KONON, Muhammadiyah lahir lebih dahulu daripada kelahiran negara-bangsa Indonesia. Muhammadiyah lahir 1921, sedangkan kelahiran bangsa 1920-an dan negara Indonesia 1945. Namun, persoalannya bukan tentang siapa yang lahir lebih dulu. Pastinya, Muhammadiyah sudah menyatu-padu dalam sebelum dan sesudah kemerdekaan Indonesia.

Walaupun menurut Ahmad Syafii Maarif (2009) ungkapan nasionalisme memang tidak populer di kalangan Muhammadiyah, perbuatan yang bercorak nasionalistik telah menjadi wataknya sejak semula kebangkitan Muhammadiyah.

Muhammadiyah langsung bergerak untuk membenahi kultur umat terjajah melalui proses pencerahan dan kemanusiaan. Sesuatu yang sangat mendasar bagi bangunan sebuah bangsa yang bakal lahir. Keterbukaannya terhadap gagasan-gagasan baru yang lebih segar telah menjadi sifat Muhammadiyah selama sekian dasawarsa.

Dalam catatan sejarah, gerakan Muhammadiyah berperan penting dalam pembangunan bangsa. Hampir di seluruh Indonesia, Muhammadiyah membangun perguruan tinggi, sekolah-sekolah, rumah sakit, lembaga ekonomi, dan panti asuhan. Karena itu, hal itu mesti lebih diperkuat dan dikembangkan, jangan sampai hanya tinggal menjadi catatan sejarah.

Kepentingan golongan kini, bersama presiden baru dan pemerintahan baru yang sedang dibentuk, gerakan Muhammadiyah diharapkan lebih maju untuk mengutamakan program-program pemberdayaan yang nyata menyentuh kalangan bawah. Soalnya, orang-orang papa sering mengeluh mengapa pelayanan terhadap orang-orang kaya selalu menjadi prioritas yang utama.

Di segala zaman yang dihuni manusia selalu ada ketidakadilan yang diderita kaum papa. Begitu pula pada setiap era pemerintahan di Indonesia, kaum miskin tetap eksis. Bukankah setiap agama sangat menolak setiap bentuk penindasan, penyelewengan dalam urusan-urusan sosial, ekonomi, dan urusan manusia lainnya, seperti pungutan-pungutan ekstra, penyuapan, dan hadiah-hadiah yang dipaksakan untuk mengamankan kedudukan atau kenaikan pangkat.

Beberapa masalah pemerintah menumpuk peninggalan era pemerintahan masa lalu, sebab tampaknya selalu bersinggungan dahulu dengan perdebatan sana-sini tanpa realisasi yang cepat menjadi.

Elite negara yang mendahulukan kepentingan diri dan golongannya sulit menjadi daya penggerak bagi kemajuan negeri ini. Hasrat kekuasaan yang tidak memihak rakyat akan memperlambat perubahan menuju taraf hidup yang lebih baik. Langkah perubahan akan berjalan di tempat. Perubahan hanya terjadi pada data statistik, belum jelas tampak perubahan yang nyata.

Karena itu, Muhammadiyah memiliki semangat dasar menghapuskan kezaliman, membongkar struktur dan sistem yang salah, serta mengubah mental manusia Indonesia. Kesadaran transformatif dan kesadaran kritis rakyat dalam gerakan civil society seperti Muhammadiyah dan ormas lainnya menjadi penting untuk mewujudkan perubahan di Indonesia. Pemerintahan baru.

Nah, Muhammadiyah hendaknya menjadi penggerak utama menumbuhkembangkan kepedulian terhadap kaum miskin di negeri ini. Bersama pemerintahan baru, mendorong dan memberikan pelayanan publik yang layak terhadap kaum papa, biaya kesehatan yang tak mahal, dan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau. Lebih baik jika itu gratis.

Di sinilah pentingnya kesadaran perbuatan secara kolektif antara pemerintahan baru dan Muhammadiyah sebagai gerakan civil society, untuk berjuang mencapai kesejahteraan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Oleh karena itu, gerakan Muhammadiyah, selain mengembangkan dan memajukan gerakan pendidikan dan sosial keagamaan yang sudah ada, juga memberikan kesadaran kritis dan kesadaran transformatif.

Menurut Paul Freire (1921—1997), kesadaran transformatif adalah “kesadarannya” (the conscie of the consciousness). Artinya, orang makin praksis dalam merumuskan suatu persoalan. Antara ide, perkataan, dan tindakan serta progresivitas dalam posisi seimbang. Kesadaran transformatif akan menjadikan manusia itu betul-betul dalam derajat sebagai manusia yang sempurna.

