarkan. Partindo dibentuk oleh Mr. Sartono pada 30 April 1931, tetapi bubar lagi tahun 1937.

Sekalipun berbeda karakter dan latar belakang suku, sebenarnya mereka saling melengkapi. Bung Karno seorang orator besar berasal dari benih campuan Jawa dan Bali, Bung Hatta dari Ranah Minang, seorang pemikir berkepala dingin yang bukan orator. Keduanya sependapat bahwa tanpa terciptanya persatuan nasional, tujuan untuk merebut kemerdekaan bangsa akan sukar diwujudkan. Ruh Sumpah Pemuda 1928 yang tidak melibatkan kedua tokoh ini secara langsung hanya punya satu tujuan: menguatkan tali persatuan dari berbagai suku dan sub-kultur yang beragam.

Dengan orasinya yang dahsyat, Bung Karno akan dengan mudah mengumpulkan dan membakar massa rakyat yang diarahkan kepada tujuan kemerdekaan. Lidah Bung Hatta tidak punya kuasa untuk membakar semangat rakyat dalam jumlah besar, sedangkan bidikan penanya yang tajam lebih banyak menjangkau kalangan terdidik terbatas. Tujuannya keduanya tunggal: penjajah harus angkat kali dari bumi Nusantara melalui kekuatan persatuan nasional!

Tokoh-tokoh yang bergerak aktif untuk mempercepat proses pencapaian kemerdekaan banyak jumlahnya, tidak hanya Bung Karno dan Bung Hatta sebagai generasi yang lebih muda. Nama-nama besar seperti Dr. Soekiman Wirjosendjojo, Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo, Douwes Dekker, H.O.S. Tjokroaminoto, H.A. Salim, Abdoel Moeis, Ki Hadjar Dewantara, Soerjopranoto dan sederetan daftar panjang lainnya semuanya punya jasa yang tidak kecil. PI di negeri Belanda pada awal dasa warsa kedua abad ke-20 sudah semakin radikal adalah antara lain karena virus politik yang disuntikkan Ki Hadjar, menurut pengakuan Hatta. (Lih. Hatta, Indonesia Merdeka, hlm. 28). Dalam bacaan saya, semua tokoh pergerakan nasional mempertahankan idealismenya sampai ke liang lahat.

Saat itu PI masih menyandang nama Indische Vereniging (Perhimpunan India). Mengapa semakin radikal? Karena Ki Hadjar, tulis Hatta, “yang harus mengalami , bahwa dalam daerah jajahan, di mana kekuasaan harus dijunjung tinggi, tangan penguasa tanpa ampun mencekik siapa saja…”(Ibid.). Ternyata Ki Hadjar, seorang bangsawan dari trah Pakualaman Yogyakarta, selain seorang pemikir tentang pendidikan bangsa, lidah dan penanya juga sangat tajam bila berbicara mengenai politik kolonial di tanah jajahan.

Dr. Soekiman dari PSII (Partai Sarekat Islam Indonesia) pada awal Oktober 1932 pernah meminta Hatta untuk jadi redaktur kepala dari Koran Utusan Indonesia yang terbit di Yogyakarta dengan gaji F 100 per bulan, sebuah angka yang tidak kecil saat itu. (Hatta, Memoir, hlm. 264-265). Coba tuan dan puan bayangkan Soekiman dari PSII meminta Hatta dari PPNI untuk jadi redaktur kepala koran yang diterbitkannya. Demi persatuan, demi kemerdekaan, beda partai tidak menjadi rintangan untuk bahu membahu, apalagi keduanya sebelum itu pernah pula menjabat pimpinan PI di Negeri Belanda.

Persatuan atau Persatean Nasional? (III)

/0 Comments/in , /by

Oleh : Ahmad Syafii Maarif

REPUBLIKA.CO.ID, Bung Karno menyadari bahwa untuk mencerahkan mental rakyat jajahan, cara yang terbaik adalah melalui pendidikan yang dilakukan PNI, sekalipun selama ini dalam kenyataannya agitasi politik lebih menonjol. Bung Hatta juga punya pendirian serupa, karena jika persatuan nasional hanya direkat melalui agitasi politik tidak akan efektif.

