REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Ahmad Syafii Maarif

Dan, situasi akan semakin memburuk serta berbahaya pada saat politisi menyalahgunakan agama untuk tujuan-tujuan pragmatisnya sendiri. Selama sikap semacam ini berlanjut di kalangan mereka yang juga menyebut dirinya sebagai pemeluk agama, tidak ada harapan bahwa perdamaian akan terwujud.

Dengan frasa Bhinneka Tunggal Ika, Mpu Tantular sebenarnya ingin menyaksikan bahwa antara penganut Hindu (khususnya Syiwa) dan penganut Buddha dapat membina hidup bersama dengan damai dan serasi dalam kerajaan itu.

Bilamana pada akhirnya Kerajaan Majapahit runtuh, bukanlah disebabkan oleh konflik agama antara penganut Hindu dan penganut Buddha, melainkan menurut catatan sarjana Prancis Coedes karena sebab-sebab berikut. Pertama, munculnya Malaka sebagai pusat perdagangan dan sebuah awal penyebaran Islam.

Kedua, pecahnya perang suksesi di kalangan elite puncak Majapahit. Dan, ketiga, adanya upaya Cina di bawah pimpinan Kaisar Yung Lo untuk mengambil alih posisi Jawa sebagai yang dipertuan di nusantara dan di semenanjung. (Lih. G Coedes, The Indianized States of Southeast Asia, ed Oleh Walter F Vella, terj. Oleh Susan Brown Cowing. Honolulu: East-West Center Press, 1968, hlm 241).

Sekalipun Kerajaan Majapahit telah masuk ke museum sejarah, Bhinneka Tunggal Ika rumusan Mpu Tantular bertahan sampai hari ini di Indonesia, sebagaimana telah disebut di atas. Tidak ada masalah dalam menerima ciptaan sastrawan Buddha ini.

Kenyataannya, seluruh rakyat Indonesia telah menerima sasanti Bhinneka Tunggal Ika sebagai warisan sejarahnya sendiri, sesuatu yang amat penting bagi pengembangan iklim kemerdekaan agama, harmoni sosial, dan toleransi di negeri ini.

Kemudian, kita tengok pula kehadiran Islam dan agama Kristen di kepulauan ini beberapa abad silam. Saat kedatangan kedua agama ini, akar-akar sosiokultural Hindu-Buddha masih sangat kuat, dan bahkan perilaku rakyat umum masih dipengaruhi oleh nilai-nilai agama kosmopolitan asal India ini.

Diperlukan waktu beberapa abad bagi Islam dan Kristen untuk menggantikan posisi dominan Hinduisme dan Buddhisme di nusantara. Islam, khususnya, sejak abad ke-17, telah tampil sebagai agama yang sangat berpengaruh di kawasan ini. Keberhasilan besarnya bukan diraih melalui peperangan, melainkan “melalui perembesan damai, toleran, dan bersifat membangun” (penetration pacifique, tolerant, et constructive), sebagai disimpulkan oleh Yosselin de Yong.

Berdasarkan gejala sosial ini, watak utama Islam Indonesia dengan sendirinya bersifat damai dan toleran, sampai suatu ketika belum lama ini muncul kelompok sempalan kecil dengan topangan ideologi radikal dari luar negeri sebagai filsafat politik yang dianutnya untuk melakukan tindakan-tindakan brutal dan kejam. Dalam kasus semacam ini, agama pastilah merupakan bahaya dan kutukan bagi kehidupan manusia.

Kemudian, kita lihat pula agama Kristen dan persandingannya dengan Islam dalam masalah toleransi dan perdamaian. Dengan mengesampingkan sisi imperialistik dari penganut Kristen Eropa, agama Kristen sendiri adalah agama perdamaian, toleransi, dan harmoni.

Pernyataan Yesus dalam Bibel berikut ini, “Anda telah dengar dan dikatakan bahwa Kamu harus mencintai tetanggamu dan membenci musuhmu. Tetapi aku katakan kepadamu, Cintailah musuhmu, sayangilah orang yang mengutukmu, berbuat baiklah kepada orang yang membencimu, dan doakanlah mereka yang memanfaatkanmu dengan dengki dan yang menganiayamu.” (Matteus 5:43-44) adalah salah satu bukti teologis bahwa agama Kristen pada dasarnya adalah sebuah agama kasih dan damai.

