This is a different Venezuela, where the wretched of the earth know that they can free themselves from their past. And this is a different Latin America. — Hugo Chavez

JAKARTA, KOMPAS – Suatu malam pada Februari 1992 Hugo Chavez yang berpangkat letnan kolonel melakukan kudeta, mengirim sejumlah tank dan tentara menyerbu Istana Miraflores di Caracas.

Diktator militer Venezuela, Presiden Carlos Andres Perez, lari, kudeta gagal, dan Chavez masuk penjara. Enam tahun kemudian, ia muncul kembali sebagai kandidat presiden dan menang dalam pemilu. Pada Februari 1999, ia dilantik sebagai Presiden Venezuela termuda yang diperhitungkan dunia.
Chavez tampil sebagai sosok pemimpin modern yang populis dan kontroversial. Ia dianggap sebagai mesias sekaligus tiran, dibenci, tetapi juga dirindukan. Sejarah mencatatnya sebagai pemimpin Amerika Latin yang menyalakan kembali api revolusi sosialis kerakyatan Bolivarian.

Ia melawan neokolonialisme dengan nasionalisasi perusahaan migas untuk kemakmuran rakyat, menyerukan solidaritas internasional melawan hegemoni kapitalisme Barat dan dominasi Amerika Serikat. Kepergian Chavez pada 5 Maret 2013 diantar isak tangis jutaan rakyat dan bela sungkawa masyarakat dunia yang mengaguminya.
Transformasional versus transaksional

Kepemimpinan terbukti menentukan corak warna sejarah. Sulit dibayangkan dunia tanpa pemimpin. Negara tanpa kehadiran pemimpin pasti berjalan autopilot. Tanpa Chavez, bisa jadi Amerika Latin tetap terpinggirkan, kekayaan alamnya tetap dikuasai korporasi asing. Tanpa Chavez, Venezuela lebih dikenal dengan ratu kecantikannya, sebuah negara dengan Miss Universe terbanyak di dunia. Sepeninggal Chavez, kemelut yang melanda negeri itu nyaris tak pernah surut.

Joko Widodo jelas bukan Chavez. Latar belakang Jokowi bukan the Big Man, tanpa trah genetik dan biologis darah biru, menjadi antitesis bahwa pemimpin tidak harus dari kalangan ningrat atau kesatria. Ia berasal dari kalangan orang biasa, tanpa ikatan dan dosa penguasa masa lalu, sehingga menumbuhkan harapan baru regenerasi kepemimpinan di pentas nasional. Bagi masyarakat, pemimpin baru senantiasa menumbuhkan harapan baru.
Gagasan revolusi mental untuk melakukan perubahan disambut dengan besarnya ekspektasi rakyat. Tak hanya slogan jujur, merakyat, dan sederhana, tetapi inisiasi dan karya nyata seperti mobil Esemka, kerja keras blusukan ke berbagai tempat, menjadi daya tarik yang memukau. Tak mengherankan, Jokowi melesat dari Solo menaklukkan Ibu Kota hingga menjadi orang nomor satu di republik ini.

Kinerja pemimpin menjadi titik sentral maju-mundurnya kapal yang dikemudikan. Ia dituntut untuk menginspirasi, menggerakkan, dan memobilisasi sehingga dapat berjalan bersama mencapai tujuan. Kepemimpinan, menurut filsuf William James, tak lepas dari aras pemikiran dan tindakan. Visi harus sejalan dengan aksi. Gagasan mesti berbanding lurus dengan kebijakan.

Di sinilah aura kepemimpinan Jokowi diuji. Keefektifan kinerjanya dalam memimpin dipertanyakan. Penyelesaian konflik KPK vs Polri yang berlarut-larut, melenggangnya perpanjangan kontrak Freeport yang merugikan, munculnya proyek mobil nasional Proton, menjadi sekelumit potret pengambilan keputusan yang tidak tegas alias membingungkan.
Janji kabinet ramping, program kartu sakti, membeli kembali Indosat, tersandera transaksi politik balas budi, yang bertentangan dengan Nawacita yang terus didengungkan.