Itulah sebabnya nama PPNI (Partai Pendidikan Nasional Indonesia) Sjahrir-Hatta yang dibentuk pada Desesember 1931 bukan perpanjangan dari Partai Nasional Indonesia, tetapi partai ini berdasarkan “Kedaulatan Rakyat.” (Hatta, Memoir, hlm. 261, cetakan miring sesuai dengan aslinya). Setelah kepulangan Bung Hatta dari Negeri Belanda tahun 1932, PNI ini yang semula dipimpin Sutan Sjahrir, lalu diserahkan kepada Bung Hatta

Mengapa harus didirikan partai baru yang P keduanya berarti Pendidikan? Sebagaimana telah disebutkan terdahulu, Bung Hatta kecewa dengan pembubaran PNI oleh Mr. Sartono setelah Bung Karno ditangkap oleh pemerintah kolonial pada 29 Desember 1929. Ini pernyataan Hatta selanjutnya: “Pemimpin-pemimpin yang membubarkan P.N.I. lupa, bahwa dengan tidakan itu mereka menunjukkan kelemahan mereka dan menyatakan pula bahwa mereka tidak bersedia berkorban. Pada hal kemauan memberikan korban itulah yang dididik bertahun-tahun oleh Perhimpunan Indonesia.” (Ibid., hlm. 244). Pendidikan politik kepada kader PPNI-Baru masih diteruskan Bung Hatta di Jakarta setelah kembali ke tanah air.

Mengapa masalah pendidikan rakyat itu demikian penting di mata Hatta agar mereka berdaulat penuh dalam menentukan nasib bangsanya sekarang dan di kemudian hari? Inilah jawaban yang diberikan Bung Hatta:

Bagi kita rakyat itu yang utama, rakyat umum yang mempunyai kedaulatan, kekuasaan (souvereiniteit). Karena rakyat itu jantung hati bangsa. Dan rakyat itulah yang menjadi ukuran tinggi-rendahnya derajat kita. Dengan rakyat itu kita naik dan dengan rakyat itu kita akan tenggelam…Penganjur-penganjur dan golongan kaum terpelajar baru ada berarti, kalau di belakangnya ada rakyat yang sadar dan insaf akan kedaulatannya sendiri. (Ibid.).

Sekiranya pemikiran Hatta ini menjadi arus utama dalam perpolitikan nasional pasca-Proklamasi, tentu bangsa ini tidak perlu tertatih-tatih dan sempoyongan dalam menata dan memperjuangan prinsip demokrasi yang kuat dan sehat yang memang sudah menjadi pilihan kita semua sejak pergerakan kebangsaan dulu. Ulang lagi baca kutipan di atas: “Penganjur-penganjur dan golongan kaum terpelajar baru ada berarti, kalau di belakangnya ada rakyat yang sadar dan insaf akan kedaulatannya sendiri.” Untuk membentuk mentalitas “rakyat yang sadar dan insaf akan kedaulatannya sendiri” itu ternyata bukan pekerjaan mudah, apalagi jika ggasan mulia itu tidak menjadi perhatian elite politik bangsa.

Amat disayangkan pendidikan politik ini terpaksa terhenti karena tidak lama sesudah itu Bung Karno dan Bung Hatta ditangkap rezim kolonial dan dibuang ke tempat yang berbeda selama beberapa tahun sampai invasi tentara Jepang ke Indonesia bulan Maret 1942 yang tidak kurang brutalnya. Dalam bacaan saya, sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 sampai hari ini partai-partai politik tidak punya agenda yang sungguh-sungguh untuk pendidikan politik para kadernya. Akibat buruknya adalah bahwa rahim bangsa ini kesulitan melahirkan negarawan dengan wawasan keindonesiaan yang menukik jauh ke depan. Yang banyak muncul adalah politisi dengan pragmatisme untuk kepentingan sesaat, sebagaimana yang kita rasakan sekarang ini.

Dalam majalah Daulat Rakyat No 37, tertanggal 20 September 1932, Hatta menulis: “Tidak perlu tepuk dan sorak, kalau kita tidak sanggup berjuang, tidak tahu menahan sakit. Indonesia Merdeka tidak akan tercapai dengan agitasi saja. Perlu kita bekerja dengan teratur; dari agitasi ke organisasi.” (Ibid., hlm. 260-261). Ini adalah sindiran Hatta, 13 tahun sebelum proklamasi, kepada demagog bangsa dengan yel-yel penuh emosi dan hasutan, tetapi kurang atau tidak menghiraukan metode kerja yang teratur dan disiplin.