Sama halnya dengan Islam. Islam menurut definisi berarti damai dan sikap penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Alquran sebagai sumber utama Islam dalam sebuah ayat menegaskan, “Tidak ada paksaan dalam beragama.” (QS al-Baqarah [2]: 256). Sepanjang pengetahuan saya, tidak ada satu pun Kitab Suci sepanjang sejarah peradaban manusia yang demikian gamblang membela prinsip kebebasan beragama.

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Ahmad Syafii Maarif

Kabinet JKW-JK baru saja diresyafel sebelum berusia satu tahun. Ada pergantian menteri, ada pula yang digeser posisinya. Tidak tertutup kemungkinan akan ada lagi resyafel jilid dua, karena perimbangan di DPR telah berubah dengan beralihnya dukungan sebuah parpol menjadi partner pemerintah yang sebelumnya berseberangan. Perpindahan parpol mendapat sedikit kritik, tetapi tidak menimbulkan heboh. Catatan saya tentang perubahan sikap politik ini adalah agar orang janganlah terbiasa bersikap serba ekstrem dalam mendukung atau menentang. Dalam politik sikap-sikap seperti itu  tidak mendidik, sebab jika kemudian melunak akan ditafsirkan secara liar dan negatif oleh sementara orang.

Di tengah melemahnya posisi rupiah dan kesulitan hidup rakyat yang semakin menghimpit, semestinya kabinet ini terhindar dari segala macam kegaduhan. Jika berlaku perbedaan pendapat di antara anggota kabinet, bicarakan masalah itu dalam rapat tertutup, jangan cari forum di luar untuk mendapatkan dukungan. Patuhilah etika bernegara, agar publik tidak jadi bingung dan bahkan marah, mengapa telah terjadi semacam persaingan dalam pemerintahan. Mengenai kemungkinan adanya perasaan kecewa dengan seseorang di masa lampau jangan dibawa lagi dalam kabinet yang sekarang. Indonesia yang sedang oleng ini sungguh memerlukan sebuah pemerintahan yang kompak dan saling melengkapi. Titik!

Sekiranya ada kritik yang harus disampaikan kepada seseorang dalam kabinet dan dinilai perlu diketahui publik, pakailah tangan lain di luar pemerintahan. Dengan cara ini, kesan positif publik terhadap pemerintahan tetap terpelihara, sekalipun kabinet JKW-JK ini belum melakukan sesuatu yang fundamental untuk perbaikan sistem politik dan sistem ekonomi bangsa yang terkesan masih sangat liberal. Trisakti Bung Karno yang sering diucapkan itu barulah melayang pada tingkat wacana, praktik riil di lapangan belum banyak berubah sejak rezim Orba yang lalu. Gerakan Reformasi yang bertekad merubuhkan benteng KKN (Korupsi-Kolusi-Nepotisme) selama 17 tahun berjalan, benteng itu bahkan tetap saja bertahan dan dinikmati oleh elite politik kita.

Apa maknanya semuanya ini? Jawabannya sederhana saja: kita tidak sungguh-sungguh untuk melakukan perubahan mendasar dalam cara kita mengurus negara. Dulu semua kita sepakat bahwa musuh revolusi Indonesia ada dua: penjajahan dan feodalisme. Keduanya wajib ditumbangkan oleh sebuah bangsa merdeka. Penjajahan asing secara resmi memang telah diusir, tetapi sikap-sikap penjajah oleh bangsa sendiri masih saja berlangsung sampai hari ini. Rakyat banyak masih saja diberlakukan sebagai komoditas dalam pemilu, sedangkan keadilan yang mereka tuntut sejak zaman nenek moyangnya dulu masih saja diabaikan. Jika prilaku elite semacam ini tetap saja bertahan, maka demokrasi Indonesia tidak akan pernah mencapai tujuan utamanya berupa tegaknya keadilan buat semua.

