Tamu Itu Jenderal Polisi

/0 Comments/in /by

Oleh : Ahmad Syafii Maarif

REPUBLIKA.CO.ID, Pada 31 Maret 2016 sore di rumah Nogotirto Elok 2, dengan didampingi oleh dua aktivis Muhammadiyah, saya kedatangan tamu penting: para jenderal polisi. Hampir 90 menit kami berbincang tentang berbagai masalah bangsa, seperti Densus 88, hubungan polisi dan tentara, serta masalah kematian Siyono.

Di antara yang bertamu itu adalah Komjen Polisi Dr Tito Karnavian, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang baru Brigjen Polisi Eddy Hartono, Kepala Densus 88 Brigjen Pol (Purn) Suya Dharma, mantan kadensus, dan beberapa perwira menengah polisi lainnya, umumnya dari divisi reserse.

Di antara jenderal polisi yang paling lama saya kenal adalah Surya Dharma yang telah menangani masalah terorisme selama bertahun-tahun, termasuk nyaris mengorbankan nyawanya pada suatu peristiwa di Palembang. Dengan Tito sudah agak lama juga kenal, tetapi jarang berjumpa.

Adapun dengan Eddy sebagai kadensus 88, baru sore itu saya berkenalan. Ini SMS Eddy yang saya terima, “Ass.Wr.Wb..Mhn maaf sebelumnya Prof. Dr. H. Ahmad Syafii Maarif, apabila berkenan kami ingin bersilaturahmi dengan Prof sore ini di kediaman Prof, rencana kami bersama Kepala BNPT, Pak Surya Dharma, demikian Prof terima kasih (Eddy Hartono).”

Rasanya, saya terlalu dihormati oleh kadensus ini, padahal guru besar itu sudah pada posisi emeritus (profesor pensiun) yang sudah tidak betah-betah lagi mengajar karena cabang perhatiannya sudah menjadi liar ke mana-mana, tidak fokus lagi. Dalam usia yang sudah senja ini, tentu saya bersyukur didatangi oleh pejabat-pejabat penting. Sebab, dua hari kemudian mereka berkunjung pula ke rumah Ketua DPD RI Irman Gusman bersama stafnya.

Sebagai pejabat penting, mereka tentu dikawal mobil polisi yang memang bertugas untuk itu. Biasanya, masyarakat sekitar sudah paham akan ke mana para tamu itu bergerak sebab sudah berkali-kali berlaku. Kadang-kadang para tamu meninggalkan suatu titipan untuk saya, tetapi tidak pernah mengubah sikap saya sebagai seorang sepuh yang merdeka. Mereka tampaknya sangat mengerti pendirian saya itu.

Pembicaraan dibuka oleh Komjen Tito tentang maksud kunjungan, yaitu meminta masukan dan saran untuk kinerja Polri, khususnya dalam menangani masalah terorisme yang sudah cukup lama menggelisahkan masyarakat luas. Para jenderal ini tampaknya sudah kenal sikap saya berhadapan dengan para teroris sebagai penganut teologi maut: “Berani mati karena tidak berani hidup” sebagaimana telah sering dikutip oleh Republika sejak 10 tahun yang lalu.

Sekalipun menganut teologi maut, penangkapan terhadap tersangka teroris tidak boleh semena-mena, harus melalui prosedur hukum yang benar dan manusiawi. Pendekatan semacam inilah yang kadang-kadang dipertanyakan publik terhadap kerja Densus 88.

Bahwa terorisme adalah musuh kemanusiaan, kita harus sepakati, apalagi jika itu membawa bendera Islam. Bahwa merebaknya terorisme sejak 2001 tidak bisa dipisahkan dari politik luar negeri Amerika Serikat yang neoimperialistik, juga tidak bisa dikesampingkan. Saya sudah lebih dari sekali menulis tentang fenomena ini.

Pada saat giliran saya bertanya kepada Komjen Tito menyangkut kelompok Santoso di Poso yang belum berhasil dipatahkan selama 17 tahun, jawaban yang diberikan perlu dicatat. Tito mengakui bahwa sejak berpisahnya polisi dengan ABRI pada 1998, kemampuan tempur Brimob untuk “bermain” di pegunungan memang sudah melemah, sekalipun untuk kawasan perkotaan, mereka masih tangguh. Ungkapan “bermain” saya kutip dari Tito, karena enak didengar, sekalipun berurusan dengan maut bagi mereka yang sedang saling berhadapan.

Menurut Tito, kemampuan tempur para teroris itu jangan dipandang enteng karena mereka terus belajar bagaimana berhadapan dengan aparat keamanan. “TNI,” ujar Tito, “Sangat terlatih untuk bertempur di kawasan pegunungan, seperti di Papua dan Poso.”

Itulah sebabnya mengapa Polri perlu dibantu TNI untuk “menaklukkan” musuh di pegunungan, sekalipun mereka sesungguhnya adalah saudara kita sendiri yang merasa benar di jalan yang sesat.

Banyak catatan lain yang bisa diturunkan sebagai hasil pembicaraan dengan para jenderal polisi itu, tetapi tentu tidak semua bisa dikatakan di sini. Sore itu saya kutip kembali penegasan Surya Dharma yang disampaikan kepada saya beberapa tahun yang lalu.

”Selama keadilan sosial tidak menjadi kenyataan di Indonesia, terbunuhnya seorang teroris bisa melahirkan 1.000 teroris lainnya.” Peringatan Surya Dharma patut benar diperhatikan oleh negara kita secara sungguh-sungguh. Tentu, faktor eksternal juga turut bermain bagi kambuhnya terorisme di Indonesia.

Ketika Harga Karet Terjun Bebas

/0 Comments/in /by

Oleh : Ahmad Syafii Maarif

REPUBLIKA.CO.ID, Kehidupan di kawasan perdesaan yang sangat bergantung kepada belas kasihan alam memang sarat dengan berbagai risiko. Selama 18 tahun saya berada dalam lingkungan yang serba tergantung itu.

Di usia kepala delapan, kenangan kepada suasana perdesaan itu kadang-kadang terasa sangat mencekam. Apalagi sejak dua tahun terakhir harga karet di kampung saya Sumpur Kudus (Sumatra Barat) sedang terjun bebas.

Rakyat menjerit, mendapatkan rupiah alangkah sulitnya. Cobalah bayangkan harga karet dari sekitar Rp 12 ribu per kg terjun menjadi sekitar Rp 4.000 per kg. Bagi mereka yang sepenuhnya mengandalkan karet, hidupnya pasti terisak, ditambah lagi sawah untuk menanam padi belum tentu tersedia.

Sebagian mereka menyabung nyawa menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI), umumnya ke negara-negara tetangga dengan segala suka dukanya. Bagi mereka yang tidak punya dokumen resmi, risiko di perantauan itu sangatlah besar.

Awal 2016 ini, yang oleng bukan saja penyadap karet, juragan karet pun kena imbasnya. Ketika harga tinggi, persediaan karet demikian melimpah, di saat sekarang karet bukan lagi sumber penghidupan. Persis dengan nasib pengusaha batu bara yang juga terseok.

Sumpur Kudus sejak ratusan tahun yang lalu belum lagi berhasil keluar dari kategori desa tertinggal. Adik-adik yang seayah dengan saya yang berasal dari kecamatan lain, setelah ayah kami wafat pada 1955, semuanya telah meninggalkan Sumpur Kudus karena memang tidak punya pilihan lain untuk bertahan hidup, kecuali memisahkan diri dengan tanah kelahiran ayah mereka.