Tujuan kemerdekaan bangsa hanya mungkin dicapai melaui alur fikir yang benar dan cara kerja yang direncanakan secara matang, sesuatu yang sering luput dalam sejarah perpolitikan kita. Maksud menghadirkan kembali pemikiran Bung Karno dan Bung Hatta pada saat bangsa ini seperti kehilangan pedoman dan arah adalah agar kita semua menjadi sadar dan insaf kembali tentang keteledoran dan kecerobohan kita dalam mengurus bangsa dan negara, demi menguatkan buhul persatuan dan menghindari perpecahan yang parah yang bisa meluluhlantakkan negeri ini.

Persatuan atau Persatean Nasional? (II)

/0 Comments/in , /by

Oleh : Ahmad Syafii Maarif

REPUBLIKA.CO.ID, Bung Karno lalu mengutip pendapat Clive Day berikut ini: “Devide et impera” itulah peribahasa asli yang dituruti apabila berhubungan dengan kerajaan-kerajaan anak negeri dan itulah asas yang dipakai oleh sebagian besar orang Belanda untuk mencapai hasil yang baik.” (Ibid, hlm 136, garis miring sesuai dengan aslinya).

Hantaman Bung Karno terhadap imperialisme yang memecah belah rakyat Indonesia terasa sangat berani. Dan rakyat itu sendiri ternyata masih rentan terhadap politik devide et impera ini, sebagaimana diakui Bung Karno sebagai salah satu kelemahan bangsa kita, mudah dijadikan sate.

Lalu, bagaimana upaya untuk menyadarkan rakyat banyak akan bahaya penyakit perpecahan ini? Bung Karno menjawab: “Kami, kaum PNI, kami mencoba memberantas penyakit ini dengan mengadakan lebih banyak pendidikan rakyat, menyokong sekolah-sekolah rakyat, mengurangi buta huruf di kalangan rakyat.” (Ibid, hlm 140). Bung Karno sangat sadar betapa baji devide et impera ini cukup ampuh untuk menghancurkan mental rakyat agar tetap menjadi rapuh, demi mengekalkan sistem penjajahan yang rakus itu. Tetapi lambat laun nasionalisme Indonesia yang mengobarkan semangat persatuan nasional telah membuahkan hasil, sekalipun harus didahului oleh PD (Perang Dunia) II, 1939-1945.

Bagaimana pula Bung Hatta berbicara tentang kolonialisme melalui bahasa yang sangat tajam dalam pidato pembelaannya di Pengadilan Den Haag bulan Maret 1928 setelah dia dikurung selama sekian bulan di negeri induk itu. Kita kutip: “Nafsu untuk mengambil sebanyak mungkin keuntungan dari Indonesia secara langsung maupun tidak langsung, membuat Nederland melakukan politik kolonial yang garis-garis besarnya ditentukan oleh pikiran, bagaimana kekuatan supremasi Negeri Belanda dapat dipertahankan untuk membendung kesadaran bangsa Indonesia yang semakin meluas.” (Lih Mohammad Hatta, Indonesia Merdeka, terj Hazil dari bahasa Belanda. Jakarta: Bulan Bintang, 1976, hlm 93).

Saat menyampaikan pembelaan itu, usia Hatta baru 26 tahun, tetapi secara politik dan intelektual terasa sudah matang karena ditempa oleh pemihakan total yang tulus terhadap penderitaan rakyat tanah jajahan yang sebagian besar buta aksara.

Saya sudah lama menganjurkan kepada elite politik Indonesia agar mau membaca pembelaan Bung Hatta dan pembelaan Bung Karno melawan rezim kolonial. Dengan menghayati jeritan nurani kedua proklamator ini, siapa tahu kekerdilan wawasan yang mencekam pikiran mereka akan sedikit dapat dicerahkan. Pembelaan terhadap prinsip persatuan dan perlawanan terhadap virus persetanan akan tetap hidup dalam sanubari bangsa ini. Tanpa kesediaan menengok kelampauan yang belum terlalu jauh sejarah bangsa ini, orang tidak akan pernah paham apa makna penjajahan dan apa makna kemerdekaan bagi negara tercinta ini.

Hatta selanjutnya mengatakan: “Maka demikianlah politik yang di satu pihak berpura-pura memenuhi hasrat penduduk daerah jajahan, dan di pihak lain menjaga agar kekuatan tetap ada pada kaum penjajah. Posisinya yang kuat itu harus dipertahankan terus. Pada kenyataannya penduduk bangsa Indonesia hampir tidak mempunyai hak-hak politik; ia juga tidak dilindungi terhadap ekses nafsu-berkuasanya kaum kulit putih dan pejabat pemerintah yang merajalela di daerah jajahan.” (Ibid).

