REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Ahmad Syafii Maarif

Harian “Sinar Harapan” pada tanggal  19 Nop. 2014, halaman 1, menurunkan berita mengerikan di bawah judul “Punahnya 45 Marga di Papua.”Berita ini berkaitan dengan semakin merebaknya kasus HIV/AIDS di enam kabupaten di Papua di wilaya adat Meepago: Mimika, Nabire, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, dan Paniai.”Di enam kabupaten ini 45 marga dalam proses kepunahan dihantam oleh penyakit yang membawa maut itu.

Dengan penuh prihatin Pastor Nato Gobay Pr menyampaikan kondisi buruk itu di depan Gubernur Papua Lukas Enembe dan stafnya dalam acara Musyawarah Besar Pencegahan HIV/AIDS dan Penanggulangan Minuman Keras (Miras) selama empat hari di Nabire mulai 17 Nopember yang lalu. Virus maut yang belum ketemu obat penangkalnya ini sebenarnya sudah lama merebak di berbagai wilayah di nusantara, tetapi di Papua adalah yang terparah. Maka jika tidak dilakukan tindakan pecegahan terpadu di sana, kita sangat cemas bahwa saudara-saudara kita di provinsi kaya mineral itu akan terus saja menjadi korban bergelimpangan.

Oleh sebab itu kementerian kesehatan yang dinakodai oleh Prof Nila Djoewita ini harus tanggap terhadap apa yang sedang menggoncang bumi Papua ini. Propinsi Papua tidak mungkin sendirian melawan wabah yang mudah menular ini antara lain melalui hubungan seks bebas (97 persen) yang nyaris tak terkendalikan di kalangan warga kita di sana. Masalah miras juga beban lain yang mesti diberantas. Berbagai agama sejak ribuan tahun yang lalu telah memberikan lampu merah akan bahaya miras itu. Tetapi manusia tetap saja membangkang terhadap peringatan itu.

Kita tidak tahu sudah berapa puluh miliar dolar dunia mengalokasikan dana untuk penanggulangan akibat buruk dari HIV/AIDS dan miras terhadap umat manusia yang tak mau menghindarkan diri dari godaan penyakit dan minuman yang jelas-jelas membahayakan dirinya. Korban terbanyak memang menimpa penduduk berkulit hitam di beberapa negara Afrika dan Papua. Apakah tidak baik jika enam kabupaten di Papua itu diberi tanda SOS (selamatkan jiwa kami)? Pastor Nato telah melangkah untuk memasang lampu merah bagi kita semua agar tidak tenggelam dalam ketidakpedulian terhadap nasib warga kita yang tak sadar, dan akhirnya tak berdaya itu.

Berapa angka korban HIV/AIDS di Papua? Gubernur Enembe memberikan angka-angka ini: jumlah seluruhnya sekitar 2,3 persen di Papua dengan HIV/AIDS 17.639 kasus, dengan rincian 6.457 HIV dan 11. 060 AIDS. Itu angka yang sudah terdata, yang belum tercatat belum diketahui, sebab seorang yang terkena bisa menularkan kepada banyak manusia lain.

Lukas Enembe sangat khawatir dengan kondisi warganya: “Jadi, jangan sampai orang Papua tinggal kenangan saja,” dibinasakan oleh HIV/AIDS yang umumnya menghantam orang dalam usia 15-49 tahun, sebuah masa produktif. Kita terpesona oleh keindahan alam Papua, seperti kawasan Raja Empat Angkat yang fenomenal, tetapi membiarkan sebagian rakyatnya punah oleh HIV/AIDS adalah sebuah perbuatan immoral. Kita kutip lagi Pastor Nato: “… bahwa 45 marga di enam kabupaten wilayah adat Meepago sudah habis akibat terjangkit virus HIV/AIDS.” Sebuah pernyataan yang mesti mendapat perhatian serius oleh bangsa ini, terutama oleh pemerintah lokal dan pusat.

Mengapa seolah-olah pemerintahan Jokowi-JK mengabaikan Muhammadiyah dalam menyusun Kabinet Kerja 2014- 2015?