Saya sendiri bisa menempuh pendidikan tinggi bukan karena lingkungan yang mendukung, bukan pula karena punya cita-cita mewah untuk mengubah nasib, tetapi lebih banyak karena “terdampar ke tepi berkat belas kasihan ombak”.

Hidup itu tidak jarang penuh paradoks. Saat harga karet sedang jaya, kebiasaan kebanyakan orang kampung saya nyaris tidak pernah berpikir untuk menabung. Segalanya dibeli, termasuk barang-barang elektronik yang serbamenawan.

Ketika sedang berada di lepau, mereka senang bicara politik tinggi sambil main domino. Saya pun pernah pula larut dalam kebiasaan yang semacam ini. Sebagian besar penyadap karet punya sepeda motor dan telepon genggam yang cukup banyak menguras dana. Belum lagi untuk biaya rokok yang mengempiskan kantong.

Akibatnya, pendidikan anak jadi telantar dan kocar-kacir, rumah tangga bisa berantakan. Umumnya manakala terjadi perceraian, sang anak mengikuti ibunya, sementara si ayah cari bini lain.

Panorama semacam ini masih berlangsung sampai sekarang. Ada teman seangkatan saya, entah sudah berapa jumlah bininya dengan anak yang bertebaran di berbagai kampung. Apa yang dikenal dengan istilah broken home (rumah tangga pecah) merupakan sesuatu yang jamak di desa saya. Korban terbesar adalah kaum ibu dengan anak-anak yang tak terurus.

Sang ayah hanya sekadar hinggap untuk menabur benih, setelah anak lahir lalu ditinggalkan. Maka jadilah ibunya sebagai orang tua tunggal, sampai dapat suami lagi. Praktik kawin-cerai ini tampaknya sudah berlangsung selama ratusan tahun, termasuk adik yang seayah dengan ayah saya.

Semula saya berharap dengan masuknya listrik ke Sumpur Kudus pada 2005 akan sangat bermanfaat untuk perbaikan ekonomi desa. Tetapi karena rakyat tidak terlatih untuk membangun industri kecil rumah tangga, hanya amat sedikit yang telah menggunakan listrik untuk tujuan ekonomi.

Bukan hanya sampai di situ, hampir tidak ada orang kampung saya yang menggunakan tanah pekarangan untuk bertanam pelawija. Semua keperluan dapur sebisa mungkin dibeli ke pasar yang jauh sekalipun. Tidak terpikir oleh mereka bahwa tanah pekarangan cukup dermawan bila saja diolah untuk tanaman yang menghidupkan.

Sejak jatuhnya harga karet, saya pun belum sempat pulang kampung. Sebab, tidak banyak yang mungkin dilakukan untuk menolong kehidupan desa yang dulu hidup selama puluhan tahun bersama kuda beban sebelum sepenuhnya diambil alih oleh kendaraan bermesin.

Sumpur Kudus adalah sebuah desa dari ribuan desa lainnya di Indonesia yang perlu segera berbenah diri agar impitan kemiskinan bisa diatasi dengan mengubah cara pandang dan cara berpikir, sesuatu yang memang tidak mudah, tetapi pasti bisa

Dunia Tanpa Kaum Ekstremis

/0 Comments/in /by
Fajar Riza Ul Haq ;  Direktur Eksekutif Maarif Institute;
Sekretaris Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah
KOMPAS, 29 Maret 2016

Pentingnya sinergi mengembangkan toleransi dan membendung arus ekstremisme merupakan benang merah rangkaian dialog saat penulis melakukan perjalanan ke London, Birmingham, dan Semarang pada Maret ini. Yang menyedihkan, ledakan bom mengguncang Turki, Belgia, Irak, dan Pakistan dalam rentang waktu tersebut.