Sebagai salah seorang tokoh puncak PI (Perhimpunan Indonesia) di Negeri Belanda, pandangan politik Hatta dari waktu ke waktu semakin radikal, seperti di sini terbaca: “Selamat tinggal politik memohon dan mengemis! Selamat tinggal politik memohon restu! Selamat tinggal politik menadahkan tangan! (Ibid, hlm 97).

Terus terang batin saya bergetar keras membaca sikap perlawanan Bung Hatta ini. Lalu Hatta mengutip pendirian PI yang tegas dan ringkas yang dirumuskan pada 1926: “Lebih suka kami melihat Indonesia tenggelam ke dasar lautan, daripada melihatnya sebagai embel-embel abadi daripada suatu negara asing.” (Ibid, hlm 136-137). Dalam usia yang masih belia, Hatta telah menampakkan dirinya sebagai negarawan-petarung sejati, bak ayam kinantan dari Timur, bukan lagi sebagai politikus ingusan yang baru belajar berkokok.

Persatuan atau Pesatean Nasional? (I)

/0 Comments/in , /by

Oleh : Ahmad Syafii Maarif

REPUBLIKA.CO.ID, Sekitar tahun 1921, ketika pertengkaran keras antara CSI (Centraal Sarekat Islam) dan PKH (Partai Komunis Hindia), Tan Malaka (2 Juni 1897-21 Feb 1949), seorang tokoh Marxisme legendaris yang tidak anti-Islam, berupaya melerai konflik itu. Sikap Abdoel Moeis, tokoh CSI, malah sebaliknya, agar SI dan PKH tidak lagi bekerja sama.

Dalam suasana panas ini, Tan Malaka merasa tertolong oleh tokoh Muhammadiyah Ki Bagoes Hadikusoemo (24 Nov 1890-4 Nov 1954) yang justru membelanya. Seperti kita maklum, baik Tan Malaka maupun Abdoel Moeis sama-sama berasal dari Ranah Minang tetapi berbeda ideologi dan sikap politik.

Rupanya Ki Bagoes melihat bahwa perpecahan antara kedua partai akan sangat melemahkan perjuangan untuk menuju kemerdekaan tanah air. Kita kutip Tan Malaka: “Untungnya, Haji Hadikusumo, pemimpin Muhammadiyah, cepat maju ke depan, dan menyatakan setuju dengan pidato saya. Ia pun menjunjung tinggi persatuan di antara rakyat tertindas. Ia berani menyatakan sebagai penutup pidatonya bahwa barang siapa yang memecah-belah pergerakan rakyat, bukanlah seorang Muslim sejati.” (Lih Harry A Poeze, Tan Malaka, Pergulatan Menuju Republik, jilid I. Jakarta: Grafitipers, 1988, hlm 211).

Tentu sebuah pendapat yang dilontarkan dipengaruhi oleh waktu dan tempat. Moeis, novelis-politikus dan penulis Salah Asuhan itu yang pengetahuan agamanya tidak seluas Ki Bagoes, malah menentang kerja sama antara pihak komunis dengan pihak Islam. Pernyataan Ki Bagoes tentang orang yang memecah pergerakan rakyat “bukanlah seorang Muslim sejati” adalah sebuah keberanian tingkat tinggi di era itu. Dengan bantuan Ki Bagoes, Tan Malaka rupanya merasa berasa di atas angin dan senang sekali.

Usia keduanya berbeda tujuh tahun. Keduanya ingin agar buhul persatuan rakyat tidak berubah menjadi persatean rakyat. Itulah seni politik sepanjang zaman yang bisa memunculkan sikap berbeda, seperti yang ditunjukkan Moeis, tergantung kepada bacaan peta masing-masing dengan syarat membudayakan sikap lapang dada dan tanggung jawab untuk meraih tujuan yang lebih besar: kemerdekaan tanah air. Tampaknya Ki Bagoes mendasarkan pendiriannya kepada tujuan jangka panjang itu, sekalipun dia paham bahwa sebagai filosofi ajaran Islam dan Marxisme tidak akan pernah bertemu.

