REPUBLIKA.CO.ID, oleh Ahmad Syafii Ma’arif

Tegang, geli, membosankan, tetapi tidak terlalu gaduh. Itulah kira-kira potret perpolitikan nasional kita bulan Juli dan Agustus 2018 ini. Nama Mahfud MD telah jadi buah bibir publik pada minggu-minggu terakhir ini, sebagai cawapres untuk pejawat presiden yang sekarang untuk Pilpres 2019 sekalipun yang bersangkutan tenang-tenang saja. Dari seorang menteri lingkungan istana saya diberi tahu bahwa Mahfud memang telah diplot untuk mendampingi pejawat pada periode yang akan datang sekiranya terpilih kembali. Sementara, beberapa teman di BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) juga telah bergerak ke jurusan yang sama. Bahkan, telah mengutus salah seorang anggotanya menjumpai tokoh politik berpengaruh di negeri ini agar mempertimbangkan sosok Mahfud untuk posisi di atas.

So far so smooth, tidak ada sebuah rintangan yang berarti. Tetapi, proses pertarungan politik sering tidak bisa diramalkan. Di detik-detik terakhir pada 9 Agustus ini berlakulah sebuah drama yang sebelumnya tak terduga: Mahfud tersingkir secara tragis dari pencalonan pada saat-saat yang bersangkutan sudah siap memasuki gelanggang deklarasi. Semua elite parpol pengusung Jkw secara “kejam” tiba-tiba memunculkan Prof DR KH Ma’ruf Amin untuk menggantikan posisi Mahfud, sedangkan presiden seperti tak berdaya berhadapan dengan para politisi yang lagi garang ini.  Publik terkejut, lemas, dan bingung dalam membaca situasi apa sebenarnya yang tengah berlangsung.

Pada malam Kamis tanggal di atas, saya coba kontak via telepon tokoh-tokoh penting di negara ini: presiden, mantan presiden, beberapa menteri, politisi, dan petinggi pers nasional untuk menanyakan tentang drama Mahfud di atas. Semuanya tersambung dan telah memberikan penjelasan menurut versinya masing-masing yang tidak perlu direkam di sini. Bung Jeffrie Geovanie (DPD RI), Fajar Zia Ul Haq, Endang Tirtana yang bersama saya malam itu menyimak dengan saksama pembicaraan dengan orang-orang penting itu. Sekalipun kecewa, mereka mudah memahami peradaban politik di Indonesia yang memang baru sampai pada tingkat yang sekarang ini. Hanya mereka merasa iba dan prihatin karena Mahfud telah menjadi korban politik dengan cara sekasar itu.

Di ranah lain, pertarungan elite politik tidak kurang serunya, tetapi yang diperebutkan bukan kursi presiden, tetapi posisi wakilnya yang kemudian mengerucut pada Ma’ruf Amin dan Sandiaga Salahuddin Uno untuk cawapres Prabowo Subianto. Maka, pada 17 April 2019, pasangan Jkw/Ma’ruf Amin akan berhadapan dengan pasangan Prabowo Subianto/Sandiaga Salahuddin Uno. Kedua kubu sudah sama berjanji untuk menjaga pilpres berlangsung damai, aman, dan nyaman, sebuah iklim yang memang demikian itu diharapkan masyarakat luas. Suasana “perang” seperti yang berlaku dalam Pilkada DKI yang lalu adalah bentuk kebiadaban politik. Kita ingin kontestasi politik menjadi semakin beradab agar negara Pancasila ini memberikan suasana aman untuk didiami.

Fenomena lain yang cukup mengundang gelak terbahak adalah perilaku seorang pemimpin partai demi ingin melestarikan dinastinya, telah, menggelepar kian ke mari seperti cacing kepasanan. Akhirnya, yang diperoleh adalah bergabung dengan salah satu kubu karena strategi politiknya yang kabarnya jitu itu ternyata kandas di berbagai penjuru. Alangkah sunyinya negeri ini dari sosok negarawan yang lebih memikirkan masa depan bangsa dan negara, bukan perpanjangan dinasti yang menjadi ranah politisi tunajam terbang.