Program kunjungan penulis bersama beberapa aktivis kontra ekstremisme di dua kota Inggris itu merupakan tindak lanjut komitmen Perdana Menteri Inggris David Cameron yang mengunjungi Jakarta, akhir Juli 2015. Ia bertekad membangun kerja sama dan menjalin pertukaran pengalaman dengan Indonesia dalam mengatasi terorisme.
Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS) merupakan musuh bersama dan cara terbaik melindungi masing-masing negara dari kekejiannya adalah melalui berbagi keahlian. Pandangan Cameron ini diutarakan saat bertemu Presiden Joko Widodo. ”Kami juga akan belajar dari pendekatan yang dilakukan Indonesia dalam memberantas ekstremisme dengan melakukan pertukaran program antara pimpinan komunitas religius di Indonesia dan Inggris untuk meningkatkan pemahaman,” ujar Cameron (Kompas.com, 27/7/2015).
Pemerintah Inggris didukung sejumlah organisasi nonpemerintah sedang bekerja mengatasi masalah Islamophobia, serbuan narasi kebencian dan kekerasan serta infiltrasi NIIS yang berhasil merebut perhatian generasi muda. Jaringan Perempuan Muslim di Birmingham menemukan sejumlah perempuan Muslim belia yang terpengaruh dan direkrut NIIS. Mereka datang dari keluarga ekonomi mapan dengan latar belakang pendidikan yang meyakinkan. Otoritas Inggris meyakini 800 warganya telah bergabung dengan NIIS.
Jaringan Perempuan Muslim itu melihat masih kuatnya bandul konservatisme di kalangan masyarakat Muslim Inggris sebagai salah satu faktornya. Pada saat yang sama, miskinnya perspektif kritis dalam proses reproduksi pemahaman keagamaan di tengah masyarakat heterogen menjadi kendala utama yang dihadapi Forum Lintas Iman London. Lembaga ini bertujuan mengikis prasangka di antara komunitas agama-agama dengan menggelar dialog hingga ke level akar rumput. Meningkatnya pamor kelompok-kelompok kanan ekstrem yang menolak kebijakan pro imigran di daratan Eropa belakangan ini tak luput dari radar kepedulian mereka.
Pesan Paskah
Angin segar berembus dari Vatikan. Dalam pesan Paskah, Paus Fransiskus mengkritik tajam sikap cuci tangan para politisi Eropa atas konflik di Timur Tengah. Tiga dari 11 pengungsi yang kakinya dibasuh dan dicium Paus pada ritual Kamis Putih adalah pengungsi Muslim dari Suriah, Pakistan, dan Mali.
Sikap Paus ini mencerminkan pembelaannya terhadap keadilan dan kemanusiaan melampaui sekat agama, ”Seseorang yang hanya berpikir tentang membangun tembok, di mana pun, dan bukan membangun jembatan, bukanlah orang Kristen,” ujar pemimpin tertinggi umat Katolik ini (Kompas, 26/3).
Semangat senada disuarakan Grand Syaikh Al Azhar Syaikh Ahmad Muhammad Ahmad Thayyeb ketika berkunjung ke Indonesia akhir Februari lalu. Tanpa ragu, ia mengatakan, umat Islam yang berakidah ahlus sunah bersaudara dengan Syiah. ”Sunni dan Syiah adalah saudara”, kata Syaikh (Kemenag.go.id, 22/2). Pernyataan ini menyejukkan di tengah propaganda sektarianisme anti Syiah yang meningkat tajam dua tahun terakhir. Ada juga pihak yang meragukan bahkan tak menerima pandangan ulama besar sekelas Ahmad Thayyeb ini.
Ekstremisme selalu mendatangkan nestapa. Perayaan Paskah pun tidak menyurutkan aksi bom bunuh diri di Lahore, Pakistan, Minggu (27/3) malam. Puluhan orang tewas dan ratusan terluka. Perempuan dan anak- anak menjadi korban utama kebrutalan itu.
Minoritas Kristen telah lama mengalami diskriminasi dan persekusi. Kekerasan sektarian belum juga surut dari tanah kelahiran pembaharu Islam, Fazrul Rahmah, itu. Tindakan kekerasan semacam ini kian menyuburkan budaya ketakutan dan menularkan kebencian. Ikhtiar pembangunan jembatan kemanusiaan guna memoderasi ekstremisme, seperti disuarakan Paus dan Ahmad Thayyeb di atas akan berat terwujud tanpa sokongan generasi muda. Pendidikan salah satu ujung tombaknya.
Seorang analisis terorisme di London menemukan sekolah-sekolah swasta keagamaan yang tidak terikat oleh regulasi pemerintah ikut memfasilitasi produksi narasi-narasi intoleran dan kekerasan di Inggris. Ada kemiripan dengan fenomena di Asia Selatan, terutama Pakistan dan Afganistan, di mana institusi pendidikan keagamaannya rentan diinfiltrasi bahkan mengajarkan ideologi yang menjustifikasi aksi teror, seperti diceritakan dalam laporan ”Pakistan: Karachis Madrasas and Violent Extremism” (crisisgroup, 2007).
Kasus sebaliknya terjadi di Indonesia. Kelompok-kelompok anti Pancasila dan penentang kebinekaan menyasar sekolah-sekolah negeri favorit di kota-kota strategis di Jawa (Maarif Insitute, 2011, 2015; Hairus Salim dkk, 2011). Namun, temuan ini tidak berarti menegasikan persoalan serupa di sejumlah lembaga pendidikan keagamaan swasta yang tak kalah serius.
Narasi alternatif
Kita sangat memerlukan narasi-narasi alternatif yang mampu melumpuhkan propaganda kaum ekstremis dan reproduksi narasi kekerasan. Memakai bahasa Khaled Abou el-Fadl, narasi alternatif yang dimaksud harus bisa merebut (kembali) narasi kata-kata kunci, seperti kilafah, negara Islam, jihad, dan hijrah dari dominasi narasi kaum ekstremis. Ketidakadilan politik dan ketimpangan kemakmuran yang terus melebar tak bisa diabaikan karena inilah yang mengerek bendera kaum ekstremis seiring pengerasan narasi-narasi keagamaan maupun ideologi politiknya.
Mereka tak sungkan membunuh warga tidak berdosa, sering kali korbannya adalah orang-orang yang seagama dengan pelaku. Gudang memori kolektif generasi muda Muslim perlu disodori narasi-narasi keagamaan yang lebih positif sehingga mereka punya preferensi yang kaya. Tidak gampang terbius propaganda menyesatkan. Pemikiran ini berkembang dalam sebuah lokakarya ahli penyusunan kontra narasi ekstremisme di Semarang yang difasilitasi sebuah lembaga berbasis di Abu Dhabi.
Yang perlu hati-hati adalah jebakan generalisasi atas nama politik kambing hitam yang menyudutkan agama tertentu. Misalnya, kandidat Presiden AS dari Partai Republik, Donald Trump dan Ted Cruz, menyerukan kembali pentingnya membatasi dan mengawasi komunitas Muslim di AS pasca bom mengguncang Belgia. Keduanya mewakili sosok politisi Barat yang berpandangan Islam memiliki persoalan inheren yang tak bisa berdamai dengan nilai-nilai Barat.
Bagi Hillary Clinton, pandangan Trump dan Cruz sangat berbahaya dan kontra produktif dalam strategi menangani terorisme. Meruntuhkan narasi negatif bahwa pemeluk Islam identik dengan kaum ekstremis membutuhkan komitmen politik di samping komitmen reformasi kultural. Politik marjinalisasi akan memberi pembenaran atas pemikiran segelintir orang yang memang menolak berdialog dengan realitas kompleks.
Indonesia dinilai memiliki capaian mengagumkan dalam memerangi terorisme, seperti diakui banyak negara lain. Namun, kita tidak bisa berpuas diri dan bersikap taken for granted. Langkah semena-mena pasukan anti teror Densus 88 dalam memperlakukan para tersangka teroris telah mengundang banyak pertanyaan bahkan kecaman. Sikap semacam ini akan menyulitkan kelompok-kelompok sipil yang justru memiliki komitmen memerangi intoleransi dan terorisme. Pemerintah jangan sampai terjebak memperagakan politik ketakutan atas nama keamanan dan stabilitas pertumbuhan. Negara harus lebih maju memproduksi narasi- narasi kontra ekstremisme yang merangkul kelompok-kelompok sipil sehaluan, bukan memfasilitasi intimidasi dan teror yang dilakukan sekelompok orang yang justru berbeda garis.
Kemenangan kaum ekstremis bisa bermula dari pembiaran negara terhadap tekanan kelompok intoleran untuk membubarkan diskusi, pementasan teater hingga melarang kegiatan keagamaan kelompok tertentu. Amnesti Internasional sudah menyalakan peringatan, kinerja penegakan HAM di Indonesia memburuk dalam setahun terakhir. Yang masih membesarkan optimisme, Indeks Negara Gagal terbaru memperlihatkan Indonesia memiliki kapasitas memadai mengelola turbulensi sosial, ekonomi, dan politik. Namun, kita akan mudah terperosok pada zona merah jika tidak sungguh-sungguh mengatasi propaganda kebencian etnisitas, sentimen sektarianisme, dan ekstremisme mengingat kini berada pada zona oranye-kuning (waspada). Wallhualam. ●

Gilad Atzmon, Barack Obama, dan Palestina (II)

/0 Comments/in /by

REPUBLIKA.CO.ID, Seorang pejuang suatu saat bisa saja mengalami kejatuhan mental. Dalam situasi kritikal inilah siraman sahabat amat diperlukan dan itulah yang dimainkan Rizzo.

Jawaban Rizzo yang meyakinkan di atas telah memulihkan semangat Atzmon untuk terus bersuara dan bersuara melawan segala bentuk kezaliman dan kekejaman kekuatan Zionis, demi perdamaian dan kemerdekaan Palestina. Amat disesalkan, sebagian negara Arab malah tidak sungguh-sungguh membela Palestina. Dan juga, kita kecewa, antara Fatah dan Hamas masih saja bertikai.

Yang beruntung tentu saja Israel. Inilah dunia yang sedang mengalami kekeringan nurani, tidak terkecuali dunia Islam. Namun, fenomena Atzmon tidak akan redup karena yang disuarakannya adalah pesan inti kemanusiaan. Tentu, Atzmon kecewa karena pada akhir masa jabatan kedua Obama masalah Palestina belum juga tuntas diselesaikan.

Setelah Obama terpilih untuk masa jabatan kedua, Atzmon pada 7 November 2012 menulis, “Dear president, this is your second and last chance to save us all, please dont disappoint us again (Presiden yang terhormat, ini adalah peluang kedua dan terakhir Anda untuk menyelamatkan kami semua, jangan kami dikecewakan lagi).”

Artinya, di mata Atzmon, selama empat tahun dalam jabatan pertama, Obama tidak banyak berbuat untuk perdamaian dunia, khususnya dalam kaitannya dengan masalah Palestina. Oleh sebab itu, pada masa jabatan terakhir, bagi Atzmon, Obama semestinya melakukan terobosan-terobosan penting dan strategis untuk perbaikan kondisi global, tetapi ternyata jauh panggang dari api.

