REPUBLIKA.CO.ID, Di samping oase, Malala adalah juga seorang petarung sejati untuk kepentingan pendidikan anak usia sekolah yang banyak terlantar di berbagai belahan bumi. Bahkan fenomena pekerja anak-anak dengan upah murah bukanlah sesuatu yang asing, demi kelangsungan hidup keluarga miskin dan telantar. Oleh sebab itu ketika rezim Taliban meremehkan dunia pendidikan, terutama pendidikan bagi perempuan, semangat tempur Malala tidak bisa dibendung lagi, apalagi ayahnya seorang pendidik dan diplomat.

Suatu ketika Malala mengatakan: “…kita tahu bahwa kelompok teroris takut kepada kekuatan pendidikan.” (Lih. Mishal Husain, “Malala: The girl who was shot for going to school,” BBC News, 7 Oktober 2013).

Saat Malala sedang tergeletak di rumah sakit militer di Peshawer, ayahnya Ziauddin Yousafzai datang sambil berucap: “Saya tatap wajahnya, saya hanya menunduk, saya cium keningnya, hidungnya, dan pipinya…dan kemudian saya katakan, ‘Engkau adalah puteri kebanggaanku. Saya bangga denganmu.’’’ (Ibid.). Ketika ditanya tentang ketahanan mental puterinya, Ziauddin menjawab: “Karena saya tidak memotong sayapnya.” Ziauddin pernah bertugas sebagai atase pendidikan Pakistan di Birmingham, juga sebagai penasehat khusus PBB untuk pendidikan global.

Dalam pidatonya di PBB pada 12 Juli 2013 yang diawali dengan menyebut Bismillahirrahmnirrahim, Malala sangat menekankan pentingnya pendidikan bagi semua anak di seluruh negara, sesuatu yang dilecehkan oleh Taliban. Tetapi Malala tidak membenci Taliban: “Saya bahkan tidak benci kepada anggota Taliban yang menembak saya. Bahkan jika ada senjata di tangan saya dan dia berdiri di depan saya, saya tidak akan menembaknya. Ini adalah sifat belas-asih yang saya pelajari dari Muhammad—nabi penyebar rahmat, dari Jesus Kristus, dan dari Buda yang agung.”

Kemudian dalam pidatonya di PBB itu Malala melanjutkan: “Saya ingat ada seorang bocah di kelas kami yang ditanya oleh wartawan, ‘Mengapa Taliban menentang pendidikan?’ Dengan cara sederhana bocah itu menjawab dengan menunjuk kepada bukunya sambil berkata: ‘Seorang Talib [anggota Taliban] tidak tahu apa yang tertulis dalam buku ini.’” Pengikut Taliban itu “mengira bahwa Tuhan itu kecil, makhluk konservatif alit yang akan mengirim anak perempuan ke neraka semata-mata karena pergi ke sekolah. Para teroris sedang menyalahgunakan nama Islam dan masyarakat Pashtun [nama salah satu suku di Pakistan] untuk kepentingan dirinya sendiri,” imbuh Malala.

Dijelaskan lebih jauh bahwa: “Pakistan adalah negeri demokratik yang cinta damai. Rakyat Pashtun menginginkan pendidikan untuk anak-anaknya, perempuan dan laki-laki. Dan Islam adalah agama perdamaian, kemanusiaan, dan persaudaraan. Islam mengatakan bahwa bukan hanya merupakan hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan, tetapi itu semua merupakan kewajiban dan tanggung jawabnya.”

Nurani Malala demikian tersiksa oleh kenyataan banyaknya belia yang terlantar, tidak dapat pergi ke sekolah oleh berbagai halangan. Kita kutip: “Di banyak bagian dunia, khususnya di Pakistan dan Afghanistan, terorisme, perang, dan konflik telah menghalangi anak-anak pergi ke sekolah. Kami benar-benar kelelahan akibat perang. Kaum perempuan dan anak-anak sedang menderita di berbagai bagian dunia dengan cara yang bermacam-macam. Di India, anak-anak tak berdosa dan miskin adalah korban  akibat kerja usia anak. Banyak sekolah telah dirobohkan di Nigeria….Kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, rasisme, dan perampasan hak asasi merupakan masalah utama yang tengah dihadapi oleh laki-laki dan perempuan.”

Di bagian akhir pidatonya, Malala berseru: “Oleh sebab itu mari kita lancarkan perjuangan melawan buta huruf, kemiskinan, dan terorisme, dan mari kita tenteng buku dan pena kita. Mereka adalah senjata kita paling dahsyat. Seorang anak, seorang guru, sebuah pena, dan sebuah buku dapat mengubah dunia. Pendidikan adalah satu-satunya solusi. Pendidikan paling utama.”

Pidato Malala ini didengarkan dengan tekun dan antusiasme yang tinggi oleh para belia yang hadir di gedung PBB itu, termasuk juga hadir sekjennya kala itu: Ban Ki-moon. Berkali-kali tepuk tangan panjang mengiringi Malala selama menyampaikan pidato dalam yang usianya ketika itu baru 16 tahun. Mulai tahun 2013 itu namanya sudah mulai diusulkan sebagai kandidat penerima Hadiah Nobel yang kemudian dimenangkannya bersama Kailash Satyarthi (60), pegiat dan pejuang hak pendidikan anak dari India.