Adapun feodalisme yang sudah berusia puluhan abad dalam kultur bangsa ini, ada yang tebal ada pula yang tipis, memang tidak mudah menghalaunya. Revolusi Indonesia yang hanya berlangsung sekitar empat tahun jangankan berhasil melumpuhkan feodalisme yang sudah mengakar itu, sebagian elite bangsa malah  merasa  nyaman hidup dengan feodalisme itu. Itulah sebabnya mengapa untuk menegakkan sistem demokrasi yang sehat dan kuat di negeri ini menjadi sangat-sangat sukar karena mereka yang menyebut dirinya demokrat, kelakuan hariannya tidak ada bedanya dengan kelakuan kaum feodal dengan tingkah serba bos. Slogan asal bapak senang memang nyata dan disenangi. Apalagi sebagian rakyat kita memang terbiasa menjadi pelayan, tidak faham apa makna kemerdekaan dan prinsip egalitarian bagi manusia.

Tetapi sikap merdeka dan egalitarian dalam politik haruslah dipagar dengan etika berkualitas tinggi, demi kekompakan dalam suasana saling memahami. Maka kagaduhan  yang terasa dalam Kabinet JKW-JK tidak lain karena prinsip kemerdekaan dan egalitarianisme itu menjadi agak liar, lepas kendali, karena tidak dipagar dengan etika kolektif dalam mengurus sebuah  pemerintahan.

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Ahmad Syafii Maarif

Karena perhatian disedot oleh masalah dalam negeri, nasib rakyat di beberapa negeri Arab yang dilanda krisis berat, agak terlupakan. Artikel Bassel Oudat dari Damaskus di bawah judul “Syria’s Impasse” dalam harian Al-Ahram, 25 Agustus 2015, telah memukul batin saya tentang betapa parahnya krisis yang melanda Suria ini. Seakan-akan sebuah kepingan neraka sedang diciptakan di sana oleh para aktornya: lokal, regional, dan global. Pada tingkat lokal melibatkan rezim al-Assad, kelompok Negara Islam (ISIS), dan kelompok Islamis lainnya yang baku hantam berebut pengaruh di negara gagal itu. Islam sebagai agama perdamaian telah berhenti jadi rujukan dalam penyelesaian konflik, dibuang jauh entah ke mana. Para elite yang terlibat dalam konflik berdarah-darah ini semuanya memahami dan bercakap dalam Bahasa Arab, Bahasa Alquran, tetapi nurani mereka telah tersumbat untuk menerima petunjuk.

Pada tataran regional, Iran terus saja memasok senjata dan bantuan lainnya kepada rezim al-Assad dengan tujuan memperkuat pengaruhnya dengan mengorbankan bangsa yang oleng itu. Tentu saja Iran dalam berebut hegemoni politik dengan Saudi Arabia di kawasan kacau itu ingin memperagakan taringnya dengan menguasai Suria sejauh mungkin. Perkara rakyat Suria bermain dengan maut setiap saat tidak perlu dipertimbangkan. Inilah corak kekuasaan biadab atas nama agama. Oudat menulis: “Ia [Iran] menyebut Suria sebagai perluasan dari tanahnya sendiri dan sekaligus memanfaatkan konflik itu untuk mendorong posisi tawar yang keras dalam pembicaraan nuklirnya dengan pihak Barat.”

Di sini definisi kepentingan nasional tidak ada lagi kaitannya dengan prinsip-prinsip moral Islam. Pada kutup lain Saudi Arabia merasa ringan saja bekerja sama dengan Israel dalam menghadapi Iran. Teologi sunni-syi’ah sama-sama dieksploitasi semata-mata bagi tujuan kekuasaan duniawi. Apa yang disebut bangunan solidaritas Arab sudah lama runtuh. Rezim al-Assad yang Arab, tetapi brutal itu, merasa lebih nyaman berdampingan dengan Iran, demi kelangsungan kekuasaannya. Pergolakan rakyat yang semula damai untuk menuntut kebebasan telah berubah menjadi konflik bersenjata yang tidak jelas ujung-pangkalnya. Kota-kota di seluruh negeri yang nahas itu telah hampir rata dengan tanah.