Tipikal kepemimpinan transaksional mengutamakan maksimalisasi keuntungan dalam setiap keputusan. Pemimpin transaksional menggunakan konstituen karena ada sesuatu (Machiavellian) dan untuk mendapatkan sesuatu, terutama keuntungan nominal.

Sebaliknya, pemimpin transformatif bergandeng erat, memotivasi, membantu, menggerakkan passion masyarakat untuk menciptakan sekaligus mencapai tujuan bersama yang terbaik. Pemimpin transformatif mampu membuat kebijakan yang sulit serta berani mengambil risiko.
Bukan pemimpin boneka

Venezuela beruntung punya Chavez yang tegas. Indonesia pun harus bangga punya pemimpin pemberani, seperti Soekarno. Mereka adalah figur pemimpin transformatif yang bertakhta di hati rakyat, pemimpin yang energik, berani ambil risiko, optimistis, empatik, dan persuasif. Pemimpin transformatif membangkitkan harapan, juga berupaya mengatasi masalah, rasa takut, frustrasi, dan kegundahan yang melanda rakyat.
Bung Karno berpenampilan perlente, tetapi hati, pikiran, dan tindakannya ditujukan untuk rakyat. Sebagai pemimpin besar revolusi, Bung Karno tidak hanya memerdekakan, tetapi juga memberdayakan, bukan memperdayai rakyat. Ia patut menjadi contoh pemimpin yang konsisten dalam visi dan aksi, antara mimpi besar dan kerja nyata.

Semboyan “Go to hell with your aid!,” “Ganyang Malaysia!” menjadi wujud keberanian dalam melawan intervensi asing demi tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konferensi Asia-Afrika 1955 yang melahirkan Dasa Sila Bandung menjadi tonggak sejarah peran serta bangsa-bangsa terjajah dalam mewujudkan perdamaian dan kerja sama dunia.

Kepemimpinan modern dihadapkan pada konteks dan tantangan yang dinamis. Namun, kinerja pemimpin tetap menjadi denyut nadi maju-mundur, hidup-mati institusi yang dipimpinnya. Seperti kata Napoleon, a leader is a dealer in hope. Pemimpin modern harus mendorong masyarakat dalam menciptakan tujuan, memperkuat kohesi sosial, menyediakan tatanan sekaligus memobilisasi kerja kolektif secara efektif.

Di era demokrasi rakyat dituntut aktif berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan. Kepercayaan publik juga menjadi keniscayaan.
Tak ada pemimpin yang sempurna dan sejarah telah menjadi laboratorium yang tidak sempurna. Angin dan badai selalu mengarungi nasib pemimpin, seperti dialami Chavez dan Soekarno. Mereka terbukti menjadi sosok pemimpin yang dirindukan bukan semata-mata karena jabatan, melainkan lebih pada apa yang telah mereka lakukan.

Jokowi pun akan dikenang rakyat tidak saja karena ia seorang wali kota, gubernur, atau presiden, tetapi dari apa yang telah ia perbuat!

Imam Cahyono
Warga Muhammadiyah; Peneliti Maarif Institute for Culture and Humanity

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Ahmad Syafii Maarif

Personifikasi institusi adalah tindakan pengejawantahan atau penjelmaan diri seseorang pemimpin/pejabat publik dengan mengatasnamakan institusi. Selama tindakan itu sesuai dengan visi dan misi institusi, sekalipun dengan gaya khas seseorang, tidak ada yang perlu dipersoalkan.

Seorang pemimpin/pejabat yang kreatif biasa keluar dari kotak (out of the box) demi tercapainya tujuan institusi. Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, misalnya, adalah tipe pejabat yang tidak lazim, tetapi berbagai lembaga internasional telah menempatkannya pada posisi sebagai salah seorang wali kota terbaik dunia. Berbagai terobosan yang mengesankan telah ditandanginya untuk kepentingan kota dan warga Surabaya.