REPUBLIKA.CO.ID, Mengapa Negara Pancasila harus ditancapkan pada judul “Resonansi” ini? Mengapa tidak hanya cukup menyebut Negara Indonesia saja? Alasannya terang benderang, karena sila kelima Pancasila yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” telah lama diabaikan dalam strategi pembangunan nasional, kecuali dalam kata dan wacana. Drama ini sudah berlangsung sejak proklamasi kemerdekaan lebih 71 tahun yang lalu.

Akibatnya juga terang benderang dalam makna yang sangat fatal; ketimpangan sosio-ekonomi di Negara Pancasila ini sudah berada di lampu merah, pada tikungan tanda bahaya bagi kelangsungan masa depan bangsa ini. Presiden, wakil presiden, menteri keuangan, dan banyak pengamat sudah sering menyebut masalah ketimpangan ini. Sekadar membincangkan, manfaatnya nol, manakala tidak diterjemahkan dalam kebijakan pembangunan sosial-ekonomi nasional yang berkeadilan berdasarkan Pancasila.

Tetapi tuan dan puan jangan lupa mengamati ini: jika ada lembaga tinggi negara yang masih membisu dan gagap menyebut isu ketimpangan ini, maka lembaga itu adalah yang berkantor di Senayan yang bangga menyebut dirinya sebagai wakil rakyat. Entah rakyat mana yang diwakili, kita tidak tahu. Mungkin penyebutan sebagai lembaga wakil partai politik lebih tepat. Sudah cukup banyak wakil partai yang berkantor di Senayan ini menjadi pasien KPK. Dalam berbagai survei, ternyata lembaga ini adalah yang paling korup di negeri ini.

Pada hari-hari terakhir ini, masalah ketimpangan ekonomi ramai lagi dikomentari gara-gara informasi dalam TSCMP (the South China Morning Post), tertanggal 23 Februari 2017, enam hari yang lalu. Di bawah judul, “Wealth gap: four richest Indonesians worth more than poorest 100 million” (Jurang kekayaan: empat orang terkaya Indonesia melebihi harta 100 juta orang termiskin). Angka ini berdasarkan survei yang dilakukan oleh Oxfam, sebuah konfederasi internasional dari organisasi-organisasi amal dengan titik perhatian utama untuk melawan kemiskinan global, didirikan tahun 1942, berpusat di Inggris.

Sebagai LSM tingkat dunia yang telah berpengalaman selama 70 tahun, Oxfam yang bekerja sama dengan lebih 90 negara, temuan teranyarnya tentang ketimpangan ekonomi di Indonesia memang sudah berada di ambang batas toleransi. Kalimat pertama yang terbaca dalam laporan itu yaitu: “Empat orang Indonesia terkaya, hartanya melebihi milik 100 juta rakyat termiskin di negeri itu, sebuah kajian menemukan, sambil menyoroti betapa besarnya jumlah rakyat yang terpinggirkan saat ekonomi membengkak.”

Presiden Joko Widodo dinilai masih gagal memenuhi janji-janjinya untuk memerangi ketidakadilan sambil menekankan agar pemerintah menaikkan pengeluaran bagi kepentingan pelayanan publik, dan agar korporasi dan orang kaya membayar pajak lebih besar. TSCMP mengutip lebih lanjut: “Indonesia telah menikmati sebuah pembengkakan ekonomi yang telah mengurangi jumlah rakyat yang hidup dalam kemiskinan ekstrem, tetapi jurang antara kaya miskin semakin melebar dibandingkan dengan negara Asia Tenggara mana pun selama 20 tahun terakhir, temuan kajian Oxfam.”

Kajian itu juga membeberkan, pada 2016, kekayaan kolektif empat taikun itu berada pada angka 225 miliar dolar Amerika. Menurut daftar orang kaya dari Forbes, mereka yang terkaya itu termasuk dua bersaudara Michael Hartono dan Budi Hartono, dan Susilo Wonowidjojo, semuanya adalah penguasaha rokok.

Sebagaimana kita ketahui, para taikun ini menjadi demikian kaya raya adalah juga karena sumbangan rakyat miskin perokok yang jumlahnya puluhan juta, tersebar dari kawasan perkotaan menembus sampai ke daerah pelosok yang jauh terpencil di seluruh nusantara. Di warung-warung, di atas kendaraan, bahkan di ruang ber-AC (bagi yang sedikit kaya), asap rokok itu terus saja mengepul. Iklan rokok terpampang di mana-mana, sekalipun di bawahnya tertulis: merokok membunuhmu!

Inilah suasana terkini dari Negara Pancasila kita, ketimpangan ekonomi semakin tajam yang diragakan dalam perbandingan angka di atas. Pemerintah sudah punya tekad bulat untuk melawan ketimpangan itu, tetapi alangkah sulitnya. Banyak faktor penghambatnya, termasuk sikap mental bangsa ini yang sulit berubah ke arah proses perbaikan radikal dan menyeluruh.

Para taikun dan pendukungnya di Senayan tentu akan berupaya keras agar UU Pertembakauan tidak sampai mematikan perusahaan mereka yang menggiurkan itu. Dan ironisnya, rakyat jelata yang ketagihan tembakau adalah sasaran empuk yang turut serta melestarikan ketimpangan ekonomi itu. Sebuah lingkaran setan yang belum ditemui jalan keluarnya. Quo vadis Negara Pancasila?