Apakah tidak ada profesional dari organisasi yang berdiri sejak 1912 ini yang layak untuk masuk dalam kabinet, termasuk di bidang kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial, bidang-bidang yang telah ditekuni oleh organisasi ini selama lebih dari satu abad? Apakah pengabaian ini terjadi sebagai akibat sampingan dari survei PPIM tahun 2011 lalu, yang merilis bahwa jumlah warga Muhammadiyah di Indonesia jauh lebih kecil dari klaimnya selama ini?

Ataukah ini terjadi karena pilihan sebagian anggota organisasi ini dan partai yang berbasiskan organisasi ini pada masa kampanye presiden? Banyak pertanyaan yang berkaitan dengan absennya kader inti Muhammadiyah dalam Kabinet Kerja Jokowi- JK.

Pertanyaan-pertanyaan itu semakin deras setelah melihat ada enam kader NU (Nahdlatul Ulama) yang masuk dalam kabinet, yaitu M Hanif Dhakiri (Menteri Ketenagakerjaan), Marwan Jafar (Menteri PDT dan Transmigrasi), Imam Nahrawi (Menteri Pemuda dan Olahraga), Khofifah Indar Parawansa (Menteri Sosial), M Nasir (Menteri Ristek dan Dikti), dan Lukman Hakim Saifuddin (Menteri Agama).

Memang ada beberapa menteri yang memiliki latar belakang Muhammadiyah seperti Siti Nurbaja (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) atau konon direkomendasikan oleh Muhammadiyah seperti Nila F Moeloek (Menteri Kesehatan). Namun, tidak ada kader inti Muhammadiyah yang menjadi menteri.

Maksud dari kader inti di sini adalah mereka mendapat pengaderan di Muhammadiyah dan aktif dalam organisasi ini dalam masa yang cukup panjang. Sering dikatakan, beberapa menteri dari NU itu diangkat bukan karena latar belakang ke-NU-annya, melainkan karena mereka berangkat atau diusulkan oleh PKB atau PPP. Satusatunya yang tidak berangkat dari partai atau profesional adalah Khofifah Indar Parawansa yang dalam masa kampanye presiden merupakan anggota tim inti dan juru bicara Jokowi-JK.

Pertanyaannya kemudian adalah apakah tidak ada orang Muhammadiyah dalam tim inti pemenangan Jokowi-JK? Ada beberapa nama dari Muhammadiyah yang masuk tim inti Jokowi-JK, seperti Rizal Sukma, Abdul Munir Mulkhan, dan Malik Fadjar. Bahkan berbeda dari Said Aqil Siradj, ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang secara tegas memberikan dukungan kepada Prabowo-Hatta, Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin berusaha bersikap netral selama kampanye.

Konon Rizal Sukma yang merupakan direktur eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) dan ketua bidang hubungan luar negeri pimpinan pusat Muhammadiyah sudah masuk sebagai calon menteri luar negeri, namun namanya dicoret pada keputusan akhir.

Apakah ini karena dia dari CSIS yang dulu dikenal sebagai think tank Orde Baru, dekat dengan kalangan Kristen, dan dekat dengan konglomerat? Jawabannya tentu ada di Jokowi dan orangorang yang terlibat dalam keputusan akhir. Dugaan lain tentang absennya Muhammadiyah di kabinet Jokowi adalah karena Partai Amanat Nasional (PAN) yang dulu kelahirannya dibidani oleh Muhammadiyah memilih berkoalisi dengan Gerindra untuk mengusung Prabowo-Hatta sebagai calon presiden dan wakil presiden.

Dan dalam beberapa survei, warga Muhammadiyah lebih banyak yang mendukung Prabowo-Hatta dari pada Jokowi-JK. Ini barangkali dugaan terkuat mengapa tidak ada orang Muhammadiyah yang menjadi menteri. Pilihan politik PAN berdampak pada Muhammadiyah. Namun demikian, mengidentikkan Muhammadiyah dengan PAN tentu tak sepenuhnya tepat mengingat hubungan keduanya tak seperti dulu lagi.

Di samping itu, kini banyak pimpinan PAN yang bukan berasal dari Muhammadiyah termasuk ketua umumnya, Hatta Rajasa. Ada lagi yang menduga, meski kemungkinannya sangat kecil, bahwa tiadanya kader inti Muhammadiyah yang menjadi menteri adalah akibat sampingan dari survei yang dikembangkan oleh The Asia Foundation (TAF), Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM), dan Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 2010.