Dalam bacaan saya, semua para pendiri bangsa telah menjadikan kredo persatuan sebagai senjata yang paling ampuh untuk meraih tujuan perjuangan nasional, sekalipun tidak jarang perbedaan pendapat di antara mereka cukup tajam. Generasi yang lebih muda seperti Soekarno dan Mohammad Hatta juga berbeda pendapat tentang pembubaran PNI (Partai Nasional Indonesia) oleh Sartono tahun 1930 dan kemudian membentuk partai baru Partindo (Partai Indonesia). Soekarno tampaknya tidak keberatan, sedangkan Hatta mengkritiknya sebagai suatu yang “memalukan dan perbuatan itu melemahkan pergerakan rakyat”. (Lih Mohammad Hatta, Memoir. Jakarta: Yayasan Hatta, 2002, hlm 243).

Apa kata Bung Karno tentang kredo persatuan yang dilancarkan PNI untuk melumpuhkan politik devide et impera (pecah-belah dan kuasai) dari pihak kolonial? Ini kutipannya:

PNI menjawab politik devide et impera itu dengan mendengungkan tekad persatuan Indonesia, menjawab politik yang memecah belah itu dengan adanya mantram nasionalisme Indonesia yang merapatkan barisan. Dari zaman sampai zaman sekarang berabad-abad rakyat kami itu kemasukan baji pemecah, tak henti-hentinya baik zaman kompeni maupun zaman modern. Memang di dalam perceraian dan dalam ketidakrukunan itulah letaknya kelemahan kami, di dalam perceraian kami itulah letaknya kemenangan musuh, “verdeel en heers” [pecahkanlah, nanti kamu bisa memerintahinya] itulah mantra tiap-tiap rakyat yang mau mengalahkan rakyat lain …. (Lih Soekarno, Indonesia Menggugat: Pidato Pembelaan Bung Karno di Muka Hakim Kolonial. Yogyakarta: Aditya Media-Pustep UGM, 2004, hlm 134. Cetak miring sesuai dengan sumber aslinya.)
Bung Karno yakin betul dengan filosofi peribahasa: bersatu itu teguh, bercerai itu runtuh. Kredo persatuan dipegang Bung Karno sampai akhir hayatnya, setidak-tidaknya secara verbal.

Deklarasi PTKIN di UIN Ar Raniry 2017 (Lonceng Tanda Bahaya)

/0 Comments/in , /by

REPUBLIKA.CO.ID, Sebanyak 50 pimpinan Perguruan Tinggi keagamaan Islam Negeri (PTKIN) pada 26 April 2017 di kampus UIN Ar Raniry, Banda Aceh, telah membuat sebuah deklarasi yang berani dan tepat waktu tentang situasi politik keagamaan di Indonesia terkini.

Bagi saya, deklarasi ini sangat strategis disuarakan oleh perguruan tinggi Islam negeri yang berkumpul di Tanah Rencong pada tanggal di atas. Karena pentingnya isi Deklarasi Aceh itu, Resonansi ini perlu mengutip seluruhnya, kemudian diberi ulasan untuk penguatan.

Kami forum Pimpinan PTKIN dengan ini menyatakan:

1. Bertekad bulat menjadikan empat pilar kebangsaan yang terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI sebagai pedoman dalam berbangsa dan bernegara.

2. Menanamkan jiwa dan sikap kepahlawanan, cinta tanah air, dan bela negara kepada setiap mahasiswa dan anak bangsa, guna menjaga keutuhan dan kelestarian NKRI.

3. Menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai ajaran Islam yang rahmatan lil ‘alamin, Islam inklusif, moderat, menghargai kemajemukan, realitas budaya, dan bangsa.

4. Melarang berbagai bentuk kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila, dan anti-NKRI, intoleran, radikal dalam keberagamaan, serta terorisme di seluruh PTKIN.

5. Melaksanakan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dalam seluruh penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan penuh dedikasi dan cinta tanah air.

Deklarasi ini dibacakan di depan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dihadiri oleh 3.500 mahasiswa dan ratusan anggota masyarakat setempat. Mengapa deklarasi ini bernilai strategis dan tepat waktu? Tidak sukar untuk menjawabnya.

Gara-gara isu penistaan agama dalam proses Pilkada DKI yang bergulir sejak September 2016 sampai hari ini, masyarakat Indonesia terbelah, baik secara terbuka atau secara tertutup. Panasnya terasa sampai ke akar rumput.

Keadaan semacam ini pasti berbahaya bagi keutuhan bangsa dan negara Indonesia yang sama-sama kita cintai. Rupanya Deklarasi PTKIN di Aceh ini menyadari benar akan bahaya itu, maka perlu disumbat dengan sebuah deklarasi yang berani.