Maka, ungkapan “jangan kami dikecewakan lagi” sampai awal 2016 ini masih tetap berlaku. Dunia kecewa, Obama dalam menjalankan politik luar negerinya setengah lumpuh memenuhi janji-janjinya. Israel semakin mengganas, apalagi dengan munculnya ISIS, masalah Palestina seperti telah terabaikan. Rakyat Amerika yang kabarnya rasional itu ternyata mudah sekali dikibuli kaum Zionis.

Saya sudah menelusuri lewat internet, apakah kira-kira ada pernyataan Atzmon yang lebih keras mengkritik pemerintahan Obama, ternyata belum ditemukan. Memang sulit bagi orang yang simpati kepada seorang tokoh dunia untuk meluncurkan kecaman, sekalipun Atzmon kecewa dengan kepemimpinan Obama yang tak berdaya berhadapan dengan Israel.

Kita tidak tahu berapa lama lagi tanah Palestina dirampok oleh Israel. Sebagaimana pernah dikutip dalam “Resonansi” ini beberapa tahun yang lalu, ungkapan puitis, tetapi sangat tajam dari Atzmon tentang eksistensi Israel di tanah Palestina, saya turunkan lagi di sini, “Hidup di atas waktu pinjaman di sebuah tanah curian.” Bagi Atzmon, cepat atau lambat, Israel harus hengkang dari tanah rampokannya. Tidak ada satu alasan pun bagi Israel untuk tetap tinggal di tanah curian.

Terlalu besar harapan Atzmon semula kepada Obama bagi kepentingan Palestina, tetapi ternyata berujung dengan kekecewaan. Inilah kalimat harapan yang ditulis Atzmon pada 2009 itu, “Tidak seperti boneka Zionis sebelumnya, Presiden Amerika sekarang (Obama) mengerti tentang ide persamaan dan saling menghormati.”

Bagi Atzmon, Presiden George Bush adalah boneka Zionis yang taat dan tunduk kepada titah Tel Aviv. Saya tidak tahu dengan kegagalan Obama memaksa Israel untuk mengakui kemerdekaan Palestina, sebutan apa yang pantas diberikan kepada presiden Amerika yang semula dikaguminya itu. Selama tatanan dunia yang masih berada di bawah pengaruh Zionisme, memang belum banyak yang dapat diharapkan dari seorang presiden Amerika yang kuat sekalipun bagi kemerdekaan Palestina.

Akhirnya, saya masih menunggu komentar Atzmon tentang Obama pada awal 2017 saat meninggalkan Gedung Putih. Ungkapan Atzmon, “Hidup di atas waktu pinjaman di sebuah tanah curian” akan tetap dicatat sebuah sumber ilham yang tak akan pernah basi bagi batin seluruh pejuang kemerdekaan, apa pun bangsa dan agamanya. Tak akan Palestina lenyap dari bumi!

Gilad Atzmon, Barack Obama, dan Palestina (I)

/0 Comments/in /by

Oleh : Ahmad Syafii Maarif

REPUBLIKA.CO.ID,Enam bulan setelah dilantik menjadi presiden Amerika Serikat pada 20 Jan. 2009, pada 4 Juni 2009 Presiden Barack H. Obama menyampaikan pidato bersejarah di Kairo dengan tuan rumah Univ. Al-Azhar dan Univ. Kairo.

Ada tujuh butir masalah yang disampaikan Obama dalam pidato itu: (1) masalah ekstremisme politik-agama yang harus dicarikan penyelesaian segera; (2) konflik Palestina-Israel yang tidak boleh dibiarkan terkatung-katung: sebuah Palestina merdeka harus secepatnya menjadi kenyataan; (3) pembangunan nuklir yang harus diawasi, terutama dialamatkan kepada Iran yang harus didekati secara lebih arif, tidak mengikuti rezim Amerika sebelumnya; (4) cita-cita demokrasi yang sedang menjadi gelombang besar peradaban, tetapi tidak boleh dipaksakan kepada bangsa yang belum siap untuk itu; (5) perlunya kemerdekaan agama dijamin secara penuh; (6) hak-hak perempuan mesti ditegakkan dan dihormati; (7) pembangunan ekonomi dan peluang yang terbuka bagi semua bangsa, sekalipun globalisasi bagi banyak bangsa telah memunculkan suasana saling bertentangan. (Lih. Resonansi “Obama dan Dunia Islam” (II), Republika,  23 Juni 2009).

Setelah Obama memasuki tahun terakhir masa jabatan keduanya sebagai presiden Amerika, mungkin hanya butir tiga dan enam yang relatif berhasil, sedanghkan lima yang lain gagal atau setengah gagal. Kita ambil misalnya butir dua, Palestina sampai sekarang belum juga merdeka, sekalipun sudah mulai banyak negara di dunia, termasuk Indonesia, telah meneriakkan dengan suara semakin keras tentang hak kemerdekaan Palestina itu. Obama rupanya tak berdaya menghadapi lobi Zionis di Amerika yang tetap bersikukuh menentang kemerdekaan Palestina itu. Dan ingat, selama rezim Obama, beberapa negara Arab malah semakin berantakan, baik karena perang saudara mau pun karena faktor eksternal yang bermain di kawasan panas itu.

Di antara orang yang memuji  pidato Obama di Kairo tujuh tahun yang silam itu adalah Gilad Atzmon (lahir 1963), pemusik jazz mantan Zionis yang sudah hengkang dari Israel, negara rasis itu. Dalam artikel “God Blessed Amerika” yang dikirim dari Kolorado yang saya terima pada 6 Juni 2009, Atzmon tampak optimis bahwa politik luar negeri Amerika di bawah Obama akan berubah secara mendasar, khususnya dalam kaitannya dengan kemerdekaan Palestina. Lalu Atzmon berandai:

Sekiranya sayalah dalam posisi [Obama] itu, saya akan mengultimatum Israel dalam tempo 24 jam untuk membuka jalur Gaza. Jika mereka gagal melaksanakannya, saya akan panggil duta besar saya di Tel Aviv, saya akan hentikan segala bentuk bantuan keuangan dan militer kepada Israel, saya akan bekukan aset-aset Israel karena masih tetap saja sebagai sebuah negara teroris, saya akan mulai proses cepat deportasi orang Israel dari Amerika.”

Obama bukanlah Atzmon, karena pemusik jazz ini telah lama putus urat takutnya berhadapan dengan Zionisme. Posisi sebagai presiden Amerika bila berhadapan dengan gerakan Zionisme telah menerpedo Obama untuk merealisasikan isi pidatonya di Kairo itu. Tetapi untuk berapa lama lagi Zionisme ini harus mengangkangi dunia sampai suatu ketika dapat dilumpuhkan oleh kesadaran kemanusiaan sejagat?

Suara Atzmon dan kelompoknya yang lantang-radikal dalam menghadapi kekejaman Zionisme atas nasib rakyat Palestina tidak bisa dibendung. Pada waktu praktik gnosida pasukan Israel atas Gaza pada 2009 misalnya nyaris media Barat bersikap bungkam. New York Times, CNN, BBC, dan the Guardian adalah di antara media yang bungkam itu. Situasi ini pernah membuat Atzmon mengeluh yang disampaikan kepada koleganya Mary Rizzo: “…we failed to make it to the main press” (…kita gagal memasuki media pers gelombang besar). Mary segera menghibur: “Gilad, you may fail to see it, we do not want to assimilate into the called-media, we do not need them. From now on we are the media” (Gilad, Anda bisa saja gagal melihatnya, kita tidak ingin memasukkan diri ke dalam apa yang disebut media itu, kita tidak memerlukannya. Sejak sekarang dan seterusnya kitalah media itu).