Orang boleh setuju atau tidak setuju dengan gaya kepemimpinannya, nama Wali Kota Surabaya ini telah menjadi tuturan simpatik manusia sejagat. Dalam kasus ini, personifikasi Risma telah menyatu dengan denyut nadi mayoritas warga Kota Surabaya, sesuatu yang baru pertama kali terjadi sepanjang sejarah kota itu.

Lain halnya jika tindakan personifikasi itu merusak atau mencederai visi dan misi sebuah institusi, pastilah akan memicu prahara dan protes dari berbagai penjuru. Inilah yang terjadi dua bulan yang terakhir ini, saat perseteruan Polri dan KPK telah mencapai puncaknya dan menghebohkan panggung politik nasional, sesuatu yang tidak perlu berlaku sekiranya Kabareskrim Komjen Suhardi Alius tidak serta-merta dicopot dari jabatannya dengan tuduhan pengkhianat oleh penggantinya, Komjen Budi Waseso.

Suhardi selama dua tahun masa jabatannya dikenal sebagai pejabat yang telah bersinergi dengan KPK dan PPATK. Tuan dan Puan boleh bertanya kepada kalangan polisi yang paham peta, tentu akan mendapat jawaban bahwa Suhardi telah menjadi korban pertarungan internal elite polisi yang sama sekali tidak sehat, demi pembelaan membabi buta terhadap Komjen Budi Gunawan (BG) yang dicalonkan sebagai kapolri oleh Presiden yang disetujui DPR.

Sepintas lalu, penentang pencalonan seorang yang tersangka itu berada di pihak pelawan arus formal, tetapi dari sisi moralitas dan rasa keadilan publik, para penentang ini tidak diragukan lagi adalah pihak yang berada di atas rel yang benar. Publik tahu bahwa pencalonan BG sarat dengan kepentingan politik kepartaian yang sudah berada di luar nalar yang sehat. Cengkeraman kuku parpol dalam penentuan pimpinan kepolisian sungguh telah sangat merusak institusi penegak hukum itu. Di belakang layar kabarnya juga bermain politisi busuk, pengusaha hitam, dan para koruptor yang selama ini diincar KPK.

Saya tidak keberatan dengan pendapat yang mengatakan bahwa ada oknum Komisioner KPK yang kurang bijak dalam gaya kepemimpinannya dalam melawan korupsi, tetapi hendaklah diinsafi bahwa semuanya itu adalah cacat seberat kacang goreng. Dari seorang komjen pol yang masih aktif, saya diberi tahu bahwa penangkapan Komisioner KPK Bambang Widjojanto secara biadab itu tidak punya dasar legalitas yang kuat. Begitu juga proses kriminalisasi atas para penyidik KPK tidak lain adalah sebuah sandiwara balas dendam yang harus disudahi sekarang dan untuk selama-lamanya, jika memang bangsa ini tidak rela ditenggelamkan oleh kejahatan korupsi yang masif dan sistemis.

Kesimpulannnya: nafsu pembumihangusan KPK selama beberapa tahun berjalan, dan teristimewa sejak empat minggu terakhir, tidak lain dari personifikasi institusi secara salah dan kasar oleh oknum Kabareskrim demi meragakan sikap setia kawan yang amoral, tetapi yang dengan mudah terbaca oleh publik. Keputusan Presiden untuk mencalonkan kapolri yang baru cukup dinilai realistis, sekalipun belum tentu memuaskan.

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Ahmad Syafii Maarif

Selama dua-tiga minggu terakhir, belantara politik Indonesia menjadi gaduh oleh perseteruan elite dua lembaga penegak hukum: Polri versus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), gara-gara pencalonan Komjen Budi Gunawan (BG) oleh Presiden Joko Widodo yang disetujui DPR, tetapi yang ditolak oleh pendapat umum.