Di awal kolomnya, Oudat  menulis: “Meskipun merupakan salah satu tragedi kemanusiaan terburuk di abad ini, krisis Suria tampaknya telah terjerembab melalui keretakan diplomasi internasional. Dielakkan oleh Amerika, disabotase oleh Rusia, dan dizalimi oleh Iran, negeri itu telah jadi korban rezim brutal, milisia sektarian, pasukan upahan dan kelompok jihadis dalam berbagai aliran, dan menjadi mangsa diplomasi pura-pura tetapi tidak ada pengaruhnya…Ia [krisis Suria] telah jadi sumber keuntungan bagi kelompok jihad global, peluang politik bagi Teheran dan Moskow, dan kutukan bagi rakyat jelata.” Perang saudara selama empat setengah tahun ini telah merenggut ratusan ribu nyawa, ratusan ribu jadi pengungsi dengan segala penderitaan dalam perjalanan ke berbagai negara. Presiden Bashar al-Assad dengan dukungan Tehran dan Moskwa tampaknya rela melihat Suria jadi puing perang daripada berdamai dengan lawan-lawan politik domestiknya.

Omar Kosh, peneliti oposisi Suria berkata: “Tampaknya Amerika, Rusia, dan Iran punya satu persamaan: syahwat untuk menghancurkan Suria.” Tambahan lagi bagi Amerika, dengan hancurnya Suria, Israel pasti akan mendapatkan keuntungan yang besar. Saya hampir kehabisan kosa-kata untuk menggambarkan tentang betapa moral internasional, termasuk dunia Islam, telah tiarap dalam mengatasi krisis kemanusiaan yang sedang diderita rakyat Suria. Memang Amerika masih mengirim bom untuk menghancurkan kekuatan ISIS, tetapi tidak berbuat apa-apa untuk menurunkan rezim brutal al-Assad yang telah membawa negeri itu bertekuk lutut k epadanya yang dulu telah dimulai oleh bapaknya Hafez al-Assad yang sama kejamnya dengan menggunakan Partai Baath Suria sebagai kekuatan penindas.

Sekarang seluruh kota Suria telah binasa, masa depan rakyatnya gelap-gulita, sementara dunia membisu membiarkan drama maut ini berlangsung terus. Ya, Allah, mohon tampakkan keberpihakan Engkau untuk menolong hamba-hambaMu yang menjadi korban para elite yang mabuk dunia dan gila kekuasaan. Rakyat Suria dibiarkan sendiri menanggulangi nasibnya dalam kepungan penderitaan yang nyaris tanpa batas. Oleh sebab itu, ya Allah, dengarlah jeritan tangis mereka, karena Engkau Maha Mendengar dan Maha Mengetahui!

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Ahmad Syafii Maarif

Akhirnya setelah bergumul selama beberapa minggu dalam proses yang meletihkan dan tidak bermutu, lawan petahana Gubernur Sumbar Prof. Irwan Prayitno yang berpasangan dengan Nasrul Abit (mantan bupati Pesisir Selatan) baru muncul secara pasti pada 27 Juli 2015l, yaitu pasangan Muslim Kasim-Fauzi Bahar. Muslim, birokrat pernah menjabat bupati Pariaman selama dua periode. Akan halnya Fauzi Bahar, purnawirawan Angkatan Laut dengan pangkat letkol, selama dua periode jadi wali kota Padang. Sosok ini mendapat kritik keras, khususnya oleh warga Padang karena berlakunya kerusakan menyeluruh di kota itu selama Fauzi berkuasa.