Jalan Tengah Bernama Fikih Kebinekaan

/0 Comments/in /by

Indonesia sejatinya merupakan bangsa yang mewarisi semangat kebinekaan dan keragaman. Konsep Bineka Tunggal Ika, yang disarikan dari Kitab Sutasoma karya Mpu Tantular dengan jelas menggambarkan bagaimana prinsip dan etos kebinekaan yang dimiliki bangsa ini. Akan tetapi, sebagai konsep yang telah lama meresap dalam tindakan, kebinekaan tidak sepenuhnya dipahami sebagai gagasan, sebagai teori, sebagai diskursus. Bahkan, konsep kebinekaan ini sebagian ditolak oleh mereka yang tidak ingin NKRI menjadi prinsip kebangsan, oleh mereka yang misalnya ingin mendirikan negara Islam, dengan konsep Khalifah yang masih menuai perdebatan.

Buku ini, hadir pada momentum yang tepat, ketika bangsa Indonesia membutuhkan rujukan ideologis dan konseptual, bagaimana hidup berbangsa-bernegara dalam situasi yang harmonis. Bagaimana menjalani kodrat sebagai bangsa yang beragam etnis, agama, ras dan ideologi, dapat hidup berdampingan secara wajar? Buku ini memberi jawaban teologis, ideologis, konseptual dan rumusan praktik-praktik kebinekaan yang dapat menjadi renungan.
Fikih Kebinekaan, Rumusan Kebangsaan

Gagasan besar yang dirumuskan dalam buku ini, merupakan hasil Halaqah Fikih Kebangsaan, yang diselenggarakan oleh Ma’arif Institute dan PP Muhammadiyah, pada awal 2015 lalu. Dalam buku ini, gagasan Fikih Kebinekaan menjadi bagian strategis untuk menjawab perdebatan tentang bagaimana Islam dan demokrasi berhasil menemukan irama yang tepat di tengah bangsa ini. Oleh para pendiri bangsa, Islam dan Pancasila dapat berjalanan seiringan, tanpa ada perbenturan dalam konsep dan turunan praktiknya.

Buya Syafi’i Ma’arif menegaskan bahwa, kebinekaan merupakan konsep kunci untuk memahami karakter dasar bangsa Indoensia. “Kebinekaan hanya bisa bertahan lama manakala kita semua mengembangkan kultur toleransi yang sejati, bukan toleransi karena terpaksa atau toleransi yang dibungkus kepura-puraan. Kesejatian merupakan salah satu puncak tertinggi dari capaian manusia beradab” (hal. 24).

Dalam konteks yang seirama, Menteri Agama H. Lukman Hakim Saifuddin mengungkapkan dalam sambutan buku ini, bahwa konsep maqashid syariah menjadi dasar dari rumusan fikih kebinekaan. “Fikih kebinekaan bisa dibangun di atas dasar konsep maslahah, atau biasa disebut mashalah mursalah. Konsep ini dahulu digunakan oleh Imam as-Syatibi untuk merumuskan maqashid as-Syariah, yang menjadi landasan penetapan hukum Islam. Menurut beliau, tujuan pemberlakuan syariah adalah mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok, dalam disiplin ilmu ushul fikih disebut kuliyyat al-khamsah: agama (ad-din), jiwa (an-nafs), keturunan (an-nasl), akal (al-aql), dan harta (al-mal). Dengan demikian, mashlahah merupakan dasar ijtihad bagi masyarakat modern” ungkapnya.

Dalam buku ini, Azyumardi Azra mencatat bagaimana dinamika persentuhan Islam dan politik kenegaraan di Indonesia. Dalam konteks sejarah panjang bangsa, konsep kenegaraan sudah menjadi perbincangan selama beberapa dekade. Para pendiri bangsa Indonesia, sadar bagaiamana potensi sekaligus tantangan yang dihadapi oleh warga negeri kepulauan ini. Bangsa Indonesia memilih jalan tengah dengan menghadirkan rumusan Pancasila dan Undang-Undang 1945 sebagai platform kenegaraan dan kebangsaan. Indonesia tidak berada pada dua kubu ekstrem, yakni tidak menjadi negara Islam, sekaligus juga tidak menjadi negara sekuler. Politik jalan tengah atau moderasi dalam bernegara inilah yang menjadi bagian penting dalam sejarah panjang bangsa ini. Dalam renungannya, Azyumardi Azra mengungkapkan bagaimana interaksi Islam dan politik di negeri ini dapat memberi ruang bagi demokrasi, pluralisme, HAM, kebebasan kewargaan dan multikulturalisme. Inilah yang menjadi tantangan penting bagsa Indonesia (hal. 115–120).
Perspektif Kebangsaan

Untuk menjaga harmoni dan menegaskan prinsip kebinekaan bangsa ini, Hilman Latief menghimbau agar bangsa Indonesia merumuskan pendekatan baru dalam memahami realitas kebinekaan. “Tugas penting bagi kalangan muslim sebagai warga mayoritas di Indonesia, saat ini adalah bagaimana merumuskan pendekatan baru dalam melihat realitas kebinekaan di Indonesia sebagai tawaran untuk meningkatkan harmoni sosial antar-umat beragama dan mendorong masyarakat Indonesia yang berkeadilan. Dalam konteks ini, buku Fikih Kebinekaan ini menemukan relevansinya (hal. 29–30). Buku ini, menurut Latief, tidak berpretensi untuk menjawab persoalan hubungan sosial antara umat beragama secara menyeluruh, melainkan memberikan perspektif dan pemikiran tentang bagaimana Islam berbicara kebinekaan dari pelbagai aspeknya.

Bagaimana menjaga agar prinsip kebinekaan dapat menjadi bagian dari praktik hidup bangsa ini secara kontinyu? Yudi Latif menyampaikan rumusan tentang pentingnya interaksi silang budaya. “Memberi isi pada hidup kebangsaan berarti memberi prasyarat budaya untuk bangkit. Di sini, kita memerlukan transformasi dalam dimensi mitos, logos dan etos kebangsaan. Mitos lama yang mempercayai bahwa kemenangan suatu kelompok etnis-keagamaan harus dibayar oleh kekalahan kelompok lain harus diakhiri. Kepercayaan baru perlu dihadirkan dengan kejembaran untuk berbagi kebahagiaan dengan merayakan kemenangan secara bersama. Yudi Latif mengungkapkan, perlu adanya proses penyerbukan silang budaya (cross-culture vertilization), yang menghasilkan persenyawaan yang unggul dan produktif (hal. 300–301)
Sejalan dengan rumusan ini, konsep Fikih kebangsaan dapat menjadi referensi konseptual, ideologis dan praktik kehidupan bagi bangsa ini. Meski kebinekaan menjadi ritual yang telah dihayati berabad-abad, akan tetapi secara konseptual masih menemukan kritik dalam perdebatan. Untuk tugas itu, buku ini menemukan konteksnya
Azyumardi Azra, dkk | Ahmad Fuad Fanani, Wawan Gunawan AW, Muhammad A. Darraz (ed) | Fikih Kebinekaan: Pandangan Islam Indonesia tentang Umat, Kewargaan, dan Kepemimpinan Non-Muslim Mizan, Jakarta | I, 2015 | 360 hal | ISBN : 978–979–433–896–4

Munawir Aziz, pembaca buku (@MunawirAziz)

Sumber : http://www.kompasiana.com/terajuindonesia/jalan-tengah-bernama-fikih-kebinekaan_56aed84750f9fd531027c297

Menimbang Kembali Indeks Kota Islami

/0 Comments/in /by

Pada salah satu pertemuan mata kuliah Teori Kota di salah satu perguruan tinggi Islam yang penulis ajar, mahasiswa-mahasiswa berdiskusi tentang perencanaan kota islami. Subjek kota islami masuk sebagai salah satu topik dalam silabus mata kuliah, dan bukan hal yang baru dalam kajian ‘urban planning and design’. Beberapa artikel internasional pernah mengulas tentang  tema ini, seperti Idrus. M.T. dalam  Between Western Values and Islamic Ideals in Town Planning, Challenges of transformation built env. in Islamic countries., Mortada H dalam Traditional Islamic Priciples of Built Environment, dan yang terbaru lainnya.