Dari survei yang di antaranya diterbitkan oleh Robin Bush (2014) dalam artikelnya yang berjudul “A snapshot of Muhammadiyah social change and shifting markers of identity and values “ itu, disebutkan bahwa jumlah responden yang menyatakan diri berafiliasi dengan NU berjumlah 49%, sementara yang berafiliasi dengan Muhammadiyah hanya 7,9%.

Angka ini kemudian sering dipakai untuk menarik kesimpulan bahwa warga Indonesia yang berafiliasi ke NU hampir mencapai 50%, sementara warga Indonesia yang Muhammadiyah tidak ada 10%. Kesimpulan ini kemudian dipakai sebagai alat untuk merevisi pandangan sebelumnya, yang didasarkan klaim masingmasing organisasi, bahwa beda antara jumlah warga Muhammadiyah dan NU itu hanya 10 juta orang.

Jika NU memiliki 40 juta anggota, Muhammadiyah memiliki 30 juta warga. Atau, jika 40% dari umat Islam Indonesia secara tradisi adalah warga NU, 30% orang Indonesia adalah Muhammadiyah. Sisanya adalah mengikuti organisasi lain.

Apa konsekuensi dari penelitian PPIM, TAF, dan LSI itu? Ternyata jumlah warga Muhammadiyah tidak sesignifikan yang selama ini dibayangkan. Karena itu, Muhammadiyah bisa diabaikan dalam pembentukan kabinet. Tidak ada keharusan mengangkat menteri dari organisasi yang jumlah warganya kurang dari 10% warga Indonesia ini.

Asumsi di atas, yang didasarkan pada jumlah kepala, tentu tak sejalan dengan kontribusi yang diberikan oleh Muhammadiyah kepada bangsa ini. Di Jawa Timur, misalnya, meski warga Muhammadiyah jauh lebih kecil dari NU, organisasi ini telah menyumbangkepada bangsadalam bentuk pendirian sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, pusat pelayanan sosial hampir di setiap kota dari propinsi itu.

Belum lagi jumlah sekolah, rumah sakit pusat pelayanan sosial yang diberikan oleh Muhammadiyah di provinsi- provinsi lain di Indonesia. Persoalan lain yang berkaitan dengansurvei itu adalah berkaitan dengan metode, kebenaran data, dan kesimpulan. Jika diasumsikan semuanya benar, kemudian pertanyaannya adalah berkaitan dengan perbedaan karakter warga dan organisasi.

NU lebih merupakan budaya, sementara Muhammadiyah adalah organisasi. Orang yang melaksanakan tradisi NU seperti selamatan dan tahlilan akan dengan mudah mengasosiasikan dirinya dengan NU. Sementara di Muhammadiyah, orang yang tidak menjadi pengurus organisasi atau pernah sekolah di Muhammadiyah kadang enggan mengidentifikasi diri sebagai bagian dari Muhammadiyah.

Jadi, meski orang terus menduga-duga tentang absennya Muhammadiyah di kabinet, satu hal yang saya yakin adalah bahwa Muhammadiyah akan terus mengabdi kepada negeri ini meski tak ada anggotanya yang menjadi menteri. Sementara dari pihak Jokowi-JK, keputusan tak memasukkan orang Muhammadiyah adalah sikap kurang mengapresiasi kontribusi organisasi ini untuk bangsa.

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Ahmad Syafii Maarif

Dalam arti longgar, budaya politik (political culture) bertalian dengan serangkaian sikap dan praktik yang dipegang oleh sejumlah orang yang membentuk perilaku politiknya. Termasuk di dalamnya pertimbangan moral, mitos politik, kepercayaan, dan gagasan tentang apa yang dapat membuat sebuah masyarakat itu menjadi baik.

Dengan kata lain, kebaikan buat semua adalah esensi dari budaya politik yang sehat. Pertanyaannya untuk Indonesia sekarang, apakah budaya politik yang sedang berlangsung pada tahun ini menyiratkan harapan untuk kebaikan bangsa ini secara keseluruhan jika ditempatkan dalam parameter Pancasila dan nilai-nilai luhurnya?

Jika jawabannya positif, berarti bangsa dan negara ini sudah berjalan di atas rel yang benar. Namun, jika jawaban itu negatif, maka apa yang salah dengan budaya politik kita? Analisis di bawah memberikan kebebasan bagi pembaca untuk menentukan pertimbangan masing-masing.