Kesadaran yang berasal dari PTKIN ini sungguh patut dipuji di tengah-tengah perguruan tinggi yang lain sedang membisu dan tiarap, seakan-akan negeri ini aman-aman saja. Publik juga dikejutkan oleh sebuah Deklarasi Khilafah oleh HTI di kampus IPB baru-baru ini. Kebetulan saya belum lama ini bertemu dengan rektor IPB, sahabat lama saya, di Bandara Soekarno-Hatta. Sewaktu saya tanyakan masalah ini, hanya dijawab: masih di bawah kontrol. Saya kira tidak sesederhana itu.

Sebuah gerakan transnasional yang dilarang di seluruh negara Arab, di Indonesia malah mendapatkan status badan hukum di masa rezim yang lalu, sebuah rezim yang memang mau berdamai dengan semua jenis gerakan, tidak peduli siapa di belakangnya dan apa tujuannya. Jika sebuah kampus terkenal telah dijadikan sarang gerakan transnasional ini, bukankah itu itu berarti negara telah membiarkan dirinya mulai digerogoti oleh virus ganas yang bisa membawa keruntuhan Negara Proklamasi 17 Agustus 1945?

Gerakan radikal lain dalam berbagai corak tumbuh sangat subur di berbagai kampus perguruan tinggi Indonesia, bahkan di tingkat pelajar, sejak beberapa tahun terakhir. Pertanyaan saya: apakah gerakan-gerakan yang berasal dari peradaban Arab yang sedang bangkrut ini malah diboyong ke Indonesia? Apa-apaan ini? Pakailah otak, jangan emosi buta. Ironisnya, gerakan-gerakan radikal ini juga sedang dimanfaatkan oleh politisi sumbu pendek untuk kepentingan politik sesaat.

Saya harapkan Deklarasi Aceh itu dipelajari dan dikembangkan lebih jauh oleh semua perguruan tinggi di negeri ini. Sikap apatis dan berlagak pilon sama artinya dengan sengaja membunuh kesadaran nasional kita yang telah dengan susah payah dibangun dan diperjuangkan oleh para pendiri bangsa sejak permulaan abad yang lalu.

Negeri ini milik semua, bukan hanya milik golongan tertentu! Cara berpikir sektarianisme harus dilawan, jangan dibiarkan membinasakan hari depan kita semua. Deklarasi PTKIN di Aceh harus dibaca sebagai lonceng tanda bahaya bagi kelangsungan Negara Proklamasi Republik Indonesia. Jangan lengah!

Malala: Oase di Bumi Muslim yang Tandus (VII-habis)

/0 Comments/in , /by

Oleh : Ahmad Syafii Maarif

REPUBLIKA.CO.ID, Kontroversi tentang Malala ini demikian seru di Pakistan: sikap pro-kontra sia-sia yang menguras energi. Penilaian yang lebih bersifat teoretik diberikan oleh penulis perempuan Pakistan Afiya Sheherbano Zia pada 13 Oktober 2014 di bawah judul “Being Malala”:

Dalam pandangan dunia konservatif, juga di mata mereka yang disebut ‘kiri baru radikal’ yang hidup di jantung Emperiumnya sendiri, seorang Muslimah seharusnya pasif, jika sebaliknya dia hanya jadi semacam agen—agen asing, the “other.” Dan hanya yang pantas mendapat simpati, dukungan, dan penghargaan adalah yang jadi korban bukan yang bertahan hidup. Sebagaimana seorang wartawan yang sangat jeli mengamati begini: “Hadiah Nobel begitu keras dan buruk di kalangan mulla Pakistan, pertama seorang pengikut Ahmadiyah sekarang seorang bocah perempuan.” Sayang sekali, harga kedua jenis warga negara itu tetap saja dipertanyakan, bahkan oleh mereka yang bukan ulama konservatif (lih. https://www.opendemocracy.net/5050/afiya-shehrbano-zia/being-malala)

Dengan kata lain, khusus untuk perempuan, dunia Muslim yang selama ratusan tahun dikuasai kaum Adam, nyaris tidak ada tempat terhormat bagi kaum perempuan, sesuatu yang amat berlawanan dengan diktum Alquran dan ajaran kenabian. Bersyukurlah kita di Indonesia. Sekiranya ada warga negara Indonesia, perempuan atau pun laki-laki yang dapat hadiah Nobel, pasti akan diarak dan disanjung ke mana-mana sebagai simbol kebanggaan seluruh rakyat.