Namun, wacana mengenai subjek kota islami memang belum begitu berkembang dan belum memasyarakat dengan baik.

Mahasiswa-mahasiswa pun dominan berdiskusi hanya berputar pada persoalan perencanaan fisik perkotaan. Misalnya, bangunan fisik masjid sebagai pusat gravitasi kota. Barangkali karena mereka  dari Fakultas Teknik sehingga pembahasan hanya menyinggung tentang aspek fisik. Namun, tidak salah sepenuhnya.

Penulis teringat juga pada debat pemilihan calon walikota Makassar tahun 2009 yang disiarkan langsung oleh salah satu TV swasta. Seorang calon walikota berkata bahwa ingin menjadikan Kota Makassar sebagai kota yang islami, seperti Makkah, dan bukan kota maksiat seperti kota-kota Amerika.

Pernyataan calon walikota itu menarik, sekaligus menumbuhkan banyak pertanyaan yang cukup serius secara akademik. Apa itu kota yang islami? Apa betul kota-kota Amerika itu buruk dan layak jadi objek percontohan sebagai kota yang perlu dihindari?

Tahun lalu Maarif Institute mengekspos tentang Indeks Kota Islami (IKI). Gagasan ini cukup brilian untuk memberi pengantar kepada pemahaman mengenai kota islami. Indikator yang digunakan yaitu Aman (meliputi kebebasan menjalankan agama/ keyakinan dan pemenuhan hak dasar negara), Sejahtera (meliputi pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan kesehatan), serta Bahagia (meliputi kenyamanan, dimensi kolektif, dan kepedulian lingkungan) (Republika Online, 30/8/15).

Kajian mengenai kota islami sejauh ini memang tidak banyak disentuh oleh ulama fikih. Dyayadi (2008) dalam buku “Tata Kota Menurut Islam” menyebutnya sebagai Fikih Perkotaan, yaitu ilmu tentang pengaturan kepentingan manusia yang bermukim di kota berupa hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang bernapaskan ajaran Islam. Hanya saja Dyayadi dalam bukunya pun tidak memberi penjelasan mendalam mengenai solusi Islam dalam penataan kota. Jawaban-jawaban yang diberikan masih bersifat universal.

IKI Maarif Institut juga sebenarnya menggunakan indikator-indikator yang universal.  Maka tidak heran jika muncul pertanyaan menggelitik, kalau memang IKI memiliki kesamaan nilai universal, kenapa harus dikatakan kota islami? Bukankah indeks  penilaian kota sudah cukup banyak dikembangkan dan sejalan dengan prinsip IKI sebagaimana yang dimaksud Maarif Institut? Apa yang berbeda?

Hemat penulis, bagaimana pun juga perlu ada pembedaan, misal secara teknis desain suatu kota.

Dalam sejarah perkembangan kota, seperti di Indonesia, terdapat perbedaan cukup signifikan ketika agama Islam mulai meluas. Ajaran-ajaran Islam tercermin melalui desain penataan kota. Sebagai misal, setelah Islam masuk, susunan ruang perkotaan lebih menegaskan batas-batas publik dan privat, serta penyatuan ruang ekonomi, politik, dan agama yang sebelumnya terpisah-pisah (Markus Zahnd, 2008). Peranan masjid tentu juga sangat signifikan.

Oleh sebab itu, seberapa pun demokratis dan sejahteranya suatu kota, misal sebut saja Macau, tidak serta merta bisa dikatakan sebagai kota yang paling islami. Napas islami pada aspek lain mungkin besar, tetapi pada aspek desain kota tentu tidak.

Terlepas dari semua itu, yang mendesak untuk dikembangkan lebih lanjut ialah Fikih Perkotaan sebagaimana disebut tadi, dengan lebih mendalam. Ajaran-ajaran Islam diharapkan bisa memberi jawaban terhadap persoalan-persoalan menyangkut hajat hidup di perkotaan. Salah satu misal, bagaimana status kepemilikan tanah yang ideal dalam Islam? Apakah perlu warga negara punya hak milik atas tanah? Bagaimana penerapan hadist riwayat Al-Bukhari, “Siapa yang membuka tanah yang tidak berpunya, dialah yang lebih berhak memilikinya”?  Atau cukupkah negara saja yang memiliki tanah dan warga hanya memanfaatkan?

Pertanyaan-pertanyaan lainnya yaitu sejauh mana batasan kepemilikan sumber daya air? Batasan penebangan pohon dan pembukaan hutan? Dengan mencari jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut, ajaran-ajaran Islam dirasa lebih membumi.

Fitrawan Umar

Pemerhati lingkungan dan perkotaan

sumber : http://berkota.co/2016/03/15/menimbang-kembali-indeks-kota-islami/

Kuliah Umum di Jabatan Pengajian Melayu (III)

/0 Comments/in /by

Oleh : Ahmad Syafii Maarif

REPUBLIKA.CO.ID, Demikianlah, misalnya, Perang Aceh yang berlangsung selama 40 tahun itu akhirnya terempas. Kualitas persenjataan Aceh sama sekali tidak lagi memadai untuk meneruskan perlawanan.

Akibatnya sangat logis, semangat yang semula demikian tinggi melawan orang kaphe (kafir) akhirnya redup juga dengan segala penderitaan dan kehinaan yang diwariskannya. Inilah kesaksian T Ibrahim Alfian, sejarawan Indonesia asal Aceh. “Setelah empat puluh tahun berperang, para pemimpin agama yang masih tinggal, pada umumnya sudah tidak mempunyai cukup potensi lagi untuk menghadapi persenjataan Belanda. Pemimpin-pemimpin agama ada yang duduk sebagai kali atau hakim agama dalam pemerintahan uleebalang yang mengakui kedaulatan Belanda mereka, termasuk dalam struktur birokrasi pemerintah kolonial Belanda.” (T Ibrahim Alfian, Perang di Jalan Allah. Jakarta: Sinar Harapan, 1987, hlm 236).

Aceh adalah daerah modal yang tersingkat dijajah Belanda, hanya berlangsung 30 tahun (1912-1942). Rakyat Aceh boleh berbangga dengan fakta ini. Kekalahan Aceh ini tidak berarti bahwa rakyat nusantara menyerah kalah, tetapi strategi perlawanan berubah: dari modal fisik dan iman ke modal intelektual melalui organisasi modern. Lahirnya BU (Budi Utomo) 1908, kemudian SI dan Muhammadiyah yang muncul bersamaan dengan kekalahan Aceh ini adalah pertanda penting dari titik geser strategi perjuangan itu.