Petahana Irwan kelahiran Yogyakarta 20 Desember 1963 selama lima tahun jadi gubernur menyisakan fakta ini: dari sisi tingkat kesejahteraan masyarakat, Sumbar terjun bebas pada angka tiga dari bawah setelah Papua dan NTB. Sebagai seorang tokoh PKS, kata orang Irwan lebih banyak mengurus kepentingan partainya dari pada rakyat Sumbar. Memang Ranah Minang lagi bernasib sial, sulit sekali memunculkan pemimpin pro-rakyat yang mau berjibaku membebaskan propinsi ini dari belitan dan lilitan kemiskinan. Dulu ranah ini mendapat julukan sebagai “industri otak,” kini kita tidak tahu ke mana otak-otak itu bersembunyi. Karena hanya dua pasang yang akan bertanding, maka pilihan rakyat Sumbar sudah dipatok demikian rupa. Nama-nama yang sebelumnya mengemuka, seperti Mulyadi (anggota DPR Pusat) dan Shadeq Pasadique (bupati Tanah Datar) yang banyak didukung oleh kaum terdidik dan perantau sudah terkunci oleh kedua pasangan di atas.

Umumnya perantau Minang yang lahir atau pernah di waktu kecilnya tinggal di sana sangat mencintai ranah ini, tetapi tidak betah berlama-lama di sana. Inilah sebuah paradoks psiko-kultural yang dialami para perantau, tidak terkecuali saya yang berasal dari kawasan udik. Jika saya ditanya, sekiranya berhak memilih calon di atas, jawaban saya adalah: akan memberikan suara kepada salah satu pasangan dengan perasaan gundah. Tetapi Muslim Kasim yang sudah berkepala tujuh diharapkan bisa mengawal wakilnya sekiranya terpilih pada pilkada 9 Desember tahun ini. DR. Shofwan Karim, tokoh sipil Minang yang tetap bermukim di sana, sewaktu saya lontarkan isu perlunya pemimpin petarung untuk Sumbar, jawabannya negatif: tidak ada petarung itu di sana saat ini.

Inilah situasi Minang waktu kini. Para intelektual idealis, seperti Tan Malaka, Agus Salim, Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, Mohammad Natsir, Hamka, dan sederetan nama besar lain, tidak lagi lahir di sana. Seakan-akan rahim bumi Minang tidak mampu lagi melahirkan sosok-sosok idola itu di era kemerdekaan. Sisa-sisa otak besar Minangkabau sekarang lebih memilih profesi, seperti dokter, pengusaha, pejabat negara dari pada menjadi pemikir-pejuang-petarung. Ungkapan “alam terkembang jadi guru” sudah kehilangan daya tariknya di alam kemerdekaan bangsa. Kata sastrawan alm. A.A. Navis, tempo dulu orang Minang tidak terpukau oleh kekuasaan politik. Sekarang sebagai bagian dari Indonesia yang kumuh, orang Minang kini suka sekali berburu kekuasaan. Bukan untuk mengabdi, tetapi sebagai mata pencarian. Akankah suasana semacam ini bakal berlangsung lama? Mudah-mudahan tidak. Pasti akan bermunculan generasi yang lebih segar dengan visi jauh ke depan, baik di ranah mau pun di rantau.

Untuk melangkah ke sana harus dirancang dari sekarang siapa yang akan didaulat jadi pemimpin Sumbar tahun 2020-2025. Jika bertemu ruas dengan buku antara ranah dan rantau, tidak ada alasan bagi alam Minangkabau untuk jatuh terjerembab seperti sekarang ini. Sudahlah, gubernur/wakil gubernur periode 2015-2020 harus menjadi pejabat transisi untuk menuju Minangkabau yang segar, bermartabat dan bermutu di bawah kepemimpinan dengan karakter kuat. Saya tahu di antara intelektual muda Minang sekarang ini tanda-tanda untuk tampil sebagai pemikir-petarung mulai bermunculan. Mereka sudah muak dengan segala kepalsuan yang mendera Sumbar selama ini. Gagasan pemikir-pejuang-petarung jangan sampai terlupakan oleh kegadukan politik yang sarat dengan pragmatisme tunamoral ini.

Din Syamsuddin akan mengakhiri periode kedua kepemimpinannya di Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada Muktamar Ke-47 Muhammadiyah yang diselenggarakan 3-7 Agustus di Makassar. Din kali pertama terpilih sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah pada muktamar ke-45 di Malang tahun 2005 dengan perolehan suara terbanyak di formatur 13.