Sebenarnya budaya politik itu lebih dikendalikan oleh kaum elite. Rakyat biasa pada umumnya tinggal mengikuti saja, sadar atau karena bujukan uang. Di Indonesia kontemporer, apa yang dikenal dengan politik uang sudah bukan berita lagi. Hampir semua lini kegiatan partai plus elitenya, dan perorangan untuk berebut posisi sebagai anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah), empat orang pada tiap-tiap provinsi, permainan uang itu sudah mewabah.

Jumlahnya bergantung pada isi kandung para pemain. Bohong besar jika para pemain itu mengatakan bebas dari politik uang. Seorang politikus berbakat dari sebuah partai ketika saya tanyakan mengapa dia gagal ke Senayan, jawabannya polos: “Kalah uang.” Dengan demikian tuan dan puan jangan terlalu berharap kepada mereka yang berhasil duduk menjadi anggota DPR (pusat atau daerah) benar-benar akan menyuarakan aspirasi rakyat. Sebagian mereka itu hanyalah mewakili isi kantongnya, baik melalui utang atau harta pribadi bagi mereka yang kaya.

Adapun mengenai pertimbangan moral pada umumnya sudah dilumpuhkan oleh pragmatisme politik yang konyol. Dari pantauan saya, hanyalah sedikit sekali di antara para “wakil” itu yang benar-benar bermental patriot-petarung untuk membela kepentingan bangsa dan negara secara keseluruhan.

Memang ada juga bentuk pertarungan lain di Senayan, tetapi jangan salah nilai, mereka bertarung bukan untuk kepentingan rakyat. Pertarungan mereka hanyalah didorong oleh politik kekuasaan tanpa pertimbangan akal sehat dan sikap adil. Mereka yang tersudut dalam pertarungan tampaknya kehilangan keseimbangan, lalu membentuk kekuatan tandingan, sesuatu yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah Indonesia merdeka.

Siapa yang dirugikan oleh akrobatik politik yang menyebalkan ini? Bukan mereka karena mereka tetap digaji saban bulan yang diambilkan dari APBN. Yang pasti celaka adalah rakyat karena kelakuan politisi Senayan itu bisa menghambat program-program pemerintah yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas kehidupan rakyat yang sudah sekian lama kurang mendapat perhatian.

Di sisi lain, Kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla yang dibentuk di bawah slogan profesionalisme, dalam kenyataannya fenomena politik dagang sapi tidak dapat dihindarkan. Politik inilah yang menyebabkan ada kekuatan moral masyarakat sipil yang tidak punya saluran partai dianggap sebagai aksesoris belaka. Bagi saya, semuanya ini menunjukkan bahwa peradaban politik Indonesia yang dikembangkan masih belum naik kelas.

Budaya politik yang serbainstan dan nyaris tidak terkait dengan masa depan bangsa dan negara harus dihentikan sekarang dan untuk selama-lamanya jika memang Indonesia mau dibangun di atas pilar keadilan tanpa diskriminasi. Kekuatan sipil yang secara masif telah membantu bangsa dan negara harus diperlakukan dengan wajar dan proporsional. Tidak perlu dimanjakan. Sebab, kekuatan ini lahir dan telah berbuat sesuatu yang sangat strategis untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa” dan menyantuni manusia telantar, jauh sebelum Indonesia sebagai negara muncul ke peta dunia.

Mengabaikan kekuatan ini sama artinya dengan membiarkan mereka terluka, sekalipun mereka tidak akan pernah berhenti beramal untuk kepentingan sesama. Di tengah pertarungan pragmatisme politik, seorang negarawan tidak boleh hanyut di dalamnya. Kompas moral wajib selalu dikedepankan sebagai acuan yang benar. Di luar itu, budaya politik Indonesia masih akan terus digerogoti virus yang siap mengancam rasa keadilan publik.

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Ahmad Syafii Maarif

Sampai Sabtu, 1 November 2014, tukang cat ini telah bekerja di rumah kami di Nogotirto, Yogyakarta, selama tiga minggu, sekalipun tidak semuanya bisa masuk penuh. Inisialnya adalah W, M, S, dan D.

Pekerjaannya sangat rapi, tertib, dan fokus. Di antara keempatnya, M adalah yang paling menarik. Bawaannya lucu dan ceria. Tubuhnya kurus, rambut panjang. Saya memanggilnya seniman.