Namun, gerakan intelektual yang didukung oleh semangat nasionalisme dan gagasan demokrasi baru terjadi pada 1920-an, dipelopori oleh mahasiswa yang terhimpun dalam Perhimpunan Indonesia (PI) di negeri Belanda dan di dalam negeri disambut oleh gerakan pemuda Indonesia yang kemudian berikrar dalam bentuk Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 yang terkenal itu.

Para intelektual ini sekaligus adalah aktivis politik kebangsaan, sesuatu yang logis di tanah jajahan. Berkat pendidikan Barat, mereka ini menjadi sangat sadar tentang betapa hina dan nistanya hidup di bawah sistem penjajahan. Islam yang menghargai martabat manusia merdeka merupakan salah satu faktor pemicu utama untuk menghalau penjajahan dari bumi nusantara.

Dalam rahim 1920-an ini pulalah, munculnya Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 1923 dan organisasi sosial keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) yang resmi berdiri pada 31 Januari 1926. Pada 4 Juli 1927, lahir pula Partai Nasional Indonesia (PNI) pimpinan Ir Sukarno yang pada era kemerdekaan menjadi presiden pertama Republik Indonesia.

Jika NU lebih banyak bergerak di dunia pesantren dengan peran para kiainya yang fenomenal, PNI adalah partai kaum intelektual didikan Barat, persis dengan PI yang seluruhnya dibidani oleh kaum terpelajar didikan Eropa. Dalam gagasan nasionalisme dan demokrasi modern, kelas intelektual yang dihasilkan oleh Muhammadiyah dan NU pada umumnya belum bisa menandingi kualitas kelompok intelektual didikan Barat. Mungkin inilah salah satu penyebab mengapa dalam proses perjuangan kemerdekaan kaum santri yang diwakili Muhammadiyah dan NU lebih banyak berfungsi sebagai pendamping mitranya yang mendapatkan pendidikan Barat.

Dalam PI, misalnya, kecuali Dr Soekiman Wirjosendjojo yang kemudian dapat dikategorikan sebagai wakil kaum santri, yang lain adalah kelompok intelektual nasionalis yang tidak menjadikan agama sebagai filsafat perjuangannya sekalipun mayoritas mereka adalah penganut agama Islam. Tokoh PI, Mohammad Hatta, sekalipun dikenal sangat saleh dalam hidup beragama, ideologi yang mendasari perjuangan politiknya adalah nasionalisme, tidak berbeda dengan Sukarno.

Memang pada 1967 Hatta, Deliar Noer, dan banyak dari alumni HMI berniat mendirikan Partai Demokrasi Islam Indonesia (PDII), tetapi sayang partai ini bernasib abortif karena tidak diizinkan rezim militer Soeharto untuk dilegalkan dengan dalih penyederhanaan sistem kepartaian. Bung Hatta, seorang demokrat dalam teori dan praktik, tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali mengurungkan niat mulianya itu.

Sewaktu bertemu dengan Deliar Noer di kampus Universitas Chicago pada 1980, Nurcholish Madjid (1939-2005) menurunkan refleksinya berikut ini tentang PDII. “Kalau sekiranya Partai Demokrasi Islam Indonesia yang dipimpin Hatta jadi berdiri, keadaan di Tanah Air agaknya tidak separah yang kita hadapi.”

Seperti kita ketahui, Bung Hatta adalah idola Nurcholish Madjid dalam masalah kenegaraan dan demokrasi. Rezim militer tentu sangat sadar, sekiranya PDII sebagai pembela sistem demokrasi yang sehat diizinkan berdiri, tentara tidak mungkin berbuat semau gue dalam mengebiri demokrasi atas nama demokrasi Pancasila.

Kuliah Umum di Jabatan Pengajian Melayu (IV)

/0 Comments/in /by

Oleh : Ahmad Syafii Maarif

REPUBLIKA.CO.ID, Energi intelektual Indonesia, termasuk yang berasal dari kaum santri menjelang dan beberapa tahun pascaproklamasi dicurahkan kepada upaya bagaimana mengisi kemerdekaan Tanah Air, di dalamnya pemikiran tentang apa sebaiknya dasar filsafat bagi sebuah negara merdeka itu telah diperdebatkan. Karena Indonesia telah menetapkan demokrasi sebagai sistem politik nasional, pada 1955 diselenggarakan pemilu pertama yang berlangsung aman, damai, langsung, dan relatif jujur.

Kejadian ini menyiratkan optimisme publik akan hari depan Indonesia yang adil, makmur, dan demokratis. Pemilu 1955 diadakan dua tahap; satu untuk memilih anggota parlemen, dan dua untuk memilih anggota Majelis Konstituante. Pemilu ini menghasilkan empat partai besar: PNI, Masyumi, NU, dan PKI.

Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia) didirikan pada November 1945 dengan bidang utamanya, Muhammadiyah dan NU, tetapi pada 1952, NU memisahkan diri dengan mengubah dirinya menjadi partai. Namun, hasil pemilu ini ternyata tidak mendekatkan Indonesia kepada tujuan kemerdekaannya. Sengketa politik di kalangan elite adalah penyebab utama mengapa semua itu terjadi.

Pemilu kedua baru diadakan pada 1971, menunggu 16 tahun sesudah 1955. Apa artinya ini? Sekali pun Indonesia secara konstitusional menganut prinsip kedaulatan rakyat, dalam realitas yang berlaku adalah prinsip kedaulatan tuanku; rakyat tidak lagi berdaulat. Demikianlah pemilu-pemilu berikutnya sampai pada 1999 hanyalah pemilu dalam nama, tidak dalam pengertian substansial karena siapa pemenangnya telah diketahui sebelum pertarungan.

Rezim militer mana pula di muka bumi yang suka dengan demokrasi? Jika pun demokrasi dicantumkan dalam konstitusi, semua hanyalah sebagai tipuan agar rakyat merasa dihitung.

Pergumulan tentang masalah dasar negara ini baru tuntas pada 1980-an setelah Pancasila secara paksa diwajibkan menjadi dasar, tidak saja bagi parpol, tetapi juga buat semua organisasi kemasyarakatan, termasuk Muhammadiyah dan NU, sekali pun setelah jatuhnya rezim militer Soeharto warga diberi kebebasan lagi untuk menetapkan dasar partai dan organisasinya masing-masing.

Sebagian besar mereka memilih Pancasila sebagai dasar itu, Muhammadiyah pada 2000 kembali mencantumkan Islam sebagai dasar organisasinya. Perbincangan tentang masalah dasar organisasi ini cukup alot diperdebatkan dalam Muktamar Muhammadiyah di Surakarta pada 1985 yang pada ujungnya menempatkan Pancasila sebagai dasar mengggantikan Islam yang sudah tercantum sejak 1959. Sebagai catatan penting, selama 47 tahun (1912-1959), dalam AD (Anggaran Dasar) Muhammadiyah masalah dasar ini tidak ditemukan.

Namun, ada fenomena revolusioner di kalangan intelektual muda Muslim pada 1980-an itu yang tidak lagi sibuk memikirkan masalah dasar negara karena bagi mereka Pancasila sudah cukup. Fenomena ini berlangsung sampai sekarang (2016).

Dengan demikian, tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana menerjemahkan nilai-nilai Pancasila itu ke dalam format yang konkret, khususnya yang menyangkut tegaknya keadilan sosial di Indonesia, sesuatu yang telantar sejak proklamasi kemerdekaan. Sejak berkuasanya rezim militer pada 1966 sampai hari ini, yang berlaku sebenarnya adalah sistem ekonomi neoliberal yang memicu timbulnya kesenjangan sosio-ekonomi yang semakin parah antara si kaya dan rakyat jelata.