Apa kegiatan Malala sekarang? Sejauh sumber yang dapat ditelusuri sampai 17 Maret 2017 Malala baru saja merampungkan SMA-nya dan telah direrima di Universitas Oxford untuk belajar filsafat, politik dan ekonomi, di samping memenuhi undangan dari berbagai lembaga dunia. Berkat “jasa” peluru Taliban, Malala dan keluarganya sekarang telah jadi miliarder, hasil royalti autobiografinya yang laris manis. Dan harap dicatat pula bahwa pada 10 April 2017 oleh sekjen PBB yang baru Antonio Guterres Malala telah dilantik sebagai Utusan Perdamaian PBB yang termuda sepanjang sejarah badan dunia itu.

Seperti telah disebut sebelumnya Malala bersama Christina Lamb telah menulis otobiografinya I am Malala. Sampai bulan Agustus 2015, buku itu telah terjual sedikitnya 1.8 juta eks di seluruh dunia dengan keuntungan sekitar US$ 3 juta. Ayah-bundanya adalah juga pemegang saham pada perusahaan yang mereka dirikan, yaitu PT Salarzai.

Patut juga dicatat, melalui Yayasan Amal “Malala Fund,” bocah pejuang kemanusiaan ini telah membantu pendidikan untuk anak-anak puteri di kamp-kamp pengungsi di Yordan dan Lebanon, mendirikan lembaga informasi teknologi dan life skills (ketrampilan) untuk anak perempuan di kawasan kumuh Nairobi (Afrika), dan juga membantu pendidikan sekolah menengah di Pakistan. Menimbang semua kegiatan mulia di ranah pendidikan ini, saya gagal memahami ukuran apa yang digunakan oleh sebagian rakyat Pakistan yang memusuhi bocah ini. Sebagai seorang pengagum Benazir Bhutto, Malala sudah punya mimpi untuk terjun ke dunia politik dengan membidik kursi perdana menteri. Hanya waktulah yang bisa menjawab sampai di mana mimpi nanti ini akan berujung.

Info terakhir yang saya baca dari tulisan Christina Lamb dari Koran The Sunday Times (London): “My Year With Malala,” ternyata ibu bocah ini buta huruf dari keluarga miskin, konservatif, dan tidak bisa berbahasa Inggris, sangat kontras dengan ayahnya, seorang intelektual yang gaul. Sang ibu tidak suka menonjol, tetapi biasa beri makan orang miskin. Kerinduan mereka terhadap Lembah Swat tidak pernah pudar.

Sedikit ke belakang. Ketika Donald Trump dalam kampanyenya mengobarkan semangat anti-Muslim, pada 16 Desember 2016, Malala memberikan reaksi telak, disampaikan melalui Britain’s Channel 4: “The more you speak about Islam and against all Muslims, the more terrorists we create.” Diteruskan: “So it’s important that whatever politicians say, whatever the media say, they should be really, really careful about it. If your intention is stop terrorism, do not try to blame the whole population of Muslims for it because it cannot stop terrorism”(Semakin banyak anda mengumbar pernyataan tentang Islam dan anti-Muslim, semakin banyak teroris yang kita ciptakan…Maka menjadi demikian penting bahwa apa pun yang dikatakan politisi, apa pun yang diberitakan media, mereka wajib bersikap ekstra hati-hati tentang hal itu. Jika niat anda untuk menghentikan terorisme, jangan coba menyalahkan seluruh penduduk Muslim untuk kepentingan itu, karena cara semacam itu tidak mungkin menghentikan terorisme).

Inilah Malala, oase yang mengilhami mereka yang punya nalar tajam dan intuisi kemanusiaan universal!

Malala: Oase di Bumi Muslim yang Tandus (VI)

/0 Comments/in , /by

REPUBLIKA.CO.ID, Pro-kontra terhadap Malala belum juga usai. Ada sinisme yang mengatakan bahwa Malala tak berhak menerima Hadiah Nobel itu, sebab toh banyak juga anak lain yang tertembak di Pakistan, baik oleh pasukan imperialis Barat atau oleh Taliban, mengapa dunia membisu? Masuk akal juga, tetapi yang mau berjibaku dengan mempertaruhkan nyawa, demi membela pendidikan buat anak usia sekolah, siapa yang bisa menandingi Malala? Mereka yang sinis ini semestinya jawab dahulu pertanyaan ini, baru berkomentar. Tetapi, sudahlah, bumi Muslim memang masih sarat dengan pertentangan dan saling curiga, sekalipun memeluk agama yang sama. Agama yang difahami secara salah bukan lagi mempersatukan, tetapi membuat porak-poranda.