Organisasi ini tidak mengenal pemilihan ketua umum, tetapi pemilihan 13 formatur dan pimpinan puncaknya ditentukan berdasarkan musyawarah para formatur terpilih. Muktamar Ke-46 Muhammadiyah tahun 2010 di Yogyakarta menjadi saksi tokoh kelahiran Sumbawa ini terpilih untuk kedua kalinya menakhodai organisasi Muslim modernis ini.

Kosmopolitan

Pasca Reformasi, Din merupakan satu-satunya ketua umum yang memimpin Muhammadiyah selama 10 tahun. Sebagai perbandingan, almarhum AR Fachruddin tercatat sebagai sosok yang paling lama memimpin Muhammadiyah selama 22 tahun sejak 1968 hingga 1990. Amien Rais yang terpilih pada 1995 di muktamar Aceh tidak sempat menyelesaikan masa baktinya mengingat pilihan ijtihad politiknya mendirikan Partai Amanat Nasional pada 1998.

Teman karibnya, Ahmad Syafii Maarif, melanjutkan periode yang tersisa hingga pelaksanaan Muktamar Muhammadiyah tahun 2000 di Jakarta. Syafii Maarif pun terpilih menjadi ketua umum di tengah transisi demokratisasi dan gejolak sosial-politik yang menguji konsistensi peran kebangsaan dan netralitas Muhammadiyah. Masa-masa sulit itu berhasil dilalui tanpa terperosok pada godaan pragmatisme politik.

Organisasi Muhammadiyah akan sangat beruntung karena perjalanannya pasca muktamar Makassar akan disaksikan oleh tiga mantan ketua umumnya. Amien Rais, Syafii Maarif, dan Din Syamsuddin merupakan aset persyarikatan yang sangat berharga dengan kekhasan masing-masing personalnya yang membuatnya dicintai, dihormati, dibanggakan oleh semua warga Muhammadiyah.

Ketiga tokoh tersebut akan berbicara bersama pada satu sesi khusus dalam agenda muktamar. Ini akan menjadi momen penting, semua warga Muhammadiyah bahkan masyarakat umum akan mendengar lontaran pemikiran dari ketiga tokoh bangsa tersebut untuk kemajuan Muhammadiyah dan bangsa. Ini karena Islam berkemajuan yang menjadi proposal Muhammadiyah memperlakukan Islam dalam kerangka nilai-nilai keadaban publik, bertaut erat dengan kepentingan masyarakat. Gagasan Islam berkemajuan sebagai formula jawaban organisasi ini atas kompleksitas persoalan kebangsaan dan kemanusiaan hari ini harus dilembagakan dan dibudayakan sehingga menjadi etos, tidak berhenti sebatas logos.

Periode kepemimpinan Muhammadiyah dalam kurun 17 tahun reformasi mencerminkan kepemimpinan dari generasi produk penyerbukan silang antarbudaya-meminjam istilah yang dipopulerkan Eddie Lembong-yang sebenarnya menjadi tonggak kesadaran Muhammadiyah pada awal abad ke-20. Profil dan latar belakang kesarjanaan Amien Rais, Syafii Maarif, dan Din merepresentasikan generasi Muhammadiyah kosmopolitan di mana “Timur” dan “Barat” bertemu, bahkan menjadi bagian tak terpisahkan dari biografi sosio-intelektualnya. Adanya perbedaan karakter dan langgam kepemimpinan ketiganya merupakan sisi lain dari ketidaktunggalan ekspresi kosmopolitanisme itu sendiri.

Sejarawan UGM, Bambang Purwanto (2015), menyebut Muhammadiyah sebagai contoh produk persilangan budaya di dalam keberagaman yang melibatkan Islam, Jawa, Minangkabau, dan modernitas Barat. Menurutnya, proses pembentukan kesadaran dan identitas Muhammadiyah ini berlangsung dalam proses modernisasi masyarakat Indonesia abad ke-20. Muhammadiyah generasi awal merupakan produk modernisasi Islam dengan denyut kosmopolitanisme karena tumbuh dalam spektrum keragaman “bangsa-bangsa” yang menjadi cikal bakal Indonesia yang majemuk di kemudian hari. Di sinilah kosmopolitanisme, menurut Vertovec dan Cohen, termanifestasi dalam perilaku yang terbuka dan kompetensi yang unggul dalam interaksi lintas budaya.