Gejala lain lagi yang tidak kurang membuat kening berkerut adalah sikap sebuah partai yang mengunci gerak dan langkah seorang capres untuk mendapatkan calon wakilnya. Saya tidak tahu apakah di negara-negara lain perebutan posisi cawapres yang hiruk ini juga dialami. Bahkan, terkesan salah satu calon yang diajukan seperti asal-asalan. Maka berlakulah seperti nasib seorang yang nyaris tenggelam di air, benda apa pun akan dipegangnya untuk menyelamatkan diri, tidak peduli barang najis sekalipun.

Di tengah gelanggang politik yang demikian itulah seorang Mahfud MD digelar pada pusaran kekuasaan yang aneh sementara ini, padahal saya sudah memberikan ucapan selamat kepadanya. Bagi kedua pasangan di atas, saya sebagai seorang senior citizen mengimbau agar berkompetisi secara sehat dan adu program dalam pilpres tahun depan. Buang topeng-topeng, tampilkan wajah yang autentik, berseri, dan menawan.

REPUBLIKA.CO.ID Oleh: Ahmad Syafii Maarif

Kabarnya istilah ‘politik pascakebenaran’ (post truth politics) diciptakan David Roberts pada tahun 2010. Bungkusnya memang mentereng ‘politik pascakebenaran’, sedangkan maksudnya tidak lain politik kebohongan, politik dusta. Sudah menjadi menjadi rahasia umum di dunia bahwa kebanyakan politisi itu memang gemar menjual dusta untuk meraih tujuan-tujuan jangka pendek, demi kekuasaan dan kepuasan duniawi. Saya sudah sejak lama mengatakan ‘politik cari makan,’ karena cara itu dipandang lebih gampang, sekalipun tunamartabat.

Donald J Trump sampai hari ini tidak putus-putusnya jadi bulan-bulanan di media Amerika, karena dipandang sering menjual dusta. Pada April 2018, jurnalis kawakan Rick Cusick telah menulis buku The Art of The Lie: From Satan to Trump (Trine Press, 2018), pada 21 Juni tahun ini akan terbit dalam format sampul tipis.

Pada bagian depan wajah Trump terbelah: separuh wajah setan separuh lagi wajah manusia. Demikian bebasnya pers di negeri itu, tidak peduli membidik seorang presiden.

Ajaibnya Trump masih bertahan sampai sekarang bersama sejumlah pendukungnya. Maka sistem demokrasi yang sarat dengan dusta bisa saja memunculkan seorang presiden dengan wajah terbelah itu.

Jauh sebelum itu, seorang Adolf Hitler yang ingin menaklukkan Eropa dan pernah pula lama berkuasa di Jerman, sebuah bangsa yang sejibun melahirkan filsuf, masih segar dalam ingatan kolektif kita. Dalam karya Mein Kampf yang terkenal itu Hitler berpesan bahwa dusta yang dikatakan terus-menerus akan dianggap benar oleh publik.

Saat itu resep politik Hitler ini belum disebut sebagai ‘politik pascakebenaran’ karena istilah itu baru saja muncul, sedangkan praktiknya mungkin sudah ada sepanjang sejarah umat manusia. Dalam literatur agama-agama, sikap dusta dihukum sebagai kejahatan moral.

Dalam Alquran surah al-Rahmân (55) di samping jenis manusia yang suka berdusta, jenis jin pun punya sifat serupa: “Maka kekuasaan Tuhan kamu [jin dan manusia] manakah yang hendak kamu dustakan?” Pertanyaan ini dalam surah itu diulang sampai 31 kali dengan redaksi yang sama: fabiayyi âlâirabbikumâ tukadzdzibân.

Maka sifat dusta atau membuat kabar dusta telah melekat dengan jenis kedua makhluk ini sejak zaman entah berantah. Ternyata dusta itu kabarnya paling banyak itu dilakukan oleh politisi, tidak jarang dibungkus dengan ayat-ayat Kitab Suci, sehingga orang yang pendek akal mudah tertipu, terutama dalam media sosial yang sudah sangat menjamur sekarang ini.

Dalam Alquran, jumlah perkataan dusta dengan bermacam jenisnya mendekati angka 300, termasuk dalam surat Makkiyyah ini: “Tahukah engkau orang yang mendustakan agama?” (QS al-Ma’un ayat 1). Dalam surah al-Munâfqûn (Madaniyyah) ayat 1 terbaca potongan ungkapan ini: “… Allah menyaksikan bahwasanya orang-orang munafik itu pembohong.”