Bersama presiden baru dan pemerintahan baru serta dengan gerakan sosial-keagamaan lainnya, Muhammadiyah dan masyarakat Indonesia saatnya berjibaku menjadi kekuatan ekonomi dunia, menjadi teladan kebajikan politik dan kebajikan publik, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional, serta tatkala pentingnya menanamkan penghayatan keagamaan yang damai, mencerahkan, dan berkemajuan.

Itu karena menggerakkan Muhammadiyah dan mewujudkan kemerdekaan Indonesia awalnya tak semudah membalikkan telapak tangan. Soalnya, K.H. Ahmad Dahlan ketika mendirikan Muhammadiyah dan para pejuang bangsa memerdekakan Indonesia, bukan dengan simsalabim dan abrakadabra.

Hari-hari ini fenomena gerakan ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) telah menyedot perhatian banyak orang. Meski perhatian sebagian orang tertuju pada sengketa Pilpres 2014 dan serangan brutal Israel terhadap Palestina di Jalur Gaza, tampaknya fenomena ISIS tetap menjadi diskursus utama.

Ini karena ISIS yang awalnya fenomena yang terjadi jauh di wilayah Timur Tengah, ternyata sudah merambah dan mendapat banyak pengikut di Indonesia. Indonesia yang bersama Filipina pernah mendapatkan sebutan sebagai the forefront of al-Qaeda in the Southeast Asia, dengan fenomena ISIS ini, menghadapi gejala yang sama. Kelahiran ISIS sebetulnya tidak bisa dipisahkan dengan konflik rumit yang terjadi di Timur Tengah, khususnya kawasan Irak dan Suriah.

Invasi Amerika Serikat ke Irak pada 2003 yang diharapkan bisa membawa perubahan dan menanamkan benih-benih ”demokrasi” di sana ternyata malah melahirkan berbagai persoalan yang rumit dan pelik. Abu Bakar al- Baghdadi yang saat ini menjadi pemimpin ISIS awalnya agen intelijen pendukung utama rezim Saddam Husein. Setelah Saddam tumbang dan banyak pengikutnya dipenjara, kekuasaan di Irak berpindah ke tangan pihak yang selama ini oposan ke Saddam.

Ketika al- Baghdadi keluar dari penjara, ia mendapati Irak dipimpin oleh Nuri al-Maliki yang notabene seorang Syiah. Keadaan Irak yang tidak stabil dan terjadi konflik di mana-mana tampaknya digunakan oleh al-Baghdadi sebagai legitimasi membuat organisasi baru yang seperti ”negara dalam negara” dengan menggunakan sentimen anti-Syiah. Jika kita perhatikan dari berbagai berita di media massa, media sosial, dan video-video di YouTube yang banyak beredar, ISIS tidak bisa dikatakan mewakili Suni.

ISIS sebagai sebuah gerakan lebih tepat dikatakan sebagai sebuah paham neo-Khawarij yang menganggap pemahaman di luar dirinya salah. Orang-orang Khawarij inilah yang pada zaman dulu tidak setia pada khalifah Ali bin Abi Thalib dan memerintahkan untuk membunuh Ali dan pemimpin Islam lainnya. Pada banyak hal, neo-Khawarij ini diidentikkan dengan al-Qaeda yang dipimpin oleh Osama bin Laden yang kemudian dilanjutkan oleh Ayman al-Zawahiri.

Sebagai neo- Khawarij, ISIS tampaknya tanpa ragu membunuh merekamereka yang tidak setuju dengan kelompoknya. Kita melihat ada juga ulama Suni di Irak yang menjadi korban ISIS. Begitu juga anak-anak dan para perempuan di sana.

Fenomena Jihad Global

Kenapa banyak orang-orang tertarik bergabung dengan ISIS dan rela berbaiat untuk mendukungnya? Kenapa pula banyak orang-orang Indonesia yang ingin berjihad di Suriah? Fenomena ISIS yang ada di Timur Tengah, namun menjadi gerakan global yang berpengaruh secara lokal di Indonesia tampaknya tidak bisa dipisahkan dengan fenomena jihad global yang menyeruak pascagerakan jihad umat Islam secara masif ke Afghanistan pada 1980-an.