Pasca Din

Muhammadiyah pasca Din akan menapaki jalan yang tidak mudah dengan cuaca kebangsaan yang tidak selalu bersahabat. Meminjam bahasa Syafii Maarif yang dipetiknya dari puisi Muhamad Iqbal, karakter kepemimpinan Muhammadiyah haruslah seperti rajawali, bukan burung pipit. Percaya diri, trengginas, dan memiliki pandangan jauh ke depan. Muhammadiyah dituntut berperan lebih atraktif dan kritis ketika kekuasaan dan parpol-parpol terus-menerus mencederai nilai-nilai keadaban publik.

Tak diragukan lagi, ketiga figur di atas telah membesarkan tenda bangsa Muhammadiyah dalam semangat kosmopolitanisme Islam modernis. Keberhasilan Muhammadiyah menyiasati ketegangan antara dimensi pemurnian dalam ranah tauhid dan pembaruan dalam ranah sosial-kebudayaan merupakan pembeda dirinya dengan gerakan-gerakan pemurnian lainnya. Organisasi yang kini berusia 103 tahun ini membutuhkan pelanjut kepemimpinan kolektif yang tidak hanya mampu merawat kultur keterbukaan, akan juga memiliki kepekaan inovasi dalam mentransformasikan prinsip-prinsip dakwah amar makruf nahi mungkar.

Model Muhammadiyah kosmopolitan memaknai cakupan dan ruang aktualisasi dakwah lebih kontekstual. Model kepemimpinan ini tidak akan menyeret Muhammadiyah memasuki gang-gang sempit, bahkan jalan buntu. Sejak awal, Muhammadiyah sudah menggariskan bahwa berdakwah haruslah memajukan dan menggembirakan, seperti terbaca dalam anggaran dasar tahun 1914. Inti Islam sejati menurut Ahmad Dahlan, seperti ditulis Munir Mulkhan dalam Marhaenis Muhammadiyah (2010), adalah akal dan hati suci sehingga perbedaan kelompok dan bangsa tidak menjadi tembok penghalang melakukan solidaritas memerdekakan manusia dari penderitaan.

Sebagai ikhtiar, Sidang Tanwir Muhammadiyah Tahun 2003 di Makassar menyetujui konsep dakwah kultural. Keputusan organisasi ini menandai adanya reorientasi visi dan strategi dakwah sesuai realitas kemajemukan budaya dan perbedaan identitas sosial masyarakat. Sebelum itu, Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah mengeluarkan Tafsir Tematik Al Quran tentang Hubungan Sosial Antarumat Beragama tahun 2000.

Menilik kiprah dakwah Muhammadiyah sepanjang era Reformasi, kepemimpinan baru pasca muktamar Makassar dituntut memiliki mentalitas, kapasitas, dan jejaring pergaulan yang merepresentasikan Muhammadiyah sebagai tenda bangsa. Kepemimpinan Muhammadiyah yang bersifat kolektif tak bisa memungkiri peran sentral seorang ketua umum sebagai pucuk representasi dalam menentukan arah dan langgam organisasi. Kepemimpinan Muhammadiyah pasca Din lebih tepat diisi figur yang lahir dan dibesarkan dalam lingkungan yang kosmopolitan sehingga tidak terjadi keterputusan visi dan orientasi yang bisa mengakibatkan kemacetan akselerasi gerakan.

Gerbong Muhammadiyah sudah bergerak menuju proses internasionalisasi gerakan meski masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera dibereskan. Memastikan kesinambungan dan keberlanjutan visi dalam proses pergantian kepemimpinan merupakan kunci wajah Muhammadiyah untuk lima tahun mendatang. Tanggung jawab inilah yang kini berada di pundak ribuan peserta muktamar. Selamat bermuktamar! Semoga melahirkan keputusan-keputusan yang mencerahkan dan memajukan bangsa.

Fajar Riza Ul Haq

Direktur Eksekutif MAARIF Institute