Saya takut jangan-jangan termasuk manusia jenis ini, demi membela seorang tokoh, misalnya. Maka perlindungan Allah benar-benar diperlukan agar terhindar dari sifat yang terkutuk ini.

Dalam kearifan budaya Minang, sifat munafik itu dilukiskan sebagai: “Telunjuk lurus, kelingking berkait.” Pada umumnya, si pendusta itu mukanya tebal, tidak punya malu, karena hati nuraninya telah tertutup oleh daki moral ini yang dilakukannnya berulang-ulang.

Pada era Orba (Orde Baru) pernah pula dikemas dusta sejarah yang mengatakan bahwa Pancasila bukan hasil galian Bung Karno, tetapi berasal dari Muhammad Yamin untuk mendukung gerakan de-Soekarnoisasi ketika itu. Bung Hatta cepat menyangkal dusta semacam itu: Pancasila berasal dari Bung Karno, sekalipun pandangan politik kedua proklamator itu tidak selalu seiring.

Tetapi Hatta dengan integritas moralnya yang prima tidak mau terjebak oleh kicauan ‘politik pascakebenaran’ serupa itu. Yang lebih berbahaya adalah ‘politik pascakebenaran’ yang dikemas dalam bungkus teologis, seolah-olah Tuhan bisa disandera oleh bungkus dusta itu. Mahasuci Allah dari segala jenis rekayasa kotor itu, sekalipun dikerjakan berulang-ulang.

Pada tahun politik ini, sikap kritis dari rakyat banyak dalam mengolah sumber berita sungguh sangat diperlukan agar bangsa ini tidak terbelah oleh kebenaran semu yang sering diteriakkan, demi meraih keuntungan politik jangka pendek. Indonesia terlalu mulia untuk dijadikan korban jenis politik tunamoral sebagai bagian dari ‘politik pascakebenaran’ untuk lebih memancing emosi publik yang labil itu.

REPUBLIKA.CO.ID Oleh: Ahmad Syafii Maarif

Baru saja drama maut usai di Mako Brimob pada 10 Mei setelah 36 jam berada dalam ketegangan tingkat tinggi, meledak pula drama maut yang lain di lokasi tiga gereja di Surabaya: Gereja Pantekosta Pusat Surabaya, Gereja Santa Maria Tak Bercela, Gereja Kristen Indonesia. Semua drama ini merupakan bintik-bintik hitam yang berbahaya dan brutal yang mengancam sistem keamanan masyarakat luas di Indonesia sejak meledaknya Bom Bali tahun 2002 yang silam.

Semua aksi terorisme ini telah mengguncangkan jagat raya, baik yang terjadi di Indonesia maupun mitranya di beberapa negara lain yang masih saja belum berakhir. Sungguh sangat menyakitkan bahwa banyak publik Barat yang menyimpulkan bahwa Islam itu identik dengan terorisme, sedangkan mayoritas mutlak Muslim sedunia menolak semua bentuk terorisme, bahkan tidak sedikit dari mereka telah jadi mangsa sadis terorisme.

Adalah sebuah penyesatan yang amoral bila ada pihak yang berusaha menggoreng bahwa tragedi-tragedi ini bertujuan untuk membelokkan perhatian publik yang disengaja oleh pemerintah karena dinilai lemah dalam perbaikan ekonomi. Bahwa pemerintah punya banyak kelemahan di sisi kinerjanya yang bagus, kita sudah maklum. Tetapi, jika pemerintah dituduh telah merekayasa drama maut ini, sungguh sudah keterlaluan.

Sikap ini sama sekali tidak menaruh simpati kepada para korban terorisme yang superbiadab itu. Memang, Densus 88 yang bertugas memburu teroris itu kadang kala tidak profesional dalam menjalankan tugasnya, sesuatu yang memerlukan perhatian serius dari pimpinan Polri.

Tragedi Surabaya semakin membuat batin kita terluka amat mendalam karena para pelakunya berasal dari sebuah keluarga: suami (47), istri (43), dan empat anak, yaitu dua laki-laki masing-masing 18 dan 16 tahun serta dua bocah perempuan dalam usia 12 dan 9 tahun. Total enam anak manusia telah terlibat dalam drama maut itu demi menjalankan doktrin teologi sesat yang berasal dari ISIS itu.