Sepeda motor Yamaha M keluaran 1977 persis sama dengan tahun kelahirannya. Warna merah, STNK-nya sudah tidak diurus lagi. Di saat kondisi motornya masih agak baik, pernah ditangkap polisi, lalu dibayar Rp 90 ribu. Lepas.

Tetapi setelah tua renta, masih ditangkap lagi karena pelanggaran lalu lintas. Minta uang rokok. Karena tidak punya uang, polisi melepaskan begitu saja. Mungkin ada rasa iba melihat sepeda yang sudah berusia hampir 40 tahun itu. Rem tangan tidak ada, kabel-kabelnya seperti berkeliaran tak teratur, tetapi fungsional. Spionnya tanpa kaca. Katanya kecepatan tertinggi masih sekitar 60 km per jam.

Di atas sadel sepeda tua inilah M hilir mudik sebagai pekerja harian, entah untuk berapa lama lagi. Tetapi tuan dan puan harus bangga, mereka ini adalah anak-anak bangsa sebagai pekerja keras dengan penghasilan UMR (upah minimal regional).

Adapun pemberi kerja yang baik hati, pasti diberi tambahan dan bonus. M pernah bekerja di Kalimantan dan Jakarta, sekarang tidak boleh oleh mertuanya pergi terlalu jauh. Karena terlambat kawin, M baru punya anak satu. Dia memang berjanji belum akan berumah tangga sampai ibunya sembuh dari sakitnya.

Adapun W, S, dan D berpenampilan kalem tetapi kadang-kadang dengan kocak menggoda M dengan kalimat-kalimat jenaka. Kami pun tertawa bersama. Saya menikmati bergaul dengan mereka.

Pembicaraan lepas kami tidak pernah menyinggung DPR atau anggotanya yang angkat meja karena berseteru. Andaikan disinggung, mereka tampaknya tidak berminat, bikin pusing kepala saja. Apalagi ada DPR tandingan yang baru pertama kali terjadi sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Konsentrasi mereka adalah pada pekerjaan yang ditekuninya, demi melangsungkan hidup berkeluarga. Disiplin kerja tukang cat ini demikian tinggi. Saya salut pada mereka semua.

Sejak hari-hari terakhir ini, W membawa burung tacer jawa (semacam murai) ke tempat kerja yang baru dibeli dua bulan lalu. Kicauannya yang tanpa henti menjadi hiburan bagi mereka dalam suasana panas yang menyengat.

Burung dengan warna hitam putih itu itu seperti tak mengenal susah, sekalipun terkurung dalam sangkar. Kerjanya melompat ke sana kemari sambil bernyanyi. Suaranya jauh lebih merdu dibandingkan nyanyian sumbang sebagian anggota DPR dalam suasana peradaban politiknya yang masih rendah. Kicauan burung adalah untuk hiburan pendengarnya, suara anggota DPR yang lantang tetapi culas menyakitkan telinga rakyat.

Sesekali para tukang ini saya ajak makan siang bersama dengan suguhan gulai dan satai kambing masakan Jawa yang terkenal. M tidak ikut, takut kepalanya terganggu. Bisa pening katanya. Ke warung Padang, dia mau sekali. Semuanya tidak ada yang pantang.

Makan bersama dengan para tukang ini sungguh menyenangkan. Suasananya egaliter, tanpa ada sekat sama sekali. Sebagai anak kampung, saya adalah bagian dari mereka. Tetapi, saya tidak kuat bekerja fisik seperti mereka yang tahan banting itu. Mereka mesti disapa dan disantuni dalam batas-batas kemampuan kita.

Tanpa mereka, banyak sekali keperluan hidup ini yang akan terbengkalai. Para pekerja adalah tiang ekonomi yang sangat vital bagi desa dan kota. Jika mereka bekerja dengan penuh keceriaan, itu adalah pertanda mereka senang. Panas terik seperti dibawa lalu saja, karena hatinya gembira. Maka adalah sebuah kemuliaan sekiranya bos-bos besar perusahaan menyapa para pekerjanya dengan sapaan kemanusiaan yang tulus yang dapat mempertalikan hati dengan hati. Semoga demikian!

Oleh : Ahmad Syafii Maarif

Sebenarnya saya kurang berselera mengikuti kultur politik yang berkembang di DPR dan DPD RI, periode 2014-2019, dalam proses penentuan dan penetapan pimpinannya masing-masing. Biasanya saya memantaunya melalui siaran tv, sekalipun sepotong-sepotong, tidak utuh. Kali ini lebih banyak melalui RRI Pro 3 yang didengar sambil tiduran, tidak serius. Dalam sistem pemilihan pimpinan, kultur yang berkembang di DPD lebih beradab dibandingkan dengan apa terjadi di DPR yang brutal. Bahwa di lingkungan DPD juga berlaku persaingan ketat untuk berebut palu pimpinan, adalah lumrah belaka, tetapi di DPR yang dikuasai oleh partai-partai pendukung KMP (Koalisi Merah Putih), iklim balas dendam amat menonjol, sesuatu yang tidak terasa di lingkungan DPD, karena memang berasal dari unsur independen, sekalipun sebagian adalah mantan tokoh partai. Suasana di DPR menunjukkan bahwa slogan: siap kalah, siap menang, barulah sebatas slogan. Di DPD, suasananya memang lebih tenang, karena daya tarik dan kiprah para senatornya selama ini kurang mendapat perhatian publik.  

Di antara partai yang bermain di DPR lama dan baru, PD (Partai Demokrat) adalah yang paling tidak jelas kelaminnya, tetapi berlindung di bawah slogan ‘penyeimbang.’ Kultur politik yang berlaku dalam partai ini sangat ditentukan oleh karakter pimpinan puncaknya yang selalu memantau ke mana arah angin bertiup. Ibarat seorang sutradara, tokoh puncak ini memang sangat piawai dalam memainkan kartu politiknya, tetapi pengamat yang jeli gampang saja membacanya. Tetapi PDI-P sebagai pemenang pilpres memang kurang lihai dalam menjalin komunikasi politik dengan parpol lain. Mungkin para politisinya terhalang oleh dinding sejarah masa lalu yang sulit ditembus. 

Kembali ke PD. Sikap walk-out saat memperdebatkan RUUMD3 di DPR, periode 2009-2014, anak buahnya berkilah bahwa semuanya itu adalah inisiatifnya sendiri, bukan berasal dari sutradara. Tak ubahnya seperti burung onta yang menyembunyikan kepalanya dalam pasir, sementara tubuh dan ekornya dibiarkan nongkrong di luar. Tetapi inilah politik dalam iklim peradaban yang masih rendah yang dikemas dalam serba kesopanan dan dalam budaya saling menutup. Anas Urbaningrum, mantan ketua umum PD, banyak bercerita kepada saya tentang partai ini dan sang sutradara. Sayangnya, cerita itu disampaikan di saat posisinya sudah terancam. Sebelumnya Anas juga tidak kurang gigihnya dalam membela mentornya itu. Teman dalam politik kekuasaan jarang yang berumur panjang, kecuali jika diikat dan direkat oleh sebuah ideologi yang serius dan mantap. Di Indonesia sekarang ini, apa yang bernama ideologi itu sudah dijadikan barang mainan. Rapuh sekali. Orang berpindah partai sama saja seperti berganti pakaian.  

Sebenarnya brutalitas di DPR belum tentu akan berlangsung sedemikian garang dan gaduh, sekiranya Jokowi sejak awal mau membuka pintu untuk melakukan politik transaksional, sesuatu yang memang harus dihindarinya, demi mengubah kultur politik Indonesia yang sarat dosa dan dusta selama ini. Bukankah DPR selama ini dikenal sebagai salah satu lembaga tinggi negara, tempat bersarangnya para koruptor, yang ketahuan atau yang belum ketahuan? Bagaimana perjalanan ke depan, tentu sulit kita katakan sekarang. Tetapi satu hal yang tidak boleh dilupakan, yaitu pemihakan total kepada kepentingan rakyat banyak yang jarang terwakili di Senayan dan memang telah terabaikan selama puluhan tahun. Jokowi-JK tidak perlu cemas   benar menghadapi kepungan dari kiri-kanan, dari berbagai jurusan, selama pemerintahannya benar-benar berjalan di atas rel konstitusi, demi mewujudkan janji-janji kemerdekaan yang terbengkalai lantaran cekcok politik berkepanjangan yang sering benar mendera dan mencederai republik ini