Penolakan ini terutama karena BG telah dinyatakan sebagai status tersangka oleh KPK sebelum dilakukan fit and proper test oleh Komisi III DPR yang dengan penuh kegirangan telah menyetujui calon yang diajukan itu. Beberapa politisi dengan semangat tinggi mengatakan bahwa dengan persetujuan DPR itu, maka apa yang selama ini dikenal dengan Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) telah lebur menjadi satu. Apakah memang sesederhana itu?

Pencalonan yang disetujui oleh DPR itu mendapat reaksi keras dari berbagai kalangan, terutama para aktivis antikorupsi yang tanpa dikomando telah bergerak untuk menentang calon kapolri itu. Seperti kita maklum, BG juga pernah dimasukkan daftar calon menteri dalam kabinet Jokowi-JK, tetapi gagal masuk karena ada catatan merah dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan KPK.

Para pengusung BG menjadi berang. Kemudian, tanpa meminta pertimbangan PPATK lagi, BG malah diusung untuk menjabat kapolri sekalipun sedang menyandang atribut sebagai tersangka. Ekornya, suasana politik nasional menjadi panas, jika bukan ganas.

Perseteruan Polri dan KPK semakin parah, sekalipun sebenarnya hanya menyangkut para elitenya belaka. KPK sedang dibumihanguskan secara sistematis tanpa ampun. Satu per satu komisioner KPK mau dijadikan tersangka, didahului oleh Bambang Widjojanto (BW) yang ditangkap dan diborgol tangannya saat yang bersangkutan sedang mengantarkan anaknya ke sekolah.

Cara penangkapan yang biadab ini telah menuai protes keras dari berbagai pihak. Presiden karena melihat tanggapan publik yang negatif terhadap pencalonan BG tampaknya kemudian sedikit menjadi gamang dan mulai berpikir ulang dengan segala risiko politik yang mengiringinya.

Demikianlah bola panas itu terus bergulir. Presiden kemudian membentuk Tim Konsultatif Independen atau lebih dikenal dengan nama Tim 9 yang terdiri atas Jimly Asshiddiqie, Tumpak H Panggabean, Imam B Prasodjo, Erry Riyana Hardjapamekas, Hikmahanto Juwana, Oegroseno, Bambang Widodo Umar, Sutanto (tidak aktif), dan Ahmad Syafii Maarif. Selain saya yang tinggal di Yogyakarta, delapan yang lain adalah penduduk Jakarta.

Sewaktu pertemuan perkenalan di Istana sebelumnya saya tidak hadir. Baru Selasa, 27 Januari 2015, saya turut dalam rapat di kantor Mensesneg yang mendiskusikan draf Keppres yang telah disiapkan yang akan menjadi asas legalitas bagi Tim 9. Sebenarnya malam itu juga diharapkan Keppres itu akan ditandatangani Presiden, tetapi dia sedang berada di Sumatra Utara.

Rabu, 28 Januari pagi, Mensesneg dan Menseskab menemui saya di Apartemen Kuningan menjelaskan bahwa keppres tidak jadi dikeluarkan. Saya sama sekali tidak kaget dengan infomasi ini karena kelahiran tim ini memang tidak dikehendaki oleh pihak-pihak pengusung BG.

Apalagi anggota tim ini adalah orang-orang merdeka yang tidak punya kepentingan pribadi apa-apa kecuali agar Polri dan KPK tidak menguras energi untuk berseteru sehingga lupa melawan korupsi. Tetapi, alangkah sulitnya, masing-masing pihak telah sama memasang kuda-kuda. Ujungnya bagi Polri: pimpinan KPK harus dihabisi dan otomatis para koruptor berpesta pora.

Rabu menjelang siang, Tim 9 (tidak lengkap) diterima Presiden di Istana. Terjadilah pembicaraan tentang masalah Polri versus KPK ini. Tim tidak lagi mempersoalkan ada keppres atau tidak. Kami bertekad untuk membantu Presiden dalam mencari penyelesaian.