Beberapa minggu sebelum upacara Nobel itu digelar, penulis bebas bernama Farman Nawaz telah memperkirakan nasib Malala di kampung halamannya. Dalam sebuah artikel di bawah judul “Noble [Nobel] Prize Winner’s Fate in Pakistan.” Daily Outlook (Afghanistan), 20 Okt. 2014. Ini kalimat awal Nawaz: “Hadiah Nobel yang dimenangkan Malala menunjukkan hahwa dunia percaya pada perjuangan kaum perempuan Pakistan dalam sebuah masyarakat ter-Talibankan (Talibanized society). Namun, saya khawatir bahwa Malala boleh jadi menemui nasib seperti ilmuwan Pakistan terkenal Dr Abdul Salam, yang bahkan pascamemenangkan hadiah itu tidak berdaya memenangkan hati rakyat Pakistan,” semata-mata karena dia pengikut Ahmadiyah.

Keluhan Nawaz ini diikuti kalimat selanjutnya: “Apa pun gagasan keagamaan Dr Abdul Salam, tetapi kita bahkan tidak menerimanya sebagai seorang Pakistan di sisi fakta bahwa dialah yang berperan dalam program atom Pakistan pada tingkat-tingkat awal. Setelah itu dia menghabiskan masa hidupnya di luar Pakistan. Betapapun juga dialah orang yang dapat menolong rakyat Pakistan membangun lembaga-lembaga tempat mahasiswa dapat belajar bagaimana caranya menjadi ilmuwan.” Membaca Nawaz ini, jari ini merasa lemah mengetik artikel ini, tetapi bagamanapun harus dilanjutkan. Begini benarkah sempit dan tandusnya hati sebagian Muslim? Antahlah yuang, kata orang Minang.

Masih ada lagi pendapat Nawaz, walau melelahkan perasaan pembacanya karena marah dalam kepiluan. Saya kutip yang bagian akhir saja tentang Malala berikut ini:

Perannya adalah seberkas cahaya harapan dalam kegelapan ekstremisme dan fundamentalisme. Dia telah ambil inisiatif yang dapat mendorong sebuah kesadaran tentang pendidikan dan hak-hak asasi manusia dalam masyarakat perkotaan. Missi Malala adalah untuk menciptakan sebuah lingkungan di mana kesadaran dan kemajuan dapat berkembang. Berupaya untuk menfitnah pengorbanan Malala pastilah berwatak fundamentalis. Inilah kekuatan-kekuatan serupa yang menghancurkan bangsa dengan membenarkan kaum teroris dan ekstremis. Media wajib membongkar semua kekuatan ini.

Nawaz jelas menjadi lawan kelompok penganut teologi kebenaran tunggal ini yang kini berkeliaran di beberapa bangsa Muslim. Seorang pembenci Malala bernama Abul Hasan bahkan menulis komentar ini: “A story of father who used his daughter to get money and defame Islam” (Sebuah cerita ayah yang menggunakan anak perempuannya untuk mendapatkan uang dan menistakan Islam). Hebat, kan? Banyak sekali komentar sadis semacam ini dari mereka yang umumnya pakai nama Muslim. Seorang komentator laki-laki di Indonesia bahkan pernah mengatakan bahwa pidato Malala di PBB banyak bohongnya, seakan-akan dia paham peta yang sebenarnya. Padahal, ocehan itu hanya asal bunyi.

Saya sarankan kepada para pembenci ini agar sempat membaca I Am Malala, autobiografi bocah ini. Di bab-bab awal kita diberi tahu betapa keluarga ini cukup lama bergumul dengan kemiskinan dan terbelit utang, demi pendidikan. Jika yang lahir seorang bayi perempuan, masyarakat setempat umumnya tidak bahagia. Malala merasakan benar betapa kejamnya tradisi semacam ini. Sekalipun sudah boyong ke Kota Mingora di Lembah Swat, masa kecil Malala jauh dari serbacukup, sedangkan tamu terus saja berdatangan ke tempat tinggalnya. Dalam tradisi Pashtun, tamu tidak boleh ditolak, sekalipun mengundang ketidaknyamanan.