Gilles Kepel (2004) menyatakan bahwa pascajihad Afghanistan, gerakan jihad tidak hanya melebarkan jangkauan dan jaringannya, tapi juga menciptakan taktik dan strategi yang baru. Misalnya, Ayman al-Zawahiri menulis manifesto jihad global yang komprehensif yang berjudul Knights Under the ProphetKnights Under the Prophets Banner. Buku manifesto ini belum tersedia dalam bahasa Inggris, namun Gilles Kepel menerjemahkan beberapa bagian penting dari manifesto ini.

Dalam buku manifesto itu al- Zawahiri menggambarkan bahwa para mujahidin itu seperti para sahabat yang ikut berperang bersama Rasulullah SAW dalam perang Uhud, Badar, Khandaq, dan sebagainya. Mereka para kesatria yang berjuang di jalan Allah dan akan menjadi syahid. Tidak heran jika kita melihat video di YouTube tentang pembaitan anggota yang dilakukan di Wisma Syahida Inn pada Ramadan lalu, puji-pujian yang dinyanyikan terdengar menggelorakan semangat untuk berperang.

Sentuhan emosional itu tampak berhasil memprovokasi dan menarik simpati sebagian orang untuk ikut bergabung dengan ISIS. Dalam model jihad global ini, Ayman al-Zawahiri menggunakan konsep perubahan dari ”nearby enemy” (musuh jarak dekat) menjadi ”faraway enemy” (musuh jarak jauh).

Musuh jarak jauh yang dimaksudkan adalah Barat (Amerika Serikat dkk) yang selama ini dianggap berstandar ganda dan menindas umat Islam di Palestina, Irak, maupun Afghanistan. Jihad global ini menuntut para mujahidin juga berbicara dengan ”bahasa yang dipahami mereka”. Bahasa itu serangan bom bunuh diri, terorisme, dan sebagainya (Gilles Kepel, the War for Muslim Minds: Islam and the West, 2004).

Meski tampak berbeda dengan al-Qaeda yang menggunakan wacana dan strategi jihad global, ada kesamaan antara ISIS dan al-Qaeda. Terlebih lagi, al-Baghdadi awalnya pimpinan al-Qaeda di Irak yang kemudian menyempal dan berdiri sendiri. Kesamaannya adalah keduanya menggunakan teknologi modern seperti internet dan media global untuk mempropagandakan agendanya dan merekrut anggota baru (Mahmud Mamdani, 2005).

Pidato Abu Bakar al-Baghdadi yang diunggah di YouTube dan dilihat oleh ribuan atau jutaan orang adalah bentuk propaganda bahwa sistem kekhalifahan itu bisa berdiri di zaman modern. Ini tentu menarik sebagian umat Islam yang merindukan kekhalifahan pasca- Kekhalifahan Turki Ustmani awal abad ke 20. Deklarasi dukungan ISIS di Indonesia dan ajakan untuk bergabung yang dilakukan Abu Muhammad al-Indonesi adalah bentuk strategi perekrutan anggota baru untuk bergabung dalam gerakan jihad ini.

Penyikapan Secara Tegas

Propaganda ISIS yang berhasil mengecoh banyak orang itu harus disikapi dengan tegas. Penafsiran jihad secara serampangan dan sepihak seperti yang dilakukan al-Zawahiri dan ISIS jelas merusak martabat dan jati diri Islam sebagai agama yang damai dan penuh kasih sayang. Itu juga mereduksi makna jihad yang sebetulnya anjuran untuk berbuat secara sungguhsungguh untuk mengabdi kepada Allah dan menciptakan kebaikan di muka bumi ini.

Pembajakan makna jihad dengan mengajak menyerang, membunuh, membantai, dan menyiksa orang-orang yang di luar golongannya jelas-jelas merugikan Islam. Perbuatan kaum Khawarij dan neo-Khawarij yang membuat perpecahan dan pembunuhan ini sudah terbukti dalam sejarah Islam sejak zaman dahulu. Dalam menyikapi orangorang neofundamentalis yang dalam istilah Olivier Roy disebut sebagai ”born-again Islam” memang membutuhkan kerjakerja yang serius dan strategis.

Ini karena mereka pada umumnya mencari pengetahuan keislamannya tidak lagi pada ulama yang otoritatif atau ke lembaga pendidikan Islam yang kompeten. Mereka lebih suka pergi dan bertanya pada internet untuk menemukan jawaban-jawaban atas problem sosial keagamaan yang mereka hadapi (Globalized Islam: the Search for a New Ummah, 2004).

Karena itu, para aktivis Islam moderat dan progresif hendaknya memikirkan bagaimana agar media-media global dan media sosial tidak dikuasai oleh diskursus pemikiran yang fundamentalis dan menyesatkan. Mereka harus aktif mengampanyekan pentingnya Islam yang damai, toleran, progresif, dan berkemajuan pada umat melalui teknologi modern dan media global.

Meski fenomena ISIS ini oleh sebagian orang dianggap tidak terlalu membahayakan, jika dibiarkan begitu saja, tentu ia akan menjadi gerakan besar. Karena itu, pemerintah harus bersikap tegas terhadap gerakan ISIS ini. Sikap tegas ini bukan berarti melakukan tindakan penyergapan seperti yang dilakukan Densus 88. Namun, sikap tegas ini berupa pemerintah harus mengantisipasi secara dini terhadap organisasi- organisasi dan orangorang yang berpotensi bergabung dengan ISIS.

Kita melihat bahwa ketika ISIS menjadi musuh bersama, ada beberapa organisasi yang juga sering melakukan kekerasan baik verbal maupun nonverbal terhadap kelompok lain juga turut mengutuk ISIS. Organisasi-organisasi itu perlu diperhatikan secara serius oleh pemerintah sebelum bermetamorfosis menjadi organisasi seperti ISIS ketika berjumpa dengan momentumnya seperti di Irak dan Suriah.

Yang juga penting, tentu saja pemerintah harus menggandeng organisasi-organisasi yang selama ini telah terbukti komitmennya pada negara seperti Muhammadiyah dan NU untuk melakukan kerja-kerja pencegahan terhadap proliferasi gerakan ISIS.

Dua organisasi ini penting dilibatkan karena memiliki jaringan yang luas di seluruh Indonesia dan bisa langsung bersentuhan dengan umat di bawah. Kita berharap ISIS ini segera punah dari bumi Indonesia karena gerakan ini hanya membawa kekhawatiran dan konflik.

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Ahmad Syafii Maarif

Jika saya katakan bahwa Kabinet Jokowi-JK harus berbuat maksimal pada masa pemerintahannya untuk membela rakyat kecil, janganlah ditafsirkan pemerintah-pemerintah terdahulu tidak membela rakyat. Semuanya telah berbuat, tetapi sama sekali tidak maksimal, dan mungkin kurang serius dengan berbagai alasan dan pertimbangan. Melihat tipe Jokowi-JK yang sederhana dan merakyat, walaupun berasal dari kelas pengusaha, tidaklah berlebihan bila Resonansi ini punya harapan besar kepada mereka. Yang namanya rakyat jelata, tuntutan mereka juga bersifat jelata: jika sudah cukup sandang, pangan, papan, beaya kesehatan, dan beaya pendidikan, mereka sudah amat bahagia. Mereka tidak _neko-neko_. Do’a mereka untuk pemimpin yang jujur dan peduli siapa tahu akan langsung didengar Allah.

Kecuali TKI yang sudah biasa naik pesawat untuk menyabung nyawa ke negeri orang, sebagian besar rakyat jelata Indonesia baru sebatas mendengar bunyi mesin pesawat yang gemuruh sambil melihat bentuk pesawat yang sedang melaju tinggi di atas kepalanya. Orang kampung saya Sumpur Kudus, bisa dihitung dengan jari yang sudah merasakan bagaimana rasanya terbang dalam pesawat itu. Bagi rakyat jelata, jalur udara adalah sebuah kemewahan. Sebagian besar rakyat jelata ini tidak banyak mengalami perbaikan nasib sejak dari nenek moyangnya ratusan tahun yang silam.Tengoklah para buruh tani, nelayan, buruh kota, guritan nasib terpancang jelas di wajahnya, wajah yang sarat dengan beban hidup. Tetapi mereka adalah warga negara Indonesia yang sah, sama sahnya dengan warga negara yang telah amat diuntungkan oleh pertumbuhan ekonomi nasional yang belum berpihak kepada rakyat kecil.

Manakala kebutuhan pokok telah terpenuhi, perkara naik pesawat itu mungkin tidak menjadi angan-angan rakyat jelata itu, sebab sudah sangat jauh dari jangkauan tangan mereka. Sesungguhnya jika parameter pendapatan rata-rata dipatok dua dolar per kepala per hari, maka jumlah rakyat jelata itu bisa di atas 120 juta yang tersebar di seluruh Nusantara. Semakin ke timur, lautan kemiskinan itu semakin tajam dirasakan. Artinya sekitar separo rakyat Indonesia masih miskin.

Sekalipun sudah hampir 70 tahun merdeka, kemiskinan itu belum juga kunjung teratasi, sekalipun di tengah-tengah pertumbuhan ekonomi yang sering dibanggakan itu. Pertumbuhan tanpa pemerataan bukanlah tujuan kita menjadi bangsa merdeka. Demokrasi politik mestilah berkembang bersama dengan demokrasi ekonomi yang menurut Bung Hatta terbaca dalam
kalimat berikut: “Tidak lagi orang-orang atau satu golongan kecil yang mesti menguasai penghidupan orang banyak seperti sekarang [ditulis tahun 1932, saat Hatta berusia 30 tahun], melainkan keperluan dan kemauan rakyat banyak yang harus menjadi pedoman perusahaan dan penghasilan.”

Pandangan Bung Hatta itu tentu tidak enak didengar di telinga konglomerat yang ‘dimanjakan’ oleh pola pembangunan yang tidak hirau dengan nasib si jelata. Apa yang dikritik Bung Hatta di era penjajahan 82 tahun yang lalu malah semakin diintensifkan setelah kita merdeka. Apa artinya semuanya ini? Negara telah mengkhianati prinsip demokrasi ekonomi, padahal telah dengan tegas dicantumkan dalam Fasal 33 UUD 1945. Oleh sebab itu, tuan dan puan harus mengawal pemerintah Jokowi-Jk agar tidak melanjutkan pengkhianatan itu, karena sangat melukai batin rakyat jelata.

Dengan pengawalan yang ketat dari seluruh rakyat Indonesia, kita sungguh berharap agar Jokowi-JK akan menggunakan momentum emas yang diberikan rakyat sebagai amanah yang wajib dilaksanakan sejujur dan sebaik mungkin. Dengan masa kekuasaan lima tahun, jika dilaksanakan dengan penuh perhitungan, tanggung jawab, dan strategi yang tepat, maka Indonesia akan dapat terbang tinggi untuk melaksanakan prinsip demokrasi ekonomi. Sumber daya alam kita masih belum terkuras habis dan pangsa pasar yang besar adalah modal utama untuk menciptakan masa depan yang lebih adil dan bermartabat. Jokowi-JK, dengarkanlah baik-baik dengan memasang telinga ke bumi harapan tulus si jelata akan keberhasilan pemerintahan lima tahun ke depan, dimulai 20 Oktober 2014 sampai dengan 20 Oktober2019! Selamat bekerja!

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Ahmad Syafii Maarif

Di bagian akhir “Resonansi”, 10 Juni 2014, terbaca kalimat ini, “Demokrasi memang lamban dan melelahkan, tetapi peradaban umat manusia belum lagi menemukan sistem politik yang lebih baik dari itu.”

Pilpres yang baru saja rampung adalah bagian penting bagi pelaksanaan demokrasi kita, sebuah pemilihan presiden/wakil presiden langsung yang ketiga sepanjang sejarah Indonesia. Relatif, pelaksanaannya berlangsung damai dan aman, sebuah prestasi yang patut dipuji.

Partisipasi warga negara juga cukup tinggi dibandingkan saat pileg 6 April yang lalu. Tampaknya orang menilai pilpres dengan dua pasang pilihan ini lebih penting dan lebih mudah dari pileg yang secara teknis sedikit ruwet. Adapun hasilnya menanti keputusan Komisi Pemilihan Umum pada 22 Juli ini, sekalipun metode hitungan cepat telah membeberkan temuannya yang menghebohkan itu.

Tulisan ini tidak akan menyoroti hitungan cepat yang bikin heboh itu, sebab bisa semakin mempertajam polarisasi dalam masyarakat, sesuatu yang tidak baik bagi kohesi sosial masyarakat Indonesia. Catatan di bawah ini tentang beberapa cacat praktik demokrasi perlu ditulis, sebab menyangkut landasan moral bangsa ini. Jika landasan itu digerogoti oleh syahwat kekuasaan yang tak terkendali, maka masa depan demokrasi Indonesia akan selalu rapuh dan oleng.

Catatan pertama, praktik kampanye gelap yang sarat fitnah jangan diulang lagi pada pemilu-pemilu yang akan datang, sebab telah mencemarkan sistem demokrasi yang dengan susah payah kita bangun. Di lapangan, pengaruh kampanye gelap dan fitnah ini dahsyat sekali. Karena dipercaya, para pemilih jadi fanatik, sehingga akal sehat tidak lagi berfungsi. Cara-cara semacam ini harus dihentikan sekali dan untuk selama-lamanya.

Catatan kedua, persaingan antara perusahaan TV, khususnya antara TV One dan Metro TV sampai batas-batas tertentu sudah tidak sehat. Penonton yang tidak kritikal bisa kehilangan nalar dalam menentukan pilihan. Dari sisi pendidikan politik, persaingan serupa ini dapat melahirkan fanatisme berlebihan, sesuatu yang berbahaya bagi perjalanan demokrasi Indonesia yang belum stabil dan masih sedang mencari bentuk yang pas.

Catatan ketiga, maraknya praktik politik uang yang masif, entah pihak mana yang terlibat, telah menghina martabat kemanusiaan para pemilih yang mungkin sebagian memang masih tergoda oleh guyuran uang itu. Ini penyakit kronis yang sukar sekali dihalau dalam kultur politik negeri ini, termasuk di kawasan perdesaan dalam proses pemilihan kepala desa yang sebagian rakyatnya masih belum berdaya secara ekonomi.

Adapun pengeluaran untuk ongkos kampanye, seperti untuk bikin spanduk, baliho, cetak gambar, dan yang sejenis itu tentu tidak termasuk dalam kategori politik uang itu. Tetapi, praktik beli suara yang dapat memandulkan nalar seorang pemilih adalah perbuatan keji yang merusak bangunan moral manusia.

Politik uang yang liar dalam jumlah besar ini untuk meraih sebuah posisi politik jelas akan menghalangi anak-anak bangsa yang masih idealis, tetapi miskin untuk tampil sebagai wakil rakyat. Sekali uang dijadikan raja, maka tingkat peradaban politik suatu bangsa tidak akan pernah naik. Percayalah, posisi politik sebagai hasil dari beli suara adalah ibarat “sarang di atas dahan yang rapuh”, untuk meminjam Iqbal, “yang tidak akan tahan lama”.

Catatan keempat, adanya slogan “siap kalah dan siap menang” jangan dibiarkan mengapung sebagai slogan mati, tetapi harus diikuti secara kesatria dalam sikap dan perbuatan. Oleh sebab itu, KPU, dibantu oleh polisi dan TNI, yang diberi otoritas tertinggi oleh negara haruslah selalu menjaga dan mengawasi secara ketat agar proses pilpres ini benar-benar berlangsung secara jujur, lurus, tanpa kecurangan apa pun.

Dan di ujungnya, siapa pun yang terpilih dalam proses pilpres yang bermartabat itu bukan lagi presiden/wakil presiden partai/golongan, tetapi sepenuhnya menjadi milik Indonesia, tanpa kecuali. Demokrasi kita harus bergerak ke arah tujuan mulia itu!

Besok pagi 9 Juli 2014

Indonesia menyelenggarakan pilpres

(pemilihan presiden/wakil presiden)

Jangan lewatkan tanggal itu

Keadaan bangsa dan negara

Akan sangat bergantung kepada siapa

Yang menjadi presiden/wakil presiden

Untuk lima tahun mendatang

Oleh sebab itu sebagai warga negara

Yang ingin melihat demokrasi Indonesia sehat, kuat

Dan berdaya guna

Maka janganlah ada di antara kita

Yang absen memilih

Hanya dalam tempo beberapa menit di TPS

Tugas kita sebagai pencinta demokrasi

Dan pemerintah yang bersih, prorakyat kecil

Dengan mudah dapat dilaksanakan

Kemudian kita bisa melanjutkan kerja yang lain

Kita ingin berubah secara fundamental

Ke arah yang lebih baik, adil, sejahtera, dan berdaulat penuh

Punya martabat

Untuk itu kita sangat memerlukan pemimpin nasional

Yang bersedia berjibaku

Untuk mencapai tujuan kemerdekaan:

Terwujudnya keadilan sosial

Bagi seluruh rakyat Indonesia

Tanpa kecuali

Sebuah cita-cita luhur yang terbengkali

Selama puluhan tahun

Sudah terlalu banyak energi bangsa ini tersia-sia

Karena kepemimpinan yang tidak efektif serta tunakepekaan

Oleh sebab itu

Kita harus ke luar dari kondisi yang semacam ini

Maka, suara Anda akan jadi penentu

Selamat memilih

Sesuai dengan ‘perintah’ hati nurani masing-masing!