Kaum intelektual Muslim yang sudah bahagia dengan Pancasila tampaknya tidak berdaya menghadapi gelombang masif neoliberalisme itu. Jika gempuran neoliberalisme ini tidak dibendung, akibat buruknya sudah berada di depan mata: Indonesia tidak mungkin menjadi sebuah negara yang adil dan berdaulat penuh!

Manakala keadilan tidak kunjung datang, kemerdekaan bangsa hanyalah untuk mereka yang diuntungkan oleh sistem ekonomi neoliberal yang sama sekali telah mengkhianati nilai-nilai luhur Pancasila yang telah diterima oleh mayoritas mutlak rakyat Indonesia. Di sinilah terletaknya ironi Indonesia merdeka itu.

Apakah sistem ekonomi antinilai Pancasila ini akan terus berlanjut? “Resonansi” ini tidak bisa menjawabnya. Namun, jika kemerdekaan bangsa yang dulu diperjuangkan dengan susah payah melalui penjara ke penjara dan pembuangan yang ditimpakan atas banyak tokoh nasiolalis, semestinya kaum intelektual Indonesia sekarang mau bahu-membahu dengan sikap berani sebagai wakil bangsa merdeka untuk menghalau serbaneoliberalisme ini agar tersingkir dari bumi Pancasila.

Krisis Peradaban Arab Muslim (IV) (Dalam Pandangan Khaled Abou El Fadl)

/0 Comments/in /by

Oleh : Ahmad Syafii Maarif

REPUBLIKA.CO.ID, Jika partai-partai Kristen, partai Yahudi yang menjadikan agama sebagai identitas dan definisi diri, tetapi tak satu pun dari mereka yang berbicara untuk Yudaisme atau untuk Kristenitas.

Di sini ironi berlaku, tulis Abou El Fadl, baik Arab Saudi, El Sisi, al-Azhar, dan ISIS, semuanya mengklaim berbicara untuk Islam. Akibatnya, banyak orang pintar yang membaca kejahatan dan kekejaman yang dilakukan ISIS sebagai wajah yang sebenarnya dari Islam politik.

Lain lagi dengan ungkapan Islam yang dipolitikkan (politicized Islam), seperti yang ditunjukkan El Sisi, al-Azhar, Arab Saudi, Dewan Kerja Sama Teluk, dan sekutunya. Bagi mereka, negara adalah Tuhan, tulis Abou El Fadl.

Agama didefinisikan dan diatur di ruang publik: mana yang termasuk keberagamaan yang baik sebagai lawan dari keberagamaan yang buruk. Mana pula yang diinginkan Tuhan dan mana pula yang tidak disukai-Nya.

Oleh sebab itu, taat kepada negara adalah kewajiban hukum dan moral, dan berserah diri kepada negara adalah sebuah kebajikan. Catatan saya: jika rintihan pedih Abou El Fadl ini dalam mengamati apa yang sedang berlaku di beberapa negara Arab adalah kenyataan yang sebenarnya, maka tingkat krisis peradaban Arab Muslim sudah tidak bisa ditolong lagi, kecuali ganti penguasa, bahkan ganti umat, seperti yang diisyaratkan Alquran, “Jika kamu berpaling [dari jalan kebenaran], Dia akan menggantimu dengan kaum lain, kemudian mereka tidak seperti kamu.” (QS Mu?ammad: 38). Allah yang lebih tahu!

Hal lain yang cukup menarik dan sebenarnya tidak terlalu mengejutkan adalah kaitan antara intelijen Saudi dengan ISIS, sebagaimana ditulis Abou El Fadl. Bukti menjadi semakin kuat bahwa ISIS adalah monster (makhluk raksasa yang menakutkan), dilepaskan ke dunia oleh intelijen Saudi dan sekutu-sekutunya dengan peran utama Pangeran Sultan bin Bandar.

Pada 2011, Arab Saudi dihadapkan kepada situasi yang mencemaskan. Teman-teman despotiknya di Tunisia dan Mesir telah terjungkal, dan Muammar Qadafi dari Libya terbunuh. Begitu juga rezim-rezim di Yaman, Bahrain, dan Suriah berada dalam pengepungan. Muncul spekulasi luas tentang rezim authoritarian lainnya akan mengalami nasib serupa.

Untuk mengantisipasi kemungkinan yang serba buruk itu, militer Saudi dan sekutunya melakukan intervensi keras di Bahrain untuk memukul perlawanan rakyat. Tujuannya untuk meyakinkan Gedung Putih akan perlunya sebuah kudeta demi mengembalikan rezim lama di Mesir.

Lagi peran Pangeran Bandar sangat besar dalam masalah ini. Salah satu target yang hendak diraih adalah agar militer Amerika siap melakukan intervensi untuk menumbangkan gerakan revolusioner dan melindungi rezim Saudi jika terancam, sekalipun bagi Amerika sendiri tidaklah mudah bertindak demikian. Maka kartu scary Islam (Islam yang menakutkan) lalu dimainkan oleh elite Arab yang aslinya memang pro-Barat, demi menarik perhatian pihak Barat agar mau terlibat.

Maka munculnya Abu Bakr al-Baghdadi, pemimpin ISIS, bukanlah suatu kebetulan, tulis Abou El Fadl. Dengan bersikap serba gagah dalam gaya Hollywood menyatakan dirinya sebagai Khalifah.

Permainan ISIS meledak dengan segala akibat buruknya di luar niat semula sehingga Saudi dan sekutunya merasa terancam oleh monster yang diciptakannya sendiri. Barat pada akhirnya mau juga terlibat melalui serangan udara atas pusat-pusat kekuatan ISIS di Suriah.

Situasi politik semakin tak terkendali. Polarisasi Sunni-Syi’i-Kurdi menjadi semakin tajam berkat dipicu oleh kelakuan ISIS. Seperti telah diketahui, munculnya ISIS sebagai sempalan Alqaidah di Irak dan banyak di antara perwiranya adalah mantan anggota militer Irak yang dilucuti pasukan Amerika pada Mei 2003. Awal kelahirannya adalah sebagai jawaban terhadap perkiraan pengambilalihan Irak oleh kelompok Syi’i di bagian selatan dan oleh pasukan Kudi di Irak utara.

ISIS telah meraih keberhasilan yang lumayan dalam situasi semangat revolusioner Arab yang berantakan yang dulu punya mimpi tentang kebebasan. ISIS juga berhasil membangkitkan kembali polarisasi lawas antara orang Sunni, orang Syi’i, dan orang Kurdi, antara orang Turki, Persi, dan orang Arab. Pun mereka berhasil lebih mengetepikan nasib rakyat Palestina, dan jangan lupa telah turut membantu Netanyahu terpilih kembali sebagai Perdana Menteri Israel.

Di akhir tulisannya, Abou El Fadl menghibur diri dalam nada lirih, “?urriya adalah hukum alamiah dari segala-galanya, dan seperti halnya kehidupan itu sendiri, ia pasti akan bertunas kembali. Bahkan ia bisa bertunas di saat teriknya musim panas yang meresahkan, saat ketenangan yang hangat musim gugur, atau saat pasrah sungguh-sungguh di musim dingin yang sangat dingin.”

Pendek kata, hurriya tidak mengenal kematian sepanjang zaman dalam kehidupan umat manusia. Aduh, El Fadl, kami menyertai mimpimu juga dalam kelirihan.