Tidak seluruhnya isi pembicaraan di Istana ini dapat saya rekamkan di sini. Tetapi, pada pokoknya Tim 9 menyarankan kepada Presiden seperti yang tertuang dalam lima butir rekomendasi yang digelar di dalam konferensi pers sore Rabu itu di lingkungan Sekneg. Butir rekomendasi yang kemudian menghebohkan itu adalah agar BG tidak dilantik menjadi kapolri.

Dalam merumuskan rekomendasi tim, Hikmahanto yang sebelumnya tidak hadir di Istana karena pergi ke Surabaya, sore itu memainkan peran penting. Agak di luar dugaan tim, pada Kamis, 29 Januari, rekomendasi itu mendapat tempat utama pada semua media cetak dan elektronik. Belantara politik Indonesia menjadi geger. Pengacara BG seperti kehilangan keseimbangan. Sampai hari ini anggota tim yang ada di Jakarta tetap saja bekerja aktif secara sukarela. Saya bangga dengan mereka itu.

Akhirnya, dalam usia menjelang 80 tahun ini, saya sendiri heran dan tidak mengira akan “terpelanting” ke pusaran politik yang seru ini. Bukan karena penting amat perseteruan elite dua lembaga ini, tetapi ibarat dewa mabuk, orang-orang tertentu seperti tega mengorbankan institusi negara demi kepentingan pribadi dan kekuasaan. Tim 9 ingin membantu Presiden agar mimpi buruk itu tidak benar-benar menjadi kenyataan. Polri dan KPK harus bersinergi kembali. Korupsi adalah perbuatan tunamartabat yang membunuh masa depan bangsa ini.

Majelis Ulama Indonesia menggelar Kongres Umat Islam Indonesia VI dalam kurun 8-11 Februari di Yogyakarta.

Pertemuan akbar lima tahunan ormas Islam berskala nasional itu mengusung tema “Penguatan Peran Politik, Ekonomi, dan Sosial Budaya Umat Islam untuk Indonesia yang Berkeadilan dan Berperadaban”. Sekitar 775 peserta diundang mewakili ormas Islam tingkat pusat, perguruan tinggi, pondok pesantren, serta pengurus MUI tingkat pusat dan provinsi (www.mui.or.id). Menurut Ketua Umum MUI Din Syamsuddin, tujuan kongres adalah membangun komitmen dan aksi bersama di antara semua ormas Islam demi kepentingan negara dan bangsa berdasarkan Pancasila, khususnya pada ranah politik, ekonomi, dan kebudayaan.

Menariknya, ormas yang dilibatkan berpartisipasi tak hanya mereka yang mendukung Pancasila, tetapi juga penganut pandangan sebaliknya. Menjelang Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) 2010, pengurus Dewan Dakwah Islam Indonesia meminta MUI mengundang perwakilan Hizbut Tahrir Indonesia, Majelis Mujahidin Indonesia, dan Front Pembela Islam. Dalam perhelatan kongres tahun ini, hanya dua nama ormas terakhir yang diundang panitia kongres. Namun, usul mengundang kelompok Syiah mendapat penolakan keras dari mayoritas internal MUI.

Konflik dan konvergensi

Sejarah kongres umat Islam diawali oleh Kongres Al Islam Hindia Belanda pada 1922 di Cirebon. Ketegangan antara kelompok Muslim modernis yang direpresentasikan Muhammadiyah dan tradisionalis, kelak berhimpun dengan membentuk NU, pada awal abad ke-20 melatari pertemuan tokoh gerakan Islam pada masa pra-kemerdekaan itu. Sudah muncul fenomena saling menyesatkan di antara sesama umat Islam. Persatuan umat Islam jadi isu sentral. Kongres diharapkan jadi ajang dialog dan mencari kesepahaman di tengah perbedaan paradigma dan perilaku keagamaan. Terjadi perdebatan hebat di antara kedua kelompok tersebut hingga nyaris menggagalkan jalannya kongres.

Upaya meredakan perseteruan antara “Mazhab Yogyakarta” dan “Mazhab Surabaya” terus dilakukan. Kongres berikut- nya diadakan pada 1924 hingga 1926. Namun, selalu berujung pada kebuntuan. Memang kontestasi Muslim modernis dan Muslim tradisionalis telah jadi arus besar dalam dinamika gerakan keagamaan di banyak daerah pada era kolonial Belanda, tidak terkecuali di Sumatera.

Namun, perlu dicatat, ada sejumlah tokoh Islam independen di Surakarta yang enggan terbawa arus ketegangan NU dan Muhammadiyah, seperti ditunjukkan studi M Nashier (1992) ketika mengupas kemunculan gerakan pembaruan di tingkat lokal pada 1926. Kalangan pemuka agama independen ini bersepakat mendirikan Jamaah Al Islam yang memoderasi Muhammadiyah dan NU.

Kebijakan pemerintah kolonial yang kian mengebiri peran politik dan ekonomi umat Islam telah menyadarkan elite Muslim sehingga menurunkan tensi pertikaian kelompok modernis dan tradisionalis. Kaum modernis mulai menyadari, proses pemurnian membutuhkan waktu yang panjang dan kaum tradisionalis bersikap realistis bahwa “Mazhab Yogyakarta” akan tetap tumbuh di lingkungannya (Ricklefs, 2008: 397). Perjumpaan intens kedua arus besar ini dalam kancah perjuangan kemerdekaan dan pasca kemerdekaan mengarah pada konvergensi, bahkan kohabitasi, seiring dengan mobilitas sosial, ekonomi, dan politik. Misalnya, elite Muhammadiyah dan NU membidani pembentukan Majlis Islam Alaa Indonesia pada 1937. Keduanya berperan besar dalam pembentukan Partai Masyumi yang lahir dari keputusan kongres umat Islam pada 1945 meski akhirnya bersimpang jalan. Semakin berkembangnya institusi pendidikan dan keberagamaan inklusif membuat konvergensi kedua massa ormas Islam itu kian mendekat.

Optimisme

Ada rentang 93 tahun antara penyelenggaraan KUII VI dan Kongres Al Islam pada 1922. Jelas ada beda konteks dan panggilan zaman masing-masing. Orientasi Kongres Al Islam sebatas menengahi konflik domestik umat Islam yang berporos pada perebutan klaim kebenaran. Namun, arah KUII VI lebih pada upaya mentransformasikan peran umat Islam pada ranah publik dalam koridor kebangsaan yang berpijak pada kemajemukan.

Umat Islam Indonesia sudah tidak lagi terbelenggu oleh imajinasi Islamisasi negara seiring dengan penerimaan Pancasila sebagai ideologi bernegara. Survei global Gallup pada 2002 memperlihatkan mayoritas pemeluk Islam di dunia tak menginginkan negara agama dan tak pula demokrasi sekuler. Mereka lebih memilih model alternatif yang memadukan prinsip keagamaan dan nilai demokratis (Esposito & Mogahed, 2008: 91). Menurut An Naim, pilihan jadi negara netral tak otomatis secara kaku memisahkan Islam dan negara, tetapi justru negara berkewajiban mengatur hubungan Islam dan politik. Negara tak semata-mata menghormati agama dan kepercayaan warganya masing- masing, tetapi juga memfasilitasi mereka hidup sesuai dengan keyakinannya.

Soekarno meyakini negara Pancasila bukanlah monopoli satu kelompok agama karena prinsip keadilan dan kemajemukan merupakan identitas bangsa. Kesadaran inilah yang mendorong mantan Menteri Agama Munawir Sjadzali berani mendeklarasikan bahwa model negara modern yang dianut Indonesia adalah model terbaik yang pernah dipikirkan sehingga harus jadi tujuan akhir bagi Muslim Indonesia. Argumentasinya, Pancasila merupakan kerangka yang kukuh dan memungkinkan pendefinisian konsep kewarganegaraan berdasarkan alasan sekuler maupun agama. Ideologi Pancasila memiliki komitmen terhadap pluralisme dan toleransi agama yang sangat berarti dalam pengembangan etos kewargaan yang inklusif (2007: 434). Negara Pancasila menjadi model terbaik untuk bangsa Indonesia yang merefleksikan semangat kebinekaan yang mengakar dalam sejarah Nusantara.

Model negara Pancasila dan pengalaman demokratisasi politik yang mulus merupakan modal penting bangsa Indonesia menjadi kiblat baru dunia Islam di abad ke-21. Kondisi dunia Islam di Timur Tengah hari ini masih terus dihantam konflik politik sektarian, ketakpastian politik, dan perang saudara. Kekejian NIIS dan kompleksitas konflik negara-negara Timur Tengah telah menghantui wajah dunia Islam.

Pada konteks inilah KUII diharapkan memaksimalkan momentum ini dengan mendorong transformasi nilai keislaman yang mengutamakan kesetaraan, welas asih, kemandirian, serta keadilan pada budaya politik kewargaan dan sistem ekonomi yang berkeadilan. Semangat keislaman harus bersenyawa dengan hajat hidup publik tanpa diskriminatif. Umat Islam Indonesia harus segera beranjak dari buritan menuju kemudi peradaban yang kosmopolitan. Indonesia bisa mewakili wajah optimisme dunia Islam “pasca Timur Tengah”.

FAJAR RIZA UL HAQ
Direktur Eksekutif Maarif Institute for Culture and Humanity

Sumber: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000011915122

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Ahmad Syafii Maarif

Kita kutip makna ayat 13 surat al-Hujurat secara lengkap, “Wahai manusia! Kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan Kami jadikan kamu beberapa bangsa dan puak agar kamu saling mengenal satu sama lain. Sesungguhnya yang termulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling takwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Mahasadar.”

Yang dipanggil oleh ayat bukan hanya orang beriman. Mufasir Muhammad Asad dalam The Message of the Quran (1980, halaman 792) memberi ulasan tentang etika sosial yang terkandung dalam ayat 13 ini. Kita kutip, “Bermula dengan penghormatan yang ditujukan kepada Nabi (dalam ayat 2-7) dan implikasinya kemudian atas kepemimpinan umat yang benar sesudahnya, diskursus ini mencapai puncaknya pada prinsip persaudaraan di antara orang-orang beriman (ayat 10), dan dalam pengertian yang terluas, persaudaraan seluruh umat manusia (ayat 13).”

Panggilan “Wahai Manusia!” dengan sendirinya bersifat umum, satu iman atau dalam lintas iman, lintas bangsa, dan lintas puak, atau lebih luas dari itu. Muhammad Asad dengan mengutip pendapat para mufasir Zamakhshari, Razi, dan Baydhawi bahwa penciptaan manusia dari seorang ayah dan seorang ibu mengandung prinsip “persamaan asal-usul biologis yang merefleksikan persamaan martabat manusia yang bercorak umum buat semua” (halaman 792 catatan no 15). Tetapi posisi termulia di mata Allah tetaplah diberikan kepada mereka yang paling bertakwa, sebuah posisi yang terbuka untuk semua manusia berdasarkan ayat 13 itu.

Dalam bacaan saya atas Alquran, memang banyak perintah agar manusia itu beriman yang terdapat dalam belasan ayat karena dengan iman itu manusia akan punya urat tunggang sebagai pegangan batinnya yang paling kuat. Tetapi, ada sebuah ayat dalam surat al-Nisa (4): 136 yang memanggil orang yang sudah beriman untuk beriman, “Wahai orang-orang yang beriman! Berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-Nya dan [kepada] Kitab yang diturunkan atas rasul-Nya dan [kepada] Kitab yang telah Ia turunkan sebelumnya. Dan barang siapa yang tidak percaya kepada Allah dan malaikat-Nya dan kitab-kitab-Nya dan para rasul-Nya dan hari akhir, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang jauh.”

Jelas di sini bahwa seorang yang sudah beriman pun masih diperintahkan agar bersungguh-sungguh dalam imannya, tidak boleh bermain-main dengan iman itu. Tetapi karena manusia diberi kemauan dan pilihan bebas untuk beriman atau tidak beriman dengan segala risikonya, maka terbacalah ayat berikut, “Berimanlah kamu kepadanya atau janganlah kamu beriman.” (QS al-Isra: 107); juga ayat ini, “Apakah engkau [Muhammad] ingin memaksa manusia agar mereka semuanya beriman?” (QS Yunus [10]: 99).

Selengkapnya makna ayat itu adalah sebagai berikut, “Dan jika Allah menghendaki, sungguh berimanlah seluruh umat manusia, apakah engkau ingin memaksa manusia agar mereka semuanya beriman?” Ada lagi ayat dalam surat al-Baqarah (2): 256, “Tidak ada paksaan dalam agama.”

Rupanya masalah iman ini bukanlah masalah sederhana. Rumit dan penuh misteri! Memerlukan izin Allah untuk beriman itu (lihat ayat 100 surat Yunus). Terus terang saja, saya gamang karena tidak tahu pasti apakah iman saya ini sudah benar atau belum. Ada doa untuk itu, “Ya Muqalliba al-qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala thaatik” (Wahai Zat yang membolak-balik hati! Teguhkan hatiku atas agama-Mu dan dalam sikap taat kepada-Mu).

Berdasarkan pengalaman empirik manusia sepanjang sejarah, ternyata tidak semua orang mau beriman di atas Planet Bumi ini. Ayat-ayat di atas membenarkan fakta itu semua. Dengan perkataan lain, pilihan bebas manusia telah membawa mereka kepada iman atau tidak beriman. Pertanyaan krusial yang muncul dari sini adalah apakah mungkin tercipta sebuah persaudaraan universal antara kelompok manusia beriman dan kelompok mereka yang tidak beriman?

Mungkin pandangan selintas akan mengatakan: persaudaraan antara orang beriman saja sulit diwujudkan, apalagi persaudaraan antara mereka yang beriman dan mereka yang tidak beriman. Agak masuk akal juga pandangan ini, tetapi menyesatkan jika kita mengacu kepada Alquran.

Penciptaan persaudaraan universal sangat mungkin dengan syarat kita menyepakati beberapa prinsip etika sosial yang dihormati semua pihak. Pertama, harus diakui dulu bahwa Planet Bumi ini adalah untuk seluruh manusia, beriman atau tidak beriman. Tak seorang pun yang punya hak monopoli atasnya dengan alasan apa pun. Kedua, harus ada pengakuan atas prinsip kesatuan umat manusia, sekalipun terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan latar belakang sejarah. Pengakuan ini harus disertai dengan kesediaan menegakkan keadilan dan persaudaraan yang tulus antarmanusia. Ketiga, harus dikembangkan kultur toleransi yang luas di antara sesama umat manusia.

Saya sadar sepenuhnya bahwa cita-cita besar di atas sangat sulit untuk direalisasikan, tetapi pilihan di depan kita hanya dua: bersaudara atau terus bermusuhan dengan “memaksa” bumi ini untuk semakin menjadi membara. Alquran tidak diragukan lagi memerintahkan agar umat manusia menggiring bola sejarah ke arah pilihan yang pertama: mewujudkan persaudaraan universal! Bagi saya, pada akhirnya, demi keamanan ontologis manusia, maka persaudaraan universal adalah sebuah keharusan metafisis.