Dari sumber yang dapat dipercaya, kedua suami-istri memang pernah pergi ke Suriah dan kembali tahun 2017, sementara anak-anaknya tetap tinggal di Surabaya. Adapun dua bocah putri yang dibawa ibunya meledakkan diri di Gereja Kristen Indonesia tentu tidak mengerti apa-apa mengapa harus menjalani kematian yang sangat mengenaskan itu.

Saat artikel ini ditulis, Senin pagi, 14 Mei, sudah tercatat 13 yang tewas: tujuh jemaah gereja, enam pelaku. Jumlah yang terluka 43, sebagian besar jemaah ketiga gereja yang akan mengikuti misanya masing-masing pada hari Ahad, 13 Mei 2018. Rasa simpati dan empati kita yang tulus teruntuk jemaah yang wafat dan jemaah yang terluka. Mereka adalah korban dari praktik teologi maut yang diyakini para pelaku sebagai ujung tombak dari sayap ISIS yang sedang mengalami kekalahan di negara-negara asalnya.

Bagaimana reaksi Koordinator Front Moderat Mantan Pimpinan Kelompok Salafi Jihadis Sinai, Mesir, Syekh Shabra al-Qasimi, terhadap drama Surabaya? Berikut ini diturunkan kiriman Bung Mush’ab Muqoddas, mahasiswa Indonesia dan pengamat terorisme global di Kairo dengan sedikit perubahan tata tulis tertanggal 14 Mei jam 05.20: \”… Aksi teror ledakan gereja Surabaya yang dilakukan oleh sekeluarga beserta anak-anaknya merupakan bentuk aksi teror pertama kali dalam sejarah kelompok Salafi Jihadis karena biasanya para pelaku teror tetap memiliki rasa kasih kepada anak-anaknya. Pada benak para pelaku aksi-aksi teror di Indonesia masih adanya khayalan akan masifnya gerakan-gerakan misionaris yang dianggap bahaya bagi umat Islam sehingga melancarkan aksi sampai luar batas kemanusiaan.”

Dari pengamatan al-Qasimi di atas menjadi jelas bahwa menjadikan anak-anak sebagai peserta bom bunuh diri adalah yang pertama kali dilakukan dalam gerakan terorisme jihadis. Dan itu terjadi di negara Pancasila kita yang kondisinya jauh lebih baik dan aman dibandingkan dengan situasi runyam di beberapa negara Arab. Kapan kira-kira berakhirnya drama maut ini di muka bumi? Bergantung pada pemahaman kita yang lurus dan benar terhadap agama.

Selama orang masih saja menundukkan ajaran dan penafsiran agama kepada syahwat kekuasaan, selama itu pulalah drama maut akan sukar dihindari. Indonesia harus tampil sebagai garda terdepan dalam memelopori penafsiran agama yang benar dan lurus ini!

REPUBLIKA.CO.ID  Oleh: Ahmad Syafii Maarif

Dari perspektif nilai-nilai moral dan keadaban sejak pilpres 2014 dan lebih-lebih sejak pilgub DKI 2017 kita merasakan sesuatu yang ganjil dan mencekam telah terjadi: perbedaan pilihan politik telah membelah masyarakat Indonesia secara tajam, getarannya bahkan menyeruak sampai ke seluruh Tanah Air.

Dengan menggunakan mesin medsos secara masif dan semau gue, ujaran-ujaran kebencian terhadap lawan politik atau yang dianggap berada di pihak lain telah berlangsung tanpa kendali. Akal sehat dan pikiran jernih tidak lagi berfungsi. Isu-isu agama telah digunakan secara kasar dengan mengorbankan kesucian agama itu sendiri.

Apakah memang masyarakat kontemporer Indonesia sudah semakin liar, tidak ada lagi batas-batas kesopanan yang mesti dipertimbangkan sebelum meluncurkan ujaran-ujaran yang tidak layak itu? Mengapa kepentingan politik sesaat telah menggoyahkan pilar-pilar kebangsaan kita, sesuatu yang sangat mahal untuk dikorbankan?

Mengapa sebagian masyarakat kita demikian labil? Apakah karena impitan ketimpangan sosial-ekonomi yang masih menganga atau karena pengaruh ideologi impor yang dibeli di sini atau karena kedua faktor itu?

Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan ini tidak mungkin diraba-raba, tetapi memerlukan penelitian psiko-sosio-religius yang cermat oleh para ahli. “Resonansi” ini barulah pada tingkat membaca gejala di permukaan dengan harapan akan dapat mendorong penelitian lebih saksama oleh mereka yang lebih terlatih. Rasanya ada suatu nilai yang dalam dan berharga telah lenyap dari kalbu sebagian anak bangsa ini, termasuk ironisnya mereka yang berpendidikan tinggi.

Jauh sebelum merebaknya politik tunaadab ini, Indonesia dikenal sebagai bangsa yang sopan, santun, dan tepa selira (mematut diri, bertenggang rasa, “sakit pada orang, sakit pada awak”). Semestinya ada perasaan halus yang dapat mengendalikan perilaku kita, baik perorangan maupun kolektif. Perasaan halus itulah yang dirasakan hilang, terutama sejak empat tahun terakhir, digantikan oleh sumpah serapah, tuduhan-tuduhan keji, dan sarkasme yang serba kasar.

Maka berlakulah diktum ini: perbedaan = permusuhan! Tidak tanggung-tanggung, rumah-rumah ibadat pun tidak jarang digunakan untuk tujuan-tujuan politik tunaadab ini.

Proklamator Soekarno dan Hatta pernah berpolemik tajam, tetapi batas keadaban politik masih dijaga. Mohammad Natsir, betapa pun serangannya gencar kepada tokoh-tokoh PKI dan komunisme di era demokrasi parlementer tempo dulu, dia tidak pernah kehilangan keseimbangan dalam menganyam argumennya. Perbedaan ideologi politik tidaklah menyebabkan sikap sopan santunnya ditanggalkan dan ditinggalkan.

Rupanya tokoh-tokoh zaman dulu itu lebih terdidik dan lebih dewasa, sesuatu yang sulit terbaca dalam perilaku generasi belakangan. Apakah fenomena ini sebagai pertanda dari sistem pendidikan yang terlalu bercorak kognitif dengan mengesampingkan aspek afektif? Boleh jadi.

Di antara sahabat saya keluarga Jawa ada yang mengeluhkan menipisnya sifat unggah-ungguh (tata krama, kesopanan) di kalangan anak-anak dan pemuda bersamaan dengan melemahnya pemakaian bahasa Jawa yang kaya dan sarat nilai itu.

Dalam pribasa Minang ada ungkapan ini: “Ingat di dahan yang akan menimpa, ingat di ranting yang akan mencucuk.” Artinya, segala tindakan yang akan diambil dipikirkan masak-masak terlebih dulu, ditimbang pula sebab dan akibatnya.

Inilah di antara kearifan lokal yang sebenarnya dimiliki oleh semua suku bangsa di Nusantara. Kejadian yang sering kita dapati dalam masyarakat kita sekarang adalah ujaran tanpa kontrol meluncur lebih dulu, pertimbangan baru datang kemudian. Setelah gaduh yang menguras energi, baru timbul penyesalan.

Tahun 2018/2019, perhatian publik pasti terpusat kepada masalah politik dengan akan digelarnya pilkada dan pileg/pilpres. Karena politik selalu berkaitan dengan masalah kekuasaan, politik tunaadab wajib dihindarkan sejauh mungkin.

Kultur adu argumen dan adu program di kalangan elite politik adalah sebuah keniscayaan dalam sistem demokrasi, tetapi sampaikanlah semuanya itu dalam bingkai kesopanan dan keadaban, sesuai dengan perintah sila kedua Pancasila: Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Hanya dengan cara-cara beradab ini sajalah jati diri bangsa mungkin memantulkan kekuatan dan sinar terangnya sehingga batin kaum elite Indonesia bisa keluar dari kelamnya situasi. Sila kelima Pancasila berupa “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang telantar sejak lama harus dijadikan pedoman utama dalam merumuskan strategi pembangunan nasional.

Mengabaikan perintah sila ini sama artinya dengan membunuh cita-cita mulia kemerdekaan bangsa. Indonesia tanpa tegaknya keadilan sosial bukanlah Indonesia yang ada di benak para pendiri bangsa dan negara! Politik tunaadab jelas telah dan akan menggerogoti nilai-nilai luhur Pancasila, dan itu adalah sebuah pengkhianatan terbuka terhadap martabat bangsa